acehtoday.id/ | Simeulue — Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik warga di Kabupaten Simeulue masih tertahan jauh di bawah harga resmi yang ditetapkan pemerintah. Di lapangan, TBS kelapa sawit petani lokal hanya dihargai Rp2.500 per kilogram, padahal Pemerintah telah menetapkan harga acuan sebesar Rp3.128 per kilogram selisih yang dinilai memberatkan ribuan pemilik kebun sawit di daerah itu.
Harga Rp2.500 per kilogram tersebut berlaku khusus bagi TBS yang diantar langsung ke lokasi Pabrik Kelapa Sawit milik PT Raja Marga di Desa Lauke, Kecamatan Simeulue Tengah. Kondisi ini dibenarkan Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue, Syuhelmi, saat dikonfirmasi acehtoday.id/, Kamis (2/7/2026).
“Masih rendah harga komoditas TBS kelapa sawit milik warga kita. Informasi hari ini yang kita terima dari pihak pabrik kelapa sawit, harganya pada angka Rp2.500 per satu kilogram dibandingkan dengan harga yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah, dengan harga Rp3.128 per satu kilogram,” ujar Syuhelmi.
Ribuan Hektar Kebun, Produktivitas Masih Rendah
Menurut data yang dipaparkan Syuhelmi, luas areal kebun kelapa sawit yang dikelola langsung oleh ribuan warga lokal mencapai 8.482 hektare, tersebar di 10 kecamatan se-Kabupaten Simeulue. Dari total luasan itu, sebanyak 3.457 hektare masih berupa tanaman yang belum menghasilkan, 3.702 hektare sudah produktif menghasilkan TBS, sementara 1.263 hektare lainnya sudah rusak dan tidak lagi berproduksi.
Dari 3.702 hektare kebun yang produktif, hasil panen dalam setahun hanya mencapai 3.453 ton TBS, atau setara 918 kilogram per hektare. Angka ini, menurut Syuhelmi, tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan produktivitas kebun sawit di luar Pulau Simeulue.
Ia menduga rendahnya produksi ini dipengaruhi oleh penggunaan bibit yang bukan varietas unggul, sistem pemupukan yang belum memadai, serta lemahnya pengendalian hama dan penyakit tanaman. Persoalan ini pun diperparah oleh kendala transportasi laut untuk pengiriman TBS ke luar daerah, yang turut memengaruhi kualitas hasil panen.
“Prospek komoditas ini telah dirasakan oleh warga kita selaku pemilik kelapa sawit, meskipun masih banyak dihadang permasalahan maupun kendala. Kita sarankan pihak penampung supaya tidak memanfaatkan kendala, sehingga harga TBS itu tidak menimbulkan keresahan dan kekecewaan pemilik kebun kelapa sawit,” tambah Syuhelmi.
BERITA ACARA HARGA TBS MINGGU KE-1 JULI 2026
Petani Minta Pengawasan Diperketat
Persoalan harga TBS yang timpang ini juga dibenarkan Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Perjuangan Kabupaten Simeulue, Hasdian Yasin. Kepada acehtoday.id/, Kamis (2/7/2026), ia menyebut kondisi tersebut memang tengah terjadi dan tidak sejalan dengan ketetapan harga resmi pemerintah.
Hasdian bahkan mengungkap, harga di tingkat pengepul atau agen yang turun langsung ke lokasi kebun warga justru lebih rendah lagi dibandingkan harga Rp2.500 per kilogram yang berlaku di pabrik. Ia menduga ada perhitungan tidak transparan dalam praktik jual-beli di lapangan.
“Harga TBS kelapa sawit yang berlaku saat ini di daerah kita, itu berbeda dengan yang terjadi di lapangan, lebih murah lagi saat dibeli oleh pengepul atau agen, ada dugaan hitungan siluman lainnya. Kita berharap persoalan harga TBS kelapa sawit di daerah kita lebih manusiawi,” kata Hasdian.
