acehtoday

Kategori: Parlementaria

  • Sistem Tiket Online Kapal ASDP Carut-Marut, DPRK Sabang Desak Gubernur Aceh Turun Tangan

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang menyesalkan sistem tiket penyeberangan online yang diterapkan PT ASDP Indonesia Ferry pada lintasan Ulee Lheue-Balohan dinilai carut-marut dan merugikan wisatawan maupun masyarakat yang hendak ke Kota Sabang.

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRK Sabang, Albina mengatakan pihaknya sejak awal telah mengingatkan bahwa penerapan sistem tiket online secara penuh berpotensi menimbulkan berbagai persoalan.

    "Sejak awal pemberlakuan sistem online penuh ini, kami dari DPRK sudah melihat bahwa persoalan ini akan berdampak panjang terhadap sirkulasi penumpang Banda Aceh-Sabang menggunakan kapal ferry ASDP," kata Albina kepada acehtoday.id/, Jumat (26/6/2026).

    Menurutnya, sekitar dua bulan lalu DPRK Sabang bahkan telah melayangkan surat kepada Gubernur Aceh untuk meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.

    Albina menilai Pemerintah Aceh memiliki kewenangan besar karena mengatur izin trayek, tarif penyeberangan, sekaligus sebagai pemilik kapal KMP Aceh Hebat 2 dan KMP BRR yang dioperasikan pada lintasan tersebut.

    "Kami sudah meminta Gubernur untuk memfasilitasi karena kewenangan ada pada Pemerintah Aceh. Namun sampai hari ini kami belum melihat langkah konkret untuk mencari solusi," ujarnya.

    Kemudian DPRK Sabang menggelar rapat dengar pendapat dengan PT ASDP Indonesia Ferry dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sabang karena belum ada respon dari Gubernur Aceh.

    Dalam pertemuan itu, kata Albina, seluruh pihak mengakui masih banyak kelemahan pada sistem tiket online, mulai dari proses check in yang belum optimal, kuota tiket yang terbatas, hingga kendala masyarakat dalam mengakses aplikasi akibat keterbatasan kemampuan menggunakan teknologi maupun jaringan internet.

    "Dalam rapat itu ASDP berjanji akan melakukan pembenahan terhadap sistem tiket online," ujarnya.

    Namun hingga kini perbaikan yang dijanjikan belum terlihat. DPRK Sabang bahkan kembali memfasilitasi pertemuan lanjutan di Kantor ASDP Banda Aceh yang turut dihadiri Wali Kota Sabang dan unsur pimpinan DPRK.

    Dalam forum tersebut, DPRK mengusulkan adanya penambahan kuota tiket di luar sistem online serta penyempurnaan mekanisme check in agar masyarakat yang mengalami kendala tetap dapat memperoleh tiket.

    "Sayangnya sampai hari ini belum ada progres yang cukup berarti sebagaimana dijanjikan oleh ASDP maupun KSOP,” ucapnya.

    Sistem Tiket dan Keterbatasan Kapal

    Albina menambahkan kondisi tersebut kini semakin diperparah dengan tidak beroperasinya KMP Aceh Hebat 2 akibat insiden ledakan mesin beberapa waktu lalu. Akibatnya, saat ini hanya satu armada yang melayani penyeberangan Banda Aceh-Sabang.

    Menurutnya, kombinasi antara keterbatasan armada dan sistem tiket online yang belum berjalan optimal telah membuat kondisi transportasi penyeberangan menuju Sabang semakin sulit.

    “Kondisi ini sudah sangat darurat. Sudah bermasalah dengan sistem online yang tidak akomodatif, ditambah lagi armada kapal tinggal satu. Ini tentu semakin memperparah keadaan,” tuturnya.

    DPRK Sabang pun meminta Gubernur Aceh segera mengambil langkah tegas dengan melakukan relaksasi atau penyesuaian sementara terhadap sistem tiket online hingga kondisi armada penyeberangan kembali normal.

