acehtoday

Bulan: Juli 2026

  • Transformasi Digital UTU Dimulai, Sistem Kinerja Tri Dharma Diintegrasikan

    acehtoday.id/ | Meulaboh – Universitas Teuku Umar (UTU) mulai mengakselerasi transformasi digital melalui pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan yang akan mengintegrasikan data kinerja Tri Dharma perguruan tinggi dalam satu sistem berbasis digital. Langkah tersebut ditandai dengan rapat perdana tim yang digelar pada Senin (13/7/2026).

    Program ini digagas untuk menyederhanakan pengelolaan data di lingkungan kampus, mengurangi duplikasi pekerjaan administratif, sekaligus menghadirkan sistem pelaporan otomatis yang terhubung langsung dengan platform nasional.

    Rapat dipimpin Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum Universitas Teuku Umar, Zulfirman, S.E., M.Si., yang juga merupakan penggagas proyek perubahan sekaligus peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I.

    Pada pertemuan awal tersebut, seluruh anggota tim menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan, strategi pelaksanaan, serta pembagian tugas dalam mengimplementasikan sistem baru.

    Tahap awal juga difokuskan untuk memetakan kebutuhan integrasi dari berbagai sistem yang telah digunakan di lingkungan universitas agar dapat menghasilkan data yang lebih akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

    Melalui proyek perubahan ini, Universitas Teuku Umar menargetkan terbentuknya pusat data terpadu yang mencakup seluruh aktivitas utama perguruan tinggi, mulai dari bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga pengelolaan kepegawaian.

    Implementasi program dirancang berlangsung secara bertahap melalui tiga fase utama. Tahap pertama difokuskan pada proses inisiasi dan pencapaian hasil awal atau quick wins.

    Selanjutnya dilakukan pengembangan sekaligus uji coba sistem sebelum memasuki tahap institusionalisasi dan penerapan di seluruh unit kerja kampus.

    Pada fase akhir, sistem tersebut diproyeksikan terhubung langsung dengan platform nasional seperti PDDIKTI dan SISTER, sehingga proses pelaporan data berkala dapat dilakukan secara otomatis dan lebih cepat.

    Selain mendukung pelaporan, sistem baru juga akan menghadirkan dashboard kinerja pimpinan yang menyediakan informasi secara aktual.

    Kehadiran dashboard tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data di tingkat universitas.

    Transformasi yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pengembangan teknologi informasi. Tim Efektif juga menyiapkan penguatan kelembagaan melalui penyusunan regulasi internal dan standar operasional prosedur (SOP), disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang dilaksanakan secara berkala.

    Zulfirman mengatakan keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada perubahan budaya kerja seluruh unit di lingkungan kampus agar lebih mengedepankan pemanfaatan data yang terintegrasi.

    “Saya berharap Tim Efektif ini menjadi motor penggerak transformasi digital di Universitas Teuku Umar. Proyek perubahan ini bukan sekadar membangun sebuah sistem informasi, tetapi membangun budaya kerja baru yang mengedepankan integrasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan dukungan seluruh sivitas akademika, saya optimistis kita dapat mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang lebih modern, akuntabel, efisien, serta menghasilkan layanan yang semakin berkualitas bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Zulfirman.

    Ia menambahkan, proyek perubahan tersebut juga dirancang sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur yang mengelola sistem. Menurutnya, inovasi teknologi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

    “Proyek ini tidak hanya untuk menciptakan sesuatu inovasi terobosan sistem yang terintegrasi namun juga menjadi wadah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada di dalamnya, serta bermanfaat secara nasional,” katanya.

