acehtoday

Penulis: Elza Putri Lestari

  • Pertamax Naik, Warga Aceh Beralih ke Pertalite

    Pertamax Naik, Warga Aceh Beralih ke Pertalite

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan masyarakat Aceh.

    Sejumlah pengguna kendaraan roda dua di Banda Aceh dan Aceh Besar mengaku terpaksa beralih ke Pertalite karena tidak lagi sanggup menanggung biaya pengisian bahan bakar yang semakin mahal.

    Amatan acehtoday.id/, antrian kendaraan Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU) Lamsayeun, Jalan Soekarno – Hatta, Meunasah Manyet, Aceh Besar dan SPBU Simpang Jam, Jalan Teuku Umar, Sukaramai, Banda Aceh terlihat normal

    Sementara itu, respon masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar terhadap kenaikan harga Pertamax cukup beragam. Seorang pegawai swasta di Banda Aceh, Agus (28) mengaku akan beralih menggunakan BBM jenis Pertalite dari Pertamax karena kondisi ekonomi.

    “Saya sudah bertahun-tahun menggunakan Pertamax, tapi melihat kondisi ekonomi seperti ini, pastinya akan beralih ke Pertalite. sudah tidak memungkinkan lagi untuk pakai Pertamax dengan harga segitu,” kata Agus pada acehtoday.id/, Kamis (11/6/2026).

    Agus mengatakan setelah kenaikan harga Pertamax, ia segera beralih ke Pertalite dengan alasan menghemat pengeluaran.

    “Iya sudah beralih ke Pertalite. Kalau harga dulu, biasanya isi Pertamax Rp50 ribu sudah 4 liter. Sekarang palingan cuma 3 liter. kalau isi Pertalite Rp50 ribu sudah 5 liter. Jauh perbedaanya,” ujarnya.

    Ia menyebut saat ini menggunakan kendaraan roda dua jenis skuter matik. Agus berujar selama ini terus menggunakan BBM jenis Pertamax untuk performa kendaraan.

    “Pakai skuter matik. Isi Pertamax karena dari pabriknya itu adalah mesin yang memiliki rasio kompresi tinggi yaitu 12:1. Jadi bahan bakar dengan angka oktan minimal RON 92 (Pertamax) diperlukan agar performanya tetap stabil,” jelasnya.

    Agus menuturkan pemakaian BBM untuk kendaraan roda dua dapat menghabiskan kisaran 25 hingga 30 liter Pertamax sebulan. Sehingga alokasi pendapatannya untuk BBM akan jauh lebih membengkak dari sebelumnya.

    “Kalau isi Pertamax dengan harga sekarang itu bisa sampai Rp400 – Rp500 ribu sebulan. Sedangkan isi Pertalite cuma Rp250 – Rp300 ribu per bulan. Selisihnya itu sudah jauh kali,” tuturnya.

    Sementara itu, Otli (54) mengaku hal yang sama mengenai peralihan penggunaan BBM jenis Pertamax ke Pertalite untuk kendaraannya.

    “Saya pakai motor matik. Pakai Pertamax dulu tapi dari kemarin sudah ganti ke Pertalite karena harga naik,” kata Otli.

    Ia menyebut, penggantian BBM dari Pertamax ke Pertalite untuk sepeda motor terasa memberatkan karena bisa mempengaruhi performa mesin.

    “Performa motor pasti berbeda kalau ganti jenis BBM. Apalagi sudah pernah masuk bengkel, jadi disarankan kombinasi banyakin isi Pertamax. Kalau sekarang terpaksa banyak kombinasi Pertalite dibanding Pertamax karena harganya,” pungkas Otli.

    Pertamax Rp16.650 Ribu per Liter di Aceh

    Perlu diketahui untuk wilayah Aceh, harga Pertamax Ron 92 dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.650 per liter dan Pertamax Ron 95 dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000. Sementara harga Pertalite masih normal Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

    Tangkapan Layar Harga BBM per Tanggal 10 Juni 2026
  • Harga Pertamax di Aceh Tembus Rp16.650, Warga: Sangat Memberatkan

    Harga Pertamax di Aceh Tembus Rp16.650, Warga: Sangat Memberatkan

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu (10/6/2026).

    Dikutip portal PT Pertamina Persero harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.650 per liter, sementara Pertamax Green (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

    Adapun harga Pertamax (RON 92) di Provinsi sedikit labih tinggi yakni Rp16.650 per liter. Sedangkan wilayah Free Trade Zone (FTZ) Sabang harga Pertamax (RON 92) Rp15.250 per liter.

    Pantauan acehtoday.id/, antrian sejumlah SPBU di Banda Aceh dan Aceh Besar masih terlihat normal per hari ini. Sementara itu, kebijakan kenaikan harga Pertamax dikeluhkan beberapa warga Aceh.

