acehtoday.id/ | Banda Aceh – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah mempersiapkan pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP) sebagai bentuk perlindungan baru bagi pemegang polis perusahaan asuransi di Indonesia, termasuk di Aceh.
Program ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memperluas fungsi LPS tidak hanya menjamin simpanan perbankan, tetapi juga melindungi polis nasabah asuransi.
Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga Kantor Perwakilan LPS I, Pramuji Novri Harlyanto, mengungkapkan program tersebut ditargetkan mulai diterapkan secara penuh pada 2028.
Tahapan Persiapan: Regulasi hingga Uji Coba Sistem UU P2SK
Pramuji menjelaskan, saat ini LPS masih menyelesaikan sejumlah tahapan krusial sebelum program ini benar-benar berjalan, mulai dari penyusunan regulasi, proses bisnis, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, validasi data kepesertaan, hingga penguatan sumber daya manusia.
“Program Penjaminan Polis merupakan amanat UU P2SK yang akan memperluas peran LPS untuk melindungi pemegang polis asuransi,” ujarnya.
Ia menambahkan, tahap uji coba sistem dan integrasi data dijadwalkan berlangsung pada 2027, sebagai persiapan akhir sebelum implementasi penuh dilakukan setahun berikutnya, tepatnya pada 2028.
Persiapan matang ini dinilai penting mengingat program penjaminan polis akan melibatkan basis data nasabah asuransi dalam skala besar, sekaligus menuntut sistem yang terintegrasi dengan baik agar proses klaim nantinya dapat berjalan cepat dan akurat, sebagaimana yang selama ini telah diterapkan LPS dalam program penjaminan simpanan perbankan.
Dengan hadirnya Program Penjaminan Polis, masyarakat yang menjadi pemegang polis asuransi diharapkan memperoleh kepastian perlindungan serupa dengan yang selama ini dinikmati nasabah perbankan melalui skema penjaminan simpanan LPS.*
acehtoday.id/ | Banda Aceh – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah masih mengkaji rencana pengolahan gas Blok Andaman KEK Arun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, dengan tetap mempertimbangkan aspek keekonomian proyek.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).
Menanggapi peluang pemanfaatan gas Andaman untuk KEK Arun, Bahlil menjelaskan bahwa lokasi lapangan gas berada lebih dari 12 mil laut dari garis pantai, sehingga pembangunan jaringan pipa menuju daratan membutuhkan biaya investasi yang besar.
“Kalau menyangkut gas di dalam plan of development (POD), itu kan berada di atas 12 mil. Kalau kita bangun pipanya, cost-nya memang tinggi dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Harganya bisa di atas 10 dolar per MMBTU,” kata Bahlil.
Ia mengungkapkan, pada tahap pertama, produksi Blok Andaman diperkirakan mencapai sekitar 300 MMSCFD. Sebagian produksi akan dialokasikan untuk kebutuhan PT PLN (Persero), sementara sisanya masih dibahas agar dapat dimanfaatkan industri di Aceh, salah satunya Pupuk Iskandar Muda.
“Sebagiannya kita distribusikan untuk PLN, dan sebagiannya lagi sedang kita komunikasikan untuk industri di Aceh. Salah satunya Pupuk Iskandar Muda,” ujarnya.
Menurut Bahlil, Pupuk Iskandar Muda selama ini masih mengandalkan pasokan LNG dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Karena itu, pemerintah ingin mendorong pemanfaatan gas Andaman agar industri di Aceh memperoleh pasokan energi yang lebih dekat dan efisien.
Meski demikian, ia menegaskan seluruh rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama SKK Migas dan perusahaan pemegang konsesi Blok Andaman.
“Pemegang konsesinya bukan Pertamina, tetapi Mubadalah. Karena itu kita harus memastikan keberlanjutan investasi sekaligus dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya.
Rencana ke Arun
Bahlil menegaskan pemerintah belum dapat mengambil keputusan final karena harus mencari skema yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.
“Yang kita cari adalah solusi yang win-win. Selama secara ekonomi layak, tentu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau perhitungan ekonominya terlalu berat, juga tidak bisa dipaksakan. Tidak ada bisnis yang ujungnya rugi. Harus sama-sama untung, investor untung, rakyat Aceh juga memperoleh manfaat melalui peningkatan pendapatan daerah,” jelasnya.