Ia pun mendesak Pemerintah Kabupaten Simeulue segera mengaktifkan tim monitoring dan pengawasan harga, guna meredam persoalan yang selama ini dihadapi ribuan pemilik kebun kelapa sawit yang tersebar di 10 kecamatan.**
acehtoday.id/IBanda Aceh — Bagi sebagian orang, Piala Dunia adalah tentang perebutan gelar juara dan adu gengsi negara-negara terbaik di dunia. Namun bagi pelaku usaha warung kopi di Aceh, turnamen sepak bola terbesar itu memiliki makna lain yang tak kalah penting, yakni menghidupkan kembali keramaian dan mendatangkan tambahan pendapatan.
Fenomena tersebut sudah menjadi pemandangan yang berulang setiap kali pesta sepak bola dunia digelar. Warung kopi yang biasanya mulai sepi menjelang tengah malam mendadak ramai hingga dini hari. Televisi yang menayangkan pertandingan menjadi pusat perhatian, sementara meja-meja dipenuhi pelanggan yang datang untuk menyaksikan laga bersama teman-teman mereka.
Feri Mariza, pemilik sebuah warung kopi di kawasan Kajhu, Aceh Besar, mengaku selalu menantikan momen seperti ini. Menurutnya, setiap ada turnamen besar seperti Piala Dunia, jumlah pengunjung meningkat dibandingkan hari-hari biasa.
“Kalau ada pertandingan besar, terutama yang main dini hari, pelanggan tetap datang. Ada yang dari habis Isya sudah duduk, ada juga yang datang mendekati kick-off. Warung jadi lebih hidup,” kata Feri saat ditemui di warungnya, Rabu (24/6/26).
Ia mengatakan, peningkatan pengunjung otomatis berdampak pada penjualan. Kopi, teh, mi instan, roti bakar, hingga berbagai makanan ringan menjadi pesanan yang paling banyak dicari selama pertandingan berlangsung.
Menurut Feri, suasana menonton bersama di warung kopi memiliki daya tarik tersendiri yang sulit digantikan dengan menonton sendirian di rumah. Sorak sorai saat gol tercipta, perdebatan soal keputusan wasit, hingga saling ejek antarpendukung tim favorit justru menjadi bagian dari hiburan yang dicari pelanggan.
“Orang datang bukan cuma mau lihat pertandingan. Mereka juga ingin merasakan suasana. Kalau nonton ramai-ramai lebih seru, apalagi kalau tim yang didukung menang,” ujarnya sambil tersenyum.
Budaya menonton sepak bola di warung kopi memang sudah lama melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Warung kopi bukan sekadar tempat menikmati secangkir kopi, tetapi juga ruang sosial tempat berbagai kalangan bertemu dan berdiskusi. Saat Piala Dunia berlangsung, fungsi tersebut terasa semakin kuat.
Di satu meja bisa terlihat mahasiswa berdampingan dengan pedagang, pekerja swasta, hingga aparatur sipil negara. Perbedaan latar belakang seolah menghilang ketika perhatian mereka tertuju pada layar yang sama.
Bagi pelaku usaha seperti Feri, keramaian tersebut tentu menjadi berkah tersendiri. Ia bahkan mengaku menyesuaikan jam operasional agar pelanggan tetap bisa menyaksikan pertandingan hingga selesai.
Meski demikian, menurutnya keuntungan yang diperoleh bukan hanya soal omzet. Ada nilai kebersamaan yang tumbuh dari tradisi menonton bersama yang terus bertahan dari generasi ke generasi.
“Piala Dunia itu memang empat tahun sekali, tapi suasananya selalu ditunggu. Selain menambah penghasilan, kita juga senang karena warung menjadi tempat orang berkumpul dan menikmati pertandingan bersama,” katanya.
Di tengah perkembangan teknologi yang memungkinkan siapa saja menonton pertandingan melalui gawai pribadi, warung kopi tetap memiliki tempat istimewa di hati masyarakat Aceh. Kehangatan percakapan, aroma kopi yang khas, dan riuh rendah dukungan terhadap tim favorit menciptakan pengalaman yang tidak bisa ditemukan di layar ponsel.
