acehtoday

Tag: banda aceh

  • Pemko Banda Aceh Revitalisasi Pasar Smep Jadi Ikon Wisata Multietnis dan Pusat Ekonomi Baru

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan revitalisasi kawasan Pasar Smep atau Peunayong akan mengusung konsep kawasan perdagangan, wisata sejarah, dan ruang publik multietnis untuk menghidupkan kembali ekonomi masyarakat.

    Hal itu disampaikan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal saat meninjau lokasi revitalisasi Pasar Smep di Peunayong, Selasa (21/7/2026).

    Menurut Illiza, kawasan tersebut awalnya dibangun sebagai lokasi relokasi pedagang pasca tsunami. Namun, seiring waktu kondisinya semakin kumuh, banyak kios kosong, dan aktivitas ekonomi terus menurun.

    “Tempat ini kita kembalikan fungsinya. Perdagangannya harus hidup, nilai sejarahnya tetap ada, dan menjadi ikon yang mencerminkan keberagaman sejarah Kota Banda Aceh,” kata Illiza.

    Ia mengatakan, desain baru kawasan tidak hanya mengangkat identitas Chinatown, tetapi juga merepresentasikan hubungan sejarah Aceh dengan berbagai bangsa, seperti Tionghoa, Turki, hingga India.

    “Awalnya desainnya hanya satu etnis yang diangkat, tapi kita punya sejarah yang sangat beragam dan itu ingin kita tampilkan di kawasan ini,” ujarnya.

    Dalam konsep revitalisasi tersebut, pemerintah akan menghadirkan pertokoan, pusat UMKM, cafe, ruang pertunjukan, amfiteater, hingga area penyelenggaraan berbagai kegiatan budaya.

    Menurut Illiza, kawasan itu nantinya diharapkan menjadi destinasi wisata baru sekaligus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

    “Tempat ini diharapkan bisa menjadi ruang ekonomi masyarakat, tujuan wisata, sekaligus memiliki nilai sejarah yang tetap terjaga,” lanjutnya.

    Illiza menjelaskan program ini merupakan salah satu program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat sejak masa kampanye.

    Ia menyebut proses penataan berjalan tanpa penolakan karena mendapat dukungan para pedagang yang sejak lama menginginkan kawasan tersebut diperbaiki.

    “Sebelum direvitalisasi tempat ini sudah sangat kumuh. Alhamdulillah pedagang mendukung, mereka bersedia pindah sementara tanpa gejolak apa pun,” ujarnya.

    Menurut Illiza, total perencanaan awal pembangunan Rp10 miliar, sementara alokasi anggaran yang digunakan untuk revitalisasi Rp3,7 miliar.

    Adapun Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengusulkan tambahan anggaran pada tahun depan agar proyek tersebut dapat diselesaikan.

    “Mudah-mudahan ada tambahan anggaran, baik dari transfer daerah, provinsi, pemerintah pusat, maupun sumber lainnya sehingga tahun depan bisa kita tuntaskan,” ucap Illiza.

    Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal saat meninjau lokasi revitalisasi Pasar Smep di Peunayong, Selasa (21/7/2026). 

    Revitalisasi Pasar Smep Guna Kembangkan Ekonomi

    Selain revitalisasi kawasan, Pemerintah Kota Banda Aceh juga tengah merancang pengembangan aktivitas ekonomi malam melalui konsep Car Free Night di kawasan Peunayong.

    Nantinya kawasan tersebut akan diisi dengan jajanan malam, pasar produk UMKM, hingga berbagai kegiatan seni dan hiburan.

    “Kita ingin ekonomi malam tumbuh. Akan ada ruang bagi pedagang, kuliner, dan berbagai event sehingga kawasan ini benar-benar hidup,” ujarnya.

    Ia menambahkan pengelolaan kawasan akan dilakukan bersama para pedagang dengan konsep yang lebih modern, bersih, higienis, halal dan tertib.

    “Kita ingin setelah aktivitas selesai, kawasan langsung bersih. Pengelolaan sampah, kebersihan, hingga standar higienis harus menjadi perhatian bersama,” sambungnya.

    Dalam kesempatan itu, Illiza juga mengungkapkan Terminal Keudah yang saat ini sedang dibersihkan sementara akan dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan dan event kota.

    Menurutnya, rencana menghadirkan investor di kawasan tersebut belum membuahkan hasil sehingga pemerintah memilih memanfaatkan aset tersebut sebagai ruang publik.

    “Untuk sementara kita bersihkan dulu agar bisa digunakan untuk berbagai event. Kota ini membutuhkan ruang kegiatan yang lebih besar,” ujarnya.

    Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga akan menata kembali kawasan Taman Telepon atau Sentral Telepon sebagai situs sejarah lahirnya jaringan telepon di Indonesia yang berusia lebih dari 100 tahun.

    Illiza menyebut rencana revitalisasi situs sejarah peninggalan sejak zaman Belanda tersebut akan diperindah dengan berbagai fasilitas termasuk taman bunga agar dapat dinikmati masyarakat dan memperelok tata kota.

    “Kita ingin modernitas berjalan, old townnya juga dapat, jejak sejarah tetap terjaga sehingga menjadi warisan untuk generasi mendatang,” pungkasnya.

  • Illiza Ingatkan Kepsek Prioritaskan Amanah Pendidikan

    Illiza Ingatkan Kepsek Prioritaskan Amanah Pendidikan

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, melantik dan mengambil sumpah jabatan 22 kepala sekolah serta dua pejabat pengawas sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Lantai IV Gedung Mawardy Nurdin, Balai Kota Banda Aceh, Senin (20/7/2026).

    Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Kota Banda Aceh, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Banda Aceh.

    Dalam sambutannya, wali kota mengucapkan selamat kepada seluruh kepala sekolah dan pejabat pengawas yang baru dilantik. Ia juga menitipkan sejumlah pesan sederhana namun mendasar kepada para kepala sekolah.

    “Seorang pemimpin harus mampu membahagiakan dirinya terlebih dahulu agar dapat menghadirkan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik maupun warga sekolah,” ucap Illiza.

    Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal melantik dan mengambil sumpah jabatan 22 kepala sekolah serta dua pejabat pengawas sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Lantai IV Gedung Mawardy Nurdin, Balai Kota Banda Aceh, Senin (20/7/2026).
    Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal melantik dan mengambil sumpah jabatan 22 kepala sekolah serta dua pejabat pengawas sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Lantai IV Gedung Mawardy Nurdin, Balai Kota Banda Aceh, Senin (20/7/2026).

    Illiza Tekankan Pentingnya Pendidikan Karakter Sejak Usia Dini

    Khusus kepada para kepala sekolah jenjang taman kanak-kanak, Illiza menekankan pentingnya membentuk karakter anak sejak usia dini. “Selama ini kita hanya sekadar menyelesaikan tugas sehingga karakter sulit terbentuk, bangunlah hubungan emosional yang baik dengan peserta didik,” tambahnya.

    Menurut Illiza, pendidikan karakter membutuhkan keteladanan, kepedulian, serta komitmen yang kuat dari seluruh warga sekolah. Karena itu, tanggung jawab sebagai kepala sekolah harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam menjalankan amanah.

    Dorong Pembelajaran di Luar Kelas Lewat Kolaborasi

    Ia juga mendorong sekolah memperluas proses pembelajaran di luar ruang kelas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan sosial dan soft skill.

    Di akhir sambutannya, wali kota berharap para kepala sekolah dan pejabat pengawas yang baru dilantik mampu membawa perubahan besar bagi dunia pendidikan di Banda Aceh, yang mampu melahirkan generasi yang terdidik dengan baik dan berkarakter.

  • Gawat! Angka HIV di Banda Aceh Capai 918 Kasus, MPU Ajak Selamatkan Generasi

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, Tgk Syibral Malasyi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam melindungi generasi muda dari pergaulan bebas dan perilaku berisiko, menyusul meningkatnya kasus HIV di ibu kota Provinsi Aceh tersebut.

    Menurutnya, fenomena ini perlu menjadi perhatian bersama karena tidak hanya berdampak pada aspek moral dan sosial, tetapi juga kesehatan masyarakat secara luas.

    Ia menyinggung angka kasus HIV yang telah mencapai lebih dari 918 kasus hingga pertengahan 2026 di Banda Aceh, dengan perilaku seksual berisiko disebut sebagai salah satu faktor utama penularan yang perlu dicegah melalui edukasi dan pembinaan.

    “Angka itu bukan sekadar statistik. Di balik satu angka ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada seorang anak, ada sebuah keluarga yang menangis,” kata Syibral, Sabtu (18/7/2026).

    Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap persoalan tersebut sebagai hal yang jauh dari kehidupan sehari-hari. “Kalau hari ini kita masih berkata, ‘Itu bukan urusan kita’, mungkin besok justru rumah kita yang diuji,” ujarnya.