    “Kalau gubernur mau mengambil inisiatif melakukan penyesuaian sementara terhadap sistem online karena armada tinggal satu, paling tidak persoalan masyarakat bisa sedikit teratasi sambil menunggu kapal kembali beroperasi,” pungkas Albina.

    untuk diketahui PT ASDP Cabang Banda Aceh akan memberikan kompensasi kepada penumpang yang terlambat diangkut oleh kapal KMP Aceh Hebat 2 setelah terjadi peristiwa ledakan mesin kapal yang melukai 15 orang, Jumat (12/6/2026).

    “Untuk penumpang dan kendaraan yang telat diangkut, kami akan memberikan service meal berupa makanan dan minuman,” kata General Manager PT ASDP Cabang Banda Aceh, Andre Setiawan di depan RSUDZA.

    Berkoordinasi dengan KSOP Kelas IV Malahayati, pihaknya juga akan menyediakan keberangkatan tambahan menggunakan kapal KMP BRR bagi penumpang dan kendaraan yang tetap ingin menyeberang ke pulau Sabang.

    “Biasanya KMP BRR hanya ada 3 trip, tapi kami akan sediakan 4 trip kali ini bagi penumpang dan kendaraan yang ingin menyeberang,” pungkas Andre.

    Sebelumnya, sebanyak 15 orang terluka dalam peristiwa diduga ledakan mesin di KMP Aceh Hebat 2 saat di Pelabuhan Ulee Lheue. Korban yang mengalami luka diantaranya 14 taruna Politeknik Pelayaran serta satu instruktur sekaligus Kepala Kamar Mesin (KKM).

    Akibat ledakan mesin tersebut, para korban dievakuasi dan sedang mendapat perawatan di RSUDZA Banda Aceh.

    Adapun pihak ASDP Cabang Banda Aceh telah menyatakan komitmen untuk menanggung seluruh biaya pengobatan dan kebutuhan korban serta keluarga korban selama di Banda Aceh.

    Sementara itu, polisi masih menyelidiki penyebab diduga mesin kapal yang tiba-tiba meledak saat kegiatan belajar mengajar lapangan ini.

    Sistem Tiket Online Kapal ASDP Carut-Marut, DPRK Sabang Desak Gubernur Aceh Turun Tangan
    Sistem Tiket Online Kapal ASDP Carut-Marut, DPRK Sabang Desak Gubernur Aceh Turun Tangan Foto:
    acehtoday.id/Elza

     

     

  • Komisaris Baru Harapan Baru, DPRA Minta Bank Aceh Hadir Lebih Dekat untuk Pelaku UMKM

    Komisaris Baru Harapan Baru, DPRA Minta Bank Aceh Hadir Lebih Dekat untuk Pelaku UMKM

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Penetapan Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah periode 2026–2030 mendapat perhatian dari kalangan legislatif. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tati Meutia Asmara, S.KH., M.Si., menilai susunan baru komisaris dan direksi Bank Aceh Syariah harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan dan peningkatan kontribusi bank daerah tersebut bagi perekonomian Aceh.

    Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang berlangsung di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (23/6/2026). Selain menetapkan Muhammad Nasir sebagai Komisaris Utama, rapat juga menyetujui Faisal sebagai Komisaris Independen dan Erwin Konadi sebagai Direktur Bisnis Bank Aceh Syariah untuk periode 2026–2030.

    Menanggapi keputusan tersebut, Tati Meutia Asmara mengucapkan selamat kepada jajaran komisaris dan direksi yang telah mendapatkan amanah baru. Namun, menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemegang saham harus dijawab dengan kerja nyata, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Aceh.

    “Bank Aceh Syariah bukan sekadar lembaga perbankan daerah, tetapi juga instrumen strategis yang memiliki peran besar dalam menggerakkan ekonomi Aceh. Karena itu, masyarakat tentu berharap hadirnya kepemimpinan baru mampu membawa perubahan yang lebih baik terhadap kinerja, pelayanan, dan daya saing Bank Aceh ke depan,” ujar Tati.

