PERSOALAN sampah yang menumpuk dan drainase yang tersumbat di berbagai sudut Kota Banda Aceh belakangan menjadi sorotan publik. Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (USK), Firdaus Mirza, menilai fenomena ini bukan sekadar masalah kebersihan, melainkan indikator lemahnya tata kelola pemerintahan kota.
Menurut Firdaus, keluhan warga soal keterlambatan pengangkutan sampah kini tidak lagi hanya menjadi obrolan warung kopi, tetapi telah memenuhi ruang digital. Foto tumpukan sampah, video drainase penuh limbah, hingga genangan air setelah hujan kerap beredar di media sosial dalam beberapa waktu terakhir.
Firdaus menegaskan, dalam perspektif sosiologi, kota merupakan representasi kapasitas negara dalam menghadirkan pelayanan publik. Karena itu, menurutnya, sampah dan drainase bukan sekadar persoalan teknis, melainkan penanda apakah pemerintah benar-benar hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya.
Ia menyoroti narasi klasik yang selama ini digunakan untuk menjelaskan persoalan sampah, seperti kurangnya armada atau meningkatnya volume sampah. Menurutnya, pertumbuhan penduduk dan berkembangnya kawasan permukiman sejatinya dapat diproyeksikan sejak awal, sehingga persoalan yang muncul saat ini lebih mencerminkan lemahnya perencanaan ketimbang sekadar keterbatasan sarana.
Kritik itu, kata Firdaus, perlu diarahkan langsung kepada Pemerintah Kota Banda Aceh beserta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Ia menegaskan bahwa pelayanan persampahan termasuk pelayanan dasar yang tidak boleh ditunda dengan alasan keterbatasan anggaran atau menunggu pengadaan armada baru.
Ironi di Balik Identitas Kota Madani
Firdaus menyoroti ironi bahwa persoalan ini justru terjadi di kota yang selama ini mengusung identitas sebagai kota madani, kota wisata religi, sekaligus wajah pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Ia mengingatkan bahwa Islam menempatkan kebersihan sebagai fondasi kehidupan, sehingga sulit menyebut sebuah kota religius apabila ruang publiknya dipenuhi sampah dan drainasenya tersumbat.
Media, menurutnya, turut berperan besar membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. Setiap foto atau video sampah yang viral, kata dia, pada dasarnya adalah kritik visual terhadap pelayanan publik yang dirasakan warga sehari-hari.
Dampak ke Kesehatan, Sosial, hingga Ekonomi
Lebih jauh, Firdaus memaparkan dampak persoalan ini yang menurutnya jauh melampaui soal estetika kota. Dari sisi kesehatan, tumpukan sampah berpotensi menjadi sumber berkembangnya lalat dan tikus, sementara drainase yang tersumbat mempercepat munculnya genangan yang menjadi habitat nyamuk penyebab demam berdarah.
Dari sisi sosial, ia mengutip teori broken windows yang menyebut pembiaran terhadap pelanggaran kecil, seperti sampah yang dibiarkan berserakan, dapat menormalisasi ketidaktertiban dan memicu pelanggaran-pelanggaran berikutnya.
Sementara dari sisi ekonomi, Firdaus mengingatkan bahwa Banda Aceh selama ini membangun reputasi sebagai kota bersih pascatsunami. Reputasi tersebut, menurutnya, merupakan modal sosial bernilai tinggi bagi sektor pariwisata dan investasi, yang berisiko tergerus jika citra kebersihan kota terus memudar.
Ia juga menekankan bahwa persoalan sampah dan drainase saling berkaitan. Sampah yang menumpuk di saluran air menyebabkan sedimentasi dan penyumbatan, sehingga hujan dengan intensitas sedang saja sudah mampu menimbulkan genangan di berbagai titik kota.
Perlu Reformasi Tata Kelola Berbasis Data
Sebagai solusi, Firdaus mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh untuk tidak hanya menambah jumlah armada pengangkut sampah, tetapi melakukan reformasi tata kelola berbasis data atau evidence-based policy. Ia menyebutkan sejumlah langkah yang perlu diambil, di antaranya penyusunan peta timbulan sampah per gampong, proyeksi pertumbuhan volume sampah lima hingga sepuluh tahun ke depan, hingga sistem digital untuk memantau rute dan waktu pengangkutan.
Selain itu, Firdaus menekankan pentingnya normalisasi dan pengerukan sedimen drainase secara berkala, disertai edukasi publik, penguatan bank sampah, serta pemberdayaan aparatur gampong sebagai ujung tombak pengawasan lingkungan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar persoalan ini tidak terus berulang.
Ia menutup analisisnya dengan mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari banyaknya proyek yang diresmikan, melainkan dari apakah warga benar-benar merasakan kotanya bersih, nyaman, dan layak dihuni. Menurutnya, sampah yang terus menumpuk pada akhirnya bukan hanya soal limbah rumah tangga, tetapi juga cerminan menumpuknya kekecewaan publik terhadap pemerintah.
Penulis : Firdaus Mirza (Dosen Sosiologi FISIP USK)
Tinggalkan Balasan