acehtoday

Bulan: Juni 2026

  • MBG Gerakkan Ekonomi Aceh, BPS Catat Lonjakan Aktivitas Industri Makanan Triwulan I 2026

    MBG Gerakkan Ekonomi Aceh, BPS Catat Lonjakan Aktivitas Industri Makanan Triwulan I 2026

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi di Aceh. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat program tersebut ikut mendorong sektor penyediaan makanan dan minuman, industri makanan, hingga perdagangan selama Triwulan I tahun 2026.

    Dalam laporan resmi yang dirilis 5 Mei 2026, BPS Aceh mencatat perekonomian Aceh tumbuh 4,09 persen secara tahunan atau year on year (y-on-y). Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh atas dasar harga berlaku mencapai Rp66,39 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp39,95 triliun.

    BPS menyebut pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi, konsumsi masyarakat, perdagangan, konstruksi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Salah satu faktor yang mulai memberi pengaruh adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang kini berjalan di berbagai daerah.

    “Program Makan Bergizi Gratis yang mulai berjalan dengan lebih dari 650 SPPG aktif turut memberikan dampak terhadap aktivitas penyediaan makan minum, industri makanan, dan perdagangan,” tulis BPS Aceh dalam laman resminya.

    Pernyataan tersebut menjadi salah satu indikator awal bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mulai menciptakan aktivitas ekonomi baru melalui kebutuhan bahan pangan dan operasional dapur penyedia makanan.

    Dampak MBG pada Sektor Makanan dan Perdagangan Aceh

    BPS Aceh mencatat sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi salah satu lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi selama Triwulan I 2026, yakni mencapai 13,54 persen. Angka itu menempatkan sektor tersebut sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi Aceh tahun ini.

    Kondisi serupa juga terjadi secara nasional. BPS RI mencatat lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14 persen pada Triwulan I 2026, menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Pada periode yang sama, konsumsi pemerintah meningkat 21,81 persen.

    Peningkatan aktivitas sektor makanan dan perdagangan diperkirakan berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku seperti beras, telur, ayam, ikan, sayuran, hingga berbagai kebutuhan dapur lainnya yang digunakan dalam program MBG.

    Selain itu, struktur ekonomi Aceh yang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 31,70 persen terhadap PDRB membuat program tersebut berpotensi menciptakan efek berantai yang lebih luas apabila rantai pasok bahan pangan berasal dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal.

    Meski demikian, BPS belum merinci besaran kontribusi langsung MBG terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh maupun nilai perputaran uang yang telah tercipta dari program tersebut.

    Namun untuk pertama kalinya, program MBG secara eksplisit disebut dalam laporan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu menunjukkan aktivitas program mulai terdeteksi dalam pergerakan ekonomi masyarakat dan sektor usaha yang berkaitan dengan penyediaan pangan.

    BPS Aceh juga mencatat lapangan usaha perdagangan besar dan eceran menyumbang 15,92 persen terhadap struktur ekonomi daerah, sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama ekonomi Aceh.

    Jika kebutuhan pangan MBG ke depan lebih banyak diserap dari pelaku usaha lokal, program tersebut berpotensi menjadi salah satu sumber pergerakan ekonomi baru bagi UMKM, petani, peternak, dan pelaku usaha desa di Aceh.

  • Hari Lahir Pancasila 2026, TRK: Pancasila Pemersatu dan Fondasi Perdamaian

    Hari Lahir Pancasila 2026, TRK: Pancasila Pemersatu dan Fondasi Perdamaian

    acehtoday.id/, Nagan Raya – Pemkab Nagan Raya menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman Kantor Bupati, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Senin (1/6/2026). Momentum tahunan ini menegaskan kembali komitmen bangsa terhadap ideologi yang telah menyatukan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa dalam satu bingkai kebangsaan.

    Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H., atau yang akrab disapa TRK, bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” — sebuah tema yang dinilai relevan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan ancaman perpecahan sosial di berbagai penjuru dunia.

    Sebagaimana diberitakan oleh laman resmi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Bupati TRK membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, di hadapan seluruh peserta upacara.

    Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Indonesia bukan sekadar penonton dalam dinamika global. Nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi ruh Pancasila disebut sebagai instrumen diplomasi yang dibutuhkan dunia untuk menjembatani perbedaan sekaligus menghentikan konflik yang terus membara di berbagai belahan bumi.

