acehtoday.id/ | Banda Aceh – Lebih dari separuh izin tambang yang pernah diterbitkan di Aceh sejak 2009 lahir hanya dalam lima tahun terakhir. Data terbaru Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) menunjukkan, dari total 79 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara yang beredar hingga April 2026, sebanyak 56 IUP — atau lebih dari 70 persen — diterbitkan antara 2022 hingga 2026.
Direktur IDeAS, Munzami, menyebut lonjakan ini bukan sekadar angka administratif. “Tahun 2025 saja ada 20 IUP yang terbit, disusul 17 IUP pada 2022 dan 15 IUP pada 2024. Ini lonjakan yang luar biasa dan sangat memprihatinkan,” ujarnya, Senin (8/6/2026).
Hampir seluruh izin itu — 77 dari 79 IUP atau 97,5 persen — berasal dari pemerintah daerah. Hanya dua IUP yang diterbitkan pemerintah pusat, yakni milik PT GMR dan PT LMR.
Catatan per periode kepemimpinan memperlihatkan pola yang mencolok. Era Nova Iriansyah (2018–2022) mencatat penerbitan IUP terbanyak dengan 18 izin. Sebaliknya, masa Gubernur Zaini Abdullah (2012–2017) justru menjadi yang paling sedikit — hampir nol — lantaran moratorium yang ditetapkan melalui Instruksi Gubernur Nomor 06/INSTR/2013. Dari 2013 hingga Juni 2017, hanya dua izin yang keluar.
IDeAS menilai akselerasi perizinan berbanding lurus dengan memburuknya kondisi ekologi Aceh. Banjir dan longsor di berbagai kabupaten yang memiliki IUP aktif terus berulang, dengan puncaknya pada bencana 26 November 2025 yang melanda sejumlah wilayah sekaligus.
“Kerusakan ekologis di Aceh sudah sangat parah. Ini bukan sekadar tuntutan lingkungan tetapi soal keselamatan masyarakat,” tegas Munzami.
Oleh sebab itu, IDeAS mendesak Gubernur Muzakir Manaf untuk segera memberlakukan kembali moratorium izin tambang, mengikuti preseden kebijakan Zaini Abdullah lebih dari satu dekade silam.
acehtoday.id/ | Aceh Timur — Program pemanfaatan lahan pekarangan yang dijalankan PT Medco E&P Malaka mulai menunjukkan hasil nyata di Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sayur-mayur keluarga, sebagian warga peserta program kini juga memperoleh tambahan pendapatan dari hasil panen yang dijual kepada masyarakat sekitar.
Perubahan tersebut dirasakan oleh delapan warga yang mengikuti Program Edukasi dan Praktik Budidaya Sayuran melalui Rumah Pemberdayaan Ibu dan Anak (RPIA) sejak Oktober 2025, program ini mendorong masyarakat memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah menjadi kebun produktif yang mampu menopang kebutuhan pangan rumah tangga.
Berdasarkan hasil monitoring terbaru, para peserta masih aktif membudidayakan berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, sawi, cabai, tomat, timun, dan terong. Aktivitas bercocok tanam yang awalnya dilakukan sebagai bagian dari pelatihan kini berkembang menjadi kebiasaan produktif yang terus berlanjut secara mandiri.
Selain mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan sehari-hari, keberadaan kebun pekarangan juga mulai membuka peluang ekonomi baru. Sejumlah peserta mengaku hasil panen yang berlebih dapat dijual kepada tetangga maupun warga sekitar sehingga memberikan tambahan pemasukan bagi keluarga.
Senior Manager Communication Medco E&P, Leony Lervyn, mengatakan program tersebut dirancang bukan sekadar memberikan pelatihan jangka pendek, melainkan membangun keterampilan yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan.
“Program ini kami harapkan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi menjadi keterampilan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, dari hasil monitoring kami melihat konsistensi peserta dalam mengelola kebun sayur rumah tangga, bahkan sebagian sudah mulai menghasilkan nilai ekonomi,” ujar Leony.
Menurutnya, pemanfaatan pekarangan rumah menjadi lahan produktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar terhadap ketahanan pangan keluarga, di tengah fluktuasi harga bahan pangan kemampuan masyarakat menghasilkan kebutuhan sayur secara mandiri menjadi nilai tambah yang penting bagi ekonomi rumah tangga.