    Seorang ibu rumah tangga sekaligus pekerja swasta di Banda Aceh, Nurma menyampaikan keluh kesah terkait kenaikan harga Pertamax mulai hari ini.

    “Kenaikan harga per Juni ini sangat memberatkan ya. Apalagi saya sehari-hari memang berkegiatan lapangan, jemput anak dan bekerja,” kata Nurma.

    Nurma mengatakan dengan kenaikan harga ini, ia perlu meng kalkulasi ulang soal pengeluaran transportasi harian serta jangka waktu isi ulang BBM ke kendaraan.

     

    @acehtoday.id/ ⛽ Pertamax resmi naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Kenaikan ini disebut dipengaruhi harga minyak dunia yang masih tinggi, konflik di Timur Tengah, hingga pelemahan rupiah terhadap dolar AS. #SeputarAceh #BBM #Pertamax #InfoTerkini #BeritaHariIni ♬ suara asli – Seputar Aceh

    “Kalau dulu dengan dana Rp50 ribu dapat sekitar 4 liter, tapi sekarang hanya 3 liter untuk kendaraan roda dua. Dulu 4 liter bisa sampai 3 – 4 hari dengan rute perjalanan saya, kini mungkin per dua hari sekali harus isi ulang BBM ke pom bensin,” ujarnya.

    Nurma mengaku memilih menggunakan Pertamax untuk performa kendaraan dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Sehingga tetap akan menggunakan Pertamax meski harganya mengalami kenaikan.

    “Pakai Pertamax karena tarikan ke motor lebih kencang dan lebih hemat. Jadi saat ini tidak berencana beralih ke Pertalite meski harga Pertamax naik,” tuturnya.

    Nurma berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga BBM terutama jenis Pertamax. Baginya kenaikan harga Pertamax cukup berdampak kepada pengeluarannya.

    “Karena pendapatan kita juga ngepas, jadi saat ini harapannya agar pemerintah segera menstabilkan harga BBM terutama Pertamax,” ucap Nurma.

    Keluhan serupa juga dikeluhkan oleh seorang warga Aceh Besar dan pekerja swasta, Hendri, Ia mengaku kenaikan harga Pertamax memberatkan pengeluaran bulanannya.

    “Memang memberatkan kenaikan harga ini karena berdampak pada pengeluaran,” kata Hendri.

    Meski demikian, Hendri mengaku pasrah dengan kenaikan harga BBM karena sehari-harinya memang menggunakan Pertamax.

    “Mau gimana, pasrah saja. Karena hari-hari memang pakai Pertamax,” tutup Hendri.

    PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu (10/6/2026).
    Petugas pom bensin sedang mengisi BBM ke sepeda motor konsumen di SPBU Lamsayeun, Aceh Besar, Rabu (10/6/2026).
    Sumber foto: acehtoday.id/Elza

    Kenapa BBM khususnya Harga Pertamax Lebih Mahal di Aceh?

    Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax di Aceh tercatat lebih tinggi dibanding sejumlah daerah lain di Indonesia. Kondisi ini kerap menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, terutama setelah adanya penyesuaian harga yang diumumkan PT Pertamina Patra Niaga.

    Perbedaan harga tersebut bukan tanpa alasan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi harga BBM non-subsidi di Aceh adalah biaya distribusi dan logistik.

    Letak geografis Aceh yang berada di ujung barat Indonesia membuat proses pengiriman BBM membutuhkan rantai distribusi yang lebih panjang dibanding daerah yang dekat dengan kilang atau terminal bahan bakar utama.

    Selain itu, harga BBM non-subsidi juga dipengaruhi oleh kebijakan daerah, termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang besarannya dapat berbeda di setiap provinsi. Perbedaan komponen pajak ini turut memengaruhi harga jual BBM kepada konsumen.

    Pertamina juga menerapkan skema harga berdasarkan wilayah pemasaran. Karena itu, harga Pertamax di Aceh tidak selalu sama dengan harga yang berlaku di Jakarta, Jawa Barat, maupun daerah lainnya.

    Menariknya, kondisi berbeda justru terjadi di Kota Sabang. Sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ), harga BBM di Sabang umumnya lebih rendah dibanding wilayah Aceh lainnya karena mendapatkan fasilitas perpajakan tertentu.

    Dengan berbagai faktor tersebut, harga BBM non-subsidi di Aceh kerap berada di atas rata-rata harga nasional. Meski demikian, masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait dapat terus menjaga stabilitas harga energi agar tidak semakin membebani pengeluaran rumah tangga maupun pelaku usaha.

  • Mata Pencarian Hilang, Angka Kemiskinan Aceh Meningkat Pasca Bencana Hidrometeorologi

    Mata Pencarian Hilang, Angka Kemiskinan Aceh Meningkat Pasca Bencana Hidrometeorologi

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem menyebut akibat mata pencarian hilang angka kemiskinan di Aceh meningkat pasca enam bulan bencana hidrometeorologi di provinsi Aceh.