Selain mendorong pemanfaatan gas untuk industri, Bahlil menyebut pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan sumber daya manusia agar sektor energi di Aceh ke depan dapat dikelola langsung oleh putra-putri daerah.
“Ke depan energi harus bisa dikelola sendiri. Pemuda-pemuda Aceh harus disekolahkan di bidang energi agar nantinya mampu mengelola sumber daya yang dimiliki daerahnya sendiri,” pungkasnya.**
Eks kilang Arun NGL Co, salah satu landskap Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe Foto : DPMSTP Aceh
acehtoday.id/ | Banda Aceh – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan pemerintah membuka ruang pembahasan terkait pembagian manfaat pengelolaan Blok Andaman Aceh, meski wilayah migas tersebut berada di atas 12 mil laut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat memberi sambutan dalam pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Bahlil, ada dua aspirasi utama yang berkembang terkait pengembangan Blok Andaman, yakni soal Participating Interest (PI) dan pemanfaatan gas untuk kebutuhan industri di Aceh.
Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, wilayah migas di atas 12 mil laut merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga tidak otomatis memberikan hak PI sebesar 10 persen kepada pemerintah daerah.
“Andaman itu berada di atas 12 mil. Undang-Undang menyatakan kalau 12 mil ke bawah ada Participating Interest 10 persen yang diprioritaskan kepada daerah. Kalau 12 mil ke atas, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata Bahlil.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap mempertimbangkan kepentingan Aceh agar daerah memperoleh manfaat dari pengembangan lapangan migas raksasa tersebut. Bahlil mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Aceh untuk membahas skema terbaik bagi daerah.
“Saya sudah kasih tahu Pak Gubernur, kita bicarakan setengah kamar. Tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya di Aceh. Kita selesaikan secara adat saja. Kalau memang harus kita bagi, bagi saja,” ujarnya.
Alokasi Gas Andaman Aceh
Dari sisi produksi, Bahlil mengungkapkan tahap pertama Blok Andaman diperkirakan menghasilkan sekitar 300 MM gas. Sebagian telah dialokasikan untuk PLN, sementara sebagian lainnya diupayakan dapat dimanfaatkan sektor industri di Aceh, salah satunya PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang selama ini masih bergantung pada pasokan LNG dari luar daerah.
“Pupuk Iskandar Muda salah satu yang akan kita dorong membeli gas dari Andaman. Selama ini sebagian gasnya berasal dari Papua, Kalimantan, dan Sulawesi dalam bentuk LNG yang harganya lebih mahal,” jelasnya.
Menurut Bahlil, jika kebutuhan industri Aceh dapat dipenuhi dari gas Blok Andaman, roda ekonomi daerah akan bergerak lebih baik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan LNG dari luar wilayah.
Ia juga mengaku telah melaporkan persoalan ini kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat turut memberi perhatian terhadap aspirasi masyarakat Aceh.
“Saya sudah lapor kepada Bapak Presiden agar persoalan ini juga diperhatikan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya.
Bahlil menegaskan pemerintah berupaya mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun investor, sehingga pengembangan Blok Andaman tetap berjalan sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi Aceh.**
acehtoday.id/ | Banda Aceh – Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo Blok Andaman di depan Hotel Hermes, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026), untuk mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meninjau kembali persetujuan Plan of Development (POD) I Blok Andaman.
Sekitar 15 mahasiswa mendatangi lokasi yang saat itu tengah berlangsung pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Aceh, yang turut dihadiri langsung oleh Bahlil selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Koordinator Lapangan aksi, Aulia Rizki Yusfa, menjelaskan pihaknya membawa dua tuntutan utama. Pertama, mendesak peninjauan ulang skema bagi hasil proyek yang dinilai terlalu kecil bagi Aceh.
“Setelah kami kaji, hasil yang diterima Pemerintah Aceh hanya sekitar 4 persen. Padahal proyek ini akan berlangsung selama 26 tahun. Kami berharap skema bagi hasil itu dapat ditinjau kembali agar lebih menguntungkan Aceh,” kata Aulia.
Tuntutan kedua menyoroti rencana pengolahan gas menggunakan fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) atau fasilitas terapung di laut. Menurut mahasiswa, pengolahan seharusnya dilakukan di darat agar memberi dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh.
