acehtoday

Kategori: Ekonomi & Bisnis

  • Awas, Jangan Terjebak! OJK Ingatkan Warga Aceh Cek Legalitas Sebelum Memutuskan

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Daddi Peryoga, mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih produk dan layanan jasa keuangan di tengah maraknya penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar. Ia menegaskan, kunci utamanya sebenarnya sederhana, cukup dua hal yang perlu dipastikan sebelum memutuskan bergabung.

    “Intinya hanya dua, pastikan produk keuangan itu legal dan logis. Kalau dua hal itu dipahami masyarakat, insya Allah berbagai persoalan pengaduan bisa ditekan,” kata Daddi, Kamis (9/7/2026).

    Menurutnya, banyak kasus pengaduan yang masuk ke OJK sebenarnya dapat dihindari sejak awal apabila masyarakat lebih teliti memeriksa status legalitas suatu produk keuangan sebelum menanamkan dananya. Selain legalitas, aspek kewajaran atau logika keuntungan yang ditawarkan juga menjadi indikator penting untuk menilai apakah suatu produk berisiko atau tidak.

    Satgas PASTI dan IASC Perkuat Pengawasan

    Untuk memperkuat perlindungan konsumen, OJK telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) serta Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Kedua lembaga ini dibentuk guna memberantas aktivitas keuangan ilegal dan penipuan yang kian marak terjadi di masyarakat, baik melalui skema investasi bodong maupun modus penipuan berbasis digital.

    Daddi menyebut, hingga Maret 2026, OJK telah menghentikan atau memblokir sebanyak 14.959 entitas keuangan ilegal di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan skala persoalan investasi dan pinjaman ilegal yang masih cukup besar, sehingga pengawasan dan edukasi kepada masyarakat perlu terus digencarkan.

    Ia berharap keberadaan Satgas PASTI dan IASC dapat menjadi garda terdepan dalam merespons cepat laporan masyarakat terkait dugaan penipuan keuangan, sekaligus menekan jumlah korban baru yang terjebak dalam skema serupa.

    Kepercayaan Masyarakat Jadi Fondasi Ketahanan Ekonomi

    Daddi menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya bergantung pada kuatnya industri keuangan semata. Menurutnya, faktor tersebut juga dibangun melalui kepercayaan masyarakat, komunikasi yang jujur, informasi yang akurat, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator, pelaku industri, hingga masyarakat itu sendiri.

    Ia menilai, semakin masyarakat memahami seluk-beluk produk keuangan yang mereka gunakan, semakin kecil pula peluang mereka terjebak dalam praktik investasi ilegal maupun penipuan berkedok keuntungan instan.

    “Kami berharap masyarakat semakin memahami produk keuangan yang digunakan sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dan ikut memperkuat ketahanan ekonomi Aceh,” pungkasnya.

    Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat Aceh untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran investasi yang tidak jelas asal-usulnya. Memeriksa legalitas lembaga penyedia layanan keuangan melalui kanal resmi OJK dinilai menjadi langkah awal yang paling efektif untuk melindungi diri dari kerugian finansial di kemudian hari.**

  • OJK: Aset Perbankan Aceh Tembus Rp65 Triliun

    OJK: Aset Perbankan Aceh Tembus Rp65 Triliun

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Daddi Peryoga, menyebut kondisi sektor jasa keuangan di Aceh hingga Mei 2026 masih menunjukkan tren positif. Total aset perbankan di provinsi ini tercatat mencapai sekitar Rp65 triliun, tumbuh 6,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Hal itu disampaikan Daddi dalam keterangannya pada Kamis (9/7/2026). Selain pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK) turut mengalami peningkatan sebesar 15,60 persen, sementara penyaluran pembiayaan tumbuh 11,66 persen dibandingkan tahun lalu.

    Kualitas pembiayaan pun dinilai masih terjaga dengan baik, tercermin dari rasio Non Performing Financing (NPF) sebesar 2,16 persen, jauh di bawah ambang batas lima persen yang menjadi standar kewaspadaan.

    “Alhamdulillah relaksasi yang diberikan OJK pasca bencana berjalan baik sehingga NPF di Aceh tetap berada di bawah threshold lima persen,” ujar Daddi.

    Investor Pasar Modal Terus Bertambah

    Dari sisi pasar modal, jumlah investor di Aceh kini telah mencapai 224.722 Single Investor Identification (SID). Angka ini menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan di daerah tersebut, sekaligus menunjukkan literasi investasi masyarakat Aceh yang terus membaik dari tahun ke tahun.

    Selain menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) terus memperluas akses keuangan masyarakat bersama para pemangku kepentingan di daerah.

    Hingga triwulan I 2026, program Simpanan Pelajar (SimPel) tercatat telah menghimpun 1,4 juta rekening dengan total nilai simpanan mencapai Rp186 miliar.