    Hal tersebut ia sampaikan usai rapat koordinasi dan evaluasi percepatan pemulihan bencana yang dihadiri oleh Mendagri, Tito Karnavian di ruang serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).

    “Sebenarnya (pengentasan) kemiskinan sudah mulai rampung. Tapi karena musibah, (naik) dari 12 menjadi 17 persen sekian,” kata Mualem.

    Mata Pencarian Hilang Mejadi Faktor Utama

    Ia menyebut penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Aceh pasca bencana hidrometeorologi disebabkan hilangnya mata pencarian masyarakat serta fasilitas umum yang memadai.

    Menurutnya saat ini provinsi Aceh membutuhkan penanganan bencana pada perbaikan fasilitas umum seperti jalan dan jembatan serta perbaikan sawah dan irigasi yang berkaitan dengan mata pencarian masyarakat.

    “Kita di Aceh (membutuhkan) sawah, irigasi, jembatan, jalan, tanah, yang berkaitan dengan mata pencarian masyarakat,” ujarnya.

    Ia menilai kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan dampak bencana hidrometeorologi terparah di provinsi Aceh, karenanya prioritas penanganan pemulihan pasca bencana harusnya difokuskan di dua wilayah tersebut.

    “Aceh Tamiang dan Aceh Utara itu paling berat terdampak,” tutup Mualem.

    Rapat koordinasi dan evaluasi percepatan pemulihan bencana di Aceh di ruang serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).
    Sumber foto: acehtoday.id/elza

    Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut provinsi Aceh merupakan wilayah paling berat terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Pulau Sumatera pasca enam bulan lalu.

    Hal itu ia sampaikan dalam temu awak media usai melakukan rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan serta percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh secara tertutup yang digelar di ruang rapat serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa 9/6/2026.

    Rapat tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, sejumlah kementerian, serta Bupati dan Walikota Kota Aceh.

    “Melihat beberapa data yang ada, dampak yang paling masif itu di Aceh,” kata Tito.

    Tito menyampaikan berdasarkan hasil rapat membahas capaian selama masa transisi tanggap darurat, aktivitas masyarakat terdampak sekaligus fasilitas umum berangsur-angsur normal namun masih belum ideal.

    “Banyak yang sudah kembali normal tapi belum permanen, normalnya fungsional. Pergerakan orang dan barang berjalan baik, listrik oke, SPBU operasional berjalan, internet jalan, logistik tidak kekurangan. Tapi belum ideal,” ungkapnya.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut provinsi Aceh merupakan wilayah paling berat terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Pulau Sumatera pasca enam bulan lalu.
    Mendagri Tito Karnavian saat melakukan doorstop setelah rapat evaluasi dan koordinasi percepatan pemulihan bencana di Aceh di ruang serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).
    Sumber foto: acehtoday.id/elza

     

     

  • Tito Sebut Aceh Terdampak Bencana Paling Berat, Pemerintah Siapkan Dana Rp100,1 Triliun

    Tito Sebut Aceh Terdampak Bencana Paling Berat, Pemerintah Siapkan Dana Rp100,1 Triliun

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut provinsi Aceh merupakan wilayah paling berat terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Pulau Sumatera pasca enam bulan lalu.

    Hal itu ia sampaikan dalam temu awak media usai melakukan rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan serta percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh secara tertutup yang digelar di ruang rapat serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa 9/6/2026.

    Rapat tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, sejumlah kementerian, serta Bupati dan Walikota Kota Aceh.

    “Melihat beberapa data yang ada, dampak yang paling masif itu di Aceh,” kata Tito.

    Tito menyampaikan berdasarkan hasil rapat membahas capaian selama masa transisi tanggap darurat, aktivitas masyarakat terdampak sekaligus fasilitas umum berangsur-angsur normal namun masih belum ideal.

    “Banyak yang sudah kembali normal tapi belum permanen, normalnya fungsional. Pergerakan orang dan barang berjalan baik, listrik oke, SPBU operasional berjalan, internet jalan, logistik tidak kekurangan. Tapi belum ideal,” ungkapnya.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut provinsi Aceh merupakan wilayah paling berat terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Pulau Sumatera pasca enam bulan lalu.
    Rapat koordinasi dan evaluasi percepatan pemulihan bencana di Aceh di ruang serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).
    Sumber foto: acehtoday.id/elza

    Menjadi Wilayah Paling Berat Terdampak Aceh Masih Perlu Penanganan

    Ia menyebut fasilitas yang masih perlu penanganan lebih lanjut diantaranya sekolah, rumah warga, jalan, jembatan, sawah, dan tambak. Menurutnya, pengerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi ini membutuhkan waktu selama tiga tahun.

