acehtoday

Kategori: Ekonomi & Bisnis

  • Pemkab Aceh Besar Ungkap Nasib Pedagang Saree dan Rest Area Tol Sibanceh

    Pemkab Aceh Besar Ungkap Nasib Pedagang Saree dan Rest Area Tol Sibanceh

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Rencana relokasi pedagang ke kawasan rest area di ruas Jalan Tol Sigli–Banda Aceh masih memerlukan pembahasan lebih lanjut antara pemerintah daerah dengan PT Hutama Karya selaku pengelola jalan tol. Kepastian mengenai keterlibatan pelaku UMKM lokal di kawasan tersebut hingga kini belum final.

    Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, Drs. H. Sulaimi, M.Si., menjelaskan bahwa instansinya hanya memiliki kewenangan dalam pembinaan pedagang, bukan menentukan lokasi maupun kebijakan operasional rest area di jalan tol tersebut. Menurutnya, keputusan terkait titik lokasi dan alokasi ruang sepenuhnya berada di ranah pengelola jalan tol.

    Belum Ada Kepastian Jumlah Titik dan Alokasi Ruang

    Sulaimi mengungkapkan, hingga saat ini belum ada pembahasan secara rinci mengenai jumlah titik rest area maupun alokasi ruang yang akan disediakan khusus bagi pelaku UMKM lokal. "Kita masih menunggu waktu yang tepat untuk bicara khusus itu dengan PT. Hutama Karya," katanya kepada acehtoday.id/, Jumat (17/7/2026).

    Kondisi ini membuat pemerintah daerah belum bisa memastikan skema penempatan pedagang, termasuk pelaku usaha di kawasan Saree yang selama ini menggantungkan penghasilan dari jalur tersebut.

    Ia menyebut, dalam waktu dekat pemerintah daerah berencana menggelar pertemuan koordinasi dengan PT Hutama Karya untuk membahas peluang keterlibatan UMKM dan pedagang lokal di kawasan rest area.

    Pembahasan itu, kata Sulaimi, harus dilakukan melalui forum resmi karena menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga seluruh prosesnya perlu dilakukan secara hati-hati.

    Pemerintah daerah berharap masyarakat, khususnya pelaku usaha di kawasan Saree, dapat memperoleh kesempatan menjalankan usaha di rest area apabila nantinya tersedia ruang yang memungkinkan.

    Namun, Sulaimi juga mengingatkan bahwa ketersediaan lahan di rest area dinilai terbatas, sehingga mekanisme penempatan pedagang perlu dibahas secara matang agar sesuai dengan kapasitas yang ada.

    Pemda Cari Solusi yang Akomodatif tanpa Langgar Aturan Tol

    Menurut Sulaimi, pemerintah daerah akan berupaya mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan aturan dan kebijakan pengelola jalan tol.

    Program pengembangan UMKM yang dijalankan pemerintah daerah, lanjutnya, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat sektor UMKM, namun implementasinya di kawasan rest area tetap membutuhkan kajian serta koordinasi lintas instansi.

    Ia memastikan ada komitmen untuk membahas peluang pemberdayaan UMKM di kawasan rest area. Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh keputusan baru dapat diambil setelah melalui pembahasan bersama seluruh pihak terkait, termasuk PT Hutama Karya sebagai pengelola jalan tol.**

  • Berdayakan UMKM Aceh, Maxim Dukung Lewat Program Pendampingan Usaha

    Berdayakan UMKM Aceh, Maxim Dukung Lewat Program Pendampingan Usaha

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Maxim terus mendukung pelaku usaha lokal melalui program pendampingan usaha kecil yang bertujuan meningkatkan kualitas ruang publik serta standar kebersihan di pasar-pasar tradisional. Melalui penyediaan perlengkapan usaha yang dibutuhkan dan konsultasi gratis, program ini membantu menekan biaya operasional sekaligus menciptakan lingkungan usaha yang lebih bersih, tertata, dan aman bagi pemilik usaha, pelanggan, serta masyarakat sekitar.

    Program ini pertama kali diluncurkan di Banda Aceh pada 2018, bersamaan dengan hadirnya layanan Maxim di provinsi tersebut. Sebagai wilayah pertama yang menjalankan inisiatif ini, Aceh terus menjadi salah satu area penting dalam upaya Maxim mendukung masyarakat.