Karena itu, ketika dunia menanti siapa yang akan mengangkat trofi juara, para pemilik warung kopi juga menyambut momen yang sama dengan harapan berbeda. Bukan tentang kemenangan sebuah tim, melainkan tentang malam-malam panjang yang menghadirkan kebersamaan, keramaian, dan rezeki yang terus mengalir hingga menjelang subuh.**
acehtoday.id/ | Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, resmi ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah untuk masa jabatan 2026–2030. Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang berlangsung di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (23/6/2026).
Keputusan itu ditetapkan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Aceh Syariah dan memperoleh persetujuan seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat.
Selain Muhammad Nasir, RUPSLB juga menyetujui Faisal sebagai Komisaris Independen serta Erwin Konadi sebagai Direktur Bisnis Bank Aceh Syariah untuk periode 2026–2030.
Gubernur Aceh yang akrab disapa Mualem mengatakan, susunan komisaris dan direksi yang ditetapkan dalam rapat tersebut telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
RUPSLB turut dihadiri jajaran direksi Bank Aceh Syariah, Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh, serta para pemegang saham yang terdiri atas bupati dan wali kota dari seluruh kabupaten/kota di Aceh.
Mualem berharap kehadiran jajaran komisaris dan direksi yang baru dapat semakin memperkuat tata kelola perusahaan serta meningkatkan kinerja Bank Aceh Syariah. Menurutnya, penguatan manajemen bank daerah tersebut penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan di Aceh.
Dengan ditetapkannya susunan baru pengurus perusahaan, Bank Aceh Syariah diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas kontribusi terhadap sektor ekonomi daerah, serta memperkuat perannya sebagai lembaga keuangan syariah milik masyarakat Aceh.**
acehtoday.id/ | Jakarta — Masa depan komoditas minyak nilam Indonesia memasuki babak baru yang lebih menjanjikan. Melalui sebuah pertemuan strategis yang digelar di Gedung Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, pada Kamis (18/6/2026), Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala (ARC-USK) bersama International Labour Organization (ILO) dan PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (KPBI) menginisiasi penerapan Sistem Resi Gudang (Warehouse Receipt System) untuk komoditas emas cair tersebut.
Langkah ini diambil sebagai jawaban atas tantangan fluktuasi harga dan kepastian modal yang selama ini membayangi para petani atsiri. Sistem Resi Gudang (SRG) ini nantinya akan berfungsi sebagai penyangga stok (stock buffer) nilam nasional. Lebih dari sekadar tempat penyimpanan, sistem ini dirancang untuk memastikan petani dan penyuling bisa mendapatkan pembayaran secara tunai dan real-time dengan harga pasar yang kompetitif, tanpa harus menunggu waktu lama.
Pertemuan penting ini mempertemukan para pemangku kepentingan utama, di antaranya Ketua ARC-USK Syaifullah Muhammad, Project Manager Promise II Impact ILO Indonesia Djauhari Sitorus, National Project Coordinator Promise II Impact ILO Tomas Sugiono, Direktur Utama PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (PT KPBI) Fajar Hari Utomo, serta Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG) Bappebti, Diah Sandita Arisanti serta sejumlah staf.
Alur Sistem SGR Solusi Likuiditas Petani
Dalam implementasinya, mekanisme SRG akan berjalan secara sistemis dan transparan. Petani atau penyuling cukup membawa produk minyak nilam mereka yang telah memenuhi standar pasar ke gudang khusus yang ditunjuk. Gudang ini dikelola oleh perusahaan profesional yang telah tersertifikasi oleh Bappebti dan telah menjalin kemitraan erat dengan sektor perbankan.
Setelah minyak nilam divalidasi, pengelola gudang akan menerbitkan dokumen Resi Gudang kepada petani sebagai bukti kepemilikan aset yang sah. Dokumen berharga inilah yang kemudian dapat langsung ditukarkan dengan uang tunai melalui bank mitra yang telah bekerja sama.