    “Fasilitas yang terdampak perlu di rehab, rekonstruksi bila perlu lebih baik lagi. Itu berlanjut hingga tahun 2028,” ujar Tito.

    Pemerintah pusat, menurut Tito telah menyiapkan anggaran Rp100,1 triliun untuk pemulihan tiga provinsi yang terdampak bencana. Anggaran ini dibagi tahapan yakni Rp39 triliun, Rp32 triliun dan Rp28 triliun lebih.

    “Di samping itu, Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara mendapatkan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Rp10,6 triliun untuk digunakan menangani bencana di daerah masing-masing,” ucapnya.

    Ia juga mendorong agar pimpinan kementerian dan lembaga bekerja cepat setelah mencairkan anggaran Rp39 triliun
    untuk mengeksekusi program sebanyak 11.512 kegiatan di tiga provinsi.

    “Ini akan kita pantau terus setiap dua minggu nantinya,” tutu Tito.

    Rapat koordinasi tertutup tersebut dilakukan cukup lama, dimulai dari sekitar pukul 14.47 WIB hingga 17.43 WIB.

    Sebelum rapat dimulai, juru foto dan awak media yang telah berada di ruang pertemuan diminta keluar oleh petugas. Setelah itu rapat dilaksanakan secara tertutup dan hanya diikuti oleh pihak yang terdaftar dalam agenda tersebut.

  • Harga Emas di Banda Aceh Rp8 Juta per Mayam, Diprediksi Naik Akhir Tahun

    Harga Emas di Banda Aceh Rp8 Juta per Mayam, Diprediksi Naik Akhir Tahun

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Harga emas di Banda Aceh hari ini bertahan di angka Rp8 juta per mayam, belum termasuk ongkos pengerjaan. Kondisi ini terpantau di salah satu toko emas kawasan Pasar Peunayong, Banda Aceh, Selasa (9/6/2026).

    Daffa, pemilik toko emas tersebut, menyebut transaksi jual beli emas saat ini berjalan normal meski dinamika ekonomi global terus bergerak. Untuk biaya pembuatan perhiasan, ia mematok ongkos antara Rp150.000 hingga Rp200.000 per mayam, tergantung tingkat kerumitan desain yang diminta pelanggan. Satu mayam setara 3,3 gram.

    “Harga emas saat ini masih stabil atau normal,” katanya saat ditemui di tokonya.

    Meski kondisi pasar lokal tergolong tenang, Daffa memprediksi harga emas bakal merangkak naik menjelang penghujung tahun ini. Menurutnya, dua faktor utama yang akan mendorong kenaikan tersebut adalah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump serta fluktuasi nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

    “Kita prediksi harga emas naik akhir tahun 2026 karena kebijakan Donald Trump dan mata uang dolar Amerika Serikat,” ujar Daffa.

    Dari sisi permintaan, Daffa mencatat pola belanja emas masyarakat Banda Aceh cenderung meningkat pada momen-momen khusus. Musim pernikahan dan musim haji menjadi dua periode puncak di mana transaksi pembelian emas bisa melonjak hingga 10 persen dibanding hari biasa. Di luar musim tersebut, kondisi pasar emas lokal saat ini menunjukkan daya beli yang mendominasi.

    “Saat ini daya beli emas berkisar 70 persen dan daya jual 30 persen,” ungkapnya.

    Harga Emas Antam dan Pegadaian 9 Juni 2026

    Sementara itu, di tingkat nasional, seperti mengutip Media Indonesia, harga emas Antam di Pegadaian pada Selasa (9/6/2026) tercatat naik menjadi Rp2.853.000 per gram dari posisi sebelumnya Rp2.848.000. Emas Galeri24 juga menguat ke level Rp2.734.000 per gram, sedangkan emas UBS mengalami koreksi tipis menjadi Rp2.757.000 per gram.

    Adapun untuk harga buyback, emas Antam 1 gram di Pegadaian berada di level Rp2.556.000, tidak mengalami perubahan dibanding perdagangan sehari sebelumnya. Di pasar global, emas diperdagangkan di kisaran 4.338,68 dolar AS per ons troy, naik 0,50 persen secara harian. Meski menguat dalam sehari, harga emas masih mencatat penurunan sekitar 8,45 persen dalam sebulan terakhir, namun secara tahunan masih melonjak 30,28 persen

  • Dana Belum Cair, 34 Dapur MBG di Banda Aceh dan Aceh Besar Berhenti Beroperasi

    Dana Belum Cair, 34 Dapur MBG di Banda Aceh dan Aceh Besar Berhenti Beroperasi

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Sebanyak 34 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banda dan Aceh Besar terpaksa berhenti beroperasi sementara waktu karena kehabisan anggaran operasional.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wilayah Banda Aceh, Muhammad Reza, saat dikonfirmasi media ini, Senin (8/6/2026).

    “Benar, ada tujuh dapur yang berhenti dari 37 dapur yang beroperasi di Banda Aceh. Kendalanya karena belum masuk saldo ke virtual account,” kata Reza.

    Reza mengatakan saldo anggaran operasional tersebut digunakan untuk menjalankan operasional masing-masing dapur untuk memenuhi layanan makanan bergizi.

    Kondisi keterlambatan pencairan anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) pusat membuat sejumlah dapur terpaksa menghentikan layanan operasional sementara waktu.

    Meski demikian, Reza menuturkan telah melakukan upaya pelaporan terkait kendala ini. Menurutnya, proses pengisian ulang (top up) saldo dana dalam waktu dekat.

    “Sudah kita upayakan pelaporan. Keterangan dari pimpinan, hari ini akan kembali dilakukan top up dana,” ujar Reza.

    Foto: Ilustrasi Dapur MBG.

    Hal yang serupa diungkapkan oleh Koordinator SPPG Wilayah Aceh Besar, Feisal Akbar yang menyebut sebanyak 27 dapur MBG tidak beroperasi karena terkendala hal yang sama.

    “Hari ini dapur yang tidak beroperasi karena belum masuk dana ke virtual account (VA) ada 27 dapur dari total 60 dapur telah berdiri di Aceh Besar,” ujar Feisal.

    Menurutnya, penghentian operasional dapur MBG di Aceh Besar sementara waktu ini juga mempengaruhi sektor lain. Siswa tidak dapat menerima MBG sementara waktu dan aktivitas produksi MBG yang dilakukan para relawan dan pekerja layanan juga ikut terhenti.

    Ia menyebut pihaknya telah melakukan upaya maksimal dan melakukan koordinasi agar pencairan dana operasional dapur dapat segera dicairkan oleh pusat.

    “Kita harap dana segera dicairkan sehingga dapat menjalankan operasional dapur dengan normal kembali,” pungkasnya.

  • Kunjungi Sekolah Rakyat Aceh Besar, Mensos Gus Ipul Tegaskan Tidak Ada Siswa Titipan 

    Kunjungi Sekolah Rakyat Aceh Besar, Mensos Gus Ipul Tegaskan Tidak Ada Siswa Titipan 

    acehtoday.id/ | Aceh Besar – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menyambangi Sekolah Rakyat Menengah Atas Satu Darussa’adah, Aceh Besar, Senin (8/6/2026). Dalam kunjungan ini, Saifullah didampingi oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Besar Muharam Idris, dan Ketua MPU Aceh, Faisal Ali.

    Setibanya di lokasi, Gus Ipul disambut oleh kegiatan baris-berbaris, tarian Ranup Lampuan, penampilan pidato empat bahasa (Inggris, Arab, Mandarin dan Jerman), penampilan paduan suara hingga pembacaan puisi dari peserta didik.

    Kegiatan ini juga dihadiri oleh calon siswa serta orang tua siswa dengan tujuan membuka dialog serta melihat sistem pembelajaran serta perkembangan yang dicapai siswa yang telah bersekolah di Sekolah Rakyat selama 10 bulan lebih di Aceh Besar.

    “Hari ini kita bisa melakukan open house beserta seluruh keluarga besar Sekolah Rakyat dan calon-calon siswa dan orang tua siswa di Aceh Besar ini yang kita harapkan tentu pembelajarannya bisa berjalan lebih baik ke depan,” kata Saifullah.

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas Satu Darussa'adah, Aceh Besar, Senin (8/6/2026).
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas Satu Darussa’adah, Aceh Besar, Senin (8/6/2026).

    400 Lebih Calon Siswa Sudah Diverifikasi

    Saifullah menyebut sebanyak 400 calon siswa Sekolah Rakyat telah dijangkau oleh pemerintah setempat melalui kunjungan dan verifikasi langsung ke rumah calon peserta didik.

    “Jadi yang sudah dijangkau bersama pemerintah daerah ada sekitar 400 keluarga lebih. Keluarga-keluarga yang sudah didatangi rumahnya dan memenuhi kriteria nanti akan coba didalami lebih lanjut setelah itu akan kita tetapkan sebagai siswa sekolah rakyat,” ujar Saifullah.

    Saifullah mengungkapkan sebanyak 166 Sekolah Rakyat di kabupaten/kota telah berjalan dengan baik, meski pada tahapan awal ini menemukan tantangan yang perlu diatasi di lapangan.

    Saifullah mengatakan alokasi penerimaan siswa baru di Sekolah Rakyat akan terus ditingkatkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Mensos menargetkan penerimaan siswa baru tahun ini menjadi 36 ribu lebih dibanding sebelumnya yakni 15 ribu siswa.

