acehtoday

Penulis: Elza Putri Lestari

  • Omset Turun Drastis, Cikgu Kopi Saree Pilih Setia ke Karyawan

    acehtoday.id/ | Aceh Besar – Pemilik Cikgu Kopi Arabika Gayo di kawasan Saree memilih bertahan di tengah anjloknya omset sejak Jalan Tol Sigli-Banda Aceh mulai difungsikan. Meski pendapatan turun drastis, ia enggan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya.

    Pemilik usaha yang akrab disapa Cikgu, bernama asli Bustami, mengatakan bahwa sebelum tol beroperasi, usahanya mempekerjakan sekitar 30 karyawan. Kini jumlah tersebut tinggal 16 orang, bukan karena dirumahkan, melainkan karena sebagian memilih mengundurkan diri akibat kondisi usaha yang terus menurun.

    "Saya tidak mau memberhentikan karyawan. Apa yang ada kami makan bersama di sini. Posisi kami sekarang bertahan, bukan menyerah," kata Cikgu saat ditemui acehtoday.id/, Jumat (17/7/2026).

    Omset Anjlok Sejak Tol Dibuka, Bukan Akibat Banjir

    Menurut Cikgu, penurunan omset terjadi tepat setelah jalan tol dibuka, bukan karena banjir yang sempat melanda kawasan tersebut beberapa waktu lalu. “Kalau kami penyebabnya adalah tol. Begitu tol dibuka, langsung turun. Seandainya tol dibuka sebelum banjir pun hasilnya tetap begini,” ucapnya.

    Ia menilai Jalan Tol Sigli-Banda Aceh telah mengalihkan arus kendaraan yang selama puluhan tahun menjadi sumber utama pelanggan bagi pelaku UMKM di Saree. Meski saat ini ruas Padang Tiji-Seulimeum masih digratiskan, Cikgu tidak yakin kondisi akan berubah signifikan ketika tarif mulai diberlakukan.

    “Mungkin nanti ada yang kembali lewat jalan lama karena mempertimbangkan biaya tol pulang-pergi. Tapi menurut saya persentasenya kecil, mungkin hanya sekitar lima persen,” tambahnya.

    Meski dihadapkan pada situasi sulit, Cikgu menegaskan tidak menolak keberadaan pembangunan jalan tol. Ia memahami bahwa infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk mempercepat mobilitas masyarakat. Namun, menurutnya, pembangunan seharusnya tetap disertai kebijakan yang melindungi pelaku usaha lokal.

    “Kami juga ingin Aceh maju. Kami juga ingin ada jalan tol. Tapi pemerintah harus memikirkan bagaimana UMKM di Saree tetap hidup,” ujarnya.

    Bagi Cikgu, mengembalikan Saree seperti sedia kala bukan hal yang mungkin dilakukan. Namun ia berharap pemerintah dapat memikirkan solusi konkret bagi UMKM yang terdampak. “Kalau ditanya bagaimana supaya kembali seperti dulu, ya tidak mungkin. Kecuali tol ditutup, tentu itu juga tidak mungkin. Yang kami harapkan sekarang adalah pemerintah benar-benar memikirkan solusi bagi UMKM yang terdampak,” pungkasnya.**

  • Jadi Kedai Hantu, Tol Gratis Bikin Saree Kehilangan Denyut Ekonomi

    acehtoday.id/ | Aceh Besar – Di balik ramainya arus kendaraan yang melintas di Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, tersimpan cerita berbeda dari kawasan Saree, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari lalu lintas jalan nasional, kehadiran jalan tol justru meninggalkan jejak sepi yang panjang.

    Karyawan Rumah Makan (RM) Harkat Sejahtera yang akrab disapa Kak Bit menjadi salah satu saksi perubahan itu. Ia menceritakan bagaimana kawasan yang dahulu menjadi tempat persinggahan utama kendaraan dari Banda Aceh menuju Takengon maupun Sigli, kini kehilangan denyut ekonominya.

    "Dampaknya karena jalan tol. Kendaraan sudah lewat jalan tol semua, tidak melintasi Saree lagi. Paling hanya satu dua kendaraan saja yang masih lewat. Nah, makanya kondisinya jadi seperti ini," kata Kak Bit kepada acehtoday.id/, Jumat (17/7/2026).