Sementara petani mendapatkan modalnya secara instan, perusahaan pengelola gudang secara periodik akan menjual minyak nilam tersebut kepada buyer berskala nasional maupun internasional. Melalui rantai ekosistem ini, masyarakat kecil di hulu industri dipastikan terlindungi, mendapatkan kepastian uang tunai tepat waktu, dan memperoleh harga jual yang adil.
Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala (ARC-USK) bersama International Labour Organization (ILO) dan PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (KPBI) menginisiasi penerapan Sistem Resi Gudang (Warehouse Receipt System) untuk komoditas emas cair tersebut.
Dukungan Multipihak dari Hulu ke Hilir
Penerapan sistem ini dinilai sangat realistis mengingat kesiapan ekosistem nilam yang sudah matang. Dalam kesempatan tersebut, Ketua ARC-USK Syaifullah Muhammad memaparkan secara detail potret industri nilam dari hulu ke hilir—mencakup tata cara pembibitan, teknik budidaya, proses penyulingan, hingga berbagai faktor penunjang yang memengaruhi stabilitas produksi nilam di Indonesia.
Melihat potensi besar ini, lembaga perburuhan internasional ILO berkomitmen penuh untuk mengawal jalannya program. Project Manager Promise II Impact ILO Indonesia, Djauhari Sitorus, menegaskan dukungannya secara langsung.
”ILO melalui Promise II Impact akan mensupport penerapan Sistem Resi Gudang untuk komoditas nilam,” kata Djauhari.
Syaifullah Muhammad mengamini hal tersebut dengan menekankan posisi strategis nilam di mata global.
“Nilam merupakan komoditas unggulan nasional yang sangat diperlukan oleh industri parfum dan kosmetika dunia. ARC-USK akan mendukung riset, inovasi, serta dukungan teknologi yang diperlukan agar standarisasi nilam yang diminta pasar internasional bisa dipenuhi oleh petani penyuling nilam,” papar Syaifullah.
Inisiasi ini mendapat lampu hijau dan sambutan hangat dari pihak regulator. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG Bappebti, Diah Sandita Arisanti, menyatakan optimisme tingginya setelah melihat kesiapan data dan fisik di lapangan.
”Setelah mendengar presentasi Pak Syaifullah, terlihat bahwa ekosistem nilam yang diperlukan untuk sistem SGR sudah sangat lengkap. Kami optimis nilam bisa masuk SGR. Bappebti akan segera menindaklanjuti dengan kajian sebagai kelengkapan regulasi,” pungkas Diah.
Melalui sinergi solid antara akademisi, lembaga internasional, kliring berjangka, dan regulator pemerintah, Sistem Resi Gudang Nilam diharapkan dapat segera terwujud. Langkah nyata ini menjadi angin segar yang siap membawa kesejahteraan merata bagi para petani penyuling nilam di seluruh penjuru Nusantara.
acehtoday.id/ | Banda Aceh — Komisi VI DPR RI meminta PT PLN (Persero) menyusun neraca kebutuhan kelistrikan secara menyeluruh di Aceh guna mencegah terulangnya blackout Aceh seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Banda Aceh.
Menurut Nurdin, neraca kelistrikan tersebut harus mencakup proyeksi kebutuhan energi masyarakat umum, sektor industri, hingga kebutuhan khusus untuk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang. Dengan data yang akurat, ia menilai PLN dapat menyiapkan pasokan listrik secara lebih matang sehingga gangguan massal tidak kembali terulang.
“Makanya salah satu rekomendasi kita agar supaya PLN membuat neraca tentang kebutuhan kelistrikan, berapa kebutuhan untuk masyarakat, kebutuhan lainnya, dan berapa yang dibutuhkan untuk kawasan Sabang dan juga untuk Aceh sehingga bisa disiapkan secara baik kemudian tidak terjadi blackout yang seperti kemarin,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu, Kamis (18/6/2026), sebagaimana dilansir dari laman DPR Aceh.
Dalam kunjungan tersebut, jajaran PLN turut memaparkan langkah antisipasi ke depan. Paparan itu disampaikan oleh tim Direktur Retail dan Niaga PT PLN, Adi, yang menurut Nurdin sudah cukup baik dari sisi perencanaan. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak cukup hanya bagus di atas kertas, tetapi juga harus terbukti pada pelaksanaannya di lapangan.