Salah seorang peserta program, Yusmiana, warga Desa Jambo Balee, mengaku manfaat program sangat dirasakan keluarganya. Kebutuhan sayur harian kini dapat dipenuhi dari hasil kebun sendiri tanpa harus membeli ke pasar.
“Sekarang kami bisa memenuhi kebutuhan sayur sehari-hari dari kebun sendiri, sebagian juga kami jual untuk menambah penghasilan,” katanya.
Hal serupa disampaikan Muliyani, warga Desa Blang Nisam, Ia menuturkan lahan kosong yang sebelumnya tidak dimanfaatkan kini berubah menjadi kebun yang memberikan manfaat nyata bagi keluarga.
“Halaman rumah yang dulu tidak dimanfaatkan kini jadi kebun sayur yang bermanfaat untuk keluarga dan tetangga,” ujarnya.
Warga peserta program budidaya sayuran binaan PT Medco E&P Malaka memperlihatkan hasil panen sayur yang ditanam di pekarangan rumah di Kecamatan Indra Makmu, Aceh Timur. Program ini mendorong ketahanan pangan sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga. FOTO/IST
Pendampingan Medco E&P Malaka Perkuat Ketahanan Pangan Keluarga
Pelatih budidaya sayuran dalam program tersebut, Ustadz Wandi, menilai keberlanjutan aktivitas para peserta menunjukkan bahwa konsep ketahanan pangan keluarga dapat dibangun dari tingkat rumah tangga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah hasil panen, tetapi juga dari perubahan pola pikir masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar.
“Menanam sayur bukan hanya soal hasil panen, tetapi juga membangun kebiasaan hidup produktif dan mandiri,” katanya.
Program ini turut didukung dengan pemberian bibit, pupuk, polybag, serta berbagai peralatan budidaya yang dibutuhkan peserta. Pendampingan dilakukan secara berkala guna memastikan warga mampu mengembangkan kebun secara mandiri setelah pelatihan selesai.
Keberhasilan sejumlah peserta mempertahankan aktivitas bercocok tanam selama berbulan-bulan menjadi indikator bahwa program pemberdayaan tersebut mulai menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Selain memperkuat ketahanan pangan keluarga, keberadaan kebun pekarangan juga berpotensi menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis rumah tangga yang dapat direplikasi di desa-desa lain di wilayah binaan perusahaan.
Melalui program tersebut, PT Medco E&P Malaka menyatakan akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi agar manfaat yang telah dirasakan masyarakat dapat terus berkembang serta menjangkau lebih banyak keluarga di wilayah operasional perusahaan.
acehtoday.id/ | Jakarta – PT Perusahaan Gas Negara atau PGN, subholding gas Pertamina, mencatatkan kinerja operasional yang solid sepanjang kuartal pertama 2026 di tengah tekanan dinamika ekonomi global. Perusahaan mempertahankan dominasinya di sektor hilir gas bumi nasional sambil mempercepat pengembangan infrastruktur strategis.
Dengan total aset sekitar USD 6,2 miliar dan jaringan pipa melampaui 33.000 kilometer, PGN melayani lebih dari 825 ribu pelanggan dari segmen rumah tangga, industri, komersial, hingga pembangkit listrik. Posisi ini mengukuhkan PGN sebagai pemain paling dominan, dengan pangsa pasar niaga gas bumi nasional yang mencapai lebih dari 91%.
Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, menyatakan bahwa keandalan infrastruktur menjadi prioritas utama perseroan.
“Yang terus kami jaga adalah bagaimana infrastruktur yang telah dibangun selama ini dapat beroperasi secara andal, dimanfaatkan secara optimal, dan mampu mendukung pertumbuhan kebutuhan energi nasional dalam jangka panjang,” kata Fajriyah mengutip laman PGN
Kinerja PGN, Volume Distribusi 777 BBTUD, Keuangan Tetap Sehat
Ilustrasi pekerja di sektor migas
Pada kuartal I 2026, PGN membukukan volume distribusi gas bumi sebesar 777 BBTUD dan volume transmisi sebesar 1.539 MMSCFD. Angka ini merefleksikan peran strategis perusahaan dalam menopang kebutuhan energi berbagai sektor ekonomi nasional.
