Tag: BPK

Banda Aceh Kantongi WTP ke-18, Illiza: WTP Bukan Tujuan Akhir, Tapi Motivasi Perbaikan

acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-18 secara berturut-turut bagi ibu kota Provinsi Aceh.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh saat menyampaikan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026).

Illiza mengungkapkan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1,429 triliun atau 95,80 persen dari target yang ditetapkan, sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp1,431 triliun atau 94,98 persen. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi tercatat Rp405,55 miliar atau 92,99 persen dari target.

Kemandirian Fiskal Banda Aceh Masih Perlu Ditingkatkan

Meski meraih WTP, Illiza menyebut kemandirian fiskal Kota Banda Aceh masih perlu ditingkatkan. Saat ini kontribusi PAD terhadap APBK baru mencapai sekitar 28 persen, jauh dari ambang batas kategori daerah mandiri secara fiskal.

“Kami menyadari pencapaian ini masih sangat perlu kita tingkatkan untuk mewujudkan kemandirian Kota Banda Aceh dari sisi penerimaan Pendapatan Asli Daerah,” kata Illiza.

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, suatu daerah baru dapat dikategorikan mandiri secara fiskal apabila kontribusi PAD terhadap APBD mencapai 50 persen. Karena itu, pemerintah kota akan terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap mengedepankan transparansi, efektivitas, dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

Sederet Catatan BPK Jadi Bahan Evaluasi Pemkot dalam WTP ke-18

Di balik capaian WTP tersebut, Illiza turut mengungkapkan sejumlah catatan yang diberikan BPK dalam hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. Catatan itu antara lain mencakup penetapan target PAD dan Belanja Daerah yang rasional sesuai kemampuan keuangan daerah, pengelolaan kas daerah yang memerlukan penguatan sistem tata kelola dan pengawasan internal, evaluasi penyaluran belanja hibah, tata kelola BLUD Pasar dan RSUD Meuraxa yang belum optimal, serta pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum tertib.

Menurutnya, seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah ke depan.

“Catatan ini tidak melemahkan, tetapi menjadi masukan dan perbaikan berkelanjutan serta cermin refleksi bagi kita semua dalam memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran ke depan,” lanjutnya.

Illiza menambahkan, Pemerintah Kota Banda Aceh juga akan menyesuaikan arah kebijakan fiskal dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah.

Ia menegaskan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

“WTP bukanlah tujuan akhir. Ini bukan hanya sebuah pencapaian administratif, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperkuat akuntabilitas, serta sistem pengelolaan keuangan yang terus diperbaiki dari waktu ke waktu,” pungkasnya.

edung BPK RI Aceh (Foto: acehtoday.id/Zaki)

13 Juli 2026
Opini WTP Bukan Jaminan Tata Kelola Baik

acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK kepada pemerintah daerah tidak otomatis mencerminkan tata kelola keuangan yang bersih, mengingat LHP BPK Aceh masih memuat sejumlah temuan yang butuh perhatian serius.

Hal ini disampaikan Pengamat Ekonomi Politik Aceh, Dr. Taufik A. Rahim, saat diwawancarai Jumat (10/7/2026).
Taufik mengingatkan, opini WTP kerap jadi sorotan utama saat seremoni penyerahan hasil pemeriksaan, padahal yang lebih substansial adalah sejauh mana rekomendasi dalam LHP benar-benar dijalankan.

Ia menilai tindak lanjut atas rekomendasi BPK selama ini belum banyak mengubah wajah tata kelola pemerintahan di Aceh.

Ia menjelaskan, posisi BPK sebatas lembaga pemeriksa yang bertugas menyampaikan hasil audit dan rekomendasi perbaikan.

Sementara itu, urusan penindakan atas dugaan pelanggaran hukum sepenuhnya menjadi ranah aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Karena posisi BPK yang terbatas itu, Taufik menilai keberhasilan LHP sangat bergantung pada dua hal, yakni keseriusan pemerintah daerah menindaklanjuti temuan, dan komitmen DPR Aceh menjalankan fungsi pengawasannya.

