BANDA ACEH – Rencana membuka kembali konektivitas laut Aceh–Malaysia melalui jalur kapal Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) Krueng Geukuh–Penang mulai memasuki tahap yang lebih konkret. Pemerintah Aceh kini mengejar sejumlah pekerjaan penting, termasuk penyiapan kapal dan regulasi sebagai dasar operasional rute internasional tersebut.
Pemerintah Aceh menargetkan proposal pengadaan kapal dari PT Pembangunan Aceh (PEMA) sudah diterima paling lambat 31 Agustus 2026.
Setelah itu, pemerintah daerah berencana berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri pada 2-3 September 2026.
Percepatan tersebut dibahas dalam rapat di Ruang Sekretaris Daerah Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Jumat (28/8/2026).
Rapat dipimpin Plt Sekda Aceh Taufik. Hadir pula Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T Robby Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Darma, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang serta sejumlah pihak terkait.
Pemerintah Aceh Siapkan Skema Pengelolaan Ro-Ro
Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal mengatakan, salah satu pekerjaan yang sedang dikebut ialah penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) untuk memberikan penugasan kepada PT PEMA sebagai pelaksana layanan Ro-Ro.
Menurut Faisal, pelibatan BUMD tersebut akan memberikan ruang yang lebih luas dalam pengelolaan layanan. PT PEMA nantinya dapat menggandeng pelaku usaha maupun investor dengan pola kerja sama business to business (B2B).
Sementara pemerintah tetap mengatur aspek-aspek strategis dalam pelayanan.
Beberapa di antaranya mencakup tarif, jadwal pelayaran hingga prioritas muatan.
“Dishub akan menyediakan pendanaan berupa hibah maupun penyertaan modal untuk mendukung penugasan PT PEMA,” ujar Faisal.
Pengadaan Kapal Jadi Salah Satu Tahapan Penting
Selain regulasi, ketersediaan kapal menjadi bagian penting dalam rencana pengoperasian rute Krueng Geukuh–Penang.
Faisal menyebut PT PEMA sedang diminta menyiapkan proposal pengadaan kapal. Pilihannya berupa penyewaan atau pembelian kapal yang nantinya digunakan untuk melayani jalur tersebut.
Proposal itu ditunggu Pemerintah Aceh hingga 31 Agustus 2026.
Setelah dokumen diterima, pemerintah akan membawa pembahasan tersebut ke tingkat kementerian untuk memastikan mekanisme penugasan dan dukungan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Konsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri dijadwalkan berlangsung pada 2-3 September.
Pemerintah Aceh juga mulai mendorong pemerintah pusat agar konektivitas Ro-Ro Aceh-Penang masuk dalam pembahasan bilateral Indonesia-Malaysia.
Faisal mengatakan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan terus dilakukan untuk mendorong dimulainya perundingan kedua negara mengenai rute tersebut.
“Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI juga kami lakukan untuk mendorong dimulainya perundingan bilateral Indonesia-Malaysia terkait konektivitas Ro-Ro Aceh-Penang,” katanya.
Artinya, pembukaan rute tersebut tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dan operator. Sejumlah aspek hubungan antarnegara juga perlu diselesaikan sebelum layanan dapat berjalan.
Plt Sekda Aceh Taufik menegaskan pembukaan jalur Ro-Ro Krueng Geukuh–Penang merupakan salah satu program prioritas Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem bersama Wakil Gubernur Fadhlullah atau Dek Fadh.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat terkait tidak memperlambat penyelesaian regulasi maupun koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Bangun komunikasi segera dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait di Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme hibah, subsidi atau penyertaan modal serta lakukan konsultasi untuk memperoleh rekomendasi penetapan pergub,” kata Taufik.
Pemerintah Aceh kini harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan secara bersamaan, mulai dari regulasi, skema pembiayaan, ketersediaan kapal, kesiapan pelabuhan hingga layanan kepabeanan, imigrasi dan karantina.
Kesiapan muatan juga menjadi bagian yang diperhitungkan agar jalur pelayaran internasional tersebut tidak hanya terbuka secara administratif, tetapi memiliki aktivitas angkutan yang berkelanjutan.
Dengan tahapan yang mulai dipatok, Pemerintah Aceh menargetkan rencana Ro-Ro Krueng Geukuh–Penang tidak berhenti pada agenda dan regulasi, tetapi dapat segera masuk ke tahap realisasi.