    Islam Larang Mendekati Zina, tapi Tetap Junjung Martabat Manusia

    Syibral menegaskan, dalam ajaran Islam, Allah SWT melarang umat-Nya mendekati zina sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Isra ayat 32.

    Menurutnya, berbagai perilaku seperti pergaulan tanpa batas, konsumsi pornografi, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, hingga aktivitas lain yang bertentangan dengan syariat merupakan pintu yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang dilarang agama.

    Ia menegaskan bahwa Islam hanya membenarkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sah.

    Namun demikian, ia mengingatkan agar masyarakat tetap memperlakukan setiap orang dengan akhlak yang baik, tidak melakukan perundungan, serta mengajak kepada kebaikan dengan cara yang bijaksana.

    “Orang yang bergumul dengan perilaku atau ketertarikan tersebut tetap memiliki martabat sebagai manusia dan membutuhkan nasihat, dukungan keluarga, serta jalan untuk bertaubat,” ucapnya.

    Pengawasan Media Sosial dan Peran Keluarga Jadi Kunci Pencegahan

    Menurut Syibral, meningkatnya berbagai persoalan sosial di kalangan generasi muda tidak terlepas dari lemahnya pengawasan terhadap penggunaan media sosial, mudahnya akses terhadap pornografi, serta berkurangnya pendidikan akhlak di lingkungan keluarga.

    Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui pembiasaan salat berjemaah, membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, mengawasi penggunaan gawai, serta menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai pusat pembinaan remaja.

    Ia juga menilai upaya pencegahan HIV membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, sekolah, dayah, tokoh masyarakat, hingga keluarga.

    “HIV dapat dicegah dengan menghindari perilaku berisiko, sementara mereka yang hidup dengan HIV juga perlu mendapatkan pengobatan dan dukungan agar tetap dapat menjalani kehidupan dengan baik,” katanya.

    Di akhir pernyataannya, Syibral mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga generasi muda dengan memperkuat pendidikan agama dan akhlak.

    “Mari kita selamatkan anak-anak kita. Didik mereka dengan Al-Qur’an, dekatkan mereka dengan masjid, dan ajarkan rasa takut kepada Allah. Karena jika satu generasi rusak akhlaknya, maka runtuhlah masa depan sebuah bangsa,” tutup Syibral.**

  • Syarifah Munira Ajak Warga Banda Aceh Bersatu Cegah KDRT

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Anggota Komisi II DPRK Banda Aceh, Syarifah Munira, S.Ag, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis sekaligus mendukung Banda Aceh sebagai kota yang ramah bagi perempuan dan anak.

    Ajakan itu disampaikan Syarifah Munira saat menghadiri Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh di Hotel Al-Hanifi, Selasa (14/7/2026). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah.

    Dalam kesempatan itu, Syarifah mengapresiasi komitmen DP3AP2KB yang terus menghadirkan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.

    Ia menilai, pencegahan KDRT tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Sebaliknya, keberhasilan menekan angka kekerasan sangat bergantung pada keterlibatan aktif keluarga, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat.

    “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan perempuan dan anak memperoleh rasa aman, perlindungan, dan ruang untuk berkembang. Pencegahan KDRT hanya akan berhasil apabila menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat,” ujar Syarifah Munira.

    Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat dan berkualitas. Karena itu, lingkungan rumah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan dipenuhi kasih sayang agar setiap anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

    Syarifah juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam memperkuat ketahanan keluarga. Perempuan dinilai memiliki posisi strategis sebagai penggerak utama yang mampu membangun keharmonisan rumah tangga sekaligus menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya kekerasan.

    Di sisi lain, ia menyebut tren kasus KDRT di Banda Aceh menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir. Data mencatat terdapat 28 kasus pada 2023, kemudian turun menjadi 18 kasus pada 2024, dan kembali menurun menjadi 13 kasus sepanjang 2025.

    Meski demikian, menurutnya upaya pencegahan tidak boleh berkurang. Pemerintah Kota Banda Aceh tetap menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan melalui program prioritas PEDULI (Perempuan, Disabilitas, dan Anak untuk Lingkungan Inklusif) yang menjadi bagian dari RPJM Kota Banda Aceh 2025–2029.

    Sementara itu, berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 131 kasus kekerasan. Rinciannya terdiri atas 62 kasus terhadap perempuan dewasa, 50 kasus terhadap anak perempuan, dan 19 kasus terhadap anak laki-laki.

    Pada periode Januari hingga Juni 2026, UPTD PPA Banda Aceh telah menangani 91 kasus atau sekitar 69,5 persen dari total kasus yang tercatat sepanjang tahun sebelumnya.

    Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, legislatif, organisasi masyarakat, dan keluarga, Syarifah berharap upaya pencegahan kekerasan dapat semakin efektif. Ia menilai kepedulian seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan maupun anak di Banda Aceh.**

  • Capai 131 Kasus, Di Banda Aceh Angka Kekerasan Perempuan dan Anak Masih Tinggi

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis komunitas sebagai langkah mencegah berbagai bentuk kekerasan, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, legislatif, dan organisasi kemasyarakatan agar pencegahan dapat dimulai dari lingkungan keluarga hingga tingkat gampong.

    Penguatan sistem perlindungan dinilai penting mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Banda Aceh, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 131 kasus.

    Rinciannya terdiri atas 62 kasus terhadap perempuan dewasa, 50 kasus terhadap anak perempuan, dan 19 kasus terhadap anak laki-laki.

    Sementara itu, selama periode Januari hingga Juni 2026, UPTD PPA Banda Aceh telah menangani 91 kasus. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 69,5 persen dari total kasus yang tercatat sepanjang tahun sebelumnya.

    Meski demikian, tren kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023 tercatat 28 kasus, kemudian turun menjadi 18 kasus pada 2024, dan kembali menurun menjadi 13 kasus sepanjang 2025.

    Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan mulai memberikan hasil, namun tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak secara keseluruhan masih membutuhkan penguatan edukasi, deteksi dini, serta perluasan akses masyarakat terhadap mekanisme pelaporan.

    Salah satu strategi yang dijalankan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah meningkatkan kapasitas kelompok perempuan di tingkat komunitas melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan Balee Inong dan Wanita Persatuan Pembangunan (WPP).

    Kelompok tersebut diharapkan mampu menjadi mitra dalam mendeteksi potensi kekerasan sejak dari lingkungan keluarga.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Banda Aceh, Tiara Sutari AR, mengatakan perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun keluarga yang aman dan bebas dari kekerasan.

    “Perempuan merupakan penggerak utama dalam keluarga. Membekali mereka dengan pemahaman pencegahan, deteksi dini, dan alur pelaporan adalah langkah konkret memutus mata rantai kekerasan,” ujar Tiara, Selasa (14/7/2026).

    Ia menambahkan, upaya perlindungan perempuan dan anak juga telah dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh 2025–2029 melalui program prioritas PEDULI atau Perempuan, Disabilitas, dan Anak untuk Lingkungan Inklusif.

    Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, menegaskan bahwa pencegahan kekerasan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

    “Keluarga adalah madrasah pertama. Lingkungan rumah harus dijamin aman dan minim sengketa. Hal ini hanya bisa dicapai bila ada keberanian kolektif dari lingkungan sekitar untuk peduli dan segera melapor jika melihat tanda-tanda kekerasan,” kata Afdhal.

    Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPRK Banda Aceh, Syarifah Munira. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRK, organisasi masyarakat, dan kelompok perempuan perlu terus diperkuat agar program perlindungan perempuan dan anak memiliki dukungan regulasi dan anggaran yang memadai serta mampu menjangkau masyarakat hingga ke tingkat gampong.

    Melalui penguatan perlindungan berbasis komunitas, pemerintah berharap masyarakat semakin mampu mengenali tanda-tanda kekerasan, melakukan pencegahan sejak dini, serta memanfaatkan mekanisme pelaporan yang tersedia. Sinergi seluruh elemen dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan serta anak di Banda Aceh.**

  • Perkuat UMKM Lokal, Banda Aceh Genjot Industri Bordir Wastra

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat sektor ekonomi kreatif melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu upaya tersebut diwujudkan lewat Pelatihan Bordir Kreatif Berbasis Wastra Aceh yang resmi dibuka Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banda Aceh, Selasa (14/7/2026).

    Pelatihan yang berlangsung selama lima hari itu merupakan hasil kolaborasi antara Dekranasda Kota Banda Aceh dan BPVP Banda Aceh. Sebanyak 20 peserta dari berbagai gampong mengikuti kegiatan yang ditujukan bagi pelaku industri kecil menengah (IKM) dan perajin bordir.

    Materi pelatihan meliputi pengembangan desain berbasis wastra Aceh, teknik pembuatan pola, praktik membordir, proses penyelesaian (finishing), pengendalian mutu, pengemasan produk, hingga strategi pemasaran agar mampu menjawab kebutuhan pasar.

    Dalam sambutannya, Illiza menilai kolaborasi antara Dekranasda dan BPVP menjadi langkah konkret dalam memperkuat kapasitas pelaku UMKM di Banda Aceh.