“Sekarang Komisi VI akan terus memonitor, mengawasi pelaksanaan daripada program yang telah dipaparkan tadi. Jangan sampai pemaparannya bagus, indah di atas kertas, tapi kemudian implementasinya tidak sesuai dengan harapan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan DPR RI agar pelaksanaan program kelistrikan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh.
Lebih lanjut, Legislator asal Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II ini menegaskan bahwa pasokan energi yang andal merupakan syarat mutlak untuk menarik investasi ke Aceh, terutama dalam mendukung pengembangan Kawasan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Indonesia.
“Provinsi Aceh memiliki potensi besar. Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya energi dan kelistrikan, harus benar-benar dipastikan agar mampu mendukung pembangunan daerah dan memberikan kepastian bagi para investor,” pungkasnya.
acehtoday.id/ | Banda Aceh — Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, berlaku sejak 10 Juni 2026. Kenaikan serupa berlaku untuk Pertamax Green 95, dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter. Di tengah penyesuaian itu, Pertamina memastikan stok Pertalite di seluruh SPBU tetap aman dan distribusinya berjalan normal.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyatakan pihaknya terus memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara real-time ke seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, jaringan infrastruktur energi dari Sabang hingga Merauke menjadi tulang punggung kesiapan pasokan nasional.
“Jika terdapat peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, kami telah menyiapkan skema penguatan distribusi agar pasokan tetap terjaga,” ujar Roberth seperti dilansir Detik.com
Ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga berkoordinasi aktif dengan delapan Kantor Wilayah Regional untuk mengantisipasi lonjakan permintaan di daerah mana pun. Masyarakat juga diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan dan jenis kendaraan masing-masing.
Harga Pertamax Dipicu Dinamika Geopolitik
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyebut penyesuaian harga BBM non subsidi ini mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta fluktuasi harga minyak di pasar internasional. Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku di SPBU Pertamina, melainkan juga di SPBU milik badan usaha swasta lainnya.
“Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Simon dalam video resmi perusahaan, Kamis (11/6/2026).
Di sisi pemerintah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan Solar, tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap Rp 10.000 per liter dan Solar subsidi Rp 6.800 per liter.
“Harga BBM bersubsidi maupun LPG tidak ada perubahan sama sekali,” tegas Bahlil, Kamis (11/6/2026).
Bahlil menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga daya beli masyarakat pascakenaikan harga BBM non subsidi ini, meski belum ada insentif khusus yang ditetapkan.
Adapun daftar lengkap harga BBM Pertamina per 10 Juni 2026: Solar Subsidi Rp 6.800/liter, Pertalite Rp 10.000/liter, Pertamax Rp 16.250/liter, Pertamax Green 95 Rp 17.000/liter, Pertamax Turbo Rp 20.750/liter, Dexlite Rp 23.000/liter, dan Pertamina DEX Rp 24.800/liter.
acehtoday.id/ | Banda Aceh – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan masyarakat Aceh.
Sejumlah pengguna kendaraan roda dua di Banda Aceh dan Aceh Besar mengaku terpaksa beralih ke Pertalite karena tidak lagi sanggup menanggung biaya pengisian bahan bakar yang semakin mahal.
Amatan acehtoday.id/, antrian kendaraan Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU) Lamsayeun, Jalan Soekarno – Hatta, Meunasah Manyet, Aceh Besar dan SPBU Simpang Jam, Jalan Teuku Umar, Sukaramai, Banda Aceh terlihat normal
Sementara itu, respon masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar terhadap kenaikan harga Pertamax cukup beragam. Seorang pegawai swasta di Banda Aceh, Agus (28) mengaku akan beralih menggunakan BBM jenis Pertalite dari Pertamax karena kondisi ekonomi.