    Ia juga menyoroti lima fasilitas permanen Sekolah Rakyat yang sedang dibangun di Aceh diantaranya Aceh Besar, Nagan Raya, Lhokseumawe, Bireuen dan Subulussalam.

    Tidak Ada Siswa Titipan

    Saifullah menjelaskan seluruh murid Sekolah Rakyat didampingi guru-guru profesional yang akan membimbing anak-anak mengembangkan diri sesuai bakat dan kemampuan mereka.

    “Sistem pembelajarannya fleksibel, tidak ada jurusan khusus. Ada pelajaran bahasa Inggris dan Arab juga,” tuturnya.

    Sementara itu, sistem perekrutan siswa Sekolah Siswa tidak terbuka secara umum. Menurutnya, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu yang dijangkau melalui pendataan pemerintah setempat dan Kementerian Sosial.

    “Jadi tidak ada titip menitip dan suap-menyuap dalam Sekolah Rakyat. Kita ingin benar-benar anak-anak kurang mampu yang mendapat pendidikan yang layak melalui sekolah ini sehingga membuka peluang masa depan yang baik untuk mereka,” pungkasnya.

  • Fotografer Asal Banda Aceh Lolos Joop Swart Masterclass 2026 World Press Photo

    Fotografer Asal Banda Aceh Lolos Joop Swart Masterclass 2026 World Press Photo

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Fotografer jurnalis asal Banda Aceh, Riska Munawarah, terpilih sebagai satu-satunya peserta asal Indonesia dalam program bergengsi Joop Swart Masterclass 2026 yang diselenggarakan oleh World Press Photo.

    Pencapaian ini menjadikan Riska sebagai perempuan Indonesia pertama yang terpilih mengikuti program tersebut sejak pertama kali digelar pada 1994, program ini diikuti fotografer dokumenter, jurnalis foto, dan pencerita visual dari berbagai negara.

    Kepada acehtoday.id/, Riska membagikan kisah awal ketertarikannya pada dunia fotografi hingga mengantarkannya ke panggung internasional.

    Riska mengaku mulai tertarik pada dunia fotografi sejak duduk di bangku SMP, saat itu ia kerap mengabadikan momen keluarga dan lingkungan sekitar menggunakan kamera milik sang kakak yang juga berprofesi sebagai fotografer dan jurnalis.

    Dari aktivitas tersebut, minatnya terhadap dunia visual terus berkembang, ia mulai memotret beragam objek, mulai dari teman sebaya hingga berbagai aktivitas keseharian di sekitarnya.

    Setelah lulus SMA, Riska memutuskan mendalami bidang fotografi dan komunikasi dengan melanjutkan pendidikan di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry pada 2016.

    Sejak saat itu, ia mulai serius menekuni fotografi jurnalistik. Berbagai workshop, pelatihan, hingga aktivitas di organisasi pers kampus menjadi bagian dari proses pembelajarannya.

    Pada 2018, Riska mulai bekerja di media lokal Aceh, Tabloid Pikiran Merdeka. Di sana, ia belajar membangun disiplin kerja jurnalistik secara profesional.

    “Waktu itu lebih banyak menulis berita karena media yang khusus foto masih minim, tapi setiap kali menulis, saya sertakan foto dan dimuat oleh redaksi,” kenang Riska.

    Konsistensinya mengirimkan karya foto membuat redaksi akhirnya memberi kesempatan untuk mengisi rubrik galeri foto. Kesempatan tersebut menjadi titik penting yang mendorongnya semakin serius menekuni profesi fotografer.

    Pada 2019, Riska mengikuti berbagai pelatihan foto dokumenter dan foto cerita, termasuk workshop yang memperkenalkannya pada pendekatan dokumenter yang lebih mendalam.

    Sejak saat itu, karya-karyanya mulai mendapat perhatian di tingkat nasional melalui berbagai publikasi dan pameran.

    “Setelah lulus kuliah, saya aktif freelance untuk berbagai proyek dokumenter dan foto cerita serta mengikuti fellowship,” ujarnya.

    Menurut Riska, salah satu proyek yang paling banyak mendapat perhatian adalah karya yang mengangkat isu perempuan dan praktik sosial keagamaan di Aceh. Karya tersebut tidak hanya dipamerkan di dalam negeri, tetapi juga dipresentasikan dalam berbagai forum internasional.

    Selain itu, ia juga mengembangkan proyek yang menyoroti dampak krisis iklim terhadap sektor pertanian kopi serta isu kemanusiaan terkait pengungsi Rohingya.

    Ketiga proyek tersebut kemudian menjadi bagian dari portofolio yang diajukannya dalam proses seleksi World Press Photo.

    Dalam seleksi Joop Swart Masterclass 2026, Riska bersaing dengan sekitar 200 fotografer dari berbagai negara yang dinominasikan melalui jaringan profesional World Press Photo. Dari jumlah tersebut, hanya 13 peserta yang berhasil terpilih.