    Melalui pelaksanaan yang konsisten pada setiap tahap, Tim Efektif menargetkan sistem tata kelola digital ini dapat diterapkan secara menyeluruh di seluruh unit kerja Universitas Teuku Umar. Produk akhirnya diharapkan menjadi model transformasi digital perguruan tinggi yang mampu mendukung peningkatan tata kelola dan pelayanan di tingkat nasional.**

  • Syarifah Munira Ajak Warga Banda Aceh Bersatu Cegah KDRT

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Anggota Komisi II DPRK Banda Aceh, Syarifah Munira, S.Ag, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis sekaligus mendukung Banda Aceh sebagai kota yang ramah bagi perempuan dan anak.

    Ajakan itu disampaikan Syarifah Munira saat menghadiri Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh di Hotel Al-Hanifi, Selasa (14/7/2026). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah.

    Dalam kesempatan itu, Syarifah mengapresiasi komitmen DP3AP2KB yang terus menghadirkan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.

    Ia menilai, pencegahan KDRT tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Sebaliknya, keberhasilan menekan angka kekerasan sangat bergantung pada keterlibatan aktif keluarga, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat.

    “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan perempuan dan anak memperoleh rasa aman, perlindungan, dan ruang untuk berkembang. Pencegahan KDRT hanya akan berhasil apabila menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat,” ujar Syarifah Munira.

    Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat dan berkualitas. Karena itu, lingkungan rumah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan dipenuhi kasih sayang agar setiap anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

    Syarifah juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam memperkuat ketahanan keluarga. Perempuan dinilai memiliki posisi strategis sebagai penggerak utama yang mampu membangun keharmonisan rumah tangga sekaligus menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya kekerasan.

    Di sisi lain, ia menyebut tren kasus KDRT di Banda Aceh menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir. Data mencatat terdapat 28 kasus pada 2023, kemudian turun menjadi 18 kasus pada 2024, dan kembali menurun menjadi 13 kasus sepanjang 2025.

    Meski demikian, menurutnya upaya pencegahan tidak boleh berkurang. Pemerintah Kota Banda Aceh tetap menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan melalui program prioritas PEDULI (Perempuan, Disabilitas, dan Anak untuk Lingkungan Inklusif) yang menjadi bagian dari RPJM Kota Banda Aceh 2025–2029.

    Sementara itu, berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 131 kasus kekerasan. Rinciannya terdiri atas 62 kasus terhadap perempuan dewasa, 50 kasus terhadap anak perempuan, dan 19 kasus terhadap anak laki-laki.

    Pada periode Januari hingga Juni 2026, UPTD PPA Banda Aceh telah menangani 91 kasus atau sekitar 69,5 persen dari total kasus yang tercatat sepanjang tahun sebelumnya.

    Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, legislatif, organisasi masyarakat, dan keluarga, Syarifah berharap upaya pencegahan kekerasan dapat semakin efektif. Ia menilai kepedulian seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan maupun anak di Banda Aceh.**

  • Capai 131 Kasus, Di Banda Aceh Angka Kekerasan Perempuan dan Anak Masih Tinggi

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis komunitas sebagai langkah mencegah berbagai bentuk kekerasan, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, legislatif, dan organisasi kemasyarakatan agar pencegahan dapat dimulai dari lingkungan keluarga hingga tingkat gampong.

    Penguatan sistem perlindungan dinilai penting mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Banda Aceh, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 131 kasus.

    Rinciannya terdiri atas 62 kasus terhadap perempuan dewasa, 50 kasus terhadap anak perempuan, dan 19 kasus terhadap anak laki-laki.

    Sementara itu, selama periode Januari hingga Juni 2026, UPTD PPA Banda Aceh telah menangani 91 kasus. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 69,5 persen dari total kasus yang tercatat sepanjang tahun sebelumnya.

    Meski demikian, tren kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023 tercatat 28 kasus, kemudian turun menjadi 18 kasus pada 2024, dan kembali menurun menjadi 13 kasus sepanjang 2025.

    Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan mulai memberikan hasil, namun tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak secara keseluruhan masih membutuhkan penguatan edukasi, deteksi dini, serta perluasan akses masyarakat terhadap mekanisme pelaporan.