“Kalau pengolahannya di darat, akan ada efek multiplier, mulai dari terbukanya lapangan kerja, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat sekitar hingga bertambahnya pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Aulia menilai pengelolaan sumber daya migas semestinya menjadi salah satu jalan menuju kemandirian ekonomi Aceh, terlebih di tengah kondisi fiskal daerah yang masih bergantung pada Dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Aceh ingin mandiri secara ekonomi. Kalau hasil yang diterima daerah hanya sedikit, tentu cita-cita itu akan sulit terwujud,” tambahnya.
Ia turut mengungkapkan kekecewaan lantaran hingga kini belum ada respons dari Menteri ESDM atas surat Pemerintah Aceh yang meminta penundaan persetujuan POD I Blok Andaman.
Dalam aksi tersebut, massa berharap bisa bertemu langsung dengan Bahlil untuk menyampaikan aspirasi. Namun pertemuan itu urung terjadi.
“Kami sudah menunggu sejak pukul 09.00 WIB. Tadi disampaikan akan dipertemukan dengan Pak Bahlil setelah acara selesai. Namun akhirnya kami diberitahu bahwa pertemuan tidak bisa dilakukan. Bagi kami, berarti Menteri tidak meluangkan waktu untuk bertemu mahasiswa,” lanjut Aulia.
Sementara itu, Koordinator Lapangan lainnya, Ahli Ashimi, menyampaikan bahwa mahasiswa akan kembali menggelar konsolidasi untuk menentukan langkah lanjutan menyikapi persoalan ini.
“Kami akan mengkaji kembali langkah-langkah yang akan ditempuh agar persoalan Blok Andaman dan kebijakan IUP ini dapat dipertimbangkan kembali oleh pemerintah,” tutupnya.**
acehtoday.id/ | Banda Aceh – Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat Aceh yang menginginkan peningkatan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) melalui revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Hotel Hermes, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, Muhammad Salim Fakhry, secara langsung meminta dukungan Bahlil agar pemerintah pusat bersama DPR RI menyetujui peningkatan besaran Dana Otsus Aceh.
Salim menegaskan, perjuangan tersebut bukan hanya menjadi kepentingan Partai Golkar, melainkan telah menjadi aspirasi bersama seluruh partai politik di Aceh, baik partai nasional maupun partai lokal.
“Kami memohon dukungan Bapak Ketua Umum agar revisi undang-undang terkait Dana Otsus dapat diperjuangkan. Harapan kami, Dana Otsus Aceh dapat dikembalikan bahkan ditingkatkan menjadi 2,5 persen, Ini bukan harapan Partai Golkar saja, tetapi harapan seluruh partai politik di Aceh” kata Salim.
Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, Muhammad Salim Fakhry memberi kata sambutan usai pelantikan DPD Partai Golkar Aceh di Hermes Hotel Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).
Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Aceh
Ia menjelaskan, pembahasan revisi UUPA saat ini sedang berlangsung di DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) yang dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.
“Kami tahu kader Golkar yang Bapak Ketum tempatkan di Baleg sudah memperjuangkan revisi Undang-Undang terkait Dana Otsus,” ujarnya.
Salim juga meyakini Bahlil memiliki peran strategis untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Saya yakin kedekatan Bapak Ketua Umum dengan Bapak Presiden bisa membisikkan masalah ini,” ucapnya.
Menanggapi permintaan tersebut, Bahlil mengaku memahami harapan masyarakat Aceh. Ia menyebut pembahasan revisi UUPA saat ini berada di bawah koordinasi Panja yang dipimpin Ahmad Doli Kurnia Tanjung.
Menurut Bahlil, Aceh bersama Papua merupakan daerah yang memiliki status kekhususan sehingga persoalan Dana Otsus harus mendapat perhatian serius.
“Karena Ketua Panjanya Pak Doli, saya jawab langsung. Sekarang Otsus Aceh dan Papua memiliki kekhususan. Aceh minta 2,5 persen, kita perjuangkan kenaikan Dana Otsus,” kata Bahlil.
Sebagai informasi, besaran Dana Otsus Aceh mengalami penurunan menjadi 1 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada periode 2023–2027. Pemerintah Aceh bersama DPRA saat ini terus memperjuangkan perpanjangan masa berlaku Dana Otsus sekaligus peningkatan alokasinya menjadi 2 persen hingga 2,5 persen melalui revisi UUPA.