    Para peserta yang lolos berasal dari Palestina, Guatemala, Sudan, Bangladesh, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Ukraina, Kolombia, Iran, Kanada, dan Indonesia.

    Banda Aceh – Fotografer jurnalis asal Banda Aceh, Riska Munawarah, terpilih sebagai satu-satunya peserta asal Indonesia dalam program bergengsi Joop Swart Masterclass 2026 yang diselenggarakan oleh World Press Photo.
    Foto: Fotografer jurnalis asal Aceh, Riska Munawarah saat berbicara di hadapan publik.
    Sumber foto: Ist

    Joop Swart Masterclass 2026

    Program Joop Swart Masterclass 2026 berlangsung mulai Juni hingga Desember 2026. Para peserta akan mengikuti rangkaian program intensif berupa mentoring daring, pengembangan proyek, sesi tatap muka, kunjungan lapangan, hingga presentasi karya.

    Menurut Riska, konsistensi menjadi faktor penting yang mengantarkannya hingga mencapai titik ini. Ia menilai perjalanan seorang fotografer tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga kemauan untuk terus belajar, bereksperimen, dan memahami isu yang diangkat secara mendalam.

    Ia juga menegaskan bahwa pencapaiannya tidak terlepas dari dukungan keluarga, rekan-rekan, serta komunitas fotografi yang selama ini mendorongnya untuk terus berkarya. Peran sang kakak, kata dia, menjadi salah satu faktor penting yang pertama kali memperkenalkannya pada dunia fotografi.

    Riska berharap pencapaiannya dapat menjadi motivasi bagi fotografer muda, khususnya perempuan Indonesia, untuk terus berkarya dan berani mengeksplorasi berbagai isu sosial melalui media visual.

    “Menurut saya, yang paling penting adalah konsistensi dan keberanian untuk terus belajar. Fotografi bukan hanya soal memotret, tetapi juga memahami cerita di baliknya,” tutup Riska.

  • Miris! JPO Peurada Banda Aceh Memprihatinkan, Atap Seng Lepas dan Besi Berkarat

    Miris! JPO Peurada Banda Aceh Memprihatinkan, Atap Seng Lepas dan Besi Berkarat

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Peurada Banda Aceh yang melintang di Jalan Teuku Nyak Arief terlihat tidak terawat, sejumlah atap seng terlepas dan struktur besi mulai berkarat sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna, Sabtu (6/6/2026).

    JPO ini dibangun sebagai sarana penyeberangan bagi pejalan kaki yang melintasi kawasan Peurada dan Jeulingke, umumnya JPO menjadi akses pejalan kaki bagi anak-anak sekolah karena dibangun persis di depan Sekolah Dasar Negeri 54 Banda Aceh.

    Amatan tim acehtoday.id/, besi-besi bercat hijau yang menjadi struktur utama jembatan dan tangga sudah banyak yang berkarat dan terlihat kusam, ada pula rangkaian besi berwarna perak yang diduga merupakan pagar disandarkan dan diikat dengan tali plastik ke pilar-pilar pondasi jembatan.

    Saat menaiki tangga jembatan di sisi Peurada, terlihat beberapa atap seng jembatan telah lepas dan terangkat, tim juga mendapati beberapa sampah seperti bungkusan nasi dan plastik minuman, serta bungkusan plastik berisi kain berwarna hitam yang ditinggalkan di jalur penyeberangan JPO.

    Sementara itu, tergeletak pula satu kabel hitam panjang di sepanjang lantai jembatan, Lantai jembatan juga terlihat menghitam dan kusam, menambah kesan bahwa jembatan jarang mendapatkan perhatian dan perawatan.

    Atap JPO Bolong hingga Besi Berkarat

    Banda Aceh - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Peurada Banda Aceh yang melintang di Jalan Teuku Nyak Arief terlihat tidak terawat, sejumlah atap seng terlepas dan struktur besi mulai berkarat sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna, Sabtu (6/6/2026).
    Foto: Kondisi JPO Peurada di Jalan Teuku Nyak Makam, Kota Banda Aceh yang terlihat tidak terawat dan memprihatinkan.
    Sumber foto: acehtoday.id/Elza

    Tidak hanya itu, atap-atap seng di jalur JPO sisi Jeulingke juga berselang-seling hilang dari tempatnya, berbagai tali plastik kusut juga melingkari pilar-pilar JPO, bahkan spanduk aksi massa masih terbentang di pilar-pilar tersebut.

    Selain itu, aksi vandalisme pada beberapa pilar jembatan menambah kesan kumuh dan pengabaian terhadap fasilitas kota yang berdiri di antara dua jalur menuju Kantor Gubernur Aceh ini.

