DERAP sepatu di lantai gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh siang itu terdengar pelan. Seorang pria sedang berjalan dari ruang rapat Komisi I menuju lobi utama, menyapa beberapa kolega dengan senyum tipis. Di tangannya tergenggam beberapa lembar kertas berisi catatan kerja. H. Azhar Abdurrahman, anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh, kembali menjalani rutinitas sebagai wakil rakyat.
Jauh sebelum duduk di parlemen, Azhar lahir di Keude Krueng Sabee, Aceh Jaya, pada 20 April 1969. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Syiah Kuala pada bidang pertanian dan peternakan, lulus pada 1994.
Latar akademik itu kelak menjadi salah satu bekal saat ia memimpin daerah yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan.
Dari Pusaran Konflik ke Kursi Bupati
Perjalanan Azhar tidak lepas dari sejarah panjang Aceh. Ia pernah menjadi bagian dari Gerakan Aceh Merdeka wilayah Meureuhom Daya. Dalam periode 2003 sampai 2005, ia dipercaya sebagai sekretaris di wilayah tersebut.
Ketika proses damai berjalan, Azhar juga terlibat dalam masa transisi yang melibatkan Aceh Monitoring Mission, sebuah fase yang mengubah arah hidup banyak mantan kombatan.
Perdamaian membuka jalan baru. Azhar memasuki arena politik formal dan maju sebagai calon Bupati Aceh Jaya pada pemilihan kepala daerah 2007. Ia berpasangan dengan Zamzami A. Rani dan berhasil terpilih untuk periode 2007 sampai 2012.
Menariknya, kemenangan pertamanya itu ditempuh melalui jalur independen, bukan melalui partai politik.
Lima tahun kemudian, Azhar kembali memenangkan Pilkada Aceh Jaya. Kali ini ia berpasangan dengan Tengku Maulidi dan meraih sekitar 41,33 persen suara. Ia dilantik pada 9 Juli 2012 untuk periode kedua. Dengan begitu, Azhar memimpin Aceh Jaya selama sepuluh tahun, dari 2007 sampai 2017.
Masa kepemimpinannya berlangsung di tengah upaya pemulihan Aceh Jaya dari dua luka besar, gempa dan tsunami 2004 serta konflik bersenjata. Pembangunan infrastruktur, konektivitas antarkawasan, dan pemulihan ekonomi menjadi pekerjaan besar.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pembangunan konektivitas jalan lintas pesisir Banda Aceh-Calang, jalur penting yang menghubungkan kawasan pantai barat Aceh.
Langkah Baru di Parlemen Aceh
Setelah menyelesaikan masa jabatan bupati pada 2017, Azhar tidak meninggalkan politik. Ia maju sebagai calon anggota DPRA dari Partai Aceh pada Pemilu 2019.
Melalui Partai Aceh, ia memperoleh 24.425 suara di Daerah Pemilihan Aceh 10 yang meliputi Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Simeulue. Perolehan itu menjadikannya salah satu peraih suara tertinggi di dapil tersebut.
Di DPRA periode 2019 sampai 2024, Azhar ditempatkan di Komisi III yang membidangi keuangan, kekayaan Aceh, dan investasi. Ia bahkan tercatat sebagai sekretaris komisi, posisi yang menuntut ketelitian dalam membaca anggaran dan kebijakan keuangan daerah.
Pengalaman sepuluh tahun sebagai kepala daerah menjadi modal penting saat ia harus mengawal penggunaan anggaran dari sisi legislatif.
Pada Pemilu 2024, Azhar kembali masuk dalam daftar calon DPRA dari Partai Aceh untuk Dapil 10. Ia kemudian kembali menjadi anggota DPRA periode 2024 sampai 2029.
Bahkan pada 2025, Azhar dilantik kembali untuk menggantikan Tarmizi yang menjabat sebagai Bupati Aceh Barat. Dalam struktur DPRA periode berjalan, Azhar tercatat sebagai anggota Komisi I yang membidangi hukum, politik, pemerintahan, dan keamanan.
Di internal Partai Aceh, Azhar juga menempati posisi penting. Ia pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Aceh dan kemudian memimpin DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya.
Pada Maret 2022, ia terpilih secara aklamasi untuk periode 2022 sampai 2026. Posisi itu memperlihatkan pengaruhnya tidak hanya di parlemen, tetapi juga di struktur politik lokal.
Bagi Azhar, perjalanan dari medan konflik menuju parlemen bukan sekadar perpindahan peran. Ia pernah berada dalam pusaran sejarah yang kelam, kemudian diberi kesempatan memimpin daerah selama satu dekade, dan kini menjaga aspirasi masyarakat Aceh bagian barat dan selatan di tingkat provinsi.
Dapilnya yang luas menuntutnya memahami persoalan empat kabupaten sekaligus, dari konektivitas jalan hingga penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
“Perdamaian sudah memberi kami ruang untuk membangun. Sekarang tugas saya menjaga amanah itu dengan kerja nyata,” kata Azhar dalam sebuah kesempatan.
Kini, dari kursi Komisi I DPRA, Azhar melanjutkan peran sebagai jembatan antara masyarakat dan kebijakan daerah. Perjalanannya menjadi cermin bahwa seorang yang pernah berada di masa konflik dapat berubah menjadi penjaga demokrasi. Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Simeulue menitipkan harapan besar di pundaknya.**