    Menurutnya, keberhasilan sebuah produk saat ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas, tetapi juga kemampuannya menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen.

    “Saat ini yang dibutuhkan bukan hanya produk yang bagus, tetapi juga produk yang mampu menjawab kebutuhan pasar,” ujar Illiza.

    Ia menegaskan bahwa wastra Aceh memiliki nilai yang jauh lebih besar dibanding sekadar kain. Di dalamnya terkandung sejarah, identitas budaya, serta jati diri masyarakat Aceh yang perlu terus dilestarikan.

    Menurutnya, pelestarian budaya akan semakin memberikan manfaat apabila mampu menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat. Ketika motif-motif khas Aceh diolah menjadi produk fesyen maupun suvenir, maka budaya dan ekonomi dapat berkembang secara bersamaan.

    Pada kesempatan itu, Illiza juga memaparkan potensi ekonomi Banda Aceh. Saat ini ibu kota Provinsi Aceh tersebut memiliki jumlah penduduk sebanyak 269.552 jiwa dengan sekitar 47.460 pelaku UMKM. Ia menyebutkan, dalam satu tahun terakhir pemerintah kota juga berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 6,95 persen menjadi 5,45 persen.

    Pelatihan bordir berbasis wastra Aceh ini, lanjutnya, juga menjadi bagian dari implementasi Program Cepat atau Ciptakan Ekonomi yang Produktif, Akseleratif, dan Tumbuh. Program tersebut berjalan seiring dengan Banda Aceh Academy yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat.

    Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Banda Aceh, Amir Ridha, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor kerajinan.

    Ia berharap para peserta mampu menghasilkan produk bordir yang berkualitas sekaligus memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Menurutnya, pelestarian budaya akan semakin kuat apabila mampu memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

    Amir juga berharap karya-karya bordir yang dihasilkan peserta nantinya memiliki identitas khas Banda Aceh sehingga mampu menembus pasar yang lebih luas.

    Di sisi lain, Sekretaris Dekranasda Kota Banda Aceh, Inayati Sa’aduddin Djamal, menjelaskan bahwa pelatihan ini diperuntukkan bagi perajin yang telah memiliki kemampuan dasar membordir.

    Menurutnya, fokus kegiatan adalah meningkatkan keterampilan agar produk yang dihasilkan semakin kompetitif, tidak hanya di pasar Aceh, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

    Selain peningkatan kualitas produk, Inayati juga menekankan pentingnya membangun jejaring antarpengrajin. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar para perajin mampu memenuhi permintaan dalam jumlah besar sekaligus menjadikan bordir berbasis wastra Aceh sebagai salah satu produk unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat.**

  • Turun Lagi! Harga Emas di Banda Aceh Kini Jadi Rp7,5 Juta per Mayam

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Harga emas perhiasan di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh, mengalami penurunan dibandingkan bulan Juni 2026. Saat ini, harga emas perhiasan tercatat berada di angka Rp7,5 juta per mayam, belum termasuk ongkos pembuatan.

    Penurunan ini melanjutkan tren pelemahan yang sudah terlihat sejak akhir Juni lalu. Harga emas sempat menyentuh Rp7,85 juta per mayam pada Selasa (23/6/2026), sebelum terus melemah hingga Rp7,55 juta per mayam pada Selasa (30/6/2026) di Pasar Aceh Peunayong.

    Pemilik salah satu toko emas, Daffa, mengatakan harga emas dalam beberapa hari terakhir cenderung stabil setelah sempat mengalami penurunan pada Juni lalu.

    “Sekarang harganya Rp7,5 juta per mayam, belum termasuk ongkos. Dibandingkan bulan Juni memang turun, tetapi dalam beberapa hari terakhir sudah stabil,” kata Daffa di Banda Aceh, Senin (13/7/2026).

    Adapun ongkos pembuatan perhiasan emas berkisar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu, tergantung tingkat kerumitan desain.

    Minat Beli Emas Tetap Tinggi meski Harga Turun

    Meski harga mengalami penurunan, Daffa menyebut minat masyarakat untuk membeli emas tetap tinggi. Bahkan, transaksi pembelian masih jauh mendominasi dibandingkan penjualan.

    “Kalau untuk transaksi sekarang sekitar 80 persen masyarakat membeli emas, sementara yang menjual hanya sekitar 20 persen,” ujarnya.