Bila rekomendasi hanya berhenti sebagai arsip administratif tanpa perbaikan konkret, manfaat pemeriksaan tidak akan sampai ke masyarakat.

Selain soal tindak lanjut eksekutif, Taufik juga menyoroti kapasitas legislatif dalam membaca dan mengawal dokumen LHP.

Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan adalah instrumen penting untuk menilai pengelolaan keuangan daerah, sehingga anggota dewan perlu memahaminya secara mendalam, bukan sekadar menerima laporan sebagai formalitas tahunan.

Lebih jauh, ia mengajak semua pihak untuk tidak menjadikan capaian opini audit sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan.

Baginya, indikator yang lebih relevan adalah sejauh mana pengelolaan anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Taufik berharap hasil pemeriksaan BPK ke depan tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan yang lewat begitu saja.

Ia mendorong agar LHP BPK Aceh dijadikan momentum bersama untuk membenahi tata kelola, memperkuat akuntabilitas, serta mengetatkan pengawasan penggunaan anggaran daerah.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kepastian bagi publik bahwa setiap temuan pemeriksaan ditindaklanjuti secara nyata.

Menurutnya, hal itu menjadi salah satu kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.**

10 Juli 2026
MaTA: Temuan BPK Berpeluang Masuk Ranah Pidana

acehtoday.id/ | Banda Aceh – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemerintah daerah tidak dapat dimaknai sebagai bukti pengelolaan keuangan telah bebas dari praktik korupsi maupun penyimpangan.

Hal itu disampaikan Alfian saat diwawancarai di Banda Aceh, Jumat (10/7/2026), menanggapi hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.

“Perlu dipahami bahwa WTP bukan berarti pemerintah daerah tidak melakukan korupsi. Audit yang dilakukan BPK adalah audit rutin administrasi, bukan audit investigasi,” kata Alfian kepada acehtoday.id/.

Menurutnya, opini WTP hanya merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, bukan alat untuk mengungkap tindak pidana korupsi secara menyeluruh.

Batas Waktu 60 Hari untuk Tindak Lanjut

Alfian menjelaskan, setiap temuan BPK wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah paling lambat 60 hari setelah LHP diterima, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Karena itu, kepala daerah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh rekomendasi BPK diselesaikan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat.

Ia mengapresiasi komitmen BPK yang menyatakan akan memantau tindak lanjut atas berbagai temuan tersebut. Menurutnya, langkah itu penting agar rekomendasi pemeriksaan tidak berhenti sebatas dokumen administratif belaka.

“Kami mendukung BPK memastikan seluruh temuan benar-benar ditindaklanjuti. Publik juga perlu mengetahui sejauh mana pemerintah menyelesaikan rekomendasi tersebut sebagai bagian dari transparansi,” ujarnya.

Berpotensi Berlanjut ke Proses Hukum

Alfian mengatakan, apabila rekomendasi BPK tidak ditindaklanjuti dalam batas waktu yang ditentukan, maka BPK memiliki kewenangan menyerahkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai temuan yang bersifat berulang juga berpotensi menjadi bahan penyelidikan pidana.

“Kalau dalam 60 hari tidak ditindaklanjuti, BPK bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum. Selama ini juga sudah banyak temuan BPK yang kemudian berlanjut ke proses pidana,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penentuan unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, bukan kewenangan BPK maupun lembaga pemantau seperti MaTA.

Dalam kesempatan itu, Alfian juga mengungkapkan bahwa MaTA tengah menyusun analisis menyeluruh terhadap LHP BPK di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Kajian tersebut bertujuan mengidentifikasi pola penyimpangan, akar persoalan tata kelola anggaran, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah dan masyarakat.