    Pantauan di lapangan menunjukkan kawasan rumah makan tersebut terlihat lengang tanpa pengunjung. Terpal berwarna oranye terbentang di pilar-pilar rumah makan sebagai tanda ditutupnya operasional usaha, sementara papan kios di sampingnya yang bertuliskan “24 jam buka” sudah berdebu dengan rak-rak toko kosong. “Sudah jadi kedai setan (hantu),” katanya sambil tertawa.

    Rumah Makan Terpaksa Pindah ke Lamtamot demi Bertahan

    Menurut Kak Bit, berkurangnya kendaraan yang melintas membuat banyak rumah makan dan usaha di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh-Medan kehilangan pelanggan. RM Harkat Sejahtera yang sebelumnya beroperasi di Saree bahkan terpaksa memindahkan aktivitas usahanya ke kawasan Lamtamot demi mempertahankan operasional.

    “Sekarang dapur untuk masak sudah dipindahkan ke Lamtamot, bukan disini lagi. Alhamdulillah di sana lebih ramai karena kendaraan masih banyak lewat,” ujarnya. Ia mengaku, sebelum pindah, rumah makan tersebut sempat bertahan melayani pelanggan di Saree, namun kondisi yang kian sulit membuat mereka akhirnya mencari lokasi baru.

    “Masih buka sebelumnya, tetapi tidak sanggup lagi bertahan. Saree sudah mati total. Sekarang kami pindah ke Lamtamot. Baru empat hari beroperasi di sana,” tutur Kak Bit.

    Meski berhasil pindah, mereka menghadapi tantangan lain yang tidak ringan. Jarak tempuh menjadi lebih jauh dan jam kerja karyawan pun ikut bertambah. “Sekarang kami pulang sampai jam 12 malam. Ya karena memang harus mencari rezeki,” tuturnya.

    Rumah Makan Harkat Sejahtera di kawasan Saree yang tutup. (Sumber foto: Seputaraceh.id/Elza)
    Rumah Makan Harkat Sejahtera di kawasan Saree yang tutup.
    (Sumber foto: acehtoday.id/Elza

    Pedagang Kecil Tanpa Modal Jadi yang Paling Terdampak

    Kak Bit menilai penurunan aktivitas ekonomi di Saree tidak hanya dirasakan pelaku usaha besar, tetapi juga pedagang kecil hingga buruh harian. “Kasihan orang-orang sekarang. Banyak yang menganggur, buruh tani juga banyak yang tidak ada pekerjaan. Jadi bagaimana solusinya?” ujarnya.

    Ia mengenang masa ketika Saree menjadi salah satu pusat perputaran ekonomi di Aceh, saat hampir seluruh kendaraan yang melintas berhenti untuk beristirahat, makan, maupun membeli oleh-oleh. “Dulu perputaran ekonomi di Aceh yang paling cepat ya di Saree. Sekarang sudah tidak ada lagi. Banyak yang pindah ke Padang Tiji, ada juga yang pindah ke Lamtamot,” ujarnya.

    Menurutnya, apabila sejak awal tersedia pintu keluar-masuk tol menuju Saree, kondisi tersebut kemungkinan tidak akan separah sekarang. “Kalau ada pintu tol Saree, mungkin tidak seperti ini. Orang tetap bisa keluar untuk beli oleh-oleh di Saree,” katanya.

    Ia juga menyoroti kebijakan tarif tol gratis dalam beberapa bulan terakhir yang membuat hampir seluruh kendaraan memilih melintas melalui jalan tol, sehingga jalan nasional semakin sepi. “Kalau gratis (kendaraan) selalu lewat situ. Kalau berbayar mungkin masih ada orang yang memilih lewat jalan sini,” tambahnya.

    Karyawan RM Makan Harkat Sejahtera, Kak Bit di dapur si kawasan Saree. (Sumber foto: Seputaraceh.id/Elza)
    Karyawan RM Makan Harkat Sejahtera, Kak Bit di dapur si kawasan Saree.
    (Sumber foto: acehtoday.id/Elza

    Kak Bit mengaku dirinya masih beruntung karena bekerja di rumah makan yang mampu membuka cabang di lokasi lain, berbeda dengan pedagang kecil yang tidak memiliki modal untuk berpindah tempat. “Kami masih beruntung karena bekerja di rumah makan yang bisa pindah. Tapi pedagang-pedagang kecil kasihan sekali. Mereka tidak punya modal untuk pindah ke tempat lain,” tuturnya.