Dari sisi keuangan, struktur permodalan PGN terjaga baik. Per akhir Maret 2026, rasio utang terhadap modal (DER) berada di level 29%, dengan kas dan setara kas sekitar USD 1,36 miliar. Rasio EBITDA terhadap beban bunga tercatat sebesar 21 kali — mencerminkan fleksibilitas keuangan yang kuat untuk mendanai ekspansi jangka panjang.
Salah satu gerak strategis terbaru adalah kepercayaan kepada anak usaha PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk mengoperasikan Pipa Transmisi Gas Cirebon–Semarang (CISEM) Tahap II. Proyek ini akan memperkuat distribusi gas lintas wilayah dan meningkatkan fleksibilitas pasokan ke kawasan industri dan pembangkit listrik di Jawa bagian barat.
PGN juga terus mengembangkan jaringan gas rumah tangga, meningkatkan utilisasi aset, dan menjalin berbagai kesepakatan strategis guna menjaga ketahanan pasokan energi nasional.
Sebagai wujud komitmen terhadap pemegang saham, PGN menetapkan dividend payout ratio sebesar 80% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk tahun buku 2025 senilai USD 215,36 juta. Total dividen tunai yang dibagikan mencapai USD 172,29 juta atau setara Rp3,04 triliun.
“Kebutuhan energi Indonesia akan terus berkembang. Dengan fondasi bisnis yang kuat dan posisi pasar yang telah dibangun selama ini, kami optimistis dapat terus menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham sekaligus mendukung ketahanan energi nasional,” tutup Fajriyah.
acehtoday.id/ | Banda Aceh – Nilai tukar mata uang rupiah melemah terhadap mata uang asing terutama dollar Amerika Serikat (AS). Menguatnya mata uang dollar AS terhadap rupiah hingga Rp18.000 ribu berdampak pada peningkatan pertukaran valuta asing (valas) di sejumlah bisnis pertukaran uang (money changer) di sejumlah wilayah Indonesia.
Sementara itu, sejumlah money changer di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, mengalami hal yang berbeda.
Direktur Utama PT Sotek Tuka Peng di Peunayong, Syarifah Salwa, mengatakan jual beli hampir seluruh mata uang termasuk dolar Amerika Serikat menurun hampir 50 persen, Jumat (5/6/2026).
Syarifah mengungkapkan kondisi ini sudah terasa sejak September tahun 2025. Puncaknya jual beli mata uang semakin lemah sejak menyentuh angka Rp18.000 ribu.
Menurut Syarifah, kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya usai lebaran penukaran valas terutama pembelian mata uang Ringgit Malaysia akan meninggi karena banyak masyarakat yang pergi berobat maupun bersekolah ke Negeri Jiran tersebut
“Bagi yang mau berobat atau ada kebutuhan lain tetap harus beli kan. Tapi memang saat ini transaksi menurun,” kata Syarifah.
Syarifah menuturkan kondisi melemahnya transaksi penukaran valas saat ini merupakan kedua terparah setelah periode Covid tahun 2019 lalu.
“Saat itu sampai tutup toko. Kali ini kedua terparah,” ujarnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pemilik Kutaraja Money Changer di Peunayong, Bahrumsyah. Ia mengatakan transaksi penukaran mata uang melemah hingga 50 persen.
“Daya beli dan jual saat ini kurang tidak hanya dolar Amerika Serikat tapi, sampai 50 persen,” ucap Bahrum.
Menurut Bahrum, penurunan aktivitas penukaran valas di tokonya mulai terasa sejak akhir bulan Mei 2026. Ia menduga penurunan transaksi valas dipicu oleh perubahan geopolitik dunia dan perang Teluk.
Sementara itu mata uang yang mendominasi transaksi penukaran valas di tokonya adalah ringgit Malaysia, dollar Singapura, dan baht Thailand.
Meski tren transaksi valas di Kota Banda Aceh menurun, Bahrum optimis transaksi jual beli mata uang akan kembali naik menjelang liburan akhir bulan Juli 2026.