    Sementara itu, program pembiayaan UMKM Mikro (UMi) telah menyalurkan dana sebesar Rp73,25 miliar kepada 12.420 debitur.

    Adapun Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat telah disalurkan sebesar Rp570,87 miliar kepada 5.527 debitur di Aceh, menunjukkan geliat pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah ini terus berjalan.

    OJK Perkuat Perlindungan Konsumen dari Investasi Ilegal

    Di sisi lain, Daddi mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih produk dan layanan jasa keuangan. Ia menyebut kunci utamanya hanya ada dua: memastikan produk keuangan tersebut legal dan logis.

    “Intinya hanya dua, pastikan produk keuangan itu legal dan logis. Kalau dua hal itu dipahami masyarakat, insya Allah berbagai persoalan pengaduan bisa ditekan,” ujarnya.

    Untuk memperkuat perlindungan konsumen, OJK telah membentuk Satgas PASTI serta Indonesia Anti-Scam Center (IASC) guna memberantas aktivitas keuangan ilegal dan penipuan.

    Hingga Maret 2026, tercatat OJK telah menghentikan atau memblokir 14.959 entitas keuangan ilegal di seluruh Indonesia.

    Daddi menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya bergantung pada kuatnya industri keuangan semata, melainkan juga dibangun melalui kepercayaan masyarakat, komunikasi yang jujur, informasi yang akurat, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

    “Kami berharap masyarakat semakin memahami produk keuangan yang digunakan sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dan ikut memperkuat ketahanan ekonomi Aceh,” pungkasnya.*

  • OJK Aceh Ingatkan Dampak El Nino ke Sektor Pertanian

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Daddi Peryoga, mengingatkan potensi ancaman fenomena El Nino terhadap perekonomian Aceh. Pasalnya, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung utama roda ekonomi daerah ini.

    Daddi mengungkapkan, sekitar 32,74 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh berasal dari sektor pertanian. Tak hanya itu, sebanyak 41,39 persen tenaga kerja di provinsi ini juga menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut.

    Ia menegaskan, jika sepertiga PDRB Aceh mengalami dampak signifikan akibat terganggunya sumber daya air, maka perekonomian daerah secara keseluruhan akan ikut terpengaruh.

    Menurutnya, meski kondisi cuaca di Aceh hingga Juli 2026 masih relatif normal, ancaman perubahan iklim tetap harus diwaspadai sejak dini.

    Ia mengingatkan bahwa isu ketersediaan air dan kebutuhan suplai utama menjadi hal krusial yang perlu diantisipasi ke depan, mengingat cuaca sulit diprediksi.

    Pengalaman Kebakaran Hutan di Kalimantan

    Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Daddi mengaku pernah merasakan langsung dampak buruk El Nino saat bertugas di Kalimantan pada 2017 silam, ketika kebakaran hutan meluas akibat kekeringan berkepanjangan melanda wilayah tersebut.

    Pengalaman itulah yang membuatnya menekankan pentingnya isu ketersediaan air bagi keberlangsungan ekonomi suatu daerah, termasuk Aceh.

    Ia disampaikan Daddi saat memberikan keterangan pada Kamis (9/7/2026).

    Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Daddi Peryoga saat menyampaikan materi aktivitas keuangan di gedung OJK Aceh, Kamis (9/7/2026).
    Sumber foto: acehtoday.id/Elza

    Kinerja Sektor Jasa Keuangan Tetap Positif

    Di tengah peringatan tersebut, Daddi menyebut kondisi sektor jasa keuangan di Aceh hingga Mei 2026 masih menunjukkan tren positif.

    Total aset perbankan di provinsi ini tercatat mencapai sekitar Rp65 triliun, tumbuh 6,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Selain itu, dana pihak ketiga (DPK) turut mengalami peningkatan sebesar 15,60 persen, sementara penyaluran pembiayaan tumbuh 11,66 persen.

    Kualitas pembiayaan pun dinilai masih terjaga dengan baik, tercermin dari rasio Non Performing Financing (NPF) sebesar 2,16 persen, jauh di bawah ambang batas lima persen.

    Daddi bersyukur relaksasi yang diberikan OJK pasca bencana berjalan efektif sehingga NPF di Aceh tetap terkendali di bawah threshold yang ditetapkan.

    Dari sisi pasar modal, jumlah investor di Aceh kini telah mencapai 224.722 Single Investor Identification (SID).

    Angka ini menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan di daerah tersebut.

    Selain menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) terus memperluas akses keuangan masyarakat bersama para pemangku kepentingan.

    Hingga triwulan I 2026, program Simpanan Pelajar (SimPel) tercatat telah menghimpun 1,4 juta rekening dengan total nilai simpanan mencapai Rp186 miliar.