“Nantinya akan kami publikasikan agar masyarakat mengetahui persoalan yang terjadi dan ikut mengawal perbaikan tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.**

10 Juli 2026
MaTA Soroti Pola Kesalahan yang Terus Berulang dalam LHP BPK

acehtoday.id/ | Banda Aceh – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menilai sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan pola kesalahan yang terus berulang setiap tahun, terutama terkait kelebihan pembayaran proyek dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Hal itu disampaikan Alfian saat diwawancarai di Banda Aceh, Jumat (10/7/2026), menanggapi hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, jika kesalahan serupa terus muncul dari tahun ke tahun, sulit lagi dianggap sebagai kekeliruan administratif semata.

“Kalau setiap tahun muncul kelebihan bayar dengan pola yang sama, ini tidak bisa lagi dianggap sekadar kesalahan administrasi. Ada indikasi moral hazard dalam tata kelola anggaran,” tegasnya.

Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Fakta

Alfian juga menyoroti praktik perjalanan dinas yang tidak sesuai fakta, seperti laporan menginap yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Menurutnya, praktik semacam ini bukan sekadar kesalahan administratif kecil, melainkan cerminan dari persoalan yang lebih dalam pada sistem tata kelola anggaran daerah.

"Hal-hal seperti ini menunjukkan degradasi moral dalam pengelolaan anggaran daerah. Dampaknya bukan hanya pada kerugian keuangan, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap birokrasi," katanya kepada acehtoday.id/.

Ia menilai, pola kesalahan yang berulang setiap tahun seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal, alih-alih hanya menganggapnya sebagai catatan rutin tahunan yang bisa diperbaiki secara administratif semata.

Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Menurut Alfian, berulangnya temuan serupa dari tahun ke tahun berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Ia menegaskan bahwa kerugian yang ditimbulkan bukan hanya berupa angka kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada legitimasi birokrasi di mata publik.

Alfian mengungkapkan bahwa MaTA tengah menyusun analisis menyeluruh terhadap LHP BPK di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Kajian tersebut bertujuan mengidentifikasi pola penyimpangan, akar persoalan tata kelola anggaran, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah dan masyarakat.

“Nantinya akan kami publikasikan agar masyarakat mengetahui persoalan yang terjadi dan ikut mengawal perbaikan tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.

Ia berharap temuan pola kesalahan berulang ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, mengingat dampaknya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik yang semakin sulit dibangun kembali apabila terus dibiarkan berulang tanpa perbaikan nyata dari tahun ke tahun.**

10 Juli 2026
Terkait Temuan LHP BPK, MaTA Minta Gubernur Aceh Evaluasi Kinerja SKPA

acehtoday.id/ | Banda Aceh – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, meminta Pemerintah Aceh memperkuat pengawasan internal, termasuk melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Desakan ini disampaikan di tengah sorotan terhadap berbagai persoalan tata kelola anggaran di daerah.

Hal itu diungkapkan Alfian dalam wawancara eksklusif bersama acehtoday.id/ di Banda Aceh, Jumat (10/7/2026). Ia menilai evaluasi tersebut penting untuk memastikan setiap kepala SKPA bertanggung jawab atas penggunaan anggaran serta pencapaian kinerja instansinya masing-masing.

“Kami berharap Gubernur Aceh melakukan evaluasi rutin terhadap seluruh kepala SKPA. Kalau memang ada yang tidak mampu memperbaiki tata kelola atau terus melakukan pelanggaran, sebaiknya dicopot. Kalau ingin membangun Aceh, pengelolaan anggaran harus bersih dan akuntabel,” pungkasnya.

Evaluasi Jadi Kunci Perbaikan Tata Kelola

Menurut Alfian, evaluasi rutin bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan di setiap SKPA. Ia menilai kepala SKPA yang tidak menunjukkan perbaikan atau justru berulang kali melakukan pelanggaran seharusnya tidak lagi dipertahankan pada posisinya.