    Selain emas perhiasan, harga emas batangan Antam di Banda Aceh juga tercatat berada di kisaran Rp2,8 juta per gram. Sementara itu, harga emas perhiasan 16 karat berada di angka Rp1,8 juta per gram, dan emas perhiasan 17 karat dibanderol Rp2 juta per gram.

    Harga Emas Diprediksi Stabil, Berpotensi Naik Akhir Tahun

    Daffa memperkirakan harga emas masih akan bergerak stabil dalam waktu dekat. Namun, ia tidak menutup kemungkinan harga kembali mengalami kenaikan menjelang akhir tahun, mengikuti pola tren yang biasa terjadi.

    “Prediksi kami dalam waktu dekat masih stabil. Tapi kalau melihat tren biasanya, ada potensi naik lagi menjelang akhir tahun,” tutup Daffa.

  • Banda Aceh Kantongi WTP ke-18, Illiza: WTP Bukan Tujuan Akhir, Tapi Motivasi Perbaikan

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-18 secara berturut-turut bagi ibu kota Provinsi Aceh.

    Hal tersebut disampaikan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh saat menyampaikan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026).

    Illiza mengungkapkan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1,429 triliun atau 95,80 persen dari target yang ditetapkan, sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp1,431 triliun atau 94,98 persen. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi tercatat Rp405,55 miliar atau 92,99 persen dari target.

    Kemandirian Fiskal Banda Aceh Masih Perlu Ditingkatkan

    Meski meraih WTP, Illiza menyebut kemandirian fiskal Kota Banda Aceh masih perlu ditingkatkan. Saat ini kontribusi PAD terhadap APBK baru mencapai sekitar 28 persen, jauh dari ambang batas kategori daerah mandiri secara fiskal.

    “Kami menyadari pencapaian ini masih sangat perlu kita tingkatkan untuk mewujudkan kemandirian Kota Banda Aceh dari sisi penerimaan Pendapatan Asli Daerah,” kata Illiza.

    Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, suatu daerah baru dapat dikategorikan mandiri secara fiskal apabila kontribusi PAD terhadap APBD mencapai 50 persen. Karena itu, pemerintah kota akan terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap mengedepankan transparansi, efektivitas, dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

    Sederet Catatan BPK Jadi Bahan Evaluasi Pemkot dalam WTP ke-18

    Di balik capaian WTP tersebut, Illiza turut mengungkapkan sejumlah catatan yang diberikan BPK dalam hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. Catatan itu antara lain mencakup penetapan target PAD dan Belanja Daerah yang rasional sesuai kemampuan keuangan daerah, pengelolaan kas daerah yang memerlukan penguatan sistem tata kelola dan pengawasan internal, evaluasi penyaluran belanja hibah, tata kelola BLUD Pasar dan RSUD Meuraxa yang belum optimal, serta pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum tertib.

    Menurutnya, seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah ke depan.

    “Catatan ini tidak melemahkan, tetapi menjadi masukan dan perbaikan berkelanjutan serta cermin refleksi bagi kita semua dalam memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran ke depan,” lanjutnya.

    Illiza menambahkan, Pemerintah Kota Banda Aceh juga akan menyesuaikan arah kebijakan fiskal dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah.

    Ia menegaskan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

    “WTP bukanlah tujuan akhir. Ini bukan hanya sebuah pencapaian administratif, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperkuat akuntabilitas, serta sistem pengelolaan keuangan yang terus diperbaiki dari waktu ke waktu,” pungkasnya.

    edung BPK RI Aceh (Foto: acehtoday.id/Zaki)

  • Ketika Sampah Mengikis Reputasi Kota Banda Aceh

    PERSOALAN sampah yang menumpuk dan drainase yang tersumbat di berbagai sudut Kota Banda Aceh belakangan menjadi sorotan publik. Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (USK), Firdaus Mirza, menilai fenomena ini bukan sekadar masalah kebersihan, melainkan indikator lemahnya tata kelola pemerintahan kota.

    Menurut Firdaus, keluhan warga soal keterlambatan pengangkutan sampah kini tidak lagi hanya menjadi obrolan warung kopi, tetapi telah memenuhi ruang digital. Foto tumpukan sampah, video drainase penuh limbah, hingga genangan air setelah hujan kerap beredar di media sosial dalam beberapa waktu terakhir.

    Firdaus menegaskan, dalam perspektif sosiologi, kota merupakan representasi kapasitas negara dalam menghadirkan pelayanan publik. Karena itu, menurutnya, sampah dan drainase bukan sekadar persoalan teknis, melainkan penanda apakah pemerintah benar-benar hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya.