    Sementara itu, program pembiayaan UMKM Mikro (UMi) telah menyalurkan dana sebesar Rp73,25 miliar kepada 12.420 debitur.

    Adapun Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat telah disalurkan sebesar Rp570,87 miliar kepada 5.527 debitur di Aceh.

    Di akhir keterangannya, Daddi mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih produk dan layanan jasa keuangan.

    Ia menyebut kunci utamanya hanya ada dua: memastikan produk keuangan tersebut legal dan logis.

    Untuk memperkuat perlindungan konsumen, OJK telah membentuk Satgas PASTI serta Indonesia Anti-Scam Center (IASC) guna memberantas aktivitas keuangan ilegal dan penipuan.

    Hingga Maret 2026, tercatat OJK telah menghentikan atau memblokir 14.959 entitas keuangan ilegal di seluruh Indonesia.

    Daddi menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya bergantung pada kuatnya industri keuangan semata, melainkan juga dibangun melalui kepercayaan masyarakat, komunikasi yang jujur, informasi yang akurat, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

    Ia berharap masyarakat semakin memahami produk keuangan yang mereka gunakan agar mampu mengambil keputusan tepat sekaligus turut memperkuat ketahanan ekonomi Aceh.**

  • OJK: Pertumbuhan Ekonomi Aceh Masih di Bawah Rata-Rata Nasional

    OJK: Pertumbuhan Ekonomi Aceh Masih di Bawah Rata-Rata Nasional

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Daddi Peryoga, mengungkapkan bahwa ekonomi Aceh tumbuh 4,09 persen secara tahunan (year on year) pada triwulan I tahun 2026, meski masih menghadapi sejumlah tantangan mulai dari tingginya inflasi, potensi dampak El Nino, hingga ancaman aktivitas keuangan ilegal, Kamis (9/7/2026).

    Angka pertumbuhan tersebut, menurut Daddi, masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen dan lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera.

    Ia menyebut, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penopang utama perekonomian Aceh dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yakni 31,70 persen, disusul sektor perdagangan sebesar 15,92 persen dan administrasi pemerintahan 8,99 persen.

    “Pertumbuhan ekonomi Aceh masih didukung oleh sektor pertanian yang menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB. Karena itu, setiap gangguan pada sektor ini akan berdampak langsung terhadap perekonomian daerah,” kata Daddi.

    Di sisi lain, tingkat inflasi Aceh pada Mei 2026 tercatat mencapai 5,12 persen, meningkat dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 3,88 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera dan berada di atas inflasi nasional yang sebesar 3,08 persen.

    Daddi menilai, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena berpotensi menekan daya beli masyarakat sekaligus menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah.

    Dari sisi demografi, Aceh memiliki luas wilayah 56.839 kilometer persegi yang terbagi dalam 18 kabupaten dan 5 kota, dengan jumlah penduduk mencapai 5,55 juta jiwa.

    Dari jumlah tersebut, 3,70 juta jiwa merupakan penduduk usia produktif. Sementara itu, tingkat kemiskinan Aceh justru menunjukkan tren penurunan, dengan jumlah penduduk miskin per September 2025 tercatat 703,33 ribu jiwa atau 12,22 persen dari total penduduk.

    Kinerja Perbankan Tumbuh Positif

    OJK Aceh melaporkan kinerja industri perbankan daerah masih solid hingga Mei 2026. Total aset perbankan di Aceh mencapai Rp65,99 triliun, terdiri dari aset bank umum Rp65,05 triliun dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Rp0,94 triliun.

    Secara tahunan, aset perbankan tumbuh 6,44 persen, dana pihak ketiga (DPK) naik 15,65 persen, dan pembiayaan tumbuh 11,66 persen.

    Komposisi aset perbankan Aceh masih didominasi bank umum dengan pangsa 98,58 persen. Untuk mendukung layanan keuangan, tersedia 425 jaringan kantor perbankan, 260 jaringan industri keuangan non-bank, 36 jaringan pasar modal, serta 1.486 unit ATM, CRM, dan mesin setor tunai yang tersebar di seluruh Aceh.

    Pembiayaan Terdampak Bencana dan Ancaman Keuangan Ilegal

    Daddi juga mengungkapkan bahwa bencana hidrometeorologi turut berdampak pada sektor pembiayaan perbankan. Hingga Mei 2026, jumlah nasabah terdampak mencapai 201.269 orang dengan nilai pembiayaan Rp15,30 triliun, sedangkan pada puncaknya di Maret 2026 sempat mencapai 219.906 nasabah dengan nominal pembiayaan Rp16,02 triliun.