Desakan ini muncul di tengah maraknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait persoalan tata kelola anggaran di berbagai daerah di Aceh. Alfian menilai, tanpa evaluasi yang tegas dan berkelanjutan, potensi penyimpangan anggaran akan terus berulang dari tahun ke tahun tanpa ada perbaikan berarti.

Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran yang bersih dan akuntabel menjadi syarat mutlak apabila pemerintah daerah benar-benar ingin membawa kemajuan bagi Aceh. Menurutnya, sebaik apa pun program pembangunan yang dirancang, hasilnya akan sia-sia jika pengelolaan anggarannya masih diwarnai penyimpangan.

Tanggung Jawab Kepala SKPA atas Anggaran dan Kinerja

Alfian menegaskan, setiap kepala SKPA memikul tanggung jawab langsung atas penggunaan anggaran di instansi yang dipimpinnya. Tanggung jawab ini, menurutnya, tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga capaian kinerja nyata yang dirasakan masyarakat.

Ia berharap Gubernur Aceh dapat menjadikan evaluasi kinerja SKPA sebagai agenda rutin, bukan hanya dilakukan sesekali atau ketika muncul persoalan besar yang mencuat ke publik. Dengan evaluasi yang konsisten, kata Alfian, potensi penyimpangan dapat dideteksi dan diperbaiki lebih dini sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Menurutnya, langkah tegas seperti pencopotan kepala SKPA yang bermasalah juga penting sebagai bentuk efek jera sekaligus sinyal bahwa pemerintah daerah serius dalam membenahi tata kelola anggaran. Ia menilai, tanpa ketegasan semacam ini, upaya perbaikan birokrasi hanya akan berjalan di tempat.

Alfian menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pembangunan Aceh ke depan sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran di setiap lini pemerintahan, termasuk di tingkat SKPA.**

10 Juli 2026
BPK Temukan Perjalanan Dinas Fiktif di 10 Instansi Aceh

acehtoday.id/ | Banda Aceh – Puluhan juta rupiah dana perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Aceh ditemukan mengalir tidak sesuai ketentuan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh mencatat kelebihan pembayaran senilai Rp39,82 juta pada 10 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025.

Temuan ini berawal dari uji petik BPK atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, yang turut dikonfirmasi langsung ke pihak hotel dan penginapan. Sebagai gambaran, dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Desember 2025, Pemerintah Aceh telah merealisasikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3,96 triliun atau 96,64 persen dari total anggaran, dengan realisasi khusus untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri mencapai Rp233,5 miliar.

Modus Perjalanan Dinas Ganda di Sembilan SKPA

Dari total kelebihan yang ditemukan, sebesar Rp9,18 juta berasal dari perjalanan dinas yang dilaksanakan secara bersamaan atau ganda oleh pegawai yang sama. Modus ini terjadi di sembilan instansi, mulai dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Peternakan Aceh, Satpol PP dan WH Aceh, Sekretariat Daerah Aceh, hingga Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh.

Sebagian dari kelebihan tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah, yakni sebesar Rp1,56 juta, sehingga masih menyisakan Rp7,62 juta yang belum disetorkan. BPK mencatat sisa kelebihan terbesar berada di Satpol PP dan WH Aceh dengan nilai Rp3,78 juta, disusul Sekretariat Daerah Aceh sebesar Rp1,9 juta.

Biaya Penginapan Cair Meski Tak Ada yang Menginap

Persoalan kedua justru lebih besar nilainya, yakni pembayaran biaya penginapan senilai Rp30,65 juta yang tetap dicairkan meski pelaksana perjalanan dinas ternyata tidak menginap di hotel bersangkutan.