    Bupati TRK secara khusus menyerukan agar generasi muda menjadikan Pancasila bukan sekadar teks dalam pembukaan undang-undang, melainkan sebagai ideologi yang hidup dan diamalkan setiap hari dalam kehidupan nyata.

    “Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas, kuat dalam semangat persatuan, serta kokoh karena nilai-nilai kemanusiaannya,” tegasnya.

    Upacara dihadiri Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Plt. Sekretaris Daerah, para Kepala Perangkat Daerah, personel TNI-Polri, serta ASN di lingkungan Pemkab Nagan Raya.

  • BNNP Aceh dan Pemkab Aceh Tenggara Teken MoU Pembentukan ULT P4GN

    BNNP Aceh dan Pemkab Aceh Tenggara Teken MoU Pembentukan ULT P4GN

    acehtoday.id/, Aceh Tenggara –  BNNP Aceh dan Pemkab Aceh Tenggara teken MoU pembentukan ULT P4GN bertepatan Hari Lahir Pancasila 2026.

    Unit Layanan Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (ULT P4GN) resmi dibentuk di Kabupaten Aceh Tenggara. Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Senin (1/6/2026) — tepat di momen peringatan Hari Lahir Pancasila.

    Nota kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si., bersama Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M. Pemilihan tanggal 1 Juni bukan tanpa makna — keduanya sepakat bahwa semangat Pancasila harus tercermin dalam tindakan nyata menjaga generasi bangsa dari ancaman narkoba.

    Seperti diberitakan laman resmi BNNP Aceh, pembentukan ULT P4GN ini dinilai mendesak mengingat posisi geografis Aceh Tenggara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, menjadikan wilayah ini rentan terhadap jalur peredaran gelap narkotika.

    Brigjen Dedy Tabrani menegaskan, ancaman narkotika bukan sekadar persoalan kesehatan. Lebih jauh, narkoba menggerus persatuan dan merusak karakter kebangsaan, terutama pada generasi muda.

    Pembentukan ULT P4GN
    Polisi memusnahkan ladang ganja di Aceh.

    “Kolaborasi antara BNN, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa adalah cerminan nilai gotong royong — kekuatan utama bangsa Indonesia,” ujarnya.

    Pembentukan ULT P4GN Aceh Tenggara

    ULT P4GN dirancang menjadi garda terdepan yang menjalankan fungsi pencegahan, rehabilitasi, edukasi, sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba.

    Bupati Salim Fakhry menyatakan dukungan penuh Pemkab, termasuk rencana hibah lahan sekitar dua hektare untuk pembangunan kantor BNN Kabupaten Aceh Tenggara di masa mendatang. Menurutnya, langkah ini bertujuan mempercepat terbentuknya kelembagaan BNN yang mampu bekerja lebih optimal di tingkat kabupaten.

    Penandatanganan MoU ini turut disaksikan Kapolres Aceh Tenggara, Dandim 0108, Ketua DPRK, unsur Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), serta jajaran pejabat Pemkab Aceh Tenggara.

    Melalui sinergi lintas sektor ini, koordinasi P4GN di Aceh Tenggara diharapkan semakin solid, efektif, dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman narkotika yang kian kompleks.

  • Piala AFF U-19 2026, Indonesia Siap Hadapi Myanmar Malam Ini

    Piala AFF U-19 2026, Indonesia Siap Hadapi Myanmar Malam Ini

    acehtoday.id/ – Jadwal Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2026 resmi dimulai. Skuad Garuda Muda menghadapi tiga lawan tangguh di fase grup, yakni Myanmar, Timor Leste, dan Vietnam, dalam turnamen yang berlangsung di Sumatera Utara mulai 1 hingga 14 Juni 2026.

    Seluruh laga penyisihan Grup A digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Indonesia tergabung bersama Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste dalam satu grup yang diprediksi cukup kompetitif.

    Sebagaimana dilaporkan berdasarkan data resmi penyelenggara turnamen, Indonesia membuka kampanye mereka dengan menghadapi Myanmar pada Senin, 1 Juni 2026, pukul 20.00 WIB. Laga kedua menjadwalkan Indonesia bersua Timor Leste pada Kamis, 4 Juni 2026, sebelum menutup fase grup melawan Vietnam pada Minggu, 7 Juni 2026, di waktu yang sama.