    Ia menyoroti narasi klasik yang selama ini digunakan untuk menjelaskan persoalan sampah, seperti kurangnya armada atau meningkatnya volume sampah. Menurutnya, pertumbuhan penduduk dan berkembangnya kawasan permukiman sejatinya dapat diproyeksikan sejak awal, sehingga persoalan yang muncul saat ini lebih mencerminkan lemahnya perencanaan ketimbang sekadar keterbatasan sarana.

    Kritik itu, kata Firdaus, perlu diarahkan langsung kepada Pemerintah Kota Banda Aceh beserta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Ia menegaskan bahwa pelayanan persampahan termasuk pelayanan dasar yang tidak boleh ditunda dengan alasan keterbatasan anggaran atau menunggu pengadaan armada baru.

    Ketika Sampah Mengikis Reputasi Kota Banda Aceh
    Jalan di kawasan Blang Badang Kota Banda Aceh tergenang air, Sabtu 4/7/2026. Foto Seputaraceh/Zulkarnaini Masry

    Ironi di Balik Identitas Kota Madani

    Firdaus menyoroti ironi bahwa persoalan ini justru terjadi di kota yang selama ini mengusung identitas sebagai kota madani, kota wisata religi, sekaligus wajah pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Ia mengingatkan bahwa Islam menempatkan kebersihan sebagai fondasi kehidupan, sehingga sulit menyebut sebuah kota religius apabila ruang publiknya dipenuhi sampah dan drainasenya tersumbat.

    Media, menurutnya, turut berperan besar membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. Setiap foto atau video sampah yang viral, kata dia, pada dasarnya adalah kritik visual terhadap pelayanan publik yang dirasakan warga sehari-hari.

    Dampak ke Kesehatan, Sosial, hingga Ekonomi

    Lebih jauh, Firdaus memaparkan dampak persoalan ini yang menurutnya jauh melampaui soal estetika kota. Dari sisi kesehatan, tumpukan sampah berpotensi menjadi sumber berkembangnya lalat dan tikus, sementara drainase yang tersumbat mempercepat munculnya genangan yang menjadi habitat nyamuk penyebab demam berdarah.

    Dari sisi sosial, ia mengutip teori broken windows yang menyebut pembiaran terhadap pelanggaran kecil, seperti sampah yang dibiarkan berserakan, dapat menormalisasi ketidaktertiban dan memicu pelanggaran-pelanggaran berikutnya.

    Sementara dari sisi ekonomi, Firdaus mengingatkan bahwa Banda Aceh selama ini membangun reputasi sebagai kota bersih pascatsunami. Reputasi tersebut, menurutnya, merupakan modal sosial bernilai tinggi bagi sektor pariwisata dan investasi, yang berisiko tergerus jika citra kebersihan kota terus memudar.

    Ia juga menekankan bahwa persoalan sampah dan drainase saling berkaitan. Sampah yang menumpuk di saluran air menyebabkan sedimentasi dan penyumbatan, sehingga hujan dengan intensitas sedang saja sudah mampu menimbulkan genangan di berbagai titik kota.

    Perlu Reformasi Tata Kelola Berbasis Data

    Sebagai solusi, Firdaus mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh untuk tidak hanya menambah jumlah armada pengangkut sampah, tetapi melakukan reformasi tata kelola berbasis data atau evidence-based policy. Ia menyebutkan sejumlah langkah yang perlu diambil, di antaranya penyusunan peta timbulan sampah per gampong, proyeksi pertumbuhan volume sampah lima hingga sepuluh tahun ke depan, hingga sistem digital untuk memantau rute dan waktu pengangkutan.

    Selain itu, Firdaus menekankan pentingnya normalisasi dan pengerukan sedimen drainase secara berkala, disertai edukasi publik, penguatan bank sampah, serta pemberdayaan aparatur gampong sebagai ujung tombak pengawasan lingkungan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar persoalan ini tidak terus berulang.

    Ia menutup analisisnya dengan mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari banyaknya proyek yang diresmikan, melainkan dari apakah warga benar-benar merasakan kotanya bersih, nyaman, dan layak dihuni. Menurutnya, sampah yang terus menumpuk pada akhirnya bukan hanya soal limbah rumah tangga, tetapi juga cerminan menumpuknya kekecewaan publik terhadap pemerintah.