    Sejak saat itu, ratusan restoran, hotel, penyedia layanan, institusi pendidikan, serta pedagang di pasar makanan dan pakaian di Banda Aceh terus berpartisipasi dalam program tersebut.

    Sediakan Perlengkapan Usaha hingga Perkuat Kebersihan Pasar

    Sebagai bagian dari inisiatif ini, Maxim bekerja sama secara langsung dengan para pelaku usaha untuk memahami kebutuhan mereka dan menyesuaikan dukungan yang diberikan sesuai karakteristik masing-masing bisnis. Program ini dapat diikuti secara gratis oleh pelaku usaha dari berbagai skala.

    Maxim menyediakan berbagai perlengkapan usaha yang dibutuhkan, seperti celemek, payung pasar, papan bertuliskan “Buka/Tutup”, papan informasi, papan penanda dinding, serta perlengkapan lainnya. Berbagai perlengkapan ini membantu mendukung kegiatan operasional sehari-hari sekaligus membuat tempat usaha terlihat lebih rapi dan menarik.

    Perusahaan juga memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan standar kebersihan di area publik yang ramai, seperti pasar dan pusat kuliner, salah satunya dengan menyediakan celemek bagi para pedagang.

    Celemek ini membantu menjaga kebersihan selama proses menyiapkan dan menjual makanan, mengurangi risiko kontaminasi, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Bantuan tersebut juga meringankan biaya yang perlu dikeluarkan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan, sehingga mereka bisa mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan bisnis.

    Lebih lanjut, Maxim turut membantu menciptakan aktivitas perdagangan yang lebih tertata, khususnya di area dengan tingkat mobilitas tinggi seperti pasar dan pusat kuliner. Pemanfaatan layanan logistik yang lebih efisien membantu mempercepat distribusi barang, mengurangi risiko kerusakan produk, serta mendukung kelancaran aktivitas jual beli.

    Dampak Positif Dirasakan Pelaku Usaha di Berbagai Daerah

    Sejumlah pelaku usaha di berbagai daerah telah merasakan manfaat dari dukungan tersebut. Di Tasikmalaya, Stevia Kitchen Cake and Bakery berhasil berkembang dari usaha rumahan menjadi bisnis yang melayani ratusan pesanan setiap hari berkat dukungan layanan pengantaran yang andal dari Maxim.

    Di Sukabumi, Dapur Widhy yang menyajikan aneka kuliner khas Jawa Barat berhasil memperluas jangkauan pelanggannya tanpa harus meningkatkan biaya operasional secara signifikan.

    Sementara di Yogyakarta, Babyva Rent, usaha penyewaan perlengkapan anak, mengandalkan layanan Maxim untuk memastikan produk yang disewakan sampai kepada pelanggan tepat waktu dan dalam kondisi baik.

    Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyam, mengatakan pihaknya percaya bahwa mendukung pelaku usaha lokal merupakan salah satu cara memberikan dampak positif bagi masyarakat.

    “Kami percaya bahwa mendukung pelaku usaha lokal merupakan salah satu cara untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ketika usaha-usaha lokal berkembang, manfaatnya juga akan dirasakan oleh lingkungan sekitar. Melalui berbagai layanan yang kami miliki, termasuk Food & Shop dan Food & Goods, kami ingin membantu UMKM menjangkau lebih banyak pelanggan, meningkatkan efisiensi usaha, dan tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Dirhamsyam, Jumat (17/7/2026).

    Selain menjalankan berbagai program yang mendukung pelaku usaha, Maxim juga aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Perhubungan, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, serta komunitas di berbagai kota di Indonesia.

    Melalui kerja sama jangka panjang tersebut, Maxim berharap dapat terus berkontribusi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.**

  • Ekonom Aceh Ungkap Solusi Selamatkan Pasar Saree

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pakar ekonomi Aceh, Prof Apridar, menyebut lesunya aktivitas ekonomi di Pasar Tradisional Saree bukan disebabkan oleh keberadaan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, melainkan fenomena pengalihan arus lalu lintas yang lazim terjadi di dunia ekonomi transportasi.