Kedatangan Bahlil beserta rombongan disambut langsung oleh Salim Fakhry di lobi Hotel Hermes, yang turut memakaikan kopiah meukeutop khas Aceh kepada Ketua Umum Golkar tersebut. Prosesi pelantikan pun diwarnai suguhan budaya lokal, mulai dari tari Saman, tari Seudati, hingga pembacaan pantun oleh seniman Aceh.
Usai resmi dilantik, Salim Fakhry menegaskan komitmennya menjalankan amanat partai sesuai arahan Ketua Umum. Ia menyebut, kepengurusan baru ini turut diisi kembali oleh para senior partai yang telah bergabung untuk memajukan Golkar Aceh.
“Insya Allah kami tetap setia, patuh dan taat pada AD/ART, patuh organisasi dan patuh pada instruksi atasan, kuota 30 persen kami penuhi antara tua muda, adik-adik mahasiswa, dan dari berbagai kalangan. Hampir seluruh senior sudah bergabung di partai. Mohon dukungan dan arahan dari pak ketua,” kata Salim.
Modal 100 Kursi Legislatif Jelang Pemilu 2029
Salim turut memaparkan modal politik yang dimiliki partainya saat ini. Ia menyebut, kader Fraksi Golkar Aceh yang telah menduduki kursi DPRK se-Aceh berjumlah 88 orang, DPRA sebanyak 9 orang, dan DPR RI sebanyak 3 orang. Ia menegaskan pihaknya tetap membuka pintu lebar bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin ini.
“Kita sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung, kami sangat terbuka,” ujarnya.
Sebelumnya, Salim juga mengungkapkan bahwa kepengurusan DPD I periode ini didominasi kalangan muda dari berbagai latar belakang, dengan harapan mampu membawa perubahan bagi partai. “Kalangan muda sekitar 70 persen dari berbagai kalangan seperti aktivis kampus, organisasi kepemudaan, organisasi pengkaderan, paguyuban hingga berbagai komunitas,” katanya. Selain unsur muda, kepengurusan turut diisi pengusaha muda dan senior, pensiunan aparatur sipil negara (ASN), serta tokoh partai yang ditempatkan di Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, Dewan Penasihat, dan Dewan Pakar.
Bahlil Tegaskan Dua Agenda Utama Golkar
Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan Partai Golkar memiliki dua agenda strategis: menaikkan jumlah kursi di legislatif dan mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran hingga tuntas.
“Dalam konteks menaikkan kursi, konsolidasi adalah instrumen penting untuk tujuan itu. Musda harus disegerakan di daerah-daerah,” kata Bahlil.
Pelantikan pengurus Golkar Aceh ini berlangsung dalam rangkaian agenda pada 10-12 Juli 2026, yang juga dibarengi dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi seluruh anggota Fraksi Golkar Aceh di DPRA dan DPRK se-Aceh, serta Rapat Kerja Daerah (Rakerda).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, yang turut hadir dalam Bimtek di Hotel Hermes, mengaku DPP belum menetapkan target pasti jumlah kursi yang akan diraih pada Pemilu 2029. Meski begitu, secara umum Golkar menargetkan penambahan kursi di setiap daerah pemilihan, baik untuk DPR RI, DPR Aceh, maupun DPR kabupaten/kota.
“Angka pastinya belum bisa ditentukan sekarang. Yang sedang kami lakukan adalah pemetaan. Melalui Bimtek ini kami ingin memastikan siapa saja anggota DPR yang masih bersedia maju kembali, siapa yang akan naik ke tingkat DPR RI atau DPRA, sehingga strategi pemenangan bisa disusun lebih matang,” tutup Doli.
acehtoday.id/ | Banda Aceh – Partai Golkar mulai memperkuat strategi pemenangan menghadapi Pemilu 2029dengan menargetkan penambahan kursi di seluruh tingkatan legislatif. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota Fraksi Partai Golkar DPR Aceh dan DPRK se-Aceh, Jumat (10/7/2026).
Bimtek tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh. Doli menjelaskan, peserta kegiatan ini merupakan anggota DPR RI, DPR provinsi, serta DPR kabupaten/kota dari Partai Golkar, dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas kader legislatif sebagai modal menghadapi kontestasi mendatang.