“Mungkin liburan akhir bulan tujuh akan naik. Sebentar lagi juga ada masyarakat yang pulang dari ibadah haji biasanya menukar riyal Arab Saudi,” Tutup Bahrum.
acehtoday.id/ | Banda Aceh – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh mencatat pergerakan nilai devisa ekspor pada komoditas kopi yang dideclare Daerah Asal Barang Provinsi Aceh.
Berdasarkan data kepabeanan periode Januari sampai April 2026, akumulasi nilai devisa ekspor tercatat mencapai Rp440,99 miliar, mengalami penurunan dibanding periode yang sama pada 2025 (Rp619,21 miliar) dan 2024 (Rp925,67 miliar).
Untuk Total Devisa Ekspor komoditas kopi dalam satu tahun penuh, pada tahun 2024 tercatat menembus Rp2,45 Triliun, sedangkan di tahun 2025 tercatat mengalami penurunan signifikan yaitu total Rp1,21 Triliun.
Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh menyampaikan bahwa instansinya berkomitmen penuh untuk memberikan informasi secara periodik mengenai perkembangan ekspor dan impor suatu produk secara transparan kepada publik.
“Melalui penyajian data yang readiness criteria ini, kami ingin memberikan gambaran utuh mengenai peta kekuatan komoditas daerah. Data kinerja ekspor kopi ini memberikan informasi faktual di lapangan, di mana secara agregat terjadi penyusutan volume pengiriman barang (netto), meskipun di saat yang bersamaan harga rata-rata kopi di pasar global justru sedang mengalami tren kenaikan,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Dari hasil analisa terhadap data kepabeanan 2024 dan 2025, penyusutan volume ini turut dipengaruhi oleh dinamika pelaku usaha. Terdapat beberapa perusahaan yang berkontribusi besar dalam ekspor kopi pada tahun 2024, namun tidak lagi tercatat melakukan kegiatan eksportasi pada 2025.
Sementara itu, mayoritas perusahaan yang masih konsisten melakukan ekspor juga rata-rata mengalami penurunan volume pengiriman. Selain dinamika pelaku usaha, catatan penting lainnya menunjukkan bahwa 99% kegiatan eksportasi kopi asal Provinsi Aceh tersebut dikirimkan melalui pelabuhan muat di luar wilayah Aceh.
Menilik fenomena penyusutan volume di tengah tren harga pasar yang menguntungkan ini, sajian data kepabeanan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi objektif bagi seluruh pemangku kepentingan. Informasi ini dapat menjadi bahan evaluasi dan kroscek bersama secara lintas sektoral guna memotret dinamika riil rantai pasok komoditas di lapangan, sehingga langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi ekspor kopi Aceh ke depannya dapat dirumuskan secara sinergis.
Melalui penyajian data yang transparan serta pemetaan potensi ekonomi yang akurat, Kanwil DJBC Aceh berkomitmen untuk terus mengawal stabilitas ekonomi wilayah sekaligus memperkuat langkah nyata dalam mengakselerasi pencapaian predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 2026.**
acehtoday.id/ | Banda Aceh – Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menyebut kenaikan harga beberapa komoditas utama menjelang Hari Raya Idul Adha menjadi faktor naiknya inflasi Aceh bulanan (m-to-m) pada Mei 2026.
Kepala BPS Aceh, Agus Andria mengatakan komoditas utama yang menjadi andil inflasi bulanan di Aceh diantaranya tomat sebesar 0,30 persen, cabai merah 0,19 persen, bahan bakar rumah tangga 12 persen, minyak goreng 0,04 persen dan nasi dengan lauk 0,03 persen.
Sementara komoditas yang menjadi andil deflasi bulanan yakni daging ayam ras, ikan tongkol, ikan dencis, emas perhiasan, dan telur ayam ras.
“Harga-harga komoditas tersebut cenderung tinggi disebabkan pasokan yang terbatas namun permintaan tinggi menjelang momen meugang dan hari raya Idul Adha,” kata Agus saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).
Inflasi Aceh Mei 2026 Didominasi Kenaikan Harga Bahan Pangan
Selain itu, kelompok pengeluaran yang memberikan andil besar terhadap inflasi bulanan (m-to-m) adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,96 persen dengan kontribusi terhadap inflasi sebesar 0,37 persen pada bulan Mei 2026.
Adapun secara tahunan (y-on-y), kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 6,89 persen dengan kontribusi tertinggi terhadap inflasi yaitu sebesar 2,59 persen.