    Menurutnya, tol tidak mematikan roda ekonomi, tetapi menggeser pusat aktivitas ke lokasi lain. Ia menyebut ada tiga teori yang menjelaskan fenomena tersebut.

    “Singkatnya, tol tidak mematikan ekonomi, tetapi memindahkan pusat ekonominya,” tegas Apridar, Rabu (15/7/2026).

    Tiga Faktor Penyebab Sepinya Saree

    Faktor pertama adalah efek pengalihan arus. Pengendara dari Banda Aceh menuju Medan kini memilih jalan tol karena waktu tempuh 40 hingga 60 menit lebih singkat dibanding melintasi Saree. Akibatnya, kendaraan yang dulu singgah membeli kopi, durian, ikan, atau oleh-oleh semakin berkurang.

    Apridar menyebut kedai-kedai di Saree kehilangan sekitar 70 hingga 80 persen pelanggan yang sebelumnya hanya mampir karena kebetulan melintasi jalur tersebut.

    Faktor kedua adalah perubahan aksesibilitas. Kondisi Jalan Nasional Seulawah yang gelap, rusak, dan minim penerangan membuat masyarakat enggan berhenti, terutama malam hari, sehingga lebih memilih tol yang dinilai lebih terang dan aman.

    Faktor ketiga adalah konsentrasi ekonomi, di mana aktivitas usaha cenderung terpusat di kawasan pintu keluar tol seperti Indrapuri dan Banda Aceh, sehingga UMKM di jalur lama sulit bersaing dengan minimarket maupun usaha di sekitar rest area.

    Apridar juga mengaitkan kondisi ini dengan teori biaya transaksi dan risiko. Ia menggambarkan keputusan masyarakat untuk berhenti berbelanja dengan rumus sederhana: keuntungan belanja dikurangi biaya waktu dan biaya risiko.

    “Kalau biaya risiko meningkat karena jalan rusak dan gelap, orang akan memilih lewat tol walaupun harus membayar karena lebih aman dan cepat,” jelasnya.

    Ia menambahkan, banyaknya kedai yang terbengkalai juga sejalan dengan teori Creative Destruction milik ekonom Joseph Schumpeter, di mana usaha yang tak mampu beradaptasi akan tergantikan.

    Solusi Bangkitkan Ekonomi Saree

    Apridar menilai pembangunan tol tak bisa dilawan, sehingga solusinya adalah repositioning atau mengubah wajah ekonomi Saree dari pasar transit menjadi pasar tujuan.

    “Saree harus memiliki produk ikonik yang membuat orang rela keluar dari tol hanya untuk datang ke sana,” ujarnya, sembari mengusulkan branding seperti “Kota Durian Saree” atau “Kopi Saree”, serta pengembangan wisata syariah dan wisata alam Seulawah.

    Ia juga mendorong perbaikan last mile connectivity, seperti pemasangan lampu tenaga surya, perbaikan jalan rusak, dan rambu penunjuk arah menuju Pasar Saree dari pintu keluar tol terdekat.

    Selain itu, Apridar menyarankan pembentukan kawasan UMKM terpadu melalui koperasi agar pedagang tidak bersaing sendiri-sendiri, serta pemanfaatan pemasaran digital seperti TikTok Shop dan layanan pesan-antar.

    Ia menyebut fenomena serupa pernah terjadi di Pasar Bawen usai Tol Semarang-Solo dan Pasar Nagreg usai Tol Cipularang dibuka, namun kembali bangkit setelah mengembangkan kuliner dan produk khas.

    Apridar menyimpulkan kondisi Saree saat ini hanya masa transisi selama tiga hingga lima tahun, dan pemerintah daerah perlu menganggarkan revitalisasi khusus untuk koridor jalan non-tol.

    “Kalau jalan lama terus dibiarkan gelap dan rusak, sama saja membiarkan kematian ekonomi di sepanjang koridor tersebut,” pungkasnya.**

  • Harga Cabai Rawit di Banda Aceh Naik Tajam, Cabai Merah dan Hijau Justru Turun

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Harga cabai rawit di Pasar Al-Mahirah, Kota Banda Aceh, melonjak tajam hingga menyentuh Rp60 ribu per kilogram. Lonjakan harga ini dipicu oleh terganggunya pasokan dari sejumlah daerah penghasil cabai yang tengah dilanda banjir, sehingga suplai ke pasar ikut menyusut.