    “Sebagian besar pembiayaan yang terdampak berada pada sektor non-UMKM, sehingga diperlukan langkah mitigasi dan pendampingan agar kualitas pembiayaan tetap terjaga,” ujarnya.

    Selain itu, OJK Aceh turut mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya aktivitas keuangan ilegal, terutama pinjaman online ilegal dan investasi bodong yang berpotensi merugikan warga.**

  • Akademisi Ungkap Opsi Teknis Gas Andaman ke Darat

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Polemik rencana pengolahan gas Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja South Andaman, memasuki babak baru, di tengah pandangan bahwa karakteristik gas laut dalam menjadi kendala untuk dialirkan ke daratan.

    Akademisi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Teuku Andika, Ph.D., menilai tantangan tersebut masih dapat diatasi melalui teknologi perpipaan khusus yang telah lama digunakan di industri migas.

    Menurut Andika, gas dari lapangan laut dalam memang memiliki karakteristik lebih kompleks karena mengandung hidrogen sulfida (H₂S) dan karbon dioksida (CO₂) yang dapat memicu korosi pada jaringan pipa jika menggunakan material konvensional.

    "Kalau memakai pipa biasa memang berisiko tinggi, namun secara teknis masih ada solusi tinggal menggunakan pipa berbahan Corrosion Resistant Alloy (CRA) yang memang dirancang untuk fluida korosif," katanya kepada acehtoday.id/, Kamis (9/7).

    Ia menjelaskan, apabila kadar H₂S tidak terlalu tinggi, pipa berbahan Super Duplex 2507 masih dapat digunakan.

    Sementara untuk gas dengan kandungan H₂S yang sangat tinggi, industri migas lazim menggunakan material Inconel 625 atau Inconel 825 yang memiliki ketahanan lebih baik terhadap korosi.

    "Teknologinya sudah tersedia, konsekuensinya memang investasi menjadi lebih mahal dibanding pipa biasa, tetapi bukan berarti gas tidak bisa dialirkan ke darat," ujarnya.

    Andika menilai perdebatan mengenai pengembangan Blok Andaman seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah gas bisa dibawa ke daratan atau tidak.

    Yang lebih penting adalah menentukan skema pengembangan yang mampu menghadirkan manfaat ekonomi terbesar bagi Aceh.

    Menurut dia, apabila gas dapat diproses di darat melalui KEK Arun, peluang menghidupkan kembali kawasan industri berbasis migas akan terbuka.

    Selain mendorong investasi industri hilir, skema tersebut juga dinilai berpotensi menciptakan lapangan kerja, mengoptimalkan infrastruktur eks PT Arun NGL, serta memperkuat rantai nilai ekonomi di Aceh.

    Ia mengakui pembangunan jaringan pipa khusus memang membutuhkan biaya lebih besar dan tenaga pengelasan dengan kompetensi tinggi.

    Namun hal itu merupakan tantangan teknis yang lazim dalam pengembangan lapangan gas laut dalam.

    “Kalau orientasinya hanya biaya proyek, tentu ada pilihan yang lebih murah, tetapi kalau orientasinya membangun industri dan memberikan nilai tambah bagi daerah, maka semua opsi teknis seharusnya dikaji secara komprehensif,” katanya.

    Andika juga menyoroti pentingnya keterlibatan tenaga ahli lokal dalam pembahasan pengembangan Blok Andaman.

    Menurutnya, perguruan tinggi di Aceh memiliki sumber daya yang mampu memberikan masukan teknis kepada Pemerintah Aceh dalam proses negosiasi maupun penyusunan strategi pengembangan proyek.

    Akademisi : Perlu Kajian Menyeluruh

    Meski demikian, Andika mengingatkan bahwa keputusan akhir tetap harus didasarkan pada hasil kajian teknis dan keekonomian secara menyeluruh.

    Data mengenai kandungan H₂S dan CO₂ dari lapangan menjadi faktor penting dalam menentukan spesifikasi material pipa maupun desain fasilitas produksi.

    “Yang harus dilihat adalah data laboratorium fluida, dari situ baru bisa ditentukan material yang paling tepat, jadi tantangannya bukan semata-mata apakah bisa atau tidak, tetapi bagaimana memilih teknologi yang sesuai dengan karakteristik gas dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala SKK Migas menyampaikan bahwa karakteristik gas laut dalam dengan kandungan H₂S dan CO₂ menjadi salah satu pertimbangan utama sehingga pengolahan di fasilitas terapung (offshore) dinilai lebih layak dalam skema pengembangan saat ini.

    Langkah tersebut berbeda dengan skema Plan of Development (PoD) yang diharapkan Pemerintah Aceh, dalam PoD tersebut, Pemerintah Aceh mengusulkan skenario pengolahan gas mentah di darat (Onshore) pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun yang memiliki infrastruktur existing bekas PT Arun NGL yang merupakan Proyek Strategis Nasional sesuai RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita Prabowo-Gibran.