    Jika lolos dari penyisihan grup, Indonesia akan berlanjut ke babak semifinal pada 12 Juni 2026. Partai puncak, termasuk perebutan tempat ketiga, dijadwalkan bergulir pada 14 Juni 2026.

    Seluruh pertandingan dapat disaksikan melalui siaran langsung di Indosiar dan SCTV, serta via live streaming platform Vidio.

    Dari sisi komposisi skuad, lini belakang Indonesia diperkuat oleh Ibrah, Rafa Abdur Rahman, Ijakob Tanjung, dan Matthew Becker. Di sektor tengah, pelatih memiliki banyak pilihan dengan tersedianya Welber Jardin, Amar Bargis, Zinadin Ardian, Fabio As Irawan, hingga Evandra Borasta.

    Catatan Myanmar di lima laga terakhir patut jadi perhatian. Mereka kalah dari Australia dan Malaysia, serta takluk telak 3–7 dari Thailand — hasil yang menunjukkan lini pertahanan mereka rentan. Namun Indonesia tetap tidak boleh meremehkan, mengingat dua hasil imbang Myanmar melawan Laos dan Vietnam.

    Laga pembuka kontra Myanmar menjadi ujian awal sekaligus momentum penting bagi Indonesia untuk membangun kepercayaan diri menuju fase gugur.

  • Hari Lahir Pancasila 2026, Pesan Persatuan Menggema dari Serambi Mekkah

    Hari Lahir Pancasila 2026, Pesan Persatuan Menggema dari Serambi Mekkah

    acehtoday.id/ | Banda Aceh –Hari Lahir Pancasila 2026 Aceh diperingati melalui upacara khidmat yang digelar di halaman Kantor Gubernur Aceh, Senin (1/6/2026).

    Momentum tersebut dimanfaatkan Pemerintah Aceh untuk mengirim pesan kuat tentang pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan global yang terus berkembang.

    Upacara dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), aparatur sipil negara (ASN), serta Korps Musik TNI Kodam Iskandar Muda.

    Pemerintah Aceh memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 dengan menegaskan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan global yang terus berkembang.
    Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, menyampaikan amanat saat bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (1/6/2026). Foto dok.IST

    Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 Aceh berlangsung dengan penuh khidmat, seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara sekaligus pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk.

    Dalam kesempatan tersebut, M. Nasir membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia. Amanat itu menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dipandang hanya sebagai seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.”

    Tema tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan Indonesia, tetapi juga dapat menjadi kontribusi bangsa Indonesia bagi terciptanya perdamaian dunia yang berkelanjutan.

    Dalam amanat yang dibacakan Sekda Aceh, disebutkan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pedoman yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah berbagai tantangan zaman.

    Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya mampu tetap bersatu karena memiliki nilai bersama yang terkandung dalam Pancasila.

    “Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik,” kata M. Nasir saat membacakan amanat Kepala BPIP.

    Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, arus informasi yang tidak terbendung, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik dunia, Pancasila tetap menjadi pegangan utama bangsa Indonesia.

    Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, keadilan sosial, dan musyawarah dinilai menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat ketahanan bangsa menghadapi perubahan global.

    Hari Lahir Pancasila 2026 Aceh Jadi Momentum Perkuat Kebangsaan

    Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 Aceh juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan di semua lapisan masyarakat.

    Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

    Nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi bagian penting dari Pancasila disebut sebagai instrumen yang sangat relevan dalam membangun dialog, menyelesaikan perbedaan, dan meredam konflik di tingkat nasional maupun internasional.

    Indonesia selama ini juga dikenal aktif dalam berbagai misi perdamaian dunia, mulai dari pengiriman pasukan perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), keterlibatan dalam berbagai mediasi konflik regional, hingga konsisten menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih menghadapi penjajahan dan konflik kemanusiaan.

    Karena itu, seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, diajak untuk tidak hanya menghafal Pancasila, tetapi menjadikannya sebagai ideologi yang hidup dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

    “Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas, kuat dalam persatuan, dan kokoh karena nilai-nilai kemanusiaannya,” ujar M. Nasir.

    Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 Aceh berlangsung tertib, lancar, dan penuh khidmat. Peringatan ini tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat kembali komitmen kebangsaan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia maupun dunia.