Kondisi ini ditemukan di lima SKPA, yaitu Dispora Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Perkim Aceh, Sekretariat Daerah Aceh, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Baru Rp800 ribu dari total kelebihan ini yang telah disetorkan kembali, sehingga sisa yang belum dikembalikan mencapai Rp29,85 juta. Dispora Aceh tercatat sebagai penyumbang kelebihan terbesar pada kategori ini dengan nilai Rp15,3 juta, diikuti Sekretariat Daerah Aceh sebesar Rp8 juta.

BPK menegaskan, praktik semacam ini bertentangan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas.

Aturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa mark-up, pemalsuan dokumen, maupun perjalanan dinas ganda dan fiktif menjadi tanggung jawab penuh pelaksana yang bersangkutan.

Akibat dari seluruh temuan ini, selain kelebihan pembayaran sebesar Rp37,47 juta yang masih harus disetorkan, saldo Belanja Barang dan Jasa pada LRA turut mengalami lebih saji senilai Rp39,82 juta.

Menurut BPK, akar masalah dari persoalan ini adalah lemahnya pengawasan kepala SKPA selaku Pengguna Anggaran terhadap pertanggungjawaban perjalanan dinas bawahannya.

Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen di masing-masing instansi juga dinilai kurang cermat dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban, sementara sejumlah pelaksana perjalanan dinas tidak menyampaikan bukti sah atas pelaksanaan tugasnya.

Menanggapi hal ini, kepala SKPA terkait menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai langkah perbaikan, BPK merekomendasikan Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh kepala SKPA terkait untuk meningkatkan pengendalian kegiatan di satuan kerja masing-masing, memastikan Pejabat Pembuat Komitmen lebih teliti dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas, serta segera memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp37,47 juta agar disetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku.**

9 Juli 2026
BPK Soroti Pengelolaan Persediaan di Empat SKPA, Obat Kedaluwarsa hingga Barang Senilai Rp1,3 Miliar Hilang

acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pengelolaan gudang penyimpanan barang diempat instansi Pemerintah Aceh menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025, BPK menemukan penatausahaan persediaan barang yang belum tertib, bahkan berujung pada hilangnya barang senilai miliaran rupiah.

Empat instansi yang disorot adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Pendidikan Dayah Aceh, dan Dinas Kesehatan Aceh.

Padahal, pada Neraca per 31 Desember 2025, Pemerintah Aceh mencatat total saldo persediaan hingga Rp231,9 miliar, yang mencakup barang penunjang operasional maupun barang untuk diserahkan kepada masyarakat.

Gudang Tanpa Kartu Stok, Barang Rusak Dibiarkan Menumpuk

Persoalan paling mendasar ditemukan pada aspek administrasi gudang. Di Dispora Aceh, yang memiliki saldo persediaan Rp10 miliar, pemeriksaan fisik pada 9 April 2026 mendapati gudang tidak memiliki kartu stok sama sekali sebagai alat kontrol keluar-masuk barang. Pencatatan selama ini hanya mengandalkan rekap stok opname berdasarkan berita acara serah terima.

Kondisi tak jauh berbeda terjadi di BPBA dengan saldo persediaan Rp2,7 miliar. Pemeriksa menemukan sebagian barang tanpa kartu stok, kartu stok yang ada pun tidak diperbarui sesuai kondisi riil, pengeluaran barang tanpa surat permintaan resmi, hingga barang rusak yang dibiarkan tidak dikeluarkan dari gudang.

Menurut pengurus barang BPBA, tingginya arus keluar-masuk barang saat penanganan bencana akhir 2025 menjadi penyebab lemahnya pencatatan.

Namun temuan paling serius justru ada di Dinas Pendidikan Dayah Aceh, yang mencatat saldo persediaan Rp2,49 miliar. BPK mendapati hasil pengadaan 17 paket barang senilai Rp37,24 miliar sama sekali tidak ditatausahakan sebagai persediaan.

Lebih jauh, dokumen serah terima yang menyatakan seluruh barang sudah disalurkan ke dayah-dayah ternyata tidak sesuai kenyataan di lapangan. Pemeriksaan fisik di dua gudang sementara, Lampeuneurut dan Ulee Kareng, masih menemukan barang senilai Rp292,9 juta yang belum tercatat.