    Kondisi ini terungkap dari pemantauan harga bahan pokok di pasar tersebut pada Selasa (14/7/2026), yang menunjukkan fluktuasi cukup signifikan pada beberapa komoditas hortikultura, terutama jenis-jenis cabai.

    Cabai Rawit Naik Signifikan, Cabai Merah dan Hijau Justru Melandai

    Muhammad Yusuf, salah seorang pedagang bawang dan cabai di Pasar Al-Mahirah, menjelaskan bahwa lonjakan harga cabai rawit terjadi karena wilayah pemasok utama terdampak bencana banjir. Berkurangnya volume pasokan itu membuat harga di tingkat pedagang ikut terkerek naik secara tajam.

    Berbeda dengan cabai rawit, harga cabai merah dan cabai hijau justru menunjukkan tren penurunan setelah sebelumnya sempat bertahan tinggi dalam waktu cukup lama. Saat ini, kedua jenis cabai tersebut sama-sama dijual pada kisaran Rp40 ribu per kilogram.

    Yusuf mengungkapkan, tren kenaikan harga cabai merah dan hijau yang berlangsung lama itu kini mulai mereda, meski belum kembali ke harga normal sebelumnya.

    Harga Bawang dan Komoditas Lain Turut Bergerak

    Selain cabai, harga bawang merah asal Aceh juga tercatat berada di level Rp40 ribu per kilogram, sementara bawang merah asal Medan relatif lebih murah, yakni berkisar Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram. Perbedaan harga antar daerah asal ini turut memengaruhi pilihan pembeli di pasar.

    Untuk bawang putih, harga jualnya kini mencapai Rp50 ribu per kilogram, sedangkan bawang bombay dilepas dengan harga Rp40 ribu per kilogram. Adapun kentang masih stabil di angka Rp14 ribu per kilogram.

    Sementara itu, harga tomat mengalami penurunan menjadi Rp22 ribu per kilogram, setelah sempat naik hingga Rp25 ribu per kilogram pada masa meugang beberapa waktu lalu. Untuk komoditas daun sop, harga jualnya berada di kisaran Rp35 ribu per kilogram.

    Di tengah fluktuasi harga tersebut, Yusuf menyoroti kondisi daya beli masyarakat yang menurutnya belum menunjukkan perbaikan berarti. Ia menyebut, meski aktivitas jual beli tetap berjalan, jumlah pembeli yang datang ke lapaknya tidak seramai biasanya.

    Kondisi ini menggambarkan bahwa kenaikan harga sejumlah bahan pokok, khususnya cabai rawit, belum diimbangi dengan peningkatan minat belanja masyarakat. Para pedagang di Pasar Al-Mahirah pun berharap pasokan cabai rawit segera pulih agar harga dapat kembali stabil dalam waktu dekat.**

  • Aceh Buka Peluang Investasi Industri Gas, Pabrik Metanol Jadi Prioritas

    Aceh Buka Peluang Investasi Industri Gas, Pabrik Metanol Jadi Prioritas

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pemerintah Aceh menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan pabrik metanol di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Investasi tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat hilirisasi gas nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor metanol.

    Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dengan jajaran manajemen PT Indoasia Oil Tank Terminal di Banda Aceh, Senin (13/7/2026).

    Dalam pertemuan itu, perusahaan memaparkan rencana pembangunan pabrik metanol yang akan memanfaatkan gas alam sebagai bahan baku utama.

    Sekda Aceh M. Nasir mengatakan Pemerintah Aceh berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor yang ingin mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal.

    Menurutnya, Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan industri hilir berbasis gas.

    “Investasi yang menghasilkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi akan terus kami dukung. Pemerintah Aceh terbuka bagi investor yang ingin mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal,” ujar M. Nasir.