    Di era digital yang ditandai dengan derasnya arus informasi, disrupsi teknologi, serta meningkatnya dinamika geopolitik global, nilai-nilai Pancasila dinilai semakin relevan sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, toleransi, dan keharmonisan sosial.

    Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila, Pemerintah Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menanamkan semangat gotong royong, menghargai keberagaman, serta memperkuat rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari.

    Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi dasar negara yang dihafalkan, tetapi juga menjadi nilai yang hidup dan diwujudkan dalam tindakan nyata, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan.[mol]

  • FKDK BPD SI Gelar Munas 2026 di Semarang, Perkuat Ketahanan Bank Daerah

    FKDK BPD SI Gelar Munas 2026 di Semarang, Perkuat Ketahanan Bank Daerah

    acehtoday.id/, Banda Aceh – Munas FKDK BPD SI 2026 menjadi momentum krusial bagi jajaran komisaris Bank Pembangunan Daerah dari seluruh Indonesia untuk memperkuat ketahanan perbankan daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang kian mengkhawatirkan.

    Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) dan Seminar Nasional di Semarang, Jawa Tengah, pada 2–4 Juni 2026.

    Kegiatan ini dihadiri sekitar 80 komisaris BPD dari berbagai provinsi, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta jajaran direksi BPD sebagai mitra kerja.

    Sebagaimana diberitakan dalam rilis resmi FKDK BPD SI, Pelaksana Tugas Ketua Umum FKDK sekaligus Komisaris Independen Bank Jatim, Prof. M. Mas’ud Said, menegaskan bahwa 27 BPD di seluruh Indonesia harus mampu berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pembiayaan pembangunan regional.

    Munas akan membentuk Tim 7 dan Tim Formatur guna memperkuat kepengurusan baru organisasi. Prof. Dr. Gausyiah dari Bank Aceh dipercaya memimpin Tim 7 tersebut. Gubernur Jawa Tengah selaku pembina BUMD Provinsi Jateng dijadwalkan menyampaikan pidato kunci sekaligus membuka acara sebagai tuan rumah.

    FKDK menilai gejolak ekonomi global—termasuk fluktuasi nilai dolar dan ketidakstabilan pasokan energi dunia akibat dampak konflik geopolitik—berpotensi menekan kinerja BPD. Karena itu, transformasi digital, penguatan SDM, dan penataan tata kelola yang lebih strategis menjadi agenda utama yang diusung dalam forum ini.

  • Fraksi PKS DPRK Dukung Wali Kota Tegakkan Syariat yang Terintegrasi dan Terpadu di Banda Aceh

    Fraksi PKS DPRK Dukung Wali Kota Tegakkan Syariat yang Terintegrasi dan Terpadu di Banda Aceh

    Banda Aceh – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh menegaskan dukungan penuh terhadap komitmen Wali Kota Banda Aceh dalam menegakkan Syariat Islam secara terintegrasi, terpadu, dan berkesinambungan di seluruh aspek kehidupan masyarakat kota.

    Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, S. Pdi, M. Ag, menegaskan bahwa penegakan Syariat Islam bukan hanya amanah konstitusi daerah, tetapi juga merupakan roh pembangunan Banda Aceh. Menurutnya, Syariat Islam harus menjadi fondasi moral dan spiritual yang menguatkan masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman.

    “Fraksi PKS DPRK Banda Aceh berdiri tegak bersama Wali Kota untuk memastikan Syariat Islam ditegakkan secara menyeluruh. Ini tugas yang diberikan oleh DPD PKS Banda Aceh kepada Fraksi PKS DPRK. Kami akan mengawal kebijakan pemko agar pelaksanaan qanun benar-benar hadir dalam kehidupan nyata masyarakat,” tegas Tuanku Muhammad.

    Fraksi PKS menekankan pentingnya integrasi kebijakan dan sinergi lintas sektoral semua lembaga (OPD) di jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh, serta dukungan penuh dari Forkopimda kota Banda Aceh. Termasuk penguatan muhtasib gampong sebagai ujung tombak pengawasan syariat oleh masyarakat yang ada di gampong-gampong.

