Rakyat News – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pencairan dana tambahan Rp 20 triliun untuk BPJS Kesehatan masih terkendala. Hal ini terkait dengan masalah regulasi yang harus diselesaikan sebelum dana bisa dicairkan.
Pemerintah saat ini sedang mempercepat penyelesaian aturan terkait agar dana dapat dicairkan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden. Menurut Budi, kendala utama bukan pada ketersediaan anggaran, tetapi pada mekanisme hukum pencairan dana tersebut.
Budi menjelaskan, “Itu ada masalah dari sisi regulasinya bagaimana pencairannya. Kemarin sudah bicara dengan Pak Dirut (BPJS), Pak Menkeu, kita akan melakukan percepatan,” saat ditemui di Jakarta Selatan pada Jumat (10/7/2026).
Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi dasar hukum pencairan dana. Draf aturan tersebut telah diproses dan dikirim ke Sekretariat Negara untuk segera ditandatangani oleh Presiden.
Budi menambahkan, “Ada PP yang harus segera ditandatangani dan itu sudah kita proses ke Setneg. Mudah-mudahan segera ditandatangani oleh Bapak Presiden, sehingga memungkinkan bagi Kementerian Keuangan untuk mencairkan itu secepat-cepatnya.”
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyatakan bahwa tambahan dana Rp 20 triliun dari pemerintah sangat penting untuk menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tanpa dana tersebut, BPJS Kesehatan berpotensi mengalami gagal bayar mulai Juli 2027.
Prihati menjelaskan, pencairan dana hanya bisa dilakukan setelah ada dasar hukum yang menyatakan bahwa kondisi keuangan BPJS Kesehatan mengalami defisit. “Suntikan itu akan dicairkan kalau ada regulasi yang menyatakan bahwa defisit, kita sudah negatif,” ujarnya.
Ia berharap proses pencairan dana tidak berlangsung lama. “Saya berharap bulan depan, paling lambat Agustus, sudah mendapatkan manfaat dari pemerintah,” tambah Prihati.
Budi juga memastikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan tambahan dana Rp 20 triliun untuk BPJS Kesehatan, dengan masing-masing berasal dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp 10 triliun dan dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 10 triliun.