    Sekda Aceh M. Nasir menerima manajemen PT Indoasia Oil Tank Terminal di Banda Aceh, membahas rencana investasi pembangunan pabrik metanol di KEK Arun Lhokseumawe untuk mendukung hilirisasi gas nasional
    Sekda Aceh M. Nasir menerima manajemen PT Indoasia Oil Tank Terminal di Banda Aceh, membahas rencana investasi pembangunan pabrik metanol di KEK Arun Lhokseumawe untuk mendukung hilirisasi gas nasional

    Ia menilai pembangunan pabrik metanol di KEK Arun tidak hanya berdampak pada peningkatan investasi, tetapi juga membuka peluang kerja baru serta memperkuat daya saing industri nasional melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di Aceh.

    Pabrik Metanol Pasar Impor

    Dalam paparannya, manajemen PT Indoasia Oil Tank Terminal menjelaskan metanol merupakan salah satu bahan baku penting bagi berbagai sektor industri, mulai dari industri kimia, energi, hingga manufaktur.

    Kehadiran pabrik tersebut diharapkan mampu memperkuat pasokan metanol dalam negeri sehingga kebutuhan impor dapat ditekan.

    Selain itu, proyek tersebut diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, tumbuhnya industri turunan, serta berkembangnya ekosistem industri berbasis metanol di Aceh.

    Sejumlah produk turunan yang berpotensi dikembangkan dari industri metanol di antaranya formaldehida, asam asetat, dimetil eter (DME), hingga berbagai produk petrokimia lainnya.

    Pengembangan industri tersebut diharapkan mampu menciptakan rantai nilai yang lebih panjang dari pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

    Apabila terealisasi, pembangunan pabrik metanol di KEK Arun Lhokseumawe diyakini semakin memperkuat posisi Aceh sebagai kawasan industri berbasis energi.

    Di sisi lain, investasi tersebut juga sejalan dengan agenda nasional dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan industri, serta meningkatkan nilai tambah gas bumi bagi perekonomian nasional.

  • Turun Lagi! Harga Emas di Banda Aceh Kini Jadi Rp7,5 Juta per Mayam

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Harga emas perhiasan di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh, mengalami penurunan dibandingkan bulan Juni 2026. Saat ini, harga emas perhiasan tercatat berada di angka Rp7,5 juta per mayam, belum termasuk ongkos pembuatan.

    Penurunan ini melanjutkan tren pelemahan yang sudah terlihat sejak akhir Juni lalu. Harga emas sempat menyentuh Rp7,85 juta per mayam pada Selasa (23/6/2026), sebelum terus melemah hingga Rp7,55 juta per mayam pada Selasa (30/6/2026) di Pasar Aceh Peunayong.

    Pemilik salah satu toko emas, Daffa, mengatakan harga emas dalam beberapa hari terakhir cenderung stabil setelah sempat mengalami penurunan pada Juni lalu.

    “Sekarang harganya Rp7,5 juta per mayam, belum termasuk ongkos. Dibandingkan bulan Juni memang turun, tetapi dalam beberapa hari terakhir sudah stabil,” kata Daffa di Banda Aceh, Senin (13/7/2026).

    Adapun ongkos pembuatan perhiasan emas berkisar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu, tergantung tingkat kerumitan desain.

    Minat Beli Emas Tetap Tinggi meski Harga Turun

    Meski harga mengalami penurunan, Daffa menyebut minat masyarakat untuk membeli emas tetap tinggi. Bahkan, transaksi pembelian masih jauh mendominasi dibandingkan penjualan.

    “Kalau untuk transaksi sekarang sekitar 80 persen masyarakat membeli emas, sementara yang menjual hanya sekitar 20 persen,” ujarnya.

    Selain emas perhiasan, harga emas batangan Antam di Banda Aceh juga tercatat berada di kisaran Rp2,8 juta per gram. Sementara itu, harga emas perhiasan 16 karat berada di angka Rp1,8 juta per gram, dan emas perhiasan 17 karat dibanderol Rp2 juta per gram.

    Harga Emas Diprediksi Stabil, Berpotensi Naik Akhir Tahun

    Daffa memperkirakan harga emas masih akan bergerak stabil dalam waktu dekat. Namun, ia tidak menutup kemungkinan harga kembali mengalami kenaikan menjelang akhir tahun, mengikuti pola tren yang biasa terjadi.

