Wellington (ANTARA) – Bank Sentral Selandia Baru dinilai lambat dalam menarik stimulus kebijakan moneter setelah perekonomian pulih lebih kuat dari perkiraan pasca-pandemi COVID-19. Tinjauan independen yang dirilis pada Selasa (22/9) menunjukkan bahwa respons awal bank sentral terhadap pandemi itu tepat dan efektif, namun stimulus kebijakan moneter telah dipertahankan terlalu lama.
Laporan evaluasi ini dirilis oleh Menteri Keuangan Selandia Baru, Nicola Willis. Tinjauan ini mengkaji keputusan-keputusan kebijakan moneter dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2022. Tinjauan tersebut dilakukan oleh Profesor Athanasios Orphanides dari Massachusetts Institute of Technology dan mantan Wakil Gubernur Bank Sentral Selandia Baru, David Archer.
Tujuan dari tinjauan adalah untuk mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik guna meningkatkan respons terhadap guncangan ekonomi di masa mendatang. Willis menyatakan bahwa stimulus yang berkepanjangan, di tengah kondisi ekonomi yang overheating, menyebabkan siklus boom-bust yang merugikan dan berbiaya tinggi.
Inflasi di Selandia Baru mencapai 7,3 persen, sementara tingkat pengangguran turun ke level yang dianggap peninjau sebagai ‘level terendah historis yang tidak berkelanjutan’. Upaya untuk mengendalikan inflasi memerlukan pengetatan kebijakan moneter yang signifikan, yang justru meningkatkan tingkat pengangguran dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Pandemi COVID-19 merupakan guncangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fenomena ini telah memberikan beberapa pelajaran pahit bagi Selandia Baru,” kata Willis.
Rekomendasi dalam tinjauan tersebut berfokus pada penguatan pengambilan keputusan kebijakan moneter di tengah ketidakpastian. Gubernur Bank Sentral Selandia Baru, Anna Breman, menyatakan bahwa para pejabat akan menganalisis laporan tinjauan tersebut secara cermat.
Dia menambahkan bahwa temuan-temuan dalam laporan ini akan digunakan untuk membantu menentukan kebijakan di masa mendatang. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan keputusan kebijakan moneter dapat lebih responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.[]
Sumber: Berita Terkini – ANTARA News