    Ia berharap pemerintah dan pengelola jalan tol dapat mencari solusi agar kawasan Saree tidak semakin terpuruk. “Yang kami harapkan, jangan sampai Saree benar-benar mati. Cari solusi supaya masyarakat kecil tetap bisa mencari nafkah,” tutupnya.**

  • Eti Sang Reporter Luar Angkasa, Satire Jurnalistik ala Kreator Aceh

    DI BALIK karakter “reporter” yang selalu membawakan laporan berita dari luar angkasa dengan balutan ija sawak, ternyata ada seorang perempuan asal Aceh Barat Daya (Abdya) yang berhasil mengubah kejadian sehari-hari menjadi komedi satire yang menghibur jutaan penonton.

    Ia adalah Eti Rismanita (35), konten kreator kelahiran Manggeng, Abdya, yang dikenal luas sebagai sosok di balik akun Reporter Luar Angkasa. Akun parodi tersebut belakangan ramai diperbincangkan karena menyajikan humor bergaya jurnalistik, lengkap dengan narasi layaknya siaran berita televisi.

    "Melalui karakter Reporter Luar Angkasa, saya mencoba mengangkat berbagai fenomena sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat, kemudian mengemasnya dalam format laporan berita yang absurd, ringan, namun tetap memiliki makna dan kedekatan emosional dengan penonton," kata Eti kepada acehtoday.id/, Rabu (15/7/2026).

    Ide Unik dari Pertanyaan Sederhana

    Eti mengaku karakter Reporter Luar Angkasa lahir dari pertanyaan sederhana yang kemudian berkembang menjadi konsep besar, yakni bagaimana jika kehidupan sehari-hari manusia dilaporkan oleh seseorang dari luar bumi.

    Dari sudut pandang itu, berbagai kejadian biasa justru terlihat aneh, lucu, bahkan layak diberitakan secara serius. Ia mulai membangun akun tersebut sekitar dua tahun lalu sebagai ruang eksperimen komedi dengan format berbeda.

    Ciri khas lain dari karakter ini adalah penggunaan ija sawak, kain tradisional Aceh yang di beberapa daerah dikenal sebagai sampih, jarik, atau bedongan. Atribut sederhana itu justru menjadi identitas kuat sang Reporter Luar Angkasa.

    Konten-kontennya mengangkat berbagai fenomena keseharian, mulai dari hilangnya kue Lebaran, fenomena THR anak, hingga persoalan rumah tangga yang dikemas layaknya laporan kriminal, investigasi, bencana, bahkan konferensi pers.

    “Karakter ini memberi ruang bagi saya untuk menyampaikan humor, ironi, dan satire tanpa kehilangan unsur hiburan,” ujarnya.

    Satire sebagai Ruang Refleksi Sosial

    Meski sejumlah kontennya ditonton jutaan kali, Eti menilai ukuran keberhasilan bukan sekadar angka. Ia justru paling terkesan ketika penonton merasa cerita yang dibawakannya sangat dekat dengan kehidupan mereka.

    “Ada beberapa konten yang memperoleh jutaan penonton, tetapi yang paling berkesan justru ketika penonton mengatakan, ‘Ini saya banget’,” katanya.

    Beberapa konten yang paling membekas di hati penonton di antaranya Kue Lebaran Hilang Misterius, Hilal THR Tertutup Awan, hingga cerita seputar dugaan penggelapan dana THR anak.

    Gaya penyampaian yang menyerupai siaran berita sungguhan pun sempat membuat sebagian penonton baru mengira kontennya adalah informasi faktual. Eti mengaku hal itu memang pernah terjadi, meski ia selalu berusaha menjaga unsur parodi dan absurditas agar penonton memahami bahwa kontennya adalah satire.

    Ia menyadari tantangan terbesar sebagai kreator komedi satire bukan mencari ide lucu, melainkan menjaga keseimbangan antara humor, kreativitas, dan tanggung jawab.

    “Kritik tentu ada, dan saya memandangnya sebagai bagian dari proses belajar sekaligus pengingat agar tetap bertanggung jawab dalam berkarya,” ucapnya.

    Menurutnya, satire memiliki fungsi lebih besar daripada sekadar hiburan, yakni mengajak masyarakat melihat sebuah persoalan dari sudut pandang berbeda tanpa terasa menggurui.