Yang lebih mengkhawatirkan, konfirmasi ke dayah penerima mengungkap ketidaksesuaian volume untuk 10 jenis barang senilai Rp1,32 miliar, mulai dari laptop, kasur busa, sajadah, mukena, hingga kipas angin. Hingga pemeriksaan rampung, pejabat pengelola anggaran di dinas tersebut tidak mampu menjelaskan ke mana barang-barang itu berada.

Obat Kedaluwarsa Ditemukan Tersimpan di Cool Room Dinkes

Sorotan lain datang dari Dinas Kesehatan Aceh, yang memiliki saldo persediaan Rp25,6 miliar. Pemeriksaan pada Instalasi Farmasi menemukan tiga masalah, distribusi obat dan bahan medis habis pakai ke kabupaten/kota hanya berbekal surat bukti barang keluar tanpa berita acara serah terima, obat dan bahan medis senilai Rp51,15 juta belum tercatat sebagai persediaan, serta ditemukannya obat Antivenom Sea Snake yang telah kedaluwarsa sejak Januari 2026 namun masih tersimpan di cool room saat pemeriksaan 4 Mei 2026.

BPK menegaskan berbagai persoalan ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 dan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Akibatnya, muncul risiko salah saji saldo persediaan, penyalahgunaan barang, hingga kerugian daerah nyata berupa hilangnya persediaan senilai Rp1,32 miliar di Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Penyebab utama, menurut BPK, adalah lemahnya pengawasan para kepala SKPA selaku pengguna barang serta ketidaktertiban pengurus barang di keempat instansi dalam mencatat dan menatausahakan persediaan. Seluruh kepala SKPA terkait telah menyatakan sependapat dengan temuan tersebut dan berkomitmen menindaklanjutinya.

Sebagai langkah perbaikan, BPK merekomendasikan Gubernur Aceh menginstruksikan keempat SKPA meningkatkan pengawasan penatausahaan persediaan, memastikan pelaporan bidang obat dan kefarmasian berjalan baik, serta menertibkan kinerja pengurus barang.

Khusus untuk Dinas Pendidikan Dayah Aceh, BPK meminta agar kehilangan persediaan segera diproses dan disetorkan ke kas daerah sebesar Rp1,32 miliar.

8 Juli 2026
BPK Soroti Dana CSR Rp290 Juta Hilang dari Laporan Keuangan RSUD Cut Nyak Dhien

acehtoday.id/ | Aceh Barat – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana bantuan rujukan KABS di RSUD Cut Nyak Dhien, Kabupaten Aceh Barat. Temuan ini mencakup persoalan pencatatan, tata kelola rekening, hingga mekanisme pembiayaan bantuan bagi pasien yang dirujuk ke luar daerah.

Hasil audit tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 2.A/T/LHP/DJPKN-V.BA/PPD.01/05/2026 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025.

Program Kartu Aceh Barat Sehat (KABS) diperuntukkan bagi warga pemegang KTP Aceh Barat yang dirujuk dari ruang rawat inap maupun IGD RSUD Cut Nyak Dhien ke fasilitas kesehatan lanjutan di luar wilayah tersebut. RSUD Cut Nyak Dhien ditetapkan sebagai penyelenggara program lewat SK Bupati Aceh Barat Nomor 155 Tahun 2025.

Sumber pendanaannya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025, berasal dari APBK dan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), dengan besaran Rp1 juta per rujukan.

Dana Rp290 Juta Tidak Tercatat

Salah satu temuan utama BPK adalah dana sumbangan sebesar Rp290 juta dari delapan perusahaan anggota forum TJSLP untuk mendukung program KABS yang ternyata tidak masuk dalam laporan keuangan rumah sakit. Padahal, sejumlah pejabat RSUD mengakui seluruh dana tersebut telah disalurkan kepada keluarga pasien rujukan.