    Salah satu strategi yang dijalankan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah meningkatkan kapasitas kelompok perempuan di tingkat komunitas melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan Balee Inong dan Wanita Persatuan Pembangunan (WPP).

    Kelompok tersebut diharapkan mampu menjadi mitra dalam mendeteksi potensi kekerasan sejak dari lingkungan keluarga.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Banda Aceh, Tiara Sutari AR, mengatakan perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun keluarga yang aman dan bebas dari kekerasan.

    “Perempuan merupakan penggerak utama dalam keluarga. Membekali mereka dengan pemahaman pencegahan, deteksi dini, dan alur pelaporan adalah langkah konkret memutus mata rantai kekerasan,” ujar Tiara, Selasa (14/7/2026).

    Ia menambahkan, upaya perlindungan perempuan dan anak juga telah dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh 2025–2029 melalui program prioritas PEDULI atau Perempuan, Disabilitas, dan Anak untuk Lingkungan Inklusif.

    Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, menegaskan bahwa pencegahan kekerasan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

    “Keluarga adalah madrasah pertama. Lingkungan rumah harus dijamin aman dan minim sengketa. Hal ini hanya bisa dicapai bila ada keberanian kolektif dari lingkungan sekitar untuk peduli dan segera melapor jika melihat tanda-tanda kekerasan,” kata Afdhal.

    Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPRK Banda Aceh, Syarifah Munira. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRK, organisasi masyarakat, dan kelompok perempuan perlu terus diperkuat agar program perlindungan perempuan dan anak memiliki dukungan regulasi dan anggaran yang memadai serta mampu menjangkau masyarakat hingga ke tingkat gampong.

    Melalui penguatan perlindungan berbasis komunitas, pemerintah berharap masyarakat semakin mampu mengenali tanda-tanda kekerasan, melakukan pencegahan sejak dini, serta memanfaatkan mekanisme pelaporan yang tersedia. Sinergi seluruh elemen dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan serta anak di Banda Aceh.**

  • Fachrul Razi: Selama 40 Tahun Aceh Memberikan Rp5.000 Triliun untuk Negara

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Kontribusi migas Aceh kepada negara diperkirakan menembus Rp5.000 triliun sepanjang 1974–2014. Mantan Anggota DPD RI asal Aceh, Fachru Rrazi, mengungkap angka fantastis itu dalam podcast Unpacking Indonesia bersama Zulfan Lindan. Ironisnya, nilai kontribusi migas Aceh sebesar itu belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di provinsi penghasil gas tersebut.

    Fachrul Razi menyampaikan pernyataan itu saat membahas arah pengelolaan Blok Andaman, ladang gas raksasa yang kini digarap PT Mubadala Energy. Ia menilai Aceh tengah berada di persimpangan penting menjadikan cadangan gas baru itu sebagai motor pembangunan daerah, atau mengulang pola lama era PT Arun yang lebih banyak menguntungkan pemerintah pusat dan perusahaan pengelola ketimbang rakyat Aceh.

    Menurut Fachrul Razi, akar persoalan terletak pada skema pengembangan yang direncanakan, yakni offshore. Skema ini membuat gas dialirkan lewat pipa langsung ke fasilitas pengolahan di luar Aceh, sehingga multiplier effect ekonomi berupa industri, jasa, dan logistik justru dinikmati daerah lain.

    Ia mendorong pemerintah menerapkan skema onshore dengan membangun fasilitas pengolahan di Aceh, sehingga kawasan industri Lhokseumawe dapat hidup kembali dan ribuan lapangan kerja baru tercipta.

    Dana Otonomi Khusus, kata Fachrul Razi, tidak bisa dijadikan solusi atas ketimpangan ini karena nilainya jauh lebih kecil dibanding kontribusi migas Aceh selama puluhan tahun. Dana Otsus juga dinilai tak mampu menggantikan hilangnya kesempatan kerja, investasi, dan pertumbuhan usaha lokal akibat industri migas yang tak berkembang di Aceh.