    Penulis : Firdaus Mirza (Dosen Sosiologi FISIP USK)

  • Miris! JPO Peurada Banda Aceh Memprihatinkan, Atap Seng Lepas dan Besi Berkarat

    Miris! JPO Peurada Banda Aceh Memprihatinkan, Atap Seng Lepas dan Besi Berkarat

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Peurada Banda Aceh yang melintang di Jalan Teuku Nyak Arief terlihat tidak terawat, sejumlah atap seng terlepas dan struktur besi mulai berkarat sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna, Sabtu (6/6/2026).

    JPO ini dibangun sebagai sarana penyeberangan bagi pejalan kaki yang melintasi kawasan Peurada dan Jeulingke, umumnya JPO menjadi akses pejalan kaki bagi anak-anak sekolah karena dibangun persis di depan Sekolah Dasar Negeri 54 Banda Aceh.

    Amatan tim acehtoday.id/, besi-besi bercat hijau yang menjadi struktur utama jembatan dan tangga sudah banyak yang berkarat dan terlihat kusam, ada pula rangkaian besi berwarna perak yang diduga merupakan pagar disandarkan dan diikat dengan tali plastik ke pilar-pilar pondasi jembatan.

    Saat menaiki tangga jembatan di sisi Peurada, terlihat beberapa atap seng jembatan telah lepas dan terangkat, tim juga mendapati beberapa sampah seperti bungkusan nasi dan plastik minuman, serta bungkusan plastik berisi kain berwarna hitam yang ditinggalkan di jalur penyeberangan JPO.

    Sementara itu, tergeletak pula satu kabel hitam panjang di sepanjang lantai jembatan, Lantai jembatan juga terlihat menghitam dan kusam, menambah kesan bahwa jembatan jarang mendapatkan perhatian dan perawatan.

    Atap JPO Bolong hingga Besi Berkarat

    Banda Aceh - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Peurada Banda Aceh yang melintang di Jalan Teuku Nyak Arief terlihat tidak terawat, sejumlah atap seng terlepas dan struktur besi mulai berkarat sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna, Sabtu (6/6/2026).
    Foto: Kondisi JPO Peurada di Jalan Teuku Nyak Makam, Kota Banda Aceh yang terlihat tidak terawat dan memprihatinkan.
    Sumber foto: acehtoday.id/Elza

    Tidak hanya itu, atap-atap seng di jalur JPO sisi Jeulingke juga berselang-seling hilang dari tempatnya, berbagai tali plastik kusut juga melingkari pilar-pilar JPO, bahkan spanduk aksi massa masih terbentang di pilar-pilar tersebut.

    Selain itu, aksi vandalisme pada beberapa pilar jembatan menambah kesan kumuh dan pengabaian terhadap fasilitas kota yang berdiri di antara dua jalur menuju Kantor Gubernur Aceh ini.

    Adapun kondisi JPO di Jalan Daud Beureueh atau dekat Masjid Oman, serta JPO di dekat Simpang Jambo Tape, Banda Aceh, mengalami nasib yang berbeda.

    Kedua JPO tersebut terlihat terawat dan bersih. JPO di Simpang Jambo Tape, misalnya, memiliki pilar-pilar bercat hijau yang terlihat bersih dan jauh dari kesan besi berkarat. Atap-atap seng JPO juga terlihat lengkap tanpa ada yang lepas maupun terangkat.

    Kondisi yang sama juga terlihat pada JPO di dekat Masjid Oman atau RSUDZA. Meski tidak terpasang atap seng, pilar-pilar JPO terlihat cerah dan dicat dengan warna dominan abu-abu terang, menambah kesan kota yang bersih dan maju.

    Seorang warga Peurada, Ayu, mengungkapkan kondisi JPO tersebut mulai memprihatinkan karena terlihat tidak terawat dan berkarat.

    “Bahkan atap-atap seng kan sudah bolong di jalur penyeberangannya. Atap seng sebelah Peurada itu terangkat setengah, jadi kalau diterbangkan angin berisik dan berbahaya,” kata Ayu.

    Ayu berharap JPO di Jalan Teuku Nyak Arief mendapat perhatian dari pemerintah setempat agar dirawat dengan baik sehingga tidak menambah kesan kusam di Kota Banda Aceh.

    “Semoga segera mendapat atensi dari pemerintah,” pungkasnya.

    Banda Aceh - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Peurada Banda Aceh yang melintang di Jalan Teuku Nyak Arief terlihat tidak terawat, sejumlah atap seng terlepas dan struktur besi mulai berkarat sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna, Sabtu (6/6/2026).
    Foto: Kondisi JPO Peurada di Jalan Teuku Nyak Makam, Kota Banda Aceh yang terlihat tidak terawat dan memprihatinkan.
    Sumber foto: acehtoday.id/Elza