    Terkait hal ini, Gubernur Aceh bahkan telah menyurati Presiden Prabowo Subianto sejak pekan lalu.

    “Gubernur Mualem mengusulkan yang terbaik untuk negara ini, khususnya untuk Aceh. Sekarang kita menunggu respon Pemerintah Pusat,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Senin, 6 Juli 2026.

    Nurlis mengatakan di kawasan Andaman memiliki enam blok migas utama, yakni Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman.

    Akademisi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala (USK), Teuku Andika Rama Putra. Foto : acehtoday.id/

     

     

  • ARC USK: Hilirisasi Kunci Selamatkan Nilam Indonesia

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Industri minyak nilam atau patchouli oil global tengah menghadapi tantangan besar seiring diberlakukannya sejumlah regulasi baru yang jauh lebih ketat dari pasar Uni Eropa. Kepala Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala (ARC USK), Syaifullah Muhammad, menegaskan Indonesia perlu segera memperkuat ekosistem rantai pasok hingga hilirisasi di dalam negeri, sekaligus memperketat standardisasi industri nilam nasional dari hulu ke hilir.

    Pernyataan tersebut disampaikan Syaifullah dalam acara Temu Mitra Kegiatan Holding UMKM yang digelar Kementerian UMKM pada Rabu, 8 Juli 2026, di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh. Kegiatan ini merupakan bagian dari program holding UMKM bersama PT Razma Agro Jayana yang berfokus pada peningkatan produksi dan ekspor nilam ke pasar luar negeri.

    Turut hadir dalam acara tersebut jajaran tinggi Kementerian UMKM, di antaranya Deputi Usaha Menengah Bagus Rachman, Sekretaris Deputi Usaha Menengah Fitri Rinaldi, Asdep Kemitraan dan Rantai Pasok Metty Kumayantie, serta Asdep Produksi dan Digitalisasi Usaha Kecil Ali Alkatiry.

    Bupati Aceh Jaya beserta jajaran pemerintah daerah, Area Manager BSI Aceh Bambang Frasetia, perwakilan Bank Aceh dan Bank Indonesia, jajaran direksi PT Razma Agro Jayana, hingga para petani nilam lokal juga ikut hadir.

    Standar Ketat dari Uni Eropa Mulai Berlaku

    Dalam paparannya, Syaifullah membagikan hasil kunjungannya ke Prancis pada Mei lalu, di mana ia mengikuti sejumlah agenda penting seperti Expo SIMPPAR di Kota Grasse, pertemuan buyer dengan Sozio, kunjungan ke perusahaan wewangian multinasional Firmenich, hingga workshop parfum internasional.

    Ia menjelaskan bahwa industri wewangian dunia kini berada di bawah pengawasan regulasi yang jauh lebih ketat, khususnya di kawasan Uni Eropa. Sejumlah standar baru seperti REACH untuk penarikan produk tidak patuh, CLP untuk pelabelan, pemantauan zat oleh ECHA, hingga aturan kemasan berkelanjutan lewat PPWR dan ISO mulai diberlakukan secara masif.

    Menurut Syaifullah, proses kepatuhan ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2025, dengan fase implementasi berjalan sepanjang 2026, batas akhir pemenuhan kepatuhan pada 2028, dan pemberlakuan penuh pada 2029 untuk berbagai bahan komponen parfum dunia, termasuk minyak nilam. Dampaknya, kewajiban dokumentasi rantai pasok atau supply chain traceability akan jauh lebih ketat ke depan.

    Situasi ini menjadi tantangan serius bagi komoditas nilam Indonesia, khususnya Aceh, yang sebagian besar proses budidaya dan penyulingannya masih dikelola secara tradisional oleh masyarakat. “Kepatuhan terhadap SOP di setiap lini produksi sudah tidak bisa ditawar lagi.

    Mulai dari pembibitan, teknik budidaya, perawatan tanaman, proses penyulingan, hingga pengemasan dan pelabelan harus memenuhi standar internasional. Jika kita gagal memenuhi standar ini, konsekuensinya berat: minyak nilam kita akan ditolak oleh buyer luar negeri,” tegas Syaifullah.

    Hilirisasi Jadi Kunci Pertahanan Ekonomi Nilam

    Sebagai solusi, Syaifullah mendorong pembinaan intensif dan terintegrasi bagi petani, penyuling, dan eksportir lokal agar mampu beradaptasi dengan standar tinggi pasar global. Ia menekankan bahwa kunci pertahanan ekonomi nilam nasional terletak pada percepatan hilirisasi di dalam negeri.