    Ke depan, Eti berharap Reporter Luar Angkasa dapat berkembang menjadi intellectual property (IP) dengan identitas kuat, mulai dari serial digital, kanal YouTube, hingga film pendek.

    “Harapannya, karakter ini dapat terus tumbuh dan menjadi salah satu ikon komedi satire yang lahir dari bumi,” katanya sambil bercanda.

    Ia berharap setiap video yang dibuatnya bisa menjadi ruang bagi penonton untuk beristirahat sejenak dari rutinitas dan menyadari bahwa banyak persoalan hidup dapat dipandang lebih ringan.

    “Terima kasih kepada seluruh penonton yang telah mendukung perjalanan Reporter Luar Angkasa. Semoga saya dapat terus menghadirkan karya yang menghibur, relevan, dan tetap bertanggung jawab,” pungkasnya.

  • Ekonom Aceh Ungkap Solusi Selamatkan Pasar Saree

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pakar ekonomi Aceh, Prof Apridar, menyebut lesunya aktivitas ekonomi di Pasar Tradisional Saree bukan disebabkan oleh keberadaan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, melainkan fenomena pengalihan arus lalu lintas yang lazim terjadi di dunia ekonomi transportasi.

    Menurutnya, tol tidak mematikan roda ekonomi, tetapi menggeser pusat aktivitas ke lokasi lain. Ia menyebut ada tiga teori yang menjelaskan fenomena tersebut.

    “Singkatnya, tol tidak mematikan ekonomi, tetapi memindahkan pusat ekonominya,” tegas Apridar, Rabu (15/7/2026).

    Tiga Faktor Penyebab Sepinya Saree

    Faktor pertama adalah efek pengalihan arus. Pengendara dari Banda Aceh menuju Medan kini memilih jalan tol karena waktu tempuh 40 hingga 60 menit lebih singkat dibanding melintasi Saree. Akibatnya, kendaraan yang dulu singgah membeli kopi, durian, ikan, atau oleh-oleh semakin berkurang.

    Apridar menyebut kedai-kedai di Saree kehilangan sekitar 70 hingga 80 persen pelanggan yang sebelumnya hanya mampir karena kebetulan melintasi jalur tersebut.

    Faktor kedua adalah perubahan aksesibilitas. Kondisi Jalan Nasional Seulawah yang gelap, rusak, dan minim penerangan membuat masyarakat enggan berhenti, terutama malam hari, sehingga lebih memilih tol yang dinilai lebih terang dan aman.

    Faktor ketiga adalah konsentrasi ekonomi, di mana aktivitas usaha cenderung terpusat di kawasan pintu keluar tol seperti Indrapuri dan Banda Aceh, sehingga UMKM di jalur lama sulit bersaing dengan minimarket maupun usaha di sekitar rest area.

    Apridar juga mengaitkan kondisi ini dengan teori biaya transaksi dan risiko. Ia menggambarkan keputusan masyarakat untuk berhenti berbelanja dengan rumus sederhana: keuntungan belanja dikurangi biaya waktu dan biaya risiko.

    “Kalau biaya risiko meningkat karena jalan rusak dan gelap, orang akan memilih lewat tol walaupun harus membayar karena lebih aman dan cepat,” jelasnya.

    Ia menambahkan, banyaknya kedai yang terbengkalai juga sejalan dengan teori Creative Destruction milik ekonom Joseph Schumpeter, di mana usaha yang tak mampu beradaptasi akan tergantikan.

    Solusi Bangkitkan Ekonomi Saree

    Apridar menilai pembangunan tol tak bisa dilawan, sehingga solusinya adalah repositioning atau mengubah wajah ekonomi Saree dari pasar transit menjadi pasar tujuan.

    “Saree harus memiliki produk ikonik yang membuat orang rela keluar dari tol hanya untuk datang ke sana,” ujarnya, sembari mengusulkan branding seperti “Kota Durian Saree” atau “Kopi Saree”, serta pengembangan wisata syariah dan wisata alam Seulawah.

    Ia juga mendorong perbaikan last mile connectivity, seperti pemasangan lampu tenaga surya, perbaikan jalan rusak, dan rambu penunjuk arah menuju Pasar Saree dari pintu keluar tol terdekat.

    Selain itu, Apridar menyarankan pembentukan kawasan UMKM terpadu melalui koperasi agar pedagang tidak bersaing sendiri-sendiri, serta pemanfaatan pemasaran digital seperti TikTok Shop dan layanan pesan-antar.