“Anggota DPR ini adalah modal dasar kita. Kalau ingin menambah kursi pada Pemilu 2029, maka yang pertama harus kita pertahankan adalah kursi yang sudah ada. Karena itu kapasitas mereka harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Adaptasi Digital Jadi Tuntutan bagi Legislator Golkar
Doli menilai dinamika politik saat ini bergerak sangat cepat, mulai dari perubahan sistem pemilu, karakter masyarakat, hingga perkembangan teknologi komunikasi.
Kondisi ini menuntut para legislator mampu beradaptasi dengan pemanfaatan media sosial dan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence).
Konferensi pers menjelang pelantikan pengurus baru, Bimtek dan Rakerda di gedung DPD Partai Golkar Aceh, Kamis (9/7/2026). (Foto: acehtoday.id/Elza)
“Dulu komunikasi politik cukup dilakukan secara tatap muka. Sekarang sudah berkembang melalui media sosial, artificial intelligence, dan berbagai platform digital. Anggota DPR harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan itu,” ujarnya.
Menurut Doli, kemampuan membangun komunikasi di ruang digital akan membantu anggota DPR memperkuat citra diri sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai.
“Ketika anggota DPR membuat sesuatu yang positif, masyarakat bukan hanya menilai individu tersebut, tetapi juga menilai Partai Golkar. Itu akan berdampak pada citra partai secara keseluruhan,” ucap Doli.
Meski menargetkan penambahan kursi di setiap daerah pemilihan, baik untuk DPR RI, DPR Aceh, maupun DPR kabupaten/kota, Doli mengaku DPP belum menetapkan angka pasti jumlah kursi yang akan diraih pada Pemilu 2029.
Alasannya, dinamika politik masih sangat mungkin berubah dalam tiga tahun ke depan.
“Angka pastinya belum bisa ditentukan sekarang. Yang sedang kami lakukan adalah pemetaan. Melalui Bimtek ini kami ingin memastikan siapa saja anggota DPR yang masih bersedia maju kembali, siapa yang akan naik ke tingkat DPR RI atau DPRA, sehingga strategi pemenangan bisa disusun lebih matang,” tutup Doli.
Bimtek Jadi Sarana Perkuat Kesiapan Kader Golkar Aceh
Sementara itu, Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, Muhammad Salim Fakhry, meminta seluruh anggota Fraksi Golkar DPR Aceh dan DPRK se-Aceh memanfaatkan Bimtek ini sebaik mungkin sebagai sarana meningkatkan kapasitas, baik sebagai legislator maupun sebagai kader partai.
Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan kesempatan penting untuk memahami hak dan kewajiban, sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi agenda politik yang akan datang.
“Kita berharap seluruh peserta mengikuti Bimtek ini dengan disiplin sehingga memahami hak dan kewajiban sebagai anggota DPR maupun sebagai kader Partai Golkar,” pungkas Salim Fakhry.**
acehtoday.id/ | Banda Aceh – Di balik deretan video promosi wisata Aceh yang kerap wara-wiri di media sosial, ada sosok videografer muda Aceh bernama Yulzi Muammar Qhadafi, akrab disapa Uji. Pemuda 24 tahun asal Lhokseumawe ini membuktikan bahwa kerja keras mampu mengubah nasib, dari sempat menjadi kuli panggul hingga kini dipercaya sebagai kameramen pribadi seorang YouTuber asal London.
Kini, Uji menjalani profesi sebagai videografer, konten kreator, sekaligus wartawan lepas. Di sela kesibukannya, ia juga masih aktif menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka.
Perjalanan Uji menuju dunia kreatif bukanlah jalan yang mulus. Setelah lulus sekolah pada 2020, ia sempat menjalani berbagai pekerjaan serabutan demi bertahan hidup, mulai dari menjaga konter pulsa, berjualan gorengan, hingga menjadi kuli panggul.
"Setelah tamat sekolah saya sempat kerja serabutan. Jadi kuli panggul, jualan gorengan, jaga konter pulsa, sampai punya usaha kecil-kecilan," kata Uji kepada acehtoday.id/, Jumat (10/7/2026).
Titik Balik Yulzi Muammar Qhadafi di Warung Kopi Taman Budaya
Yulzi Muammar Qhadafi saat mengisi materi kepada para peserta Agam Inong. Foto Dok Priabdi
Ketertarikan Uji pada dunia videografi sebenarnya sudah muncul sejak 2017. Ia belajar secara otodidak memahami kamera, teknik pengambilan gambar, proses editing video, hingga dasar-dasar visual storytelling.
