acehtoday.id/ | Banda Aceh — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto sepakat membuka ruang revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman atau Blok Andaman.
Gubernur Mualem menginginkan gas dan kondensat dari blok tersebut diolah di darat, tepatnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe — bukan di fasilitas terapung lepas pantai.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan di kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu malam (10/6/2026). Gubernur Mualem hadir didampingi Sekda M Nasir Syamaun, Staf Khusus Gubernur Teuku Irsyadi, Tenaga Ahli Sekda Bidang Migas Akhyar ST MT, dan Juru Bicara Pemerintah Aceh Dr Nurlis Effendi.
“Mereka bersedia mengakomodir revisi PoD yang akan kita sampaikan,” ujar Nurlis, Kamis (11/6/2026) dalam siaran tertulis kepada media.
Nurlis menegaskan, Gubernur Mualem pada prinsipnya tidak menolak proyek Lapangan Gas Tengkulo maupun Mubadala Energy sebagai investor. Namun sejumlah poin dalam PoD dinilai perlu diperbaiki agar tidak merugikan Aceh.
Berdasarkan PoD yang telah ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026, gas dan kondensat direncanakan diproses di atas kapal Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di South Andaman, lalu disalurkan melalui pipa lepas pantai menuju Onshore Receiving Facilities (ORF) di KEK Arun.
Gas dari Blok Andaman Agar Diolah di Arun
Gubernur Mualem menghendaki skema berbeda. Ia mendorong agar penyaluran gas dilakukan langsung ke darat melalui pipa onshore, kemudian diolah sepenuhnya di Onshore Processing Facility (OPF) dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada di KEK Arun.
Alasannya pengolahan di darat dinilai jauh lebih berdampak bagi perekonomian Aceh. Fasilitas darat mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibanding fasilitas terapung yang terisolasi di tengah laut. Selain itu, industri pupuk dan petrokimia lokal berpeluang kembali bergeliat.
“Tujuan Gubernur agar Blok Andaman menguntungkan semua pihak — investor, pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan masyarakat Aceh,” kata Nurlis.
Preseden pergeseran skema serupa pun sudah ada. Staf Ahli Sekda Akhyar mencontohkan Blok Marsela di Laut Arafuru, Maluku, yang proses pengolahannya berhasil dipindahkan dari laut ke darat. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto membenarkan hal itu dalam pertemuan tersebut.
Terkait rencana jumpa pers yang sebelumnya hendak digelar SKK Migas, Gubernur Mualem memilih menundanya. Ia menilai waktu tersebut belum tepat. Sesuai kesepakatan, konferensi pers baru akan digelar setelah revisi PoD disepakati dan proyek Blok Andaman dinilai benar-benar menguntungkan bagi Aceh.
“Pertimbangan utama Gubernur Mualem adalah kenyamanan rakyat Aceh,” tegas Nurlis.
Tinggalkan Balasan