    “Kita harus memperkuat hilirisasi di dalam negeri. Dengan hilirisasi, Indonesia bisa menetapkan standar nasional sendiri untuk minyak nilam dan produk turunannya. Melalui sentuhan teknologi purifikasi dan formulasi, kita bisa memproses minyak atsiri ini menjadi produk antara maupun produk akhir,” jelas Kepala ARC USK tersebut.

    Ia menambahkan, langkah ini sekaligus menjadi jaring pengaman ekonomi bagi industri nilam nasional. Pasar domestik yang besar dapat dikelola dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga jika minyak nilam mentah mengalami hambatan di pasar luar negeri, Indonesia bisa langsung memprosesnya sendiri menjadi produk turunan bernilai tinggi seperti parfum premium, skincare, aromaterapi, hingga produk kosmetik dan toiletries.

    Selain paparan Kepala ARC USK, kegiatan Temu Mitra ini turut menghadirkan Diah Sandita Arisanti dari Bappebti yang membahas penguatan sistem resi gudang, Area Manager BSI Aceh Bambang Frasetia yang mengulas pembiayaan syariah bagi UMKM atsiri, serta Razuan selaku Direktur PT Razma Agro Jayana yang memaparkan peta jalan operasional holding UMKM nilam menembus pasar internasional.**

  • Limbah Plastik Bukan Lagi Sampah, Katahati dan Unimal Dorong Jadi Peluang Ekonomi

    Lhokseumawe – Katahati Institute bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh (Unimal) serta didukung Pegadaian Area Banda Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pengelolaan Lingkungan dan Pengolahan Limbah Plastik Berbasis Ekonomi Sirkular untuk Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan Green Community” di Aula Cut Meutia, Kampus Bukit Indah Universitas Malikussaleh, Kota Lhokseumawe, Senin (6/7/2026).

    FGD tersebut mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, organisasi masyarakat, dan pegiat lingkungan guna membangun kolaborasi dalam menghadapi persoalan pengelolaan limbah plastik melalui pendekatan ekonomi sirkular.

    Dalam sambutan Ketua Dekranasda Aceh, Marlina Muzakir, yang dibacakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, disampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut. Menurutnya, FGD menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencari solusi terhadap persoalan sampah plastik yang kian kompleks.

    Dekranasda Aceh menilai konsep ekonomi sirkular menghadirkan paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya melalui upaya mengurangi timbunan sampah, menggunakan kembali, mendaur ulang, hingga mengolah limbah menjadi produk bernilai tambah.

    Pendekatan tersebut dinilai mampu membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan industri kreatif.

    Narasumber dari Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Ichwana, S.T., M.P., menjelaskan bahwa limbah plastik telah menjadi salah satu ancaman serius bagi lingkungan.

    Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah menyebabkan meningkatnya pencemaran, masuknya mikroplastik ke dalam rantai makanan, pencemaran udara akibat pembakaran sampah, hingga penyumbatan drainase yang memicu banjir di kawasan perkotaan.

    Di sisi lain, menurutnya, limbah plastik juga memiliki nilai ekonomi apabila dikelola melalui konsep ekonomi sirkular.

    Limbah dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri maupun produk kreatif yang mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru.

    Ia menambahkan, Indonesia telah memiliki arah kebijakan melalui Peta Jalan SDGs Indonesia dan Peta Jalan Ekonomi Sirkular 2025–2045 yang menargetkan Nol Sampah Plastik pada 2040 serta Nol Sampah dan Nol Emisi pada 2050 melalui penerapan strategi 9R, yaitu Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, dan Recycle.

    Selain itu, penerapan ekonomi sirkular juga dinilai berkontribusi terhadap pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, mulai dari pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembangunan kota berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, hingga aksi penanganan perubahan iklim.

    Sementara itu, Dr. Ir. Rozanna Dewi, S.T., M.Sc., IPM dari Center of Excellence (CoE) TechnoPlast Universitas Malikussaleh memaparkan berbagai tantangan sekaligus peluang inovasi dalam pengelolaan limbah plastik.

    Melalui hasil riset yang dikembangkan, tim peneliti Universitas Malikussaleh berhasil menciptakan plastik degradable berbahan dasar pati sagu yang berpotensi menjadi alternatif pengganti plastik konvensional.

    Inovasi tersebut bahkan telah dikembangkan melalui perusahaan rintisan PT Plastik Sago Teknologi (PST) serta mendapat dukungan kerja sama dari berbagai lembaga nasional, di antaranya Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

    Ketua Badan Pengurus Katahati Institute, Chairul Muslim, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan FGD, khususnya Universitas Malikussaleh, Pemerintah Kota Lhokseumawe, dan Pegadaian Area Banda Aceh.