Titik balik kariernya terjadi saat ia bertemu wartawan senior Hidayatullah di sebuah warung kopi kawasan Taman Budaya Banda Aceh. Pertemuan tersebut menjadi awal Uji mempelajari jurnalistik secara lebih serius.
Di bawah bimbingan Hidayatullah, ia mendalami teknik penulisan berita, pengambilan gambar televisi, hingga praktik liputan langsung selama hampir setahun sebagai stringer untuk TVRI.
“Cara ngajarnya memang keras, seperti militer. Tapi buat saya tidak masalah, yang penting ilmunya bisa saya dapatkan,” ujarnya sambil tertawa.
Proses belajar yang keras itu membuahkan hasil. Pada 2021, Uji mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan berhasil memperoleh sertifikat Jurnalis Muda.
Bekal jurnalistik ini kemudian menjadi modal saat ia bergabung dengan Aceh Tourism Travel pada awal 2022, dengan fokus memproduksi konten promosi wisata, budaya, dan kuliner Aceh di berbagai platform digital.
Terbang ke Arab Saudi Berkat Profesi Videografer
Menurut Uji, perkembangan media sosial membuka peluang besar bagi pekerja kreatif seperti dirinya. Namun ia menilai apresiasi terhadap profesi videografer dan konten kreator di Aceh masih perlu ditingkatkan.
“Orang masih melihat kami cuma duduk di depan laptop di warung kopi, seolah-olah tidak bekerja. Padahal yang capek itu pikiran dan proses kreatifnya,” katanya.
Ia juga menyoroti rendahnya penghargaan terhadap nilai jasa kreatif. “Kalau kita kasih harga, orang bilang mahal. Padahal mereka belum tahu biaya alat, proses produksi sampai editing yang kami kerjakan,” ujarnya.
Salah satu pengalaman paling berkesan dalam kariernya terjadi pada 2025. Setelah sebelumnya membantu seorang YouTuber asal London membuat konten di Aceh, Uji kembali dipercaya menjadi kameramen pribadi saat meliput pertandingan Timnas Indonesia di Arab Saudi selama 15 hari.
“Profesi ini membawa saya ke luar negeri. Itu pengalaman terbaik yang saya dapatkan karena pekerjaan saya sendiri,” katanya.
Ke depan, Uji berharap dapat terus mengasah kemampuan dan disiplin diri agar semakin profesional di bidangnya.
“Kedepannya kita ingin terus memperbaiki kekurangan dan mengasah skill. Lalu inginnya profesi ini membawa kita tetap bisa jalan-jalan tapi juga bekerja. Tapi tetap mengerjakan tanggung jawab sebagai videografer,” lanjutnya.
Kepada generasi muda Aceh yang ingin berkarya di bidang kreatif, Uji berpesan agar tidak mudah menyerah dan berani bermimpi besar.
“Jangan gengsi, jangan overthinking sama karya sendiri. Saya juga mulai dari karya yang tidak dilirik orang. Bermimpilah setinggi mungkin karena dari situ ambisi akan tumbuh. Dan jangan menyerah ketika dimarahi atau mendapat kritik. Semua itu bagian dari proses belajar,” pungkasnya.**
acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK kepada pemerintah daerah tidak otomatis mencerminkan tata kelola keuangan yang bersih, mengingat LHP BPK Aceh masih memuat sejumlah temuan yang butuh perhatian serius.
Hal ini disampaikan Pengamat Ekonomi Politik Aceh, Dr. Taufik A. Rahim, saat diwawancarai Jumat (10/7/2026).
Taufik mengingatkan, opini WTP kerap jadi sorotan utama saat seremoni penyerahan hasil pemeriksaan, padahal yang lebih substansial adalah sejauh mana rekomendasi dalam LHP benar-benar dijalankan.
Ia menilai tindak lanjut atas rekomendasi BPK selama ini belum banyak mengubah wajah tata kelola pemerintahan di Aceh.
Ia menjelaskan, posisi BPK sebatas lembaga pemeriksa yang bertugas menyampaikan hasil audit dan rekomendasi perbaikan.