    “Prediksi kami dalam waktu dekat masih stabil. Tapi kalau melihat tren biasanya, ada potensi naik lagi menjelang akhir tahun,” tutup Daffa.

  • Amanat UU P2SK, LPS Siapkan Penjaminan Polis 2028

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah mempersiapkan pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP) sebagai bentuk perlindungan baru bagi pemegang polis perusahaan asuransi di Indonesia, termasuk di Aceh.

    Program ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memperluas fungsi LPS tidak hanya menjamin simpanan perbankan, tetapi juga melindungi polis nasabah asuransi.

    Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga Kantor Perwakilan LPS I, Pramuji Novri Harlyanto, mengungkapkan program tersebut ditargetkan mulai diterapkan secara penuh pada 2028.

    Tahapan Persiapan: Regulasi hingga Uji Coba Sistem UU P2SK

    Pramuji menjelaskan, saat ini LPS masih menyelesaikan sejumlah tahapan krusial sebelum program ini benar-benar berjalan, mulai dari penyusunan regulasi, proses bisnis, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, validasi data kepesertaan, hingga penguatan sumber daya manusia.

    “Program Penjaminan Polis merupakan amanat UU P2SK yang akan memperluas peran LPS untuk melindungi pemegang polis asuransi,” ujarnya.

    Ia menambahkan, tahap uji coba sistem dan integrasi data dijadwalkan berlangsung pada 2027, sebagai persiapan akhir sebelum implementasi penuh dilakukan setahun berikutnya, tepatnya pada 2028.

    Persiapan matang ini dinilai penting mengingat program penjaminan polis akan melibatkan basis data nasabah asuransi dalam skala besar, sekaligus menuntut sistem yang terintegrasi dengan baik agar proses klaim nantinya dapat berjalan cepat dan akurat, sebagaimana yang selama ini telah diterapkan LPS dalam program penjaminan simpanan perbankan.

    Dengan hadirnya Program Penjaminan Polis, masyarakat yang menjadi pemegang polis asuransi diharapkan memperoleh kepastian perlindungan serupa dengan yang selama ini dinikmati nasabah perbankan melalui skema penjaminan simpanan LPS.*

  • Arun Belum Pasti Jadi Tujuan Gas Andaman, Bahlil Sebut Biaya Pipa Mahal

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah masih mengkaji rencana pengolahan gas Blok Andaman KEK Arun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, dengan tetap mempertimbangkan aspek keekonomian proyek.

    Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).

    Menanggapi peluang pemanfaatan gas Andaman untuk KEK Arun, Bahlil menjelaskan bahwa lokasi lapangan gas berada lebih dari 12 mil laut dari garis pantai, sehingga pembangunan jaringan pipa menuju daratan membutuhkan biaya investasi yang besar.

    “Kalau menyangkut gas di dalam plan of development (POD), itu kan berada di atas 12 mil. Kalau kita bangun pipanya, cost-nya memang tinggi dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Harganya bisa di atas 10 dolar per MMBTU,” kata Bahlil.

    Ia mengungkapkan, pada tahap pertama, produksi Blok Andaman diperkirakan mencapai sekitar 300 MMSCFD. Sebagian produksi akan dialokasikan untuk kebutuhan PT PLN (Persero), sementara sisanya masih dibahas agar dapat dimanfaatkan industri di Aceh, salah satunya Pupuk Iskandar Muda.

    “Sebagiannya kita distribusikan untuk PLN, dan sebagiannya lagi sedang kita komunikasikan untuk industri di Aceh. Salah satunya Pupuk Iskandar Muda,” ujarnya.

    Menurut Bahlil, Pupuk Iskandar Muda selama ini masih mengandalkan pasokan LNG dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Karena itu, pemerintah ingin mendorong pemanfaatan gas Andaman agar industri di Aceh memperoleh pasokan energi yang lebih dekat dan efisien.

    Meski demikian, ia menegaskan seluruh rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama SKK Migas dan perusahaan pemegang konsesi Blok Andaman.

    “Pemegang konsesinya bukan Pertamina, tetapi Mubadalah. Karena itu kita harus memastikan keberlanjutan investasi sekaligus dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya.