    “FGD ini menjadi pondasi awal dalam membangun dan mengembangkan ekosistem ekonomi sirkular di Kota Lhokseumawe. Pengelolaan limbah plastik tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai peluang ekonomi baru yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

    Menurut Chairul, forum tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya penyusunan rencana bisnis ekonomi sirkular di Kota Lhokseumawe, penyusunan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah, penguatan kemitraan antara perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, serta pembentukan sekretariat bersama guna memastikan keberlanjutan program ekonomi sirkular di daerah.

    Ia juga menyebutkan bahwa kegiatan tersebut memiliki makna tersendiri karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya Katahati Institute.

    “Di usia yang ke-25 tahun, Katahati bersyukur dapat mempertemukan berbagai pihak untuk membahas isu limbah plastik yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai. Kami berharap forum ini menjadi awal gerakan bersama menuju lingkungan yang lebih bersih, ekonomi yang lebih inklusif, serta masyarakat yang semakin peduli terhadap keberlanjutan,” katanya.

    Melalui forum ini, para peserta berharap lahir berbagai inovasi dan langkah nyata dalam pengelolaan limbah plastik yang tidak hanya mampu mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru serta mendorong terwujudnya Green Community di Kota Lhokseumawe maupun Aceh secara umum.

  • Harga Emas di Banda Aceh Kembali Melemah, Turun Hingga Rp7,5 Juta Per Mayam

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Harga emas perhiasan di Banda Aceh kembali mengalami penurunan hingga Rp7.550.000 juta per mayam di Toko Emas Bina Nusa, Pasar Aceh Peunayong, Selasa (30/6/2026).

    Sebelumnya tercatat harga emas sempat menyentuh Rp7.850.000 per mayam pada Selasa (23/6/2026) lalu. Artinya penurunan harga emas mencapai Rp150 ribu per mayam dibandingkan harga sepekan sebelumnya.

    “Harga emas saat ini Rp7.550.000 juta per mayam, belum masuk ongkos,” kata Pemilik Toko Emas Bina Nusa, Erwin.

    Erwin mengatakan harga emas tersebut belum termasuk ongkos pembuatan perhiasan yang berkisar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu tergantung kerumitan dan model perhiasan.

    Adapun emas perhiasan, harga emas logam mulia (LM) dijual Rp2.375.000 per gram, dengan harga beli kembali (buyback) sebesar Rp2.305.000 per gram.

    “Harga emas lokal saat ini Rp2.300.000 per gram, sedangkan harga buyback berada di angka Rp2.240.000 per gram,” ujarnya.

    Sementara itu perubahan harga emas dipengaruhi berbagai faktor termasuk geopolitik dunia, nilai tukar rupiah dan permintaan pasar.

    Erwin juga mengingatkan bahwa harga emas perhiasan dan logam mulia sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan.

    “Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan harga emas dunia,” tutup Erwin.**

  • Surati Presiden, Mualem Minta Blok Andaman Perkuat Industri di KEK Arun Lhokseumawe

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Hilirisasi Migas Blok Andaman menjadi langkah strategis yang didorong Pemerintah Aceh untuk memperkuat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, memutuskan akan menyurati Presiden Prabowo Subianto agar cadangan minyak dan gas dari Blok Andaman dapat dimanfaatkan sebagai penggerak industri hilir di Aceh.

    Keputusan terkait Blok Andaman tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (25/6/2026). Pertemuan itu dihadiri jajaran Pemerintah Aceh, akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), pakar migas, hingga perwakilan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

    Pengembangan blok Andaman dihilirisasikan di KEK Arun Lhokseumawe dinilai sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menetapkan kawasan tersebut sebagai salah satu proyek strategis nasional.

    Dalam rapat terungkap, gas dari Blok Andaman selama ini baru dibahas untuk memenuhi kebutuhan listrik sekitar 300 MMSCFD. Padahal, gas tersebut juga berpotensi diolah menjadi methanol dan hydrogen yang memiliki nilai tambah bagi industri nasional.

    Selain gas, Blok South Andaman diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari. Produk tersebut dapat diolah menjadi nafta, kerosin, hingga bahan bakar minyak yang dinilai mampu mendorong pembangunan kilang (refinery) dan industri turunan lainnya di Aceh.

    Guru Besar USK, Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, menilai langkah Gubernur Aceh menyampaikan usulan kepada Presiden merupakan kebijakan yang tepat untuk mempercepat hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe. Menurutnya, pengembangan industri tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

    Rapat juga menyepakati agar Pemerintah Aceh mengundang Mubadala Energy dan SKK Migas guna memperoleh penjelasan rinci mengenai skema pengembangan Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman.

    Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dian Budi Dharma, menyebut hingga kini Pemerintah Aceh belum menerima dokumen resmi Plan of Development (PoD) dari SKK Migas. Hal serupa juga disampaikan Kepala BPMA, Nasri Djalal, yang mengaku pihaknya telah meminta dokumen tersebut, namun belum memperoleh balasan.