Sementara itu, urusan penindakan atas dugaan pelanggaran hukum sepenuhnya menjadi ranah aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Karena posisi BPK yang terbatas itu, Taufik menilai keberhasilan LHP sangat bergantung pada dua hal, yakni keseriusan pemerintah daerah menindaklanjuti temuan, dan komitmen DPR Aceh menjalankan fungsi pengawasannya.
Bila rekomendasi hanya berhenti sebagai arsip administratif tanpa perbaikan konkret, manfaat pemeriksaan tidak akan sampai ke masyarakat.
Selain soal tindak lanjut eksekutif, Taufik juga menyoroti kapasitas legislatif dalam membaca dan mengawal dokumen LHP.
Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan adalah instrumen penting untuk menilai pengelolaan keuangan daerah, sehingga anggota dewan perlu memahaminya secara mendalam, bukan sekadar menerima laporan sebagai formalitas tahunan.
Lebih jauh, ia mengajak semua pihak untuk tidak menjadikan capaian opini audit sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan.
Baginya, indikator yang lebih relevan adalah sejauh mana pengelolaan anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Taufik berharap hasil pemeriksaan BPK ke depan tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan yang lewat begitu saja.
Ia mendorong agar LHP BPK Aceh dijadikan momentum bersama untuk membenahi tata kelola, memperkuat akuntabilitas, serta mengetatkan pengawasan penggunaan anggaran daerah.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kepastian bagi publik bahwa setiap temuan pemeriksaan ditindaklanjuti secara nyata.
Menurutnya, hal itu menjadi salah satu kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.**
acehtoday.id/ | Banda Aceh – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Daddi Peryoga, mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih produk dan layanan jasa keuangan di tengah maraknya penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar. Ia menegaskan, kunci utamanya sebenarnya sederhana, cukup dua hal yang perlu dipastikan sebelum memutuskan bergabung.
“Intinya hanya dua, pastikan produk keuangan itu legal dan logis. Kalau dua hal itu dipahami masyarakat, insya Allah berbagai persoalan pengaduan bisa ditekan,” kata Daddi, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, banyak kasus pengaduan yang masuk ke OJK sebenarnya dapat dihindari sejak awal apabila masyarakat lebih teliti memeriksa status legalitas suatu produk keuangan sebelum menanamkan dananya. Selain legalitas, aspek kewajaran atau logika keuntungan yang ditawarkan juga menjadi indikator penting untuk menilai apakah suatu produk berisiko atau tidak.
Satgas PASTI dan IASC Perkuat Pengawasan
Untuk memperkuat perlindungan konsumen, OJK telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) serta Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Kedua lembaga ini dibentuk guna memberantas aktivitas keuangan ilegal dan penipuan yang kian marak terjadi di masyarakat, baik melalui skema investasi bodong maupun modus penipuan berbasis digital.
Daddi menyebut, hingga Maret 2026, OJK telah menghentikan atau memblokir sebanyak 14.959 entitas keuangan ilegal di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan skala persoalan investasi dan pinjaman ilegal yang masih cukup besar, sehingga pengawasan dan edukasi kepada masyarakat perlu terus digencarkan.
Ia berharap keberadaan Satgas PASTI dan IASC dapat menjadi garda terdepan dalam merespons cepat laporan masyarakat terkait dugaan penipuan keuangan, sekaligus menekan jumlah korban baru yang terjebak dalam skema serupa.
Kepercayaan Masyarakat Jadi Fondasi Ketahanan Ekonomi
Daddi menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya bergantung pada kuatnya industri keuangan semata. Menurutnya, faktor tersebut juga dibangun melalui kepercayaan masyarakat, komunikasi yang jujur, informasi yang akurat, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator, pelaku industri, hingga masyarakat itu sendiri.
Ia menilai, semakin masyarakat memahami seluk-beluk produk keuangan yang mereka gunakan, semakin kecil pula peluang mereka terjebak dalam praktik investasi ilegal maupun penipuan berkedok keuntungan instan.
“Kami berharap masyarakat semakin memahami produk keuangan yang digunakan sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dan ikut memperkuat ketahanan ekonomi Aceh,” pungkasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat Aceh untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran investasi yang tidak jelas asal-usulnya. Memeriksa legalitas lembaga penyedia layanan keuangan melalui kanal resmi OJK dinilai menjadi langkah awal yang paling efektif untuk melindungi diri dari kerugian finansial di kemudian hari.**