    Ia menyebut fenomena serupa pernah terjadi di Pasar Bawen usai Tol Semarang-Solo dan Pasar Nagreg usai Tol Cipularang dibuka, namun kembali bangkit setelah mengembangkan kuliner dan produk khas.

    Apridar menyimpulkan kondisi Saree saat ini hanya masa transisi selama tiga hingga lima tahun, dan pemerintah daerah perlu menganggarkan revitalisasi khusus untuk koridor jalan non-tol.

    “Kalau jalan lama terus dibiarkan gelap dan rusak, sama saja membiarkan kematian ekonomi di sepanjang koridor tersebut,” pungkasnya.**

  • Karyawan Honorer Ditemukan Meninggal di Sungai Krueng Aceh

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Seorang perempuan berinisial NA (29), warga Kuta Alam, Banda Aceh, ditemukan meninggal dunia di Sungai Krueng Aceh, Jalan Banda Aceh-Medan, Gampong Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Rabu (15/7/2026) sekitar pukul 11.30 WIB.

    Korban diketahui berprofesi sebagai karyawan honorer. Jenazahnya ditemukan mengambang di tengah sungai sebelum dievakuasi oleh warga sekitar.

    Kronologi Penemuan Jasad

    Kapolsek Ingin Jaya, AKP Fazilullah, menjelaskan kejadian bermula saat adik kandung korban, Idris, mendatangi seorang saksi pada pukul 09.00 WIB untuk menanyakan keberadaan NA yang tidak diketahui saat itu.

    “Adik kandung korban juga mengatakan NA keluar rumah melalui jendela dan di rumah hanya ada anak korban yang berumur 7 bulan,” kata Fazilullah.

    Idris kemudian mencari sang kakak dan mendapat kabar bahwa telah ditemukan jasad perempuan di Krueng Aceh. Ia bersama saksi lantas mendatangi lokasi dan memastikan bahwa jasad tersebut adalah NA.

    Saksi lain, Mukhsana, mengaku sempat melihat kerumunan warga di pinggir sungai sebelum mendapati jasad perempuan mengambang di tengah aliran sungai. Ia bersama warga lainnya kemudian membantu mengevakuasi korban ke tepi sungai.

    “Saksi melihat ada bekas infus di tangan kanan korban dan korban kemudian dibawa ke RSUDZA,” ujar Fazilullah.

    Keluarga Tolak Otopsi

    Fazilullah menyampaikan pihak keluarga korban menolak permintaan visum dan otopsi. Jenazah kemudian dipulasara di RSUDZA sebelum diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di Kabupaten Bireuen.

    Ia menambahkan, berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban memiliki riwayat penyakit lambung. Korban juga sempat mengalami stres pascamelahirkan dan menjalani perawatan selama dua hari di RSUDZA serta di Rumah Sakit Hermina.

    “Berdasarkan saksi dari pihak keluarga, korban mengidap penyakit lambung dan setelah melahirkan, korban sempat stres dan dirawat di RSUDZA selama dua hari dan dirawat di Rumah Sakit Hermina,” tutupnya.

    Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum menetapkan penyebab pasti kematian korban karena keluarga tidak mengizinkan proses otopsi.**

  • Harga Cabai Rawit di Banda Aceh Naik Tajam, Cabai Merah dan Hijau Justru Turun

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Harga cabai rawit di Pasar Al-Mahirah, Kota Banda Aceh, melonjak tajam hingga menyentuh Rp60 ribu per kilogram. Lonjakan harga ini dipicu oleh terganggunya pasokan dari sejumlah daerah penghasil cabai yang tengah dilanda banjir, sehingga suplai ke pasar ikut menyusut.

    Kondisi ini terungkap dari pemantauan harga bahan pokok di pasar tersebut pada Selasa (14/7/2026), yang menunjukkan fluktuasi cukup signifikan pada beberapa komoditas hortikultura, terutama jenis-jenis cabai.

    Cabai Rawit Naik Signifikan, Cabai Merah dan Hijau Justru Melandai

    Muhammad Yusuf, salah seorang pedagang bawang dan cabai di Pasar Al-Mahirah, menjelaskan bahwa lonjakan harga cabai rawit terjadi karena wilayah pemasok utama terdampak bencana banjir. Berkurangnya volume pasokan itu membuat harga di tingkat pedagang ikut terkerek naik secara tajam.