    Menutup rapat, Sekda Aceh M. Nasir Syamaun menyimpulkan dua keputusan utama, yakni Gubernur Aceh akan mengirim surat kepada Presiden Prabowo terkait pemanfaatan Migas Blok Andaman untuk hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe serta mengundang Mubadala Energy dan SKK Migas ke Aceh guna membahas rencana pengembangan secara lebih rinci.**

  • TSR Coffee Roastery Perkuat Kemitraan dengan Petani Lokal, Jaga Keberlanjutan Kopi Gayo

    acehtoday.id/ | Takengon – Di tengah meningkatnya permintaan pasar terhadap kopi berkualitas, TSR Coffee Roastery menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menghadirkan produk terbaik bagi konsumen, tetapi juga memastikan keberlanjutan industri kopi Gayo melalui kemitraan yang kuat bersama petani lokal.

    Sebagai pusat grosir kopi Gayo, TSR Coffee Roastery meyakini bahwa keberhasilan bisnis kopi tidak dapat dipisahkan dari peran petani yang selama ini menjadi ujung tombak dalam menghasilkan biji kopi berkualitas dari dataran tinggi Gayo.

    Karena itu, perusahaan tersebut menempatkan petani sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem kopi yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    Di balik setiap cangkir kopi yang dinikmati pelanggan, terdapat proses panjang yang melibatkan kerja keras para petani, mulai dari budidaya, panen, hingga pengolahan pascapanen.

    Kesadaran itulah yang mendorong TSR Coffee Roastery untuk terus menjaga hubungan yang saling menguatkan dengan para petani dan pelaku usaha kopi di daerah penghasil.

    Bagi TSR Coffee Roastery, menjaga kualitas kopi Gayo bukan hanya soal teknik penyangraian atau menghasilkan cita rasa yang konsisten.

    Lebih dari itu, kualitas juga harus ditopang oleh keberlangsungan ekosistem kopi yang mampu memberikan kesejahteraan bagi para petani sebagai penghasil utama komoditas unggulan tersebut.

    Melalui jaringan pemasaran yang melayani kebutuhan rumah tangga, oleh-oleh khas Aceh, hingga pasokan bagi coffee shop dan pelaku usaha di berbagai daerah, TSR Coffee Roastery turut membuka akses pasar yang lebih luas bagi kopi Gayo, Semakin besar permintaan yang tercipta, semakin besar pula peluang hasil panen petani terserap dengan nilai ekonomi yang lebih baik.

    Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya menjaga standar kualitas secara konsisten serta membangun rantai pasok yang berorientasi pada keberlanjutan, dengan menghadirkan kopi Gayo yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, TSR Coffee Roastery ikut memperkuat posisi kopi Gayo sebagai salah satu komoditas unggulan yang menjadi kebanggaan Aceh dan Indonesia.

    TSR Coffee Roastery Perkuat Kemitraan dengan Petani Lokal, Jaga Keberlanjutan Kopi Gayo (Foto : TSR Coffee HOacehtoday.id/)

    Tidak hanya berfokus pada aktivitas perdagangan, TSR Coffee Roastery juga memandang bahwa keberhasilan usaha harus memberikan dampak sosial yang nyata bagi lingkungan sekitarnya. Karena itu, keberadaan petani lokal menjadi bagian penting dalam perjalanan bisnis yang dijalankan.

    TSR Coffee Jaga Tradisi

    Di tengah persaingan industri kopi yang semakin dinamis, TSR Coffee Roastery terus berupaya memperkenalkan kekayaan cita rasa kopi Gayo kepada masyarakat yang lebih luas.

    Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan apresiasi terhadap kopi Gayo sekaligus membuka peluang pasar yang lebih besar bagi para petani untuk mempertahankan tradisi budidaya kopi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

    Bagi TSR Coffee Roastery, setiap biji kopi membawa cerita tentang kerja keras, harapan, dan masa depan ribuan keluarga petani di kawasan Gayo. Karena itu, komitmen untuk tumbuh bersama petani dan menjaga keberlanjutan kopi Gayo akan terus menjadi bagian dari visi perusahaan.

    “Ketika kualitas bertemu dengan kepedulian, kopi tidak hanya menjadi komoditas, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan cita rasa, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan masa depan,” demikian komitmen yang dipegang TSR Coffee Roastery dalam mengembangkan industri kopi Gayo.

    Dengan semangat tersebut, TSR Coffee Roastery hadir bukan hanya sebagai penyedia kopi, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem yang berupaya menjaga warisan kopi Gayo agar tetap lestari, bernilai tinggi, dan mampu menjadi sumber kesejahteraan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.