BPK juga menyoroti dua rekening yang digunakan RSUD untuk program ini. Kedua rekening belum ditetapkan sebagai rekening milik daerah oleh bupati dan belum memiliki perjanjian kerja sama resmi dengan bank. Selain itu, fungsi rekening bercampur untuk berbagai sumber dana, sementara transaksi melalui aplikasi action link senilai Rp188,7 juta tidak diawasi dan tidak memerlukan persetujuan pejabat berwenang.

Penggunaan Uang Persediaan (UP) sebagai dana talangan bantuan rujukan turut menjadi sorotan, karena pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) memakan waktu hingga 14 hari. Kondisi ini berisiko mengganggu operasional rumah sakit, terutama di akhir tahun anggaran.

Dari 790 penerima bantuan senilai Rp790 juta, BPK mencatat 291 penerima dana TJSLP belum ditetapkan dalam SK Bupati, 11 orang baru menerima bantuan pada Januari 2026, dan 14 penerima yang tercantum dalam SK 2026 justru sudah menerima bantuan sejak Desember 2025.

Penganggaran dan Pelaporan Bermasalah

BPK menilai penganggaran bantuan melalui BTT tidak tepat, sebab BTT seharusnya untuk kondisi darurat, bukan program yang sudah direncanakan sejak awal tahun. RSUD juga tidak pernah melaporkan realisasi bantuan dana TJSLP kepada forumnya, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana dan menyebabkan realisasi pendapatan-belanja pada LRA kurang saji sebesar Rp290 juta.

BPK menyimpulkan seluruh persoalan ini bersumber dari lemahnya pengawasan dan belum memadainya pedoman teknis program. Direktur RSUD Cut Nyak Dhien menyatakan sependapat dengan temuan tersebut dan berjanji menindaklanjutinya sesuai aturan.

Sebagai tindak lanjut, BPK merekomendasikan revisi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Program KABS, serta meminta Direktur RSUD memperbaiki pengelolaan dan pengawasan dana bantuan, termasuk mengajukan penetapan rekening sesuai peruntukannya.**

4 Juli 2026
Utang Rp54 Miliar, RSUD Cut Nyak Dhien Terancam Gagal Bayar

acehtoday.id/ | Aceh Barat – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengungkap RSUD Cut Nyak Dhien menanggung utang hingga Rp54,17 miliar per 31 Desember 2025. Kondisi ini disebut berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat jika tidak segera ditangani.

Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 2.A/T/LHP/DJPKN-V.BA/PPD.01/05/2026 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025.

Menurut BPK, total utang RSUD Cut Nyak Dhien terdiri dari tiga komponen, utang belanja sebesar Rp54,12 miliar, pendapatan diterima dimuka Rp41,6 juta, serta perhitungan pihak ketiga Rp4,57 juta.

Untuk melunasi kewajiban tersebut, RSUD Cut Nyak Dhien sebenarnya memiliki dua sumber dana, yakni Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp7,29 miliar dan piutang yang diperkirakan mencapai Rp9,07 miliar. Jika keduanya digabungkan, total dana yang tersedia hanya Rp16,32 miliar jauh dari cukup untuk menutupi utang belanja yang mencapai Rp54,12 miliar.

Dengan perhitungan itu, masih terdapat kekurangan sumber pembiayaan sekitar Rp37,75 miliar yang belum jelas dari mana akan ditutupi.

SiLPA Besar, tapi Kas Bebas Minim

BPK turut menelusuri Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat guna mengukur kondisi keuangan daerah secara keseluruhan. Hasilnya, SiLPA tercatat sebesar Rp77,47 miliar, namun sebagian besar dananya sudah terikat peruntukan tertentu. Saldo kas yang benar-benar bebas digunakan hanya tersisa sekitar Rp5,75 miliar.