“Saya sudah bertahun-tahun menggunakan Pertamax, tapi melihat kondisi ekonomi seperti ini, pastinya akan beralih ke Pertalite. sudah tidak memungkinkan lagi untuk pakai Pertamax dengan harga segitu,” kata Agus pada acehtoday.id/, Kamis (11/6/2026).
Agus mengatakan setelah kenaikan harga Pertamax, ia segera beralih ke Pertalite dengan alasan menghemat pengeluaran.
“Iya sudah beralih ke Pertalite. Kalau harga dulu, biasanya isi Pertamax Rp50 ribu sudah 4 liter. Sekarang palingan cuma 3 liter. kalau isi Pertalite Rp50 ribu sudah 5 liter. Jauh perbedaanya,” ujarnya.
Ia menyebut saat ini menggunakan kendaraan roda dua jenis skuter matik. Agus berujar selama ini terus menggunakan BBM jenis Pertamax untuk performa kendaraan.
“Pakai skuter matik. Isi Pertamax karena dari pabriknya itu adalah mesin yang memiliki rasio kompresi tinggi yaitu 12:1. Jadi bahan bakar dengan angka oktan minimal RON 92 (Pertamax) diperlukan agar performanya tetap stabil,” jelasnya.
Agus menuturkan pemakaian BBM untuk kendaraan roda dua dapat menghabiskan kisaran 25 hingga 30 liter Pertamax sebulan. Sehingga alokasi pendapatannya untuk BBM akan jauh lebih membengkak dari sebelumnya.
“Kalau isi Pertamax dengan harga sekarang itu bisa sampai Rp400 – Rp500 ribu sebulan. Sedangkan isi Pertalite cuma Rp250 – Rp300 ribu per bulan. Selisihnya itu sudah jauh kali,” tuturnya.
Sementara itu, Otli (54) mengaku hal yang sama mengenai peralihan penggunaan BBM jenis Pertamax ke Pertalite untuk kendaraannya.
“Saya pakai motor matik. Pakai Pertamax dulu tapi dari kemarin sudah ganti ke Pertalite karena harga naik,” kata Otli.
Ia menyebut, penggantian BBM dari Pertamax ke Pertalite untuk sepeda motor terasa memberatkan karena bisa mempengaruhi performa mesin.
“Performa motor pasti berbeda kalau ganti jenis BBM. Apalagi sudah pernah masuk bengkel, jadi disarankan kombinasi banyakin isi Pertamax. Kalau sekarang terpaksa banyak kombinasi Pertalite dibanding Pertamax karena harganya,” pungkas Otli.
Pertamax Rp16.650 Ribu per Liter di Aceh
Perlu diketahui untuk wilayah Aceh, harga Pertamax Ron 92 dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.650 per liter dan Pertamax Ron 95 dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000. Sementara harga Pertalite masih normal Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.
Tangkapan Layar Harga BBM per Tanggal 10 Juni 2026
acehtoday.id/ | Banda Aceh – PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu (10/6/2026).
Dikutip portal PT Pertamina Persero harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.650 per liter, sementara Pertamax Green (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Adapun harga Pertamax (RON 92) di Provinsi sedikit labih tinggi yakni Rp16.650 per liter. Sedangkan wilayah Free Trade Zone (FTZ) Sabang harga Pertamax (RON 92) Rp15.250 per liter.
Pantauan acehtoday.id/, antrian sejumlah SPBU di Banda Aceh dan Aceh Besar masih terlihat normal per hari ini. Sementara itu, kebijakan kenaikan harga Pertamax dikeluhkan beberapa warga Aceh.
Seorang ibu rumah tangga sekaligus pekerja swasta di Banda Aceh, Nurma menyampaikan keluh kesah terkait kenaikan harga Pertamax mulai hari ini.
“Kenaikan harga per Juni ini sangat memberatkan ya. Apalagi saya sehari-hari memang berkegiatan lapangan, jemput anak dan bekerja,” kata Nurma.
Nurma mengatakan dengan kenaikan harga ini, ia perlu meng kalkulasi ulang soal pengeluaran transportasi harian serta jangka waktu isi ulang BBM ke kendaraan.