    Revisi PoD Blok Andaman
    Peta Wilayah Kerja Migas di Blok Andaman

    Fachrul Razi Mendesak Revisi UUPA

    Ia pun mendesak revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), khususnya soal kewenangan pengelolaan wilayah laut yang kini dibatasi hanya 12 mil. Batasan tersebut, menurutnya, tidak sejalan dengan semangat MoU Helsinki yang membuka ruang pengelolaan lebih luas bagi Aceh.

    Fachrul Razi mengingatkan, eksploitasi sumber daya alam tanpa manfaat yang adil pernah menjadi salah satu pemicu konflik Aceh di masa lalu, sehingga pengelolaan Blok Andaman harus dilakukan lebih inklusif.

    Di ujung pernyataannya, Fachrul Razi berharap Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan yang tak hanya mengejar peningkatan produksi migas, tetapi juga memastikan manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat Aceh. Ia menegaskan prinsip Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat harus menjadi landasan setiap kebijakan migas ke depan.

    Bagi Aceh, pengelolaan Blok Andaman bukan sekadar proyek energi baru, melainkan ujian keadilan ekonomi setelah empat dekade kontribusi migas Rp5.000 triliun kepada negara.

  • Waspadai Propaganda Digital, BBPOM Aceh Gandeng Densus 88

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh bekerja sama dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menggelar sosialisasi guna memperkuat pemahaman mengenai bahaya intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET), termasuk pola penyebarannya melalui media digital. Kegiatan berlangsung di Aula BBPOM Aceh, Selasa (14/7/2026).

    Sosialisasi tersebut diikuti seluruh pegawai BBPOM Aceh, anggota Dharma Wanita Persatuan BBPOM Aceh, serta anggota SAKA POM BBPOM Aceh.

    Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran peserta dalam menjaga persatuan, memperkuat sikap toleransi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat maupun pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara.

    Pelaksana Harian Kepala Satuan Tugas Wilayah Densus 88 Wilayah Aceh, AKBP Wisnoe Goentoro Tjahjono, menjelaskan bahwa intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme merupakan rangkaian persoalan yang saling berkaitan sehingga membutuhkan langkah pencegahan secara berkelanjutan.

    Menurutnya, penguatan literasi, wawasan kebangsaan, serta penanaman nilai-nilai toleransi menjadi bagian penting dalam mencegah berkembangnya paham-paham tersebut di tengah masyarakat.

    Dalam pemaparannya, peserta juga diberikan pemahaman mengenai perubahan pola penyebaran paham radikal yang kini semakin memanfaatkan perkembangan teknologi digital.

    Media sosial hingga permainan daring disebut menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk menyebarkan propaganda, ideologi, maupun melakukan perekrutan.

    Karena itu, masyarakat, khususnya aparatur pemerintah, diharapkan mampu memanfaatkan ruang digital secara bijak sekaligus memiliki kemampuan mengenali berbagai informasi yang berpotensi mengarah pada penyebaran intoleransi maupun radikalisme.

    Sementara itu, Kepala BBPOM Aceh, Riyanto, menegaskan bahwa penguatan wawasan kebangsaan menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.

    Menurutnya, BBPOM Aceh berkomitmen menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan secara profesional dengan mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat.

    Untuk mendukung komitmen tersebut, lingkungan kerja yang aman, kondusif, serta bebas dari pengaruh paham radikal menjadi faktor yang sangat penting.

    “Dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan, Balai Besar POM di Banda Aceh senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, lingkungan kerja yang aman, kondusif, serta bebas dari pengaruh paham radikal dan terorisme merupakan fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut,” ujar Riyanto.

    Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta membahas berbagai bentuk ancaman intoleransi dan radikalisme di era digital, termasuk langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun tempat kerja.

    Melalui kegiatan ini, BBPOM Aceh berharap seluruh pegawai, keluarga besar BBPOM Aceh, serta generasi muda yang tergabung dalam SAKA POM semakin memahami pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat sikap toleransi.