Selain itu, hasil analisis BPK atas kas dan piutang di luar BLUD dibandingkan dengan utang belanja APBK menunjukkan masih ada utang belanja senilai Rp1,67 miliar yang juga belum tersedia sumber pembiayaannya.

Bila digabungkan seluruh kekurangan pembiayaan baik dari sisi RSUD maupun APBK secara umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tercatat memiliki sekitar Rp39,42 miliar utang yang belum ada kepastian sumber pelunasannya per akhir 2025.

Likuiditas RSUD Terganggu

BPK menyebut kondisi ini membuat RSUD Cut Nyak Dhien mengalami kesulitan likuiditas, yakni kesulitan membayar tagihan belanja tepat waktu. Persoalan ini, menurut BPK, dipicu oleh kurang cermatnya Direktur RSUD Cut Nyak Dhien dalam menyusun anggaran belanja tanpa memastikan lebih dulu ketersediaan sumber dananya.

Rekomendasi BPK untuk Bupati Aceh Barat

Menyikapi temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Aceh Barat untuk memerintahkan Direktur RSUD Cut Nyak Dhien segera melakukan perbaikan dalam merencanakan kebutuhan belanja. Perbaikan itu termasuk menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sesuai ketentuan yang berlaku, agar persoalan serupa tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat maupun manajemen RSUD Cut Nyak Dhien terkait tindak lanjut atas rekomendasi BPK tersebut.**

3 Juli 2026
LHP BPK: Aset Bernilai Ratusan Miliar di Aceh Dimanfaatkan Tanpa Perjanjian yang Berlaku

acehtoday.id/ | Banda Aceh — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menemukan masih adanya pemanfaatan Barang Milik Aceh (BMA) oleh pihak lain yang belum tertib. Temuan tersebut mencakup aset strategis di kawasan Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) dan Pelabuhan Sabang.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025.

BPK menyebutkan, hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan sejumlah aset Pemerintah Aceh dimanfaatkan pihak ketiga tanpa didukung Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang masih berlaku. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan Pemerintah Aceh belum memiliki kepastian hukum atas pemanfaatan aset daerah.

Salah satu temuan berada di kawasan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda yang dikelola PT Angkasa Pura Indonesia. Sebanyak tujuh bidang tanah milik Pemerintah Aceh dengan nilai perolehan mencapai Rp184,62 miliar masih dimanfaatkan untuk operasional dan pengembangan bandara.

Namun, nota kesepahaman yang menjadi dasar pemanfaatan aset tersebut diketahui telah berakhir sejak 29 Juni 2023 dan belum diperpanjang hingga pemeriksaan dilakukan.

Selain itu, proses penerbitan sertifikat terhadap salah satu bidang tanah juga belum selesai sehingga penetapan tarif sewa oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara belum dapat dilakukan.

Temuan lainnya berkaitan dengan aset hibah Pelabuhan Sabang yang diserahkan PT Pelabuhan Indonesia I kepada Pemerintah Aceh pada 2009 dengan nilai Rp16,31 miliar.

BPK menemukan Pemerintah Aceh belum menguasai sertifikat atas 38 bidang tanah seluas 114.891,75 meter persegi. Di sisi lain, belum terdapat perjanjian resmi antara Pemerintah Aceh dan Badan Pengelolaan Kawasan Sabang (BPKS) terkait pengelolaan aset tersebut.

Dalam laporannya, BPK menilai kondisi tersebut terjadi karena belum ditetapkannya status pemanfaatan aset oleh Gubernur Aceh, belum optimalnya pengaturan pemanfaatan oleh Sekretaris Daerah Aceh, serta lemahnya pengawasan dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).

Atas temuan itu, BPK merekomendasikan Pemerintah Aceh segera menyelesaikan status pemanfaatan aset serta memperkuat pengawasan agar pengelolaan Barang Milik Aceh berlangsung lebih tertib dan memiliki kepastian hukum.**

1 Juli 2026