Banda Aceh – PT Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran BBM untuk Aceh, menyusul persoalan antrean yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa waktu terakhir.
Penambahan pasokan itu tercatat signifikan. Melalui Fuel Terminal, Pertamina Patra Niaga menaikkan penyaluran Gasoil hingga 120,4 persen dan Gasoline sebanyak 109 persen dari kondisi normal, sebagai respons atas kelangkaan BBM yang membuat masyarakat harus mengantre panjang di sejumlah SPBU di Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyampaikan kabar tersebut di Banda Aceh, Selasa (4 Agustus 2026). Informasi itu, kata dia, berasal dari laporan terbaru Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, yang meminta perkembangan penanganan kelangkaan BBM dilaporkan secara berkala.
Kepastian penambahan pasokan itu disampaikan langsung oleh Sales Branch Manager (SBM) Aceh I Fuel Pertamina Patra Niaga Retail Aceh, Ferdi Fajrian Adicandra, dalam rapat koordinasi bersama Tim Pemerintah Aceh, Senin 3 Agustus 2026, di Ruang Rapat Setda Aceh, Kantor Gubernur Aceh. Rapat tersebut dikoordinir oleh Asisten II Setda Aceh, Teuku Robby Izra.
Di lapangan, sejumlah langkah teknis diterapkan untuk mengurai antrean. Beberapa SPBU menempatkan petugas marshalling guna mengatur kendaraan agar tidak meluber ke jalan raya, sekaligus menyusun jadwal shift operator pada jam-jam sibuk keberangkatan dan pulang kerja.
Sumber foto: /Elza
Fuel Terminal di Aceh menambah jam operasional pada hari Minggu, sementara SPBU diminta siaga 24 jam untuk menerima kiriman BBM di luar jam kerja demi menjaga stok sebelum disalurkan esok harinya. Koordinasi dengan Organda juga dilakukan agar armada angkutan umum mendapat prioritas pengisian.
Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Aceh dan aparat penegak hukum menggelar sidak ke sejumlah SPBU untuk memastikan stok tersedia dan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk kendaraan yang tangkinya telah dimodifikasi.
Dinas Perhubungan Aceh melengkapi langkah ini dengan mengonsolidasi data kendaraan bermotor terdaftar di Samsat untuk mengantisipasi pelat nomor tidak resmi alias bodong.
Untuk menjaga kelancaran distribusi logistik, Pemerintah Aceh menyiapkan Surat Gubernur yang mengatur prioritas pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan angkutan umum penumpang dan barang berpelat kuning.
Nurlis menambahkan, ke depan akan dibentuk Tim Satgas Gabungan Penertiban Penyaluran BBM di Provinsi Aceh untuk mengawal kebijakan ini secara berkelanjutan.
Pemerintah Aceh menyatakan akan terus mengevaluasi persoalan BBM bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Organda, dan instansi terkait lainnya.
“Tujuannya untuk memastikan ketersediaan BBM bersubsidi tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, dan masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal,” katanya.
Di sisi lain, masyarakat diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan wajar dan tidak melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.