    Fraksi PKS menegaskan bahwa penegakan Syariat Islam di Banda Aceh harus menjadi role model dan akan menjadi barometer kesuksesan pelaksanaan syariat di Propinsi Aceh. Dengan posisi Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi, keberhasilan implementasi syariat di kota ini akan menjadi tolok ukur dan inspirasi bagi daerah lain dalam mewujudkan masyarakat yang Islami dan beradab.

    Fraksi PKS memberikan apresiasi atas langkah Wali Kota Banda Aceh yang menempatkan Syariat Islam sebagai program prioritas pembangunan kota. Hal ini sejalan dengan visi menjadikan Banda Aceh sebagai kota Islami, berkarakter, dan inklusif.

    Ketua Fraksi PKS DPRK, Tuanku Muhammad yang akrab disapa Tumad, meminta semua pihak mendukung penuh upaya Walikota Banda Aceh dan jajarannya dalam menjaga kota.

    “Kami percaya bahwa dengan sinergi dan kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan semua stakeholder masyarakat, maka Banda Aceh akan semakin kokoh sebagai kota yang berkarakter Islami. Fraksi PKS siap men-support dan mengawal amanah ini, sekaligus menjadikan Banda Aceh sebagai barometer keberhasilan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.” pungkas Tuanku Muhammad yang juga Bendahara DPD PKS Banda Aceh.(Adv)

  • Hari Lahir Pancasila: Prabowo Tekankan Kekayaan Alam Harus Dinikmati Rakyat, Bukan Pihak Luar

    Hari Lahir Pancasila: Prabowo Tekankan Kekayaan Alam Harus Dinikmati Rakyat, Bukan Pihak Luar

    Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam pembangunan ekonomi nasional agar kekayaan Indonesia dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh rakyat.

    Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026).

    Dalam amanatnya, Presiden mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momentum untuk mengingat kembali gagasan besar yang disampaikan Soekarno pada 1 Juni 1945 di hadapan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

    Menurut Presiden, Pancasila lahir dari sejarah, budaya, pengalaman, serta cita-cita bangsa Indonesia dan menjadi konsensus kebangsaan yang mampu mempersatukan keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama di Indonesia.

    “Karena itulah tema peringatan tahun ini, ‘Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia’, memiliki makna yang sangat mendalam,” ujar Presiden.

    Prabowo menegaskan, di tengah meningkatnya ketidakpastian global, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan berbagai tantangan ekonomi dunia, Indonesia memiliki pegangan yang kuat, yakni Pancasila.

    Ia mengingatkan bahwa Pancasila tidak boleh dipahami hanya sebagai dokumen sejarah atau slogan seremonial, melainkan harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, termasuk dalam membangun sistem ekonomi nasional.

    Menurut Presiden, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah memastikan hasil pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.

    “Selama beberapa dekade terakhir ekonomi Indonesia memang tumbuh. Namun, kita harus jujur bertanya, apakah pertumbuhan itu sudah dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

    Prabowo Subianto menyoroti besarnya potensi sumber daya alam Indonesia yang meliputi sektor pertambangan, perkebunan, energi, dan pertanian. Meski demikian, ia menilai nilai tambah dari kekayaan tersebut selama ini belum sepenuhnya dinikmati oleh rakyat.

    “Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Namun, terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” tegasnya.

    Karena itu, Presiden menegaskan komitmennya untuk melakukan transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

    Menurutnya, transformasi tersebut bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berdaulat, dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

    “Saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini adalah melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila,” ujar Kepala Negara.

  • Kekayaan Alam Indonesia Belum Dinikmati Optimal oleh Rakyat, Ini Pengakuan Prabowo

    Kekayaan Alam Indonesia Belum Dinikmati Optimal oleh Rakyat, Ini Pengakuan Prabowo

    acehtoday.id/ | Jakarta – Kekayaan Alam Indonesia yang melimpah ternyata belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

    Dalam Pernyataan yang disampaikan Prabowo saat Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026). Presiden Prabowo  mengakui bahwa selama bertahun-tahun sebagian nilai tambah dari sumber daya alam nasional justru lebih banyak dinikmati di luar negeri dibandingkan di dalam negeri.

    Dalam pidatonya, ia menegaskan perlunya pembenahan tata kelola sumber daya alam agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat kembali kepada rakyat Indonesia.

    “Kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri, terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” kata Prabowo.

    Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan sumber daya alam terbesar di dunia, berbagai komoditas strategis seperti nikel, tembaga, timah, emas, batu bara, logam tanah jarang, hingga kelapa sawit menjadi kekuatan utama ekonomi nasional.

    Menurutnya, Kekayaan Alam Indonesia seharusnya menjadi modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan posisi sebagai produsen utama berbagai komoditas penting dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat daya saing ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

    Namun hingga saat ini, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian besar komoditas masih diekspor dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang lebih besar justru dinikmati oleh negara pengimpor yang mengolahnya menjadi produk industri.

    Mengapa Rakyat Belum Menikmati Kekayaan Alam Indonesia?

    Prabowo menilai salah satu penyebab utama rakyat belum menikmati Kekayaan Alam Indonesia secara optimal adalah karena sistem pengelolaan yang selama ini belum mampu menahan nilai tambah tetap berada di dalam negeri.

    Ketika bahan mentah diekspor tanpa proses pengolahan lanjutan, keuntungan terbesar diperoleh dari industri hilir yang berada di luar Indonesia. Akibatnya, devisa, lapangan kerja, dan manfaat ekonomi lainnya tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat.

    Selain itu, harga sejumlah komoditas strategis Indonesia selama ini lebih banyak ditentukan oleh pasar dan pihak luar negeri. Kondisi tersebut membuat posisi Indonesia sering kali hanya menjadi pemasok bahan baku bagi industri global.

    “Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” tegasnya.

    Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mulai menata ulang tata kelola sumber daya alam nasional. Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah kebijakan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu.

    Prabowo mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan dan memastikan hasil pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

    Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan hilirisasi dan industrialisasi. Melalui strategi ini, bahan baku yang berasal dari Kekayaan Alam Indonesia akan diolah terlebih dahulu di dalam negeri sebelum dipasarkan ke luar negeri.

    “Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi,” ujarnya.

    Hilirisasi diyakini mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, meningkatkan penerimaan negara, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat industri nasional.

    Prabowo menegaskan tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah memastikan manfaat Kekayaan Alam Indonesia kembali kepada rakyat. Pemerintah ingin kekayaan alam tidak hanya menjadi sumber ekspor, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

    Dengan penguatan hilirisasi, industrialisasi, dan tata kelola yang lebih baik, pemerintah berharap keuntungan dari sumber daya alam dapat lebih banyak dinikmati masyarakat Indonesia.

    Langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat di masa depan.

    Menurut Prabowo, Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi industri dunia, selama ini, sebagian besar nilai tambah justru dinikmati negara lain yang mengolah sumber daya alam Indonesia menjadi produk bernilai tinggi.

    Karena itu, Indonesia harus mampu mengelola dan mengolah kekayaan alamnya sendiri melalui hilirisasi dan industrialisasi. Dengan cara tersebut, nilai tambah yang tercipta dapat memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional, membuka lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, serta pada akhirnya mendorong kemakmuran rakyat secara lebih merata.

  • Mualem Tolak Aceh Jadi Penonton, Minta Gas South Andaman Diolah di KEK Arun

    Mualem Tolak Aceh Jadi Penonton, Minta Gas South Andaman Diolah di KEK Arun

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Gas South Andaman kembali menjadi perhatian setelah Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja (WK) South Andaman.

    Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi Pemerintah Aceh menyusul belum tercapainya kesepakatan antara pemerintah daerah dengan operator blok, Mubadala Energy, terkait konsep pengembangan lapangan gas raksasa tersebut. 

    Menurut Mualem, Aceh menginginkan pengembangan Gas South Andaman tidak hanya berorientasi pada percepatan produksi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah.

    “Kami meminta Bapak Menteri kiranya berkenan menunda penandatanganan Persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo WK South Andaman sampai adanya kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan Mubadala Energy,” tulis Mualem dalam surat yang dikirim kepada Menteri ESDM.

    surat yang dikirim kepada Menteri ESDM
    surat yang dikirim kepada Menteri ESDM foto dok : ist

    Perbedaan utama antara Pemerintah Aceh dan Mubadala Energy terletak pada sistem pengolahan gas yang akan digunakan.

    Mubadala Energy mengusulkan penggunaan Floating Production Storage and Offloading (FPSO), yaitu fasilitas produksi dan pengolahan gas yang ditempatkan di laut menggunakan kapal khusus.

    Sementara itu, Pemerintah Aceh mengusulkan agar Gas South Andaman dikembangkan secara terintegrasi dengan Lapangan Layaran di masa mendatang dan memanfaatkan fasilitas pengolahan darat atau Onshore Processing Facility (OPF) yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.

    Bagi Aceh, pengolahan gas di darat memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan pengolahan di laut.

    Pemerintah Aceh menilai KEK Arun memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan Gas South Andaman.

    Kawasan yang pernah menjadi pusat industri LNG terbesar di Indonesia itu dinilai masih memiliki potensi besar untuk kembali menjadi motor pertumbuhan ekonomi Aceh.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf
    Gubernur Aceh Muzakir Manaf foto dok : ist

    Mualem menegaskan bahwa keberadaan cadangan gas besar di South Andaman harus dimanfaatkan untuk mendorong investasi baru, membuka lapangan kerja, serta memperkuat industri hilir migas di Aceh.

    “Pemerintah Aceh mengharapkan pengembangan lapangan gas ini dapat memberikan nilai tambah yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” demikian salah satu poin yang menjadi dasar usulan pemerintah daerah.

    Jika pengolahan dilakukan melalui fasilitas darat, berbagai industri turunan seperti petrokimia, pupuk, energi, hingga industri berbasis gas lainnya berpeluang tumbuh di Aceh.

    Selain itu, aktivitas ekonomi di sekitar KEK Arun juga diperkirakan akan meningkat seiring masuknya investasi baru.

    Mengapa Aceh Menolak Skema FPSO?

    Secara teknis, FPSO memang menjadi pilihan yang banyak digunakan dalam industri migas modern karena lebih cepat dan efisien.

    Melalui sistem ini, gas dapat diproduksi dan diproses langsung di laut tanpa memerlukan pembangunan fasilitas pengolahan di darat.

    Namun Pemerintah Aceh menilai model tersebut berpotensi mengurangi manfaat ekonomi yang dapat dirasakan daerah.

    Apabila seluruh proses produksi dan pengolahan dilakukan di laut, peluang pengembangan industri hilir di darat menjadi lebih terbatas. Padahal Aceh telah memiliki kawasan industri dan infrastruktur pendukung yang selama ini dipersiapkan untuk pengembangan sektor energi.

    Karena itu, Pemerintah Aceh memilih memperjuangkan skema pengolahan darat sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang.

    Gas South Andaman Jadi Taruhan Masa Depan Aceh

    dikutip ruangenergei.com dalam forum IPA Convex 2026, BPMA menyebut lebih dari 9 miliar barel setara minyak (BBOE) sumber daya migas masih menunggu untuk ditemukan di wilayah Aceh dan sekitarnya. Angka ini muncul setelah sebelumnya ditemukan sekitar 8,6 BBOE hidrokarbon in-place dari sejarah eksplorasi panjang sejak 1855.  

    “North Sumatra Basin adalah salah satu cekungan paling produktif di Indonesia, tetapi ironisnya masih under-explored di sejumlah area,” demikian salah satu poin penting dalam paparan BPMA yang dibaca ruangenergi.com

    peta migas aceh
    peta migas aceh foto : ruangenergi.com

    Cadangan Gas South Andaman disebut-sebut sebagai salah satu temuan gas terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

    Bagi Pemerintah Aceh, proyek ini bukan sekadar proyek migas bernilai miliaran dolar, melainkan peluang untuk membangun kembali kejayaan industri energi di Aceh.

    Melalui surat yang juga ditembuskan kepada Presiden RI, Kepala SKK Migas, Ketua DPR RI, Ketua DPRA, hingga Wali Nanggroe Aceh, Mualem menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan model pengembangan yang dinilai paling menguntungkan bagi Aceh.

    Keputusan akhir kini berada di tangan pemerintah pusat. Apakah Gas South Andaman akan dikembangkan dengan skema FPSO yang lebih cepat dan efisien, atau melalui fasilitas pengolahan darat di KEK Arun yang diyakini mampu memberikan efek berganda lebih besar bagi perekonomian Aceh.

    Yang jelas, Pemerintah Aceh menegaskan satu hal: daerah tidak ingin hanya menjadi penonton dalam pengelolaan sumber daya alamnya sendiri.