    Penguatan pemahaman tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja maupun lingkungan sosial yang aman, harmonis, dan bebas dari pengaruh intoleransi, radikalisme, ekstremisme, serta terorisme, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan dapat berjalan optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.**

  • Anak Buah Trump Tembak Mati Imigran Lagi, 11 Tewas di Maine

    Seputar Aceh – Gelombang kontroversi mengenai operasi penegakan imigrasi pemerintahan Presiden AS Donald Trump kembali mencuat setelah seorang petugas federal menembak mati seorang pria di negara bagian Maine. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah penembakan mematikan lain oleh petugas imigrasi di Texas, yang memicu protes publik dan tuntutan penyelidikan independen terhadap tindakan aparat.

    Sebagaimana dilaporkan oleh CNBC Indonesia, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (Department of Homeland Security/DHS) mengonfirmasi bahwa seorang petugas imigrasi federal menembak mati seorang pria di Kota Biddeford, Maine, pada Senin (13/7/2026) waktu setempat. Dalam pernyataannya, DHS menyebutkan bahwa petugas Immigration and Customs Enforcement (ICE) sedang melakukan pengawasan terhadap alamat terakhir seorang imigran yang disebut telah menerima perintah deportasi final.

    DHS menyatakan bahwa seorang “imigran ilegal” keluar dari rumah yang sedang diawasi menggunakan sebuah kendaraan. Ketika aparat berusaha menghentikan kendaraan tersebut, kendaraan itu mencoba melarikan diri, sehingga petugas melepaskan tembakan. “Kendaraan tersebut berusaha melarikan diri dari lokasi dan, karena khawatir terhadap keselamatan publik, seorang petugas melepaskan tembakan,” demikian pernyataan DHS, dilansir The Guardian.

    Insiden Penembakan Mematikan di Maine

    Belakangan, terungkap bahwa pria yang tewas bukanlah target utama operasi penegakan hukum tersebut. Senator Maine Angus King mengatakan kepada CNN bahwa korban bukan sasaran operasi ICE, sekaligus mengoreksi pernyataannya sendiri yang sebelumnya disampaikan dalam konferensi pers. Kelompok pembela hak-hak imigran setempat menyebut korban merupakan pria berkebangsaan Kolombia berusia 26 tahun.

    Insiden ini menjadi penembakan mematikan terbaru yang melibatkan aparat imigrasi federal di tengah kebijakan agresif pemerintahan Trump dalam menangkap dan mendeportasi imigran di seluruh AS. DHS sebelumnya berulang kali menyatakan korban-korban penembakan oleh ICE menggunakan kendaraan mereka sebagai senjata. Namun, dalam sejumlah kasus terdahulu, rekaman video kemudian memunculkan keraguan terhadap versi resmi yang disampaikan oleh pihak berwenang.

    Dampak Kebijakan Imigrasi di Bawah Trump

    Kontroversi mengenai penegakan hukum imigrasi di AS terus memicu ketegangan antara aparat penegak hukum dan komunitas imigran. Kebijakan yang agresif dalam menangkap dan mendeportasi imigran telah menyebabkan sejumlah insiden tragis yang menimbulkan protes masyarakat, serta seruan untuk meningkatkan pengawasan terhadap tindakan aparat.

    Kasus terbaru ini menunjukkan betapa kompleksnya situasi yang dihadapi oleh petugas ICE dalam menjalankan tugas mereka. Meskipun mereka bertugas menegakkan hukum, insiden yang berujung pada kematian menyoroti perlunya evaluasi lebih lanjut mengenai prosedur dan kebijakan yang diterapkan dalam operasi penegakan hukum terhadap imigran.

    Ruang Lingkup Penegakan Hukum Imigrasi

    Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pendekatan mereka terhadap penegakan hukum imigrasi. Penilaian risiko yang lebih baik dan pelatihan yang lebih komprehensif bagi petugas dapat membantu mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Selain itu, dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan komunitas imigran juga dapat membantu meredakan ketegangan yang ada.

    Dalam menghadapi insiden-insiden yang terus terjadi, masyarakat juga diharapkan lebih aktif dalam memberikan suara mereka. Melalui protes dan tuntutan, mereka dapat mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan yang diperlukan dalam kebijakan imigrasi.

  • Usai Dilantik, Muhammad Nasir Ajak ASN Aceh Tingkatkan Integritas dan Kualitas Pelayanan

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Aceh masa bakti 2025–2030. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (14/7/2026).

    Selain melantik Muhammad Nasir, Prof. Zudan juga mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Aceh serta 20 Ketua Dewan Pengurus KORPRI kabupaten/kota dari seluruh Aceh.

    Usai dilantik, Muhammad Nasir menegaskan bahwa KORPRI memiliki peran penting sebagai organisasi yang menghimpun seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

    Menurutnya, tantangan birokrasi saat ini menuntut KORPRI menjadi motor penggerak lahirnya aparatur yang adaptif, inovatif, responsif, sekaligus mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.

    “KORPRI harus menjadi penggerak lahirnya birokrasi yang adaptif, inovatif, responsif, serta mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang,” kata Muhammad Nasir.

    Ia mengatakan Pemerintah Aceh memandang kualitas birokrasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Karena itu, setiap ASN dituntut terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, mempertahankan netralitas, serta membangun budaya kerja yang kolaboratif, produktif, dan berorientasi pada hasil.

    Muhammad Nasir menambahkan, penguatan birokrasi di Aceh juga harus berjalan seiring dengan nilai-nilai keislaman, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi identitas daerah.

    Menurutnya, tujuan utama KORPRI adalah meningkatkan mutu dan pengabdian ASN. Karena itu, aparatur diharapkan terus mengembangkan kapasitas diri maupun organisasi tempatnya bekerja agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan.

    “Tujuan KORPRI adalah meningkatkan pengabdian dan mutu ASN. Jika ASN tidak mau mengembangkan diri maupun instansinya, maka tujuan tersebut belum tercapai,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, menegaskan ASN merupakan salah satu dari tiga pilar utama penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Menurut Prof. Zudan, pimpinan KORPRI memiliki tanggung jawab besar untuk menggerakkan ASN sebagai representasi penyelenggara negara yang profesional dan melayani masyarakat.

    Ia juga mengingatkan bahwa sebagian besar pelaksanaan anggaran negara berada di tangan ASN. Karena itu, kapasitas dan profesionalisme aparatur menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Anggaran terbesar dieksekusi oleh para ASN. Ini adalah kekuatan yang dahsyat dan harus dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata Prof. Zudan.

    Dalam kesempatan tersebut, Prof. Zudan turut memaparkan empat program prioritas KORPRI secara nasional. Program tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karier beserta bantuan hukum bagi ASN, serta peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara.

    Ia menegaskan, seluruh agenda tersebut diarahkan untuk satu tujuan utama, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

    “Program besar kita adalah membangun kualitas layanan publik,” tutup Prof. Zudan.

  • Perkuat UMKM Lokal, Banda Aceh Genjot Industri Bordir Wastra

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat sektor ekonomi kreatif melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu upaya tersebut diwujudkan lewat Pelatihan Bordir Kreatif Berbasis Wastra Aceh yang resmi dibuka Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banda Aceh, Selasa (14/7/2026).

    Pelatihan yang berlangsung selama lima hari itu merupakan hasil kolaborasi antara Dekranasda Kota Banda Aceh dan BPVP Banda Aceh. Sebanyak 20 peserta dari berbagai gampong mengikuti kegiatan yang ditujukan bagi pelaku industri kecil menengah (IKM) dan perajin bordir.

    Materi pelatihan meliputi pengembangan desain berbasis wastra Aceh, teknik pembuatan pola, praktik membordir, proses penyelesaian (finishing), pengendalian mutu, pengemasan produk, hingga strategi pemasaran agar mampu menjawab kebutuhan pasar.

    Dalam sambutannya, Illiza menilai kolaborasi antara Dekranasda dan BPVP menjadi langkah konkret dalam memperkuat kapasitas pelaku UMKM di Banda Aceh.

    Menurutnya, keberhasilan sebuah produk saat ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas, tetapi juga kemampuannya menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen.

    “Saat ini yang dibutuhkan bukan hanya produk yang bagus, tetapi juga produk yang mampu menjawab kebutuhan pasar,” ujar Illiza.

    Ia menegaskan bahwa wastra Aceh memiliki nilai yang jauh lebih besar dibanding sekadar kain. Di dalamnya terkandung sejarah, identitas budaya, serta jati diri masyarakat Aceh yang perlu terus dilestarikan.

    Menurutnya, pelestarian budaya akan semakin memberikan manfaat apabila mampu menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat. Ketika motif-motif khas Aceh diolah menjadi produk fesyen maupun suvenir, maka budaya dan ekonomi dapat berkembang secara bersamaan.

    Pada kesempatan itu, Illiza juga memaparkan potensi ekonomi Banda Aceh. Saat ini ibu kota Provinsi Aceh tersebut memiliki jumlah penduduk sebanyak 269.552 jiwa dengan sekitar 47.460 pelaku UMKM. Ia menyebutkan, dalam satu tahun terakhir pemerintah kota juga berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 6,95 persen menjadi 5,45 persen.

    Pelatihan bordir berbasis wastra Aceh ini, lanjutnya, juga menjadi bagian dari implementasi Program Cepat atau Ciptakan Ekonomi yang Produktif, Akseleratif, dan Tumbuh. Program tersebut berjalan seiring dengan Banda Aceh Academy yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat.

    Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Banda Aceh, Amir Ridha, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor kerajinan.

    Ia berharap para peserta mampu menghasilkan produk bordir yang berkualitas sekaligus memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Menurutnya, pelestarian budaya akan semakin kuat apabila mampu memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

    Amir juga berharap karya-karya bordir yang dihasilkan peserta nantinya memiliki identitas khas Banda Aceh sehingga mampu menembus pasar yang lebih luas.

    Di sisi lain, Sekretaris Dekranasda Kota Banda Aceh, Inayati Sa’aduddin Djamal, menjelaskan bahwa pelatihan ini diperuntukkan bagi perajin yang telah memiliki kemampuan dasar membordir.

    Menurutnya, fokus kegiatan adalah meningkatkan keterampilan agar produk yang dihasilkan semakin kompetitif, tidak hanya di pasar Aceh, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

    Selain peningkatan kualitas produk, Inayati juga menekankan pentingnya membangun jejaring antarpengrajin. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar para perajin mampu memenuhi permintaan dalam jumlah besar sekaligus menjadikan bordir berbasis wastra Aceh sebagai salah satu produk unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat.**

  • Mentan Janji Dukung Kopi Gayo dan Pertanian Aceh

    acehtoday.id/ | Bener Meriah – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mendampingi Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, meninjau lokasi produksi benih kopi arabika di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Selasa (14/7/2026).

    Dalam kunjungan tersebut, Wagub turut didampingi Bupati Bener Meriah, Bupati Aceh Tengah, Bupati Gayo Lues, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Kepala Dinas Pangan Aceh, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memperkuat sektor pertanian Aceh, khususnya pengembangan kopi Gayo yang selama ini menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia.

    Mentan Puji Sinergi Pemerintah Aceh dengan Kementerian Pertanian

    Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten di wilayah tengah Aceh atas komitmen memajukan sektor pertanian. Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Aceh atas sinergi dan komunikasi yang selama ini terjalin dengan Kementerian Pertanian.

    Menurut Amran, Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama Wakil Gubernur Fadhlullah merupakan di antara kepala daerah yang paling aktif berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam mendorong pembangunan sektor pertanian di daerah.

    “Komunikasi yang intens seperti ini sangat kami hargai karena mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan di lapangan,” ujar Amran.

    Ia menegaskan Kementerian Pertanian akan terus memantau perkembangan pertanian Aceh dan memberikan dukungan melalui berbagai program, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta bantuan lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas petani.

    Menteri Pertanian juga memberikan apresiasi terhadap produktivitas kopi Gayo yang terus menunjukkan peningkatan dan memiliki nilai ekspor yang semakin tinggi. Menurutnya, potensi tersebut harus terus dikembangkan melalui penyediaan benih unggul, pendampingan kepada petani, serta penguatan rantai pasok agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Wagub Aceh Ucapkan Terima Kasih atas Dukungan Pemerintah Pusat

    Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan terima kasih atas perhatian besar yang diberikan Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian RI kepada Aceh. Ia menilai dukungan pemerintah pusat selama ini tidak hanya dirasakan dalam pengembangan sektor pertanian, tetapi juga saat Aceh menghadapi bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu.

    Wagub mengatakan kunjungan Menteri Pertanian menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam melihat langsung kondisi pertanian Aceh, sekaligus memastikan berbagai program pengembangan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

    Menurutnya, Pemerintah Aceh siap memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga kualitas kopi Gayo sebagai komoditas unggulan daerah, serta memperluas akses pasar sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para petani Aceh.

    “Atas nama Pemerintah Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Menteri Pertanian atas perhatian dan komitmen yang terus diberikan kepada Aceh. Dukungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah,” ujar Fadhlullah.

    Ia menambahkan, Pemerintah Aceh akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota agar berbagai program pembangunan pertanian dapat berjalan optimal, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya saing komoditas unggulan Aceh, khususnya kopi Gayo, di pasar nasional maupun internasional.**

  • Dimas Drajad Resmi Pamit dari Persib Bandung

    Dimas Drajad Resmi Pamit dari Persib Bandung

    Rakyat News – Dimas Drajad, penyerang berusia 29 tahun, mengucapkan selamat tinggal kepada Persib Bandung pada Selasa, 14 Juli 2026. Ia menyampaikan perpisahan tersebut kepada Bobotoh melalui akun Instagram pribadinya, menandakan berakhirnya dua musim bersamanya di klub.

    Meskipun tidak selalu menjadi pilihan utama akibat cedera dan persaingan, Dimas tetap menjadi bagian dari skuad yang meraih gelar juara. Dalam pesan perpisahannya, ia mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan bermain di salah satu klub terbesar di Indonesia.

    Dimas menulis, “Setiap perjalanan pasti memiliki awal dan akhir. Awal yang indah saya bisa menginjakkan di kota Bandung dan disambut hangat para Bobotoh.” Ia merasakan kehormatan memakai seragam Persib dan ikut meraih gelar juara.

    Ia juga meminta maaf kepada Bobotoh dan elemen klub lainnya jika selama memperkuat Persib ada hal yang mengecewakan. Dimas menutup pesan perpisahannya dengan menyatakan, “Saya pamit untuk melanjutkan perjalanan berikutnya.”

    Dimas Drajad direkrut oleh Persib pada awal musim 2024/2025. Ia diharapkan dapat menambah ketajaman lini depan tim. Namun, perjalanan Dimas di Bandung tidak selalu mulus karena cedera yang menghambat kontribusinya.

    Pada musim 2025/2026, Dimas dipinjamkan ke Malut United untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Selama berseragam Persib, ia mencatatkan 20 penampilan dengan 2 gol dan 3 assist.

    Walaupun telah mengucapkan perpisahan, status Dimas Drajad di Persib Bandung belum diumumkan secara resmi. Kontraknya seharusnya berakhir pada Juni 2027 mendatang.