    Berbeda dengan cabai rawit, harga cabai merah dan cabai hijau justru menunjukkan tren penurunan setelah sebelumnya sempat bertahan tinggi dalam waktu cukup lama. Saat ini, kedua jenis cabai tersebut sama-sama dijual pada kisaran Rp40 ribu per kilogram.

    Yusuf mengungkapkan, tren kenaikan harga cabai merah dan hijau yang berlangsung lama itu kini mulai mereda, meski belum kembali ke harga normal sebelumnya.

    Harga Bawang dan Komoditas Lain Turut Bergerak

    Selain cabai, harga bawang merah asal Aceh juga tercatat berada di level Rp40 ribu per kilogram, sementara bawang merah asal Medan relatif lebih murah, yakni berkisar Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram. Perbedaan harga antar daerah asal ini turut memengaruhi pilihan pembeli di pasar.

    Untuk bawang putih, harga jualnya kini mencapai Rp50 ribu per kilogram, sedangkan bawang bombay dilepas dengan harga Rp40 ribu per kilogram. Adapun kentang masih stabil di angka Rp14 ribu per kilogram.

    Sementara itu, harga tomat mengalami penurunan menjadi Rp22 ribu per kilogram, setelah sempat naik hingga Rp25 ribu per kilogram pada masa meugang beberapa waktu lalu. Untuk komoditas daun sop, harga jualnya berada di kisaran Rp35 ribu per kilogram.

    Di tengah fluktuasi harga tersebut, Yusuf menyoroti kondisi daya beli masyarakat yang menurutnya belum menunjukkan perbaikan berarti. Ia menyebut, meski aktivitas jual beli tetap berjalan, jumlah pembeli yang datang ke lapaknya tidak seramai biasanya.

    Kondisi ini menggambarkan bahwa kenaikan harga sejumlah bahan pokok, khususnya cabai rawit, belum diimbangi dengan peningkatan minat belanja masyarakat. Para pedagang di Pasar Al-Mahirah pun berharap pasokan cabai rawit segera pulih agar harga dapat kembali stabil dalam waktu dekat.**

  • Ketua DPRK Minta Data Jujur dalam Evaluasi APBK Banda Aceh

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menegaskan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025 tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif yang hanya berfokus pada angka-angka dalam laporan keuangan, dalam rangkaian evaluasi APBK Banda Aceh 2025.

    Hal itu disampaikan Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh saat penyampaian Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026).

    Menurutnya, rapat paripurna tersebut merupakan bagian penting dari mekanisme akuntabilitas publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

    “Pertanggungjawaban APBK tidak boleh berhenti sebagai ritual administratif tahunan. Jangan sampai kita hanya sibuk mencocokkan angka, memeriksa kolom, dan memastikan neraca seimbang, tetapi abai bertanya apa yang benar-benar dirasakan masyarakat dari setiap rupiah yang telah dibelanjakan,” kata Irwansyah.

    Serapan Anggaran Tinggi Belum Tentu Cerminkan Keberhasilan

    Irwansyah menilai keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran. Menurutnya, anggaran yang terserap hampir seluruhnya belum tentu mencerminkan keberhasilan pembangunan apabila persoalan masyarakat masih belum terselesaikan.

    “Bagi DPRK, ukuran keberhasilan anggaran tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya persentase serapan. Serapan anggaran yang tinggi belum tentu mencerminkan kinerja yang tinggi. Anggaran bisa saja terserap habis, tetapi persoalan masyarakat belum tentu terselesaikan,” ujarnya.

    Karena itu, DPRK akan mengkaji secara mendalam efektivitas penggunaan anggaran, termasuk memastikan belanja daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, memiliki dampak yang terukur, serta mengevaluasi program-program yang terus dianggarkan setiap tahun namun belum memberikan hasil nyata.

    DPRK Desak OPD Sampaikan Data Jujur, Bukan Jawaban Normatif

    Irwansyah juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyampaikan data yang akurat dan terbuka selama proses pembahasan bersama DPRK.

    Ia menegaskan DPRK tidak membutuhkan jawaban normatif, melainkan penjelasan jujur mengenai capaian maupun kendala pelaksanaan program.

    “Kami membutuhkan data, kami membutuhkan penjelasan, dan yang paling penting kami membutuhkan kejujuran dalam melakukan evaluasi. Jika ada program yang gagal, sampaikan dengan jujur kegagalannya beserta penyebabnya. Jika ada target yang tidak tercapai, jangan memperindah angka untuk menutupi kenyataan,” tegasnya.