“Kalau dulu dengan dana Rp50 ribu dapat sekitar 4 liter, tapi sekarang hanya 3 liter untuk kendaraan roda dua. Dulu 4 liter bisa sampai 3 – 4 hari dengan rute perjalanan saya, kini mungkin per dua hari sekali harus isi ulang BBM ke pom bensin,” ujarnya.
Nurma mengaku memilih menggunakan Pertamax untuk performa kendaraan dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Sehingga tetap akan menggunakan Pertamax meski harganya mengalami kenaikan.
“Pakai Pertamax karena tarikan ke motor lebih kencang dan lebih hemat. Jadi saat ini tidak berencana beralih ke Pertalite meski harga Pertamax naik,” tuturnya.
Nurma berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga BBM terutama jenis Pertamax. Baginya kenaikan harga Pertamax cukup berdampak kepada pengeluarannya.
“Karena pendapatan kita juga ngepas, jadi saat ini harapannya agar pemerintah segera menstabilkan harga BBM terutama Pertamax,” ucap Nurma.
Keluhan serupa juga dikeluhkan oleh seorang warga Aceh Besar dan pekerja swasta, Hendri, Ia mengaku kenaikan harga Pertamax memberatkan pengeluaran bulanannya.
“Memang memberatkan kenaikan harga ini karena berdampak pada pengeluaran,” kata Hendri.
Meski demikian, Hendri mengaku pasrah dengan kenaikan harga BBM karena sehari-harinya memang menggunakan Pertamax.
“Mau gimana, pasrah saja. Karena hari-hari memang pakai Pertamax,” tutup Hendri.
Petugas pom bensin sedang mengisi BBM ke sepeda motor konsumen di SPBU Lamsayeun, Aceh Besar, Rabu (10/6/2026). Sumber foto: acehtoday.id/Elza
Kenapa BBM khususnya Harga Pertamax Lebih Mahal di Aceh?
Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax di Aceh tercatat lebih tinggi dibanding sejumlah daerah lain di Indonesia. Kondisi ini kerap menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, terutama setelah adanya penyesuaian harga yang diumumkan PT Pertamina Patra Niaga.
Perbedaan harga tersebut bukan tanpa alasan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi harga BBM non-subsidi di Aceh adalah biaya distribusi dan logistik.
Letak geografis Aceh yang berada di ujung barat Indonesia membuat proses pengiriman BBM membutuhkan rantai distribusi yang lebih panjang dibanding daerah yang dekat dengan kilang atau terminal bahan bakar utama.
Selain itu, harga BBM non-subsidi juga dipengaruhi oleh kebijakan daerah, termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang besarannya dapat berbeda di setiap provinsi. Perbedaan komponen pajak ini turut memengaruhi harga jual BBM kepada konsumen.
Pertamina juga menerapkan skema harga berdasarkan wilayah pemasaran. Karena itu, harga Pertamax di Aceh tidak selalu sama dengan harga yang berlaku di Jakarta, Jawa Barat, maupun daerah lainnya.
Menariknya, kondisi berbeda justru terjadi di Kota Sabang. Sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ), harga BBM di Sabang umumnya lebih rendah dibanding wilayah Aceh lainnya karena mendapatkan fasilitas perpajakan tertentu.
Dengan berbagai faktor tersebut, harga BBM non-subsidi di Aceh kerap berada di atas rata-rata harga nasional. Meski demikian, masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait dapat terus menjaga stabilitas harga energi agar tidak semakin membebani pengeluaran rumah tangga maupun pelaku usaha.
acehtoday.id/ – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026 diperkirakan akan memberikan dampak paling besar terhadap sektor transportasi dan logistik.
Mengutip dari laman PT Pertamina Persero harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Kenaikan tersebut dilakukan setelah evaluasi harga sesuai formula yang ditetapkan pemerintah dan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia.
Pengamat ekonomi menilai sektor transportasi menjadi yang pertama merasakan dampak karena bergantung langsung pada konsumsi BBM dalam kegiatan operasional sehari-hari. Kenaikan harga bahan bakar otomatis meningkatkan biaya perjalanan, distribusi, dan layanan transportasi.