Menurut Agus pada bulan Mei 2025, Aceh juga mengalami deflasi bulanan yang menyebabkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) cukup tinggi dibandingkan pada Mei 2026 sehingga perubahan angka inflasi tahunan (y-on-y) cukup tinggi.
BPS Aceh juga mencatat provinsi Aceh mengalami inflasi sebesar 0,60 persen pada Mei 2026. Sementara inflasi tahunan di provinsi Aceh sebesar 5,12 persen.
Berdasarkan pantauan BPS Aceh, lima kabupaten/kota di provinsi Aceh mengalami inflasi tahunan (y-on-y) tertinggi diantaranya Aceh Tengah sebesar 6,09 persen, Meulaboh 3,99 persen, Aceh Tamian 5,69 persen, Banda Aceh 4,77 persen dan Lhokseumawe 4,62 persen.
Sementara wilayah Kabupaten/kota yang mengalami inflasi tertinggi bulanan (m-to-m) pada Mei 2026 diantaranya Banda Aceh sebesar 0,93 persen, Meulaboh 0,64 persen, Aceh Tengah 0,61 persen, Aceh Tamiang 0,42 persen dan Lhokseumawe 0,03 persen.
Agus juga menyebut komoditas di Kota Banda Aceh yang menjadi andil inflasi bulanan diantaranya tomat, bahan bakar rumah tangga,cabai merah, nasi dengan lauk, ikan cakalang, dan daging sapi.
Komoditas tomat di Pasar (acehtoday.id/-Elza)
Selain itu, komoditas nasi dengan lauk menjadi salah satu andil inflasi di kota Banda Aceh yang didorong oleh kenaikan harga bahan baku pangan dan harga bahan bakar rumah tangga.
“Momentum Idul Adha tentu memberikan pengaruh pada pola konsumsi masyarakat yang berpengaruh pada permintaan sejumlah komoditas tertentu seperti daging sapi, cabai merah, tomat, dan bawang merah. Pasokan yang terbatas tentu mendorong kenaikan harga komoditas-komoditas tersebut pada momentum Idul Adha,” pungkas Agus.
acehtoday.id/ | Banda Aceh – Harga emas di Banda Aceh pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah masih bertahan di level tinggi.Berdasarkan informasi dari Toko Emas Bina Nusa, harga emas perhiasan saat ini mencapai Rp7.960.000 per mayam, belum termasuk biaya pembuatan.
Tingginya harga emas Banda Aceh tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap investasi logam mulia masih cukup kuat di tengah dinamika pasar global maupun nasional.
Selain harga emas perhiasan, konsumen juga perlu memperhitungkan ongkos pembuatan yang berkisar antara Rp100.000 hingga Rp200.000 per mayam.
Besaran biaya tersebut bergantung pada tingkat kerumitan desain dan proses pengerjaan perhiasan yang dipesan.
Rincian Harga Emas Banda Aceh Hari Ini
Berdasarkan pantauan di Toko Emas Bina Nusa, berikut rincian harga emas terbaru:
Harga Emas Perhiasan
Harga jual: Rp7.960.000 per mayam
Ongkos pembuatan: Rp100.000 – Rp200.000
Harga Emas Logam Mulia (LM)
Harga jual: Rp2.510.000 per gram
Harga beli kembali (buyback): Rp2.440.000 per gram
Harga Emas Lokal
Harga jual: Rp2.400.000 per gram
Harga beli: Rp2.340.000 per gram
Faktor yang Mempengaruhi Harga Emas di Banda Aceh
Kondisi harga emas Banda Aceh yang masih berada di level tinggi menjadi perhatian masyarakat, khususnya bagi mereka yang ingin membeli perhiasan maupun berinvestasi dalam bentuk logam mulia.
Dalam beberapa waktu terakhir, pergerakan harga emas dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi global, nilai tukar mata uang, hingga permintaan pasar terhadap logam mulia.
Karena itu, masyarakat yang berencana membeli atau menjual emas disarankan untuk terus memantau perkembangan harga agar dapat mengambil keputusan yang tepat.
Pihak Toko Emas Bina Nusa mengingatkan bahwa harga emas Banda Aceh dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar dan pergerakan harga logam mulia dunia.
Perubahan harga tersebut dapat terjadi setiap hari, bahkan dalam waktu yang relatif singkat, tergantung kondisi pasar yang sedang berlangsung.
Masyarakat diimbau untuk melakukan konfirmasi harga terbaru sebelum melakukan transaksi pembelian maupun penjualan emas guna memperoleh informasi yang akurat dan terkini.
acehtoday.id/ | Banda Aceh – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi di Aceh. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat program tersebut ikut mendorong sektor penyediaan makanan dan minuman, industri makanan, hingga perdagangan selama Triwulan I tahun 2026.
Dalam laporan resmi yang dirilis 5 Mei 2026, BPS Aceh mencatat perekonomian Aceh tumbuh 4,09 persen secara tahunan atau year on year (y-on-y). Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh atas dasar harga berlaku mencapai Rp66,39 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp39,95 triliun.
BPS menyebut pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi, konsumsi masyarakat, perdagangan, konstruksi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Salah satu faktor yang mulai memberi pengaruh adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang kini berjalan di berbagai daerah.
“Program Makan Bergizi Gratis yang mulai berjalan dengan lebih dari 650 SPPG aktif turut memberikan dampak terhadap aktivitas penyediaan makan minum, industri makanan, dan perdagangan,” tulis BPS Aceh dalam laman resminya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu indikator awal bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mulai menciptakan aktivitas ekonomi baru melalui kebutuhan bahan pangan dan operasional dapur penyedia makanan.
Dampak MBG pada Sektor Makanan dan Perdagangan Aceh
BPS Aceh mencatat sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi salah satu lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi selama Triwulan I 2026, yakni mencapai 13,54 persen. Angka itu menempatkan sektor tersebut sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi Aceh tahun ini.
Kondisi serupa juga terjadi secara nasional. BPS RI mencatat lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14 persen pada Triwulan I 2026, menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Pada periode yang sama, konsumsi pemerintah meningkat 21,81 persen.
Peningkatan aktivitas sektor makanan dan perdagangan diperkirakan berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku seperti beras, telur, ayam, ikan, sayuran, hingga berbagai kebutuhan dapur lainnya yang digunakan dalam program MBG.
Selain itu, struktur ekonomi Aceh yang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 31,70 persen terhadap PDRB membuat program tersebut berpotensi menciptakan efek berantai yang lebih luas apabila rantai pasok bahan pangan berasal dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal.
Meski demikian, BPS belum merinci besaran kontribusi langsung MBG terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh maupun nilai perputaran uang yang telah tercipta dari program tersebut.
Namun untuk pertama kalinya, program MBG secara eksplisit disebut dalam laporan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu menunjukkan aktivitas program mulai terdeteksi dalam pergerakan ekonomi masyarakat dan sektor usaha yang berkaitan dengan penyediaan pangan.
BPS Aceh juga mencatat lapangan usaha perdagangan besar dan eceran menyumbang 15,92 persen terhadap struktur ekonomi daerah, sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama ekonomi Aceh.
Jika kebutuhan pangan MBG ke depan lebih banyak diserap dari pelaku usaha lokal, program tersebut berpotensi menjadi salah satu sumber pergerakan ekonomi baru bagi UMKM, petani, peternak, dan pelaku usaha desa di Aceh.
acehtoday.id/ | Banda Aceh – Gas South Andaman kembali menjadi perhatian setelah Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja (WK) South Andaman.
Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi Pemerintah Aceh menyusul belum tercapainya kesepakatan antara pemerintah daerah dengan operator blok, Mubadala Energy, terkait konsep pengembangan lapangan gas raksasa tersebut.
Menurut Mualem, Aceh menginginkan pengembangan Gas South Andaman tidak hanya berorientasi pada percepatan produksi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah.
“Kami meminta Bapak Menteri kiranya berkenan menunda penandatanganan Persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo WK South Andaman sampai adanya kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan Mubadala Energy,” tulis Mualem dalam surat yang dikirim kepada Menteri ESDM.
surat yang dikirim kepada Menteri ESDM foto dok : ist
Perbedaan utama antara Pemerintah Aceh dan Mubadala Energy terletak pada sistem pengolahan gas yang akan digunakan.
Mubadala Energy mengusulkan penggunaan Floating Production Storage and Offloading (FPSO), yaitu fasilitas produksi dan pengolahan gas yang ditempatkan di laut menggunakan kapal khusus.
Sementara itu, Pemerintah Aceh mengusulkan agar Gas South Andaman dikembangkan secara terintegrasi dengan Lapangan Layaran di masa mendatang dan memanfaatkan fasilitas pengolahan darat atau Onshore Processing Facility (OPF) yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Bagi Aceh, pengolahan gas di darat memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan pengolahan di laut.
Pemerintah Aceh menilai KEK Arun memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan Gas South Andaman.
Kawasan yang pernah menjadi pusat industri LNG terbesar di Indonesia itu dinilai masih memiliki potensi besar untuk kembali menjadi motor pertumbuhan ekonomi Aceh.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf foto dok : ist
Mualem menegaskan bahwa keberadaan cadangan gas besar di South Andaman harus dimanfaatkan untuk mendorong investasi baru, membuka lapangan kerja, serta memperkuat industri hilir migas di Aceh.
“Pemerintah Aceh mengharapkan pengembangan lapangan gas ini dapat memberikan nilai tambah yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” demikian salah satu poin yang menjadi dasar usulan pemerintah daerah.
Jika pengolahan dilakukan melalui fasilitas darat, berbagai industri turunan seperti petrokimia, pupuk, energi, hingga industri berbasis gas lainnya berpeluang tumbuh di Aceh.
Selain itu, aktivitas ekonomi di sekitar KEK Arun juga diperkirakan akan meningkat seiring masuknya investasi baru.
Mengapa Aceh Menolak Skema FPSO?
Secara teknis, FPSO memang menjadi pilihan yang banyak digunakan dalam industri migas modern karena lebih cepat dan efisien.
Melalui sistem ini, gas dapat diproduksi dan diproses langsung di laut tanpa memerlukan pembangunan fasilitas pengolahan di darat.
Namun Pemerintah Aceh menilai model tersebut berpotensi mengurangi manfaat ekonomi yang dapat dirasakan daerah.
Apabila seluruh proses produksi dan pengolahan dilakukan di laut, peluang pengembangan industri hilir di darat menjadi lebih terbatas. Padahal Aceh telah memiliki kawasan industri dan infrastruktur pendukung yang selama ini dipersiapkan untuk pengembangan sektor energi.
Karena itu, Pemerintah Aceh memilih memperjuangkan skema pengolahan darat sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang.
Gas South Andaman Jadi Taruhan Masa Depan Aceh
dikutip ruangenergei.com dalam forum IPA Convex 2026, BPMA menyebut lebih dari 9 miliar barel setara minyak (BBOE) sumber daya migas masih menunggu untuk ditemukan di wilayah Aceh dan sekitarnya. Angka ini muncul setelah sebelumnya ditemukan sekitar 8,6 BBOE hidrokarbon in-place dari sejarah eksplorasi panjang sejak 1855.
“North Sumatra Basin adalah salah satu cekungan paling produktif di Indonesia, tetapi ironisnya masih under-explored di sejumlah area,” demikian salah satu poin penting dalam paparan BPMA yang dibaca ruangenergi.com
peta migas aceh foto : ruangenergi.com
Cadangan Gas South Andaman disebut-sebut sebagai salah satu temuan gas terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Bagi Pemerintah Aceh, proyek ini bukan sekadar proyek migas bernilai miliaran dolar, melainkan peluang untuk membangun kembali kejayaan industri energi di Aceh.
Melalui surat yang juga ditembuskan kepada Presiden RI, Kepala SKK Migas, Ketua DPR RI, Ketua DPRA, hingga Wali Nanggroe Aceh, Mualem menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan model pengembangan yang dinilai paling menguntungkan bagi Aceh.
Keputusan akhir kini berada di tangan pemerintah pusat. Apakah Gas South Andaman akan dikembangkan dengan skema FPSO yang lebih cepat dan efisien, atau melalui fasilitas pengolahan darat di KEK Arun yang diyakini mampu memberikan efek berganda lebih besar bagi perekonomian Aceh.
Yang jelas, Pemerintah Aceh menegaskan satu hal: daerah tidak ingin hanya menjadi penonton dalam pengelolaan sumber daya alamnya sendiri.