    Rencana ke Arun

    Bahlil menegaskan pemerintah belum dapat mengambil keputusan final karena harus mencari skema yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

    “Yang kita cari adalah solusi yang win-win. Selama secara ekonomi layak, tentu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau perhitungan ekonominya terlalu berat, juga tidak bisa dipaksakan. Tidak ada bisnis yang ujungnya rugi. Harus sama-sama untung, investor untung, rakyat Aceh juga memperoleh manfaat melalui peningkatan pendapatan daerah,” jelasnya.

    Selain mendorong pemanfaatan gas untuk industri, Bahlil menyebut pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan sumber daya manusia agar sektor energi di Aceh ke depan dapat dikelola langsung oleh putra-putri daerah.

    “Ke depan energi harus bisa dikelola sendiri. Pemuda-pemuda Aceh harus disekolahkan di bidang energi agar nantinya mampu mengelola sumber daya yang dimiliki daerahnya sendiri,” pungkasnya.**

    Eks kilang Arun NGL Co, salah satu landskap Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe Foto : DPMSTP Aceh

  • Soal Blok Andaman Aceh Bahlil Janjikan Solusi Adil

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan pemerintah membuka ruang pembahasan terkait pembagian manfaat pengelolaan Blok Andaman Aceh, meski wilayah migas tersebut berada di atas 12 mil laut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat memberi sambutan dalam pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).

    Menurut Bahlil, ada dua aspirasi utama yang berkembang terkait pengembangan Blok Andaman, yakni soal Participating Interest (PI) dan pemanfaatan gas untuk kebutuhan industri di Aceh.

    Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, wilayah migas di atas 12 mil laut merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga tidak otomatis memberikan hak PI sebesar 10 persen kepada pemerintah daerah.

    “Andaman itu berada di atas 12 mil. Undang-Undang menyatakan kalau 12 mil ke bawah ada Participating Interest 10 persen yang diprioritaskan kepada daerah. Kalau 12 mil ke atas, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata Bahlil.

    Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap mempertimbangkan kepentingan Aceh agar daerah memperoleh manfaat dari pengembangan lapangan migas raksasa tersebut. Bahlil mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Aceh untuk membahas skema terbaik bagi daerah.

    “Saya sudah kasih tahu Pak Gubernur, kita bicarakan setengah kamar. Tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya di Aceh. Kita selesaikan secara adat saja. Kalau memang harus kita bagi, bagi saja,” ujarnya.

    Alokasi Gas Andaman Aceh

    Dari sisi produksi, Bahlil mengungkapkan tahap pertama Blok Andaman diperkirakan menghasilkan sekitar 300 MM gas. Sebagian telah dialokasikan untuk PLN, sementara sebagian lainnya diupayakan dapat dimanfaatkan sektor industri di Aceh, salah satunya PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang selama ini masih bergantung pada pasokan LNG dari luar daerah.

    “Pupuk Iskandar Muda salah satu yang akan kita dorong membeli gas dari Andaman. Selama ini sebagian gasnya berasal dari Papua, Kalimantan, dan Sulawesi dalam bentuk LNG yang harganya lebih mahal,” jelasnya.

    Menurut Bahlil, jika kebutuhan industri Aceh dapat dipenuhi dari gas Blok Andaman, roda ekonomi daerah akan bergerak lebih baik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan LNG dari luar wilayah.

    Ia juga mengaku telah melaporkan persoalan ini kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat turut memberi perhatian terhadap aspirasi masyarakat Aceh.

    “Saya sudah lapor kepada Bapak Presiden agar persoalan ini juga diperhatikan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya.

    Bahlil menegaskan pemerintah berupaya mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun investor, sehingga pengembangan Blok Andaman tetap berjalan sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi Aceh.**

    Blok Andaman Foto : Ruangenergi.com

  • Aceh Duduk di Atas Api tapi Potensi Panas Bumi Selawah-Jaboi Masih Tidur

    acehtoday.id/ | BANDA ACEH – Aceh dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari minyak dan gas bumi hingga hasil hutan, namun di balik pegunungan vulkaniknya, Aceh juga menyimpan potensi energi panas bumi (geothermal) yang sangat besar dan hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.