    Irwansyah menambahkan, Banda Aceh masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan maupun evaluasi APBK, seperti pengelolaan sampah, drainase dan genangan, ketertiban kota, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM, penyediaan lapangan kerja bagi generasi muda, hingga peningkatan kualitas infrastruktur di tingkat gampong.

    Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui rapat atau presentasi semata, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan dan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “Rakyat tidak hidup di dalam slide presentasi. Rakyat hidup di lorong-lorong, di gampong-gampong, di pasar, di warung kopi, dan di rumah-rumah yang setiap hari berhadapan langsung dengan persoalan kota,” pungkas Irwansyah.**

  • Turun Lagi! Harga Emas di Banda Aceh Kini Jadi Rp7,5 Juta per Mayam

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Harga emas perhiasan di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh, mengalami penurunan dibandingkan bulan Juni 2026. Saat ini, harga emas perhiasan tercatat berada di angka Rp7,5 juta per mayam, belum termasuk ongkos pembuatan.

    Penurunan ini melanjutkan tren pelemahan yang sudah terlihat sejak akhir Juni lalu. Harga emas sempat menyentuh Rp7,85 juta per mayam pada Selasa (23/6/2026), sebelum terus melemah hingga Rp7,55 juta per mayam pada Selasa (30/6/2026) di Pasar Aceh Peunayong.

    Pemilik salah satu toko emas, Daffa, mengatakan harga emas dalam beberapa hari terakhir cenderung stabil setelah sempat mengalami penurunan pada Juni lalu.

    “Sekarang harganya Rp7,5 juta per mayam, belum termasuk ongkos. Dibandingkan bulan Juni memang turun, tetapi dalam beberapa hari terakhir sudah stabil,” kata Daffa di Banda Aceh, Senin (13/7/2026).

    Adapun ongkos pembuatan perhiasan emas berkisar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu, tergantung tingkat kerumitan desain.

    Minat Beli Emas Tetap Tinggi meski Harga Turun

    Meski harga mengalami penurunan, Daffa menyebut minat masyarakat untuk membeli emas tetap tinggi. Bahkan, transaksi pembelian masih jauh mendominasi dibandingkan penjualan.

    “Kalau untuk transaksi sekarang sekitar 80 persen masyarakat membeli emas, sementara yang menjual hanya sekitar 20 persen,” ujarnya.

    Selain emas perhiasan, harga emas batangan Antam di Banda Aceh juga tercatat berada di kisaran Rp2,8 juta per gram. Sementara itu, harga emas perhiasan 16 karat berada di angka Rp1,8 juta per gram, dan emas perhiasan 17 karat dibanderol Rp2 juta per gram.

    Harga Emas Diprediksi Stabil, Berpotensi Naik Akhir Tahun

    Daffa memperkirakan harga emas masih akan bergerak stabil dalam waktu dekat. Namun, ia tidak menutup kemungkinan harga kembali mengalami kenaikan menjelang akhir tahun, mengikuti pola tren yang biasa terjadi.

    “Prediksi kami dalam waktu dekat masih stabil. Tapi kalau melihat tren biasanya, ada potensi naik lagi menjelang akhir tahun,” tutup Daffa.

  • Banda Aceh Kantongi WTP ke-18, Illiza: WTP Bukan Tujuan Akhir, Tapi Motivasi Perbaikan

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-18 secara berturut-turut bagi ibu kota Provinsi Aceh.

    Hal tersebut disampaikan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh saat menyampaikan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026).

    Illiza mengungkapkan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1,429 triliun atau 95,80 persen dari target yang ditetapkan, sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp1,431 triliun atau 94,98 persen. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi tercatat Rp405,55 miliar atau 92,99 persen dari target.

    Kemandirian Fiskal Banda Aceh Masih Perlu Ditingkatkan

    Meski meraih WTP, Illiza menyebut kemandirian fiskal Kota Banda Aceh masih perlu ditingkatkan. Saat ini kontribusi PAD terhadap APBK baru mencapai sekitar 28 persen, jauh dari ambang batas kategori daerah mandiri secara fiskal.

    “Kami menyadari pencapaian ini masih sangat perlu kita tingkatkan untuk mewujudkan kemandirian Kota Banda Aceh dari sisi penerimaan Pendapatan Asli Daerah,” kata Illiza.

    Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, suatu daerah baru dapat dikategorikan mandiri secara fiskal apabila kontribusi PAD terhadap APBD mencapai 50 persen. Karena itu, pemerintah kota akan terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap mengedepankan transparansi, efektivitas, dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

    Sederet Catatan BPK Jadi Bahan Evaluasi Pemkot dalam WTP ke-18

    Di balik capaian WTP tersebut, Illiza turut mengungkapkan sejumlah catatan yang diberikan BPK dalam hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. Catatan itu antara lain mencakup penetapan target PAD dan Belanja Daerah yang rasional sesuai kemampuan keuangan daerah, pengelolaan kas daerah yang memerlukan penguatan sistem tata kelola dan pengawasan internal, evaluasi penyaluran belanja hibah, tata kelola BLUD Pasar dan RSUD Meuraxa yang belum optimal, serta pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum tertib.

    Menurutnya, seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah ke depan.

    “Catatan ini tidak melemahkan, tetapi menjadi masukan dan perbaikan berkelanjutan serta cermin refleksi bagi kita semua dalam memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran ke depan,” lanjutnya.

    Illiza menambahkan, Pemerintah Kota Banda Aceh juga akan menyesuaikan arah kebijakan fiskal dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah.

    Ia menegaskan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

    “WTP bukanlah tujuan akhir. Ini bukan hanya sebuah pencapaian administratif, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperkuat akuntabilitas, serta sistem pengelolaan keuangan yang terus diperbaiki dari waktu ke waktu,” pungkasnya.

    edung BPK RI Aceh (Foto: acehtoday.id/Zaki)

  • LPS Bayarkan Rp46,79 Miliar Klaim Nasabah, Empat BPRS Aceh Dicabut Izin

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan dana nasabah perbankan di Aceh dalam kondisi aman, dengan cakupan penjaminan simpanan mencapai 99,99 persen dari total rekening yang ada di wilayah tersebut.

    Kepala Kantor Perwakilan LPS I, Jimmy Ardianto, mengungkapkan tingkat cakupan penjaminan simpanan di Aceh berada pada level yang sangat tinggi, baik untuk Bank Umum maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

    “Untuk Bank Umum, sebanyak 99,99 persen atau sekitar 10,28 juta rekening dijamin penuh oleh LPS. Sementara pada BPR/BPRS, cakupan penjaminannya juga mencapai 99,99 persen atau sekitar 103.905 rekening,” kata Jimmy di Banda Aceh, Senin (13/7/2026).

    Ia menjelaskan, saat ini terdapat 12 bank peserta penjaminan yang berkantor pusat di Aceh, terdiri atas satu Bank Umum Syariah dan 11 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

    LPS Sudah Bayar Klaim Rp46,79 Miliar untuk Nasabah 4 BPRS

    Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga Kantor Perwakilan lembaga penjamin simpanan I, Pramuji Novri Harlyanto, menyebut pihaknya telah menyelesaikan pembayaran klaim kepada nasabah empat BPRS di Aceh yang dicabut izin usahanya, yakni PT BPRS Hareukat, PT BPR Aceh Utara, PT BPRS Kota Juang Perseroda, dan PT BPRS Gayo Perseroda.

    Total klaim yang telah dibayarkan mencapai Rp46,79 miliar dari total simpanan layak bayar sebesar Rp47,07 miliar. Nilai tersebut telah memperhitungkan batas maksimum penjaminan LPS sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank, mekanisme set-off terhadap pinjaman, serta hasil penyelesaian keberatan nasabah.

    Menurut Pramuji, lembaga penjamin simpanan terus berupaya mempercepat proses pembayaran klaim simpanan agar masyarakat dapat segera memperoleh haknya begitu sebuah bank ditutup.

    “Saat ini pembayaran klaim penjaminan sudah dapat mulai dilakukan dalam waktu lima hari kerja sejak bank dicabut izin usahanya,” ujarnya.

    Di akhir keterangannya, Jimmy menegaskan pentingnya edukasi mengenai fungsi dan peran LPS untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, terutama di Aceh yang seluruh bank berkantor pusatnya telah menerapkan sistem perbankan syariah.

    “Kami berharap masyarakat semakin yakin dan tenang bahwa dana mereka aman karena dijamin oleh LPS,” pungkas Jimmy.**

    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia.