acehtoday.id/ I Banda Aceh — Insiden ledakan mesin KMP Aceh Hebat 2 yang menyebabkan belasan orang terluka dan satu korban meninggal dunia mulai memantik perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Komisi IV DPRA bahkan memastikan akan memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh dan pihak ASDP untuk meminta penjelasan lengkap terkait penyebab hingga sistem pengawasan kapal yang selama ini berjalan.
Anggota Komisi IV DPRA dari Fraksi Golkar, Khalid, mengatakan pemanggilan tersebut diperlukan untuk mengungkap secara terang benderang kronologi kejadian sekaligus memastikan tidak ada prosedur keselamatan yang diabaikan sebelum kapal beroperasi.
“Komisi IV DPRA akan meminta penjelasan dari Dinas Perhubungan Aceh maupun pihak ASDP terkait kronologi kejadian, kondisi teknis kapal, serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan pasca-insiden,” kata Khalid kepada acehtoday.id/, Rabu (24/6/2026).
Langkah DPRA ini muncul ditengah pertanyaan publik mengenai bagaimana kapal yang melayani transportasi masyarakat itu bisa mengalami ledakan mesin hingga mengakibatkan 14 taruna Politeknik Pelayaran dan seorang Kepala Kamar Mesin (KKM) mengalami luka bakar. Bahkan, satu korban dilaporkan meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUDZA Banda Aceh.
Khalid menegaskan, fungsi pengawasan parlemen tidak boleh berhenti pada pernyataan belasungkawa semata. Menurutnya, investigasi harus dilakukan secara profesional dan objektif agar penyebab utama insiden benar-benar terungkap.
“Komisi IV DPRA akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta perkembangan hasil investigasi secara berkala dari instansi terkait,” ujarnya.
Lebih jauh, Khalid menilai insiden tersebut harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi laut di Aceh. Ia menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya menyasar penyebab ledakan, tetapi juga harus menyentuh aspek standar operasional prosedur (SOP), sistem perawatan kapal, hingga mekanisme inspeksi kelayakan armada yang selama ini diterapkan.
Pasalnya, jika kapal telah menjalani pemeriksaan sesuai standar, publik tentu berhak mengetahui faktor apa yang menyebabkan ledakan tetap terjadi.
“Evaluasi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem keselamatan transportasi laut di Aceh,” katanya.
DPRA juga mendorong agar seluruh armada penyeberangan yang beroperasi di Aceh menjalani pemeriksaan teknis secara menyeluruh. Keselamatan penumpang, kata Khalid, tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan operasional maupun target pelayanan.
“Kami juga mendorong peningkatan pengawasan terhadap operasional kapal guna memastikan layanan transportasi laut tetap aman dan andal,” tegasnya.
Selain itu, Khalid meminta agar hasil investigasi nantinya tidak disimpan di balik meja birokrasi. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui hasil pemeriksaan, rekomendasi, dan langkah perbaikan yang akan dilakukan pasca-insiden.
“Transparansi menjadi bagian penting untuk membangun kembali kepercayaan publik dan memastikan ada perbaikan yang berkelanjutan,” katanya.
Komisi IV DPRA, lanjut Khalid, akan terus mengawal kasus tersebut hingga penyebab ledakan benar-benar terungkap dan seluruh rekomendasi perbaikan dijalankan oleh pihak terkait.
“Keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi laut harus menjadi perhatian utama semua pihak,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Khalid menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa para korban dan berharap seluruh proses penanganan, investigasi, serta evaluasi dapat berlangsung cepat, tepat, dan terbuka.
Namun bagi publik, satu pertanyaan besar masih menggantung, apakah ledakan KMP Aceh Hebat 2 murni kecelakaan teknis, atau ada celah pengawasan yang selama ini luput dari perhatian?**
Tinggalkan Balasan