Pelaku usaha travel, rental kendaraan, jasa pengiriman barang, hingga pengemudi transportasi berbasis aplikasi diperkirakan harus mengeluarkan biaya operasional yang lebih besar dibanding sebelumnya, kondisi ini berpotensi menekan keuntungan usaha jika tidak diimbangi dengan penyesuaian tarif.
Tidak hanya transportasi penumpang, sektor logistik juga menghadapi tantangan serupa. Kendaraan distribusi yang menggunakan BBM non-subsidi akan mengalami peningkatan biaya operasional yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga barang di pasaran.
Efek berantai dari kenaikan biaya distribusi berpotensi dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok maupun barang konsumsi lainnya. Meski tidak terjadi secara langsung, biaya transportasi yang lebih mahal sering kali menjadi salah satu faktor pendorong inflasi.
Sektor pariwisata juga diperkirakan ikut terdampak. Pelaku usaha wisata yang mengandalkan kendaraan operasional untuk melayani wisatawan harus menyiapkan anggaran lebih besar untuk transportasi. Jika biaya tersebut dibebankan kepada konsumen, harga paket wisata dan jasa perjalanan berpotensi mengalami penyesuaian.
Tangkapan Layar Harga BBM per Tanggal 10 Juni 2026
BBM Naik, Usaha Mikro dan UMKM kena Imbas
Sementara itu, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada mobilitas tinggi juga perlu mengantisipasi kenaikan biaya operasional. Mulai dari usaha kuliner, perdagangan, hingga jasa antar barang dapat merasakan dampak tidak langsung dari kenaikan harga BBM.
Meski demikian, BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi masih dipertahankan pada harga sebelumnya. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Solar subsidi berada di angka Rp6.800 per liter.
Dengan kondisi tersebut, sektor transportasi dan logistik diperkirakan menjadi dua sektor yang paling cepat dan paling besar merasakan dampak kenaikan harga BBM non-subsidi. Dampaknya bahkan berpotensi menjalar ke berbagai sektor ekonomi lainnya melalui kenaikan biaya distribusi dan operasional usaha.
acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pemerintah resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, berlaku mulai 10 Juni 2026. Kebijakan penyesuaian harga ini dilakukan PT Pertamina Patra Niaga setelah melalui koordinasi dengan pemerintah selaku regulator, dengan mempertimbangkan pergerakan harga minyak dunia dan harga keekonomian pasar.
Tak hanya Pertamax, harga Pertamax Green 95 (RON 95) juga disesuaikan. Produk tersebut kini dibanderol Rp17.000 per liter, naik dari posisi sebelumnya di angka Rp12.900 per liter — selisih Rp4.100 per liter.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyatakan penyesuaian harga telah melalui proses evaluasi sesuai formula yang ditetapkan pemerintah.
“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pasokan dan distribusi energi berkualitas kepada masyarakat, serta dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah selaku regulator, dengan mempertimbangkan pergerakan harga minyak dunia dan harga keekonomian pasar.
Di tengah kenaikan harga energi global, konflik bersenjata yang terus memanas di kawasan Timur Tengah turut memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas pasokan minyak dunia.
Ketidakpastian geopolitik di wilayah penghasil minyak utama itu mendorong harga minyak mentah di pasar internasional tetap berada di level tinggi, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap struktur harga BBM nonsubsidi di Indonesia.
Situasi ini diperparah oleh penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Karena transaksi minyak dunia menggunakan denominasi dolar, pelemahan rupiah membuat biaya impor energi semakin berat. Kondisi tersebut mempersempit ruang gerak pemerintah dan Pertamina dalam menahan laju penyesuaian harga BBM nonsubsidi, sebagaimana tercermin dalam kebijakan yang berlaku mulai 10 Juni 2026 ini.
Meski dua produk unggulan itu naik, harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Produk nonsubsidi lainnya juga tidak bergerak — Pertamax Turbo tetap Rp20.750 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter.