    Adapun kondisi JPO di Jalan Daud Beureueh atau dekat Masjid Oman, serta JPO di dekat Simpang Jambo Tape, Banda Aceh, mengalami nasib yang berbeda.

    Kedua JPO tersebut terlihat terawat dan bersih. JPO di Simpang Jambo Tape, misalnya, memiliki pilar-pilar bercat hijau yang terlihat bersih dan jauh dari kesan besi berkarat. Atap-atap seng JPO juga terlihat lengkap tanpa ada yang lepas maupun terangkat.

    Kondisi yang sama juga terlihat pada JPO di dekat Masjid Oman atau RSUDZA. Meski tidak terpasang atap seng, pilar-pilar JPO terlihat cerah dan dicat dengan warna dominan abu-abu terang, menambah kesan kota yang bersih dan maju.

    Seorang warga Peurada, Ayu, mengungkapkan kondisi JPO tersebut mulai memprihatinkan karena terlihat tidak terawat dan berkarat.

    “Bahkan atap-atap seng kan sudah bolong di jalur penyeberangannya. Atap seng sebelah Peurada itu terangkat setengah, jadi kalau diterbangkan angin berisik dan berbahaya,” kata Ayu.

    Ayu berharap JPO di Jalan Teuku Nyak Arief mendapat perhatian dari pemerintah setempat agar dirawat dengan baik sehingga tidak menambah kesan kusam di Kota Banda Aceh.

    “Semoga segera mendapat atensi dari pemerintah,” pungkasnya.

    Banda Aceh - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Peurada Banda Aceh yang melintang di Jalan Teuku Nyak Arief terlihat tidak terawat, sejumlah atap seng terlepas dan struktur besi mulai berkarat sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna, Sabtu (6/6/2026).
    Foto: Kondisi JPO Peurada di Jalan Teuku Nyak Makam, Kota Banda Aceh yang terlihat tidak terawat dan memprihatinkan.
    Sumber foto: acehtoday.id/Elza

     

  • Mengapa Pelaku Khalwat Bisa Ditangguhkan? Ini Penjelasan Satpol PP dan WH

    Mengapa Pelaku Khalwat Bisa Ditangguhkan? Ini Penjelasan Satpol PP dan WH

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh mengatakan setiap pelaku pelanggaran bisa ditangguhkan dengan cara mengajukan penangguhan penahanan selama mampu memenuhi ketentuan yang berlaku, Sabtu (6/6/2026).

    “Penangguhan penanganan dapat diberlakukan bagi siapapun selama dia mengajukan permohonan dan memenuhi ketentuan syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh, M Rizal usai konferensi pers menghadirkan dua pasangan khalwat terduga ajudan DPRA.

    Menurut Rizal mekanisme tersebut telah diatur dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 35, 36 PP No. 27 tahun 1983 dan berlaku bagi siapapun yang mengajukan permohonan dan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

    Ia menegaskan tidak ada perlakuan khusus antara satu kasus dengan kasus lain yang saat ini ditangani oleh polisi syariah Kota Banda Aceh tersebut. Lebih lanjut, Rizal menegaskan semua pelaku terduga yang tertangkap dalam razia beberapa waktu lalu akan diproses hukum.

    “Untuk yang lain (terduga pelaku pelanggaran) yang terpenuhi unsurnya semua menjalani (hukum) tidak ada yang kita lepaskan,” ujarnya.

    Rizal memaklumi pertanyaan masyarakat soal ketentuan penangguhan penahanan yang diajukan oleh penjamin Aiptu ZK kepada tersangka khalwat YS dan ND beberapa waktu lalu.

    “Mungkin ada pertanyaan, mereka (pelaku pelanggaran lain) tidak ditangguhkan karena tidak ada permintaan penangguhan dari mereka, jadi tidak ada perbedaan pelaku yang ditangkap sekarang dengan yang lainnya. Itu sama,” pungkas Rizal.

    Aturan Bisa Ditangguhkan

    Mengutip dari portal pengadilan Kutai Barat Kelas II Mahkamah Agung Republik Indonesia, aturan mengenai penangguhan penahanan telah diatur dalam ketentuan dan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 35, 36 PP No. 27 tahun 1983.

    Selain itu, menurut Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang dapat mengajukan permohonan penangguhan adalah tersangka/ terdakwa.

    Adapun besar uang jaminan ditentukan oleh keputusan Hakim dengan menimbang berat dan ringannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kedudukan terdakwa atau penjamin serta kekayaan yang dimiliki olehnya.

    Pada Pasal 35 PP No. 27 Tahun 1983, uang jaminan tersebut harus diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

    Sementara itu, dalam periode penangguhan penahanan jika terdakwa melarikan diri dan selama tiga bulan tidak ditemukan, maka uang jaminan akan menjadi milik negara.

    Selain itu, jika terdakwa melarikan diri, maka penjamin wajib membayarkan uang jaminan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.