    Politisi perempuan DPR Aceh itu menegaskan bahwa tantangan dunia perbankan saat ini semakin kompetitif. Oleh sebab itu, jajaran komisaris dan direksi yang baru harus mampu menghadirkan inovasi dan transformasi yang berkelanjutan agar Bank Aceh tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi bank syariah regional yang kuat dan terpercaya.

    “Kita ingin Bank Aceh Syariah menjadi lembaga keuangan yang profesional, modern, akuntabel, dan mampu bersaing dengan perbankan nasional. Penguatan tata kelola perusahaan atau good corporate governance harus menjadi prioritas utama karena kepercayaan publik merupakan modal terbesar bagi sebuah bank,” katanya.

    Tati juga menyoroti pentingnya optimalisasi fungsi intermediasi Bank Aceh dalam mendukung sektor-sektor produktif yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Menurutnya, keberadaan Bank Aceh harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, hingga investasi daerah.

    “Ke depan, kami berharap Bank Aceh lebih agresif dan inovatif dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan modal untuk berkembang. Bank Aceh harus hadir sebagai mitra pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Tati menekankan bahwa peningkatan laba perusahaan semestinya berjalan seiring dengan peningkatan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat Aceh. Sebagai bank milik daerah, Bank Aceh dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk turut mendukung agenda pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “DPR Aceh tentu akan terus memberikan dukungan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar Bank Aceh Syariah tetap berada pada jalur yang benar, sehat secara bisnis, kuat secara kelembagaan, dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah serta pembangunan ekonomi Aceh,” tegasnya.

    Menurut Tati, kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, pemegang saham, regulator, dan manajemen perusahaan akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan Bank Aceh Syariah menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang.

    Pentingnya Perhatian Bank Aceh Syariah kepada pelaku UMKM perempuan

    Tati juga memberikan perhatian khusus terhadap pelaku UMKM perempuan yang jumlahnya terus bertambah di berbagai sektor usaha, mulai dari kuliner, kerajinan, perdagangan, hingga industri rumahan. Menurutnya, kaum perempuan memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan ekonomi keluarga dan ekonomi daerah sehingga perlu mendapatkan dukungan yang lebih maksimal dari lembaga perbankan.

    “Perempuan pelaku UMKM merupakan salah satu pilar penting perekonomian Aceh. Banyak di antara mereka yang tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Karena itu, mereka harus mendapatkan perhatian khusus dalam hal akses pembiayaan dan pengembangan usaha,” kata Tati.

    Ia menilai masih banyak pelaku usaha perempuan yang menghadapi berbagai kendala untuk mendapatkan tambahan modal usaha, baik karena keterbatasan informasi, pendampingan, maupun persyaratan administratif yang terkadang sulit dipenuhi oleh usaha mikro dan rumahan.

    “Kami berharap Bank Aceh dapat menghadirkan skema pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh perempuan pelaku UMKM, terutama mereka yang sedang merintis atau mengembangkan usaha. Kemudahan akses modal akan sangat membantu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan pada akhirnya memperkuat ekonomi keluarga,” ujarnya.

    Menurut Tati, pemberdayaan ekonomi perempuan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Sebab ketika perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha itu sendiri, tetapi juga oleh keluarga, pendidikan anak, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

    “Bank Aceh sebagai bank milik rakyat Aceh harus mampu hadir memberikan solusi pembiayaan yang inklusif dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan pelaku usaha yang selama ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi akar rumput di Aceh,” tegasnya.

    “Kami berharap kepemimpinan baru ini mampu melahirkan berbagai terobosan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Targetnya bukan hanya pertumbuhan aset dan keuntungan perusahaan, tetapi juga meningkatnya kepercayaan publik, kualitas pelayanan, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh,” pungkasnya.**

  • Ketua DPRK Banda Aceh: P3K Paruh Waktu Berpeluang Jadi Penuh Waktu, Beri Apresiasi Komisi II DPR RI

    Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah, ST, memberikan kabar gembira bagi warga Kota Banda Aceh, khususnya bagi ASN dengan status PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu.

    Menurutnya, saat ini gaji PPPK telah diusulkan agar dibiayai oleh APBN. Selain itu, terdapat upaya agar PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

    Informasi tersebut disampaikan Irwansyah setelah dirinya berdialog dengan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, pada Kamis, 11 Juni 2026.
    Diketahui, Mardani Ali Sera merupakan bagian dari Komisi II DPR RI, yang saat ini mengusulkan agar pembiayaan PPPK tidak lagi dibebankan kepada pemerintah daerah, melainkan ditanggung oleh APBN.

    Selain itu, Komisi II juga mengusulkan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu serta mencegah adanya pemberhentian PPPK akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

    Irwansyah menyampaikan apresiasi dan dukungannya kepada Komisi II DPR RI atas usulan tersebut yang telah dibahas dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB beberapa waktu lalu di Jakarta.

    “Tentu kita memberikan dukungan dan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas usulan tersebut karena akan sangat berpihak kepada saudara-saudara kita yang berstatus PPPK. Ke depan, kami siap mengawal dan memastikan kebijakan ini benar-benar berjalan serta terlaksana dengan baik di lapangan, khususnya di Kota Banda Aceh,” ujar Irwansyah.

    Dalam diskusinya dengan Mardani Ali Sera, Irwansyah juga menanyakan secara langsung mengenai nasib para pegawai berstatus PPPK, termasuk kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan diberhentikan akibat kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas.

    Menanggapi hal itu, Mardani menjelaskan bahwa sejak awal Komisi II DPR RI telah mengusulkan agar PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Karena mereka semua statusnya juga ASN, yang harus sama dengan PNS.

    Selain itu, pembiayaan PPPK diharapkan dapat ditanggung oleh APBN.

    Mardani juga menegaskan bahwa PPPK tidak boleh diberhentikan secara sepihak, terlebih hanya karena alasan keterbatasan fiskal atau keuangan daerah.

    Menurutnya, PPPK hanya dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

    Irwansyah pun memohon dukungan dan doa dari masyarakat Kota Banda Aceh agar usulan Komisi II DPR RI tersebut dapat segera diwujudkan dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

    Sebagai informasi, selama ini pembiayaan PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, masih dibebankan kepada APBD masing-masing daerah. Kondisi tersebut menyebabkan belanja pegawai di sejumlah daerah meningkat cukup signifikan.

     

    Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pemerintah daerah juga mulai menyampaikan kekhawatiran terhadap kemampuan fiskal mereka, terutama dalam membiayai kebutuhan PPPK.

     

    Karena itu, diharapkan usulan Komisi II DPR RI agar pembiayaan PPPK ditanggung APBN dapat segera terealisasi sehingga kesejahteraan dan kepastian status para pegawai PPPK semakin terjamin.

    Irwansyah juga menegaskan bahwa PPPK tidak boleh diberhentikan hanya karena kondisi fiskal daerah yang lemah atau keterbatasan anggaran. Pemberhentian hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.

    “Semoga hal ini dapat terwujud. Kita doakan agar keputusan tersebut dapat ditetapkan dan diakomodir oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tutup Irwansyah. (Adv)

  • Aiyub Bukhari Salurkan Beasiswa PIP Usulan Teuku Riefki Harsya untuk 4.323 Siswa di Banda Aceh

    Aiyub Bukhari Salurkan Beasiswa PIP Usulan Teuku Riefki Harsya untuk 4.323 Siswa di Banda Aceh

    BANDA ACEH – Anggota DPRK Banda Aceh, Aiyub Bukhari, SPd, menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), yang merupakan usulan Teuku Riefky Harsya (TRH) kepada 4.323 siswa di Kota Banda Aceh, Kamis (11/6/2026).

    Acara penyaluran di Banda Aceh dipusatkan di SMTI, Kecamatan Kuta Alam.

    Penyaluran beasiswa tersebut merupakan bagian dari program bantuan pemerintah untuk mendukung keberlangsungan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu, