TIDAK ada bangsa besar yang dibangun hanya dengan anggaran. Tidak ada daerah maju yang lahir semata karena kaya sumber daya alam. Semua perubahan besar selalu diawali oleh kemampuan membayangkan masa depan.
Pembangunan pada hakikatnya adalah kerja imajinasi, kemampuan melihat sesuatu yang belum ada, tetapi mungkin diwujudkan melalui kebijakan, kelembagaan, dan kerja kolektif.
Disinilah persoalan paling mendasar Aceh hari ini. Yang sedang kita hadapi bukan hanya perlambatan ekonomi, rendahnya investasi, atau lemahnya tata kelola pemerintahan.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah krisis imajinasi pembangunan. Kita kehilangan kemampuan membayangkan Aceh dua puluh atau tiga puluh tahun ke depan. Akibatnya, pembangunan bergerak tanpa horizon, sementara politik berjalan tanpa arah.
Perspektif C. Wright Mills, imajinasi sosiologis adalah kemampuan menghubungkan persoalan sehari-hari dengan struktur sosial yang lebih luas. Konsep ini tidak hanya relevan untuk membaca masyarakat, tetapi juga untuk membaca pembangunan.
Sebuah daerah hanya akan maju apabila para pemimpinnya mampu melihat melampaui rutinitas birokrasi, melampaui siklus pemilu, dan melampaui kepentingan politik sesaat. Sebaliknya, ketika elite terjebak dalam logika kekuasaan jangka pendek, pembangunan kehilangan orientasi strategis.
Sayangnya, itulah yang tampak dalam dinamika pembangunan Aceh. Ruang politik lebih banyak dihabiskan untuk negosiasi kepentingan, pembagian pengaruh, perebutan proyek, serta perdebatan anggaran tahunan.
Energi pemerintah sering tersedot pada bagaimana anggaran dibelanjakan, bukan bagaimana masa depan dibangun. Ukuran keberhasilan akhirnya direduksi menjadi besarnya serapan anggaran, bukan transformasi sosial yang dihasilkan.
Paradigma seperti ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai politics without imagination (politik tanpa imajinasi). Politik tidak lagi menjadi instrumen untuk menciptakan masa depan, melainkan sekadar mekanisme mempertahankan kekuasaan. Dalam situasi seperti itu, visi pembangunan berubah menjadi daftar proyek, bukan peta transformasi masyarakat.
Padahal Aceh memiliki hampir seluruh prasyarat untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru di kawasan barat Indonesia.
Letak geografis Aceh berada di persimpangan Samudra Hindia dan Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Posisi ini bukan sekadar keuntungan geografis, melainkan modal geopolitik yang dapat menghubungkan Aceh dengan India, Timur Tengah, Asia Selatan, hingga kawasan ASEAN.
Namun hingga kini, posisi strategis tersebut belum diterjemahkan menjadi strategi ekonomi maritim yang utuh.
Di sektor pariwisata, Aceh memiliki kombinasi yang sangat langka, bentang alam pegunungan, pantai, pulau-pulau eksotis, hutan tropis, warisan sejarah Kesultanan Aceh, budaya Islam yang kuat, hingga memori tsunami yang diakui dunia.
Hampir semua unsur wisata tersedia. Yang belum tersedia adalah narasi pembangunan yang menghubungkan seluruh potensi itu menjadi satu ekosistem ekonomi.
Demikian pula sektor pertanian. Selama ini perhatian masih terpusat pada peningkatan produksi. Padahal nilai ekonomi terbesar justru berada pada hilirisasi, inovasi teknologi, industri pangan, dan penguatan rantai pasok.
Aceh tidak cukup menjadi penghasil gabah atau jagung. Aceh harus menjadi pusat industri pangan yang mampu menciptakan nilai tambah bagi petani.
Hal serupa terjadi pada sektor perkebunan. Kopi Gayo dikenal di pasar internasional, tetapi keuntungan terbesar sering dinikmati pelaku industri di luar Aceh. Nilam, kakao, pinang, pala masih didominasi ekspor bahan mentah.
Kita menjual komoditas, tetapi membeli kembali produk olahan dengan harga yang jauh lebih tinggi. Ini adalah paradoks klasik daerah kaya sumber daya tapi miskin industrialisasi.
Di sektor peternakan, peluang juga sangat besar. Kebutuhan protein nasional terus meningkat, sementara Aceh memiliki ruang ekologis yang memungkinkan pengembangan peternakan modern berbasis kawasan. Namun potensi ini belum menjadi agenda strategis pembangunan daerah.
Yang paling ironis adalah sektor maritim. Aceh memiliki laut yang luas, sumber daya perikanan yang melimpah, garis pantai yang panjang, dan posisi yang sangat strategis.
Namun orientasi pembangunan masih lebih banyak menghadap ke daratan daripada ke laut. Padahal abad ke-21 adalah abad ekonomi biru (blue economy), ketika kekuatan suatu daerah semakin ditentukan oleh kemampuannya mengelola sumber daya maritim secara berkelanjutan.
Semua potensi tersebut sesungguhnya telah lama diketahui. Kajian akademik tersedia. Data pemerintah tersedia. Investor pun memahami peluang itu. Yang belum hadir adalah keberanian politik untuk mengonsolidasikannya menjadi visi pembangunan lintas generasi.
Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa transformasi besar selalu diawali oleh keberanian membangun imajinasi kolektif. Korea Selatan tidak memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi memiliki visi industrialisasi.
Singapura tidak memiliki wilayah yang luas, tetapi memiliki visi sebagai pusat perdagangan global. Vietnam mampu mengubah dirinya dari negara pascaperang menjadi kekuatan manufaktur Asia karena memiliki arah pembangunan yang konsisten selama puluhan tahun. Mereka membangun masa depan sebelum menikmati hasilnya.
Aceh justru memiliki modal yang lebih lengkap, dari sejarah, identitas budaya, sumber daya alam, posisi geografis, kekayaan laut, pertanian, energi, hingga bonus demografi. Yang belum dimiliki adalah kemampuan menyatukan seluruh modal itu ke dalam satu imajinasi pembangunan.
Di sinilah pentingnya membangun social imaginary, sebagaimana dijelaskan Charles Taylor, yaitu kemampuan masyarakat membayangkan masa depan bersama yang menjadi dasar tindakan kolektif.
Tanpa imajinasi bersama, pembangunan akan terus bersifat sektoral, parsial, dan bergantung pada pergantian elite. Setiap pemerintahan datang membawa slogan baru, tetapi meninggalkan sedikit warisan transformasi.
Aceh membutuhkan lebih dari sekadar pemimpin administratif. Aceh membutuhkan pemimpin imajinatif, yakni pemimpin yang mampu melihat peluang sebelum orang lain melihatnya, menghubungkan sektor-sektor ekonomi yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, dan mengubah kekayaan alam menjadi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan bukan hanya soal membangun jalan, pelabuhan, atau gedung. Pembangunan adalah membangun harapan, arah, dan masa depan.
Karena itu, pertanyaan paling penting bukanlah berapa besar APBA yang kita miliki, melainkan Aceh seperti apa yang ingin kita wariskan pada tahun 2045? Jika pertanyaan itu tidak pernah dijawab secara serius, maka sebesar apa pun anggaran akan habis tanpa pernah benar-benar mengubah masa depan.
Sejarah menunjukkan bahwa setiap peradaban besar lahir dari keberanian membayangkan sesuatu yang belum ada. Aceh hari ini tidak sedang kekurangan sumber daya. Aceh sedang kekurangan keberanian untuk bermimpi besar, berpikir jauh, dan menjadikan imajinasi itu sebagai fondasi pembangunan. Ketika imajinasi mati, pembangunan berubah menjadi rutinitas birokrasi. Tetapi ketika imajinasi hidup, pembangunan menjadi gerakan peradaban.
Oleh: Firdaus Mirza
Dosen Sosiologi FISIP Universitas Syiah Kuala
=====================================