    Dua kawasan yang menjadi perhatian para ahli adalah Gunung Seulawah Agam di Kabupaten Aceh Besar dan Gunung Jaboi di Kota Sabang.

    Keduanya diperkirakan memiliki cadangan energi panas bumi mencapai ratusan megawatt yang mampu menjadi sumber listrik bersih bagi masyarakat Aceh dalam jangka panjang.

    Staf Akademisi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Teuku Andika, Ph.D., mengatakan Aceh sebenarnya memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Sayangnya, potensi tersebut hingga kini masih belum tergarap secara maksimal.

    “Di bawah Gunung Seulawah dan Gunung Jaboi tersimpan energi panas bumi yang sangat menjanjikan. Jika dikelola dengan baik, sumber energi ini dapat menjadi solusi bagi kebutuhan listrik sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih,” ujarnya.

    Panas Bumi Energi Unggulan

    Menurutnya, panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki keunggulan dibandingkan energi surya maupun angin. Pembangkit listrik tenaga panas bumi mampu beroperasi selama 24 jam tanpa bergantung pada cuaca sehingga menghasilkan pasokan listrik yang stabil.

    Potensi panas bumi di Gunung Seulawah telah lama menjadi perhatian pemerintah. Berbagai tahapan eksplorasi telah dilakukan untuk mengetahui besarnya cadangan energi yang tersimpan di bawah permukaan.

    Sementara di kawasan Gunung Jaboi, manifestasi panas bumi seperti mata air panas dan keluarnya uap dari rekahan batuan menjadi indikasi kuat adanya sistem geothermal yang layak dikembangkan.

    Namun hingga pertengahan 2026, proyek pemanfaatan kedua kawasan tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan menuju tahap produksi listrik.

    Dr. Teuku Andika menilai terdapat sejumlah tantangan yang membuat pengembangan panas bumi berjalan lambat.

    Selain membutuhkan investasi awal yang sangat besar, proyek geothermal juga memiliki risiko eksplorasi yang tinggi karena kondisi sumber daya di bawah permukaan baru dapat dipastikan setelah dilakukan pengeboran.

    Di sisi lain, proses perizinan, kesiapan infrastruktur pendukung, hingga kepastian investasi juga menjadi faktor yang memengaruhi lambatnya realisasi proyek.

    Padahal, kebutuhan energi listrik di Aceh diperkirakan akan terus meningkat seiring pertumbuhan industri, kawasan ekonomi, dan aktivitas masyarakat.

    Ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil juga dinilai tidak lagi menjadi pilihan jangka panjang mengingat komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon.

    “Geothermal merupakan energi lokal yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Potensi ini seharusnya menjadi prioritas karena mampu memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil,” jelasnya.

    Akademisi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala (USK), Teuku Andika Rama Putra. Foto : acehtoday.id/

    Selain menghasilkan listrik, pengembangan panas bumi juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang luas.

    Kehadiran proyek geothermal dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, serta mendorong pembangunan infrastruktur di wilayah pengembangan.

    Meski demikian, ia menekankan bahwa seluruh proses pengembangan harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan serta sosial masyarakat.

    Transparansi informasi dan pelibatan masyarakat sejak tahap awal dinilai penting agar proyek dapat diterima dan berjalan tanpa konflik.

    Ia berharap pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, investor, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi di Aceh.

    "Potensi yang kita miliki sangat besar. Jangan sampai kekayaan energi yang tersimpan di bawah kaki kita hanya menjadi data dalam laporan penelitian.

    Sudah saatnya Aceh memanfaatkan anugerah alam ini untuk menghadirkan energi bersih, memperkuat perekonomian, dan mendukung pembangunan berkelanjutan," pungkasnya.

    Dengan potensi ratusan megawatt yang masih tersimpan di bawah Gunung Seulawah dan Gunung Jaboi, Aceh sejatinya sedang "duduk di atas api". Tantangannya kini bukan lagi menemukan sumber energinya, melainkan menghadirkan keberanian, kebijakan, dan investasi agar potensi tersebut benar-benar menjadi listrik yang menerangi masa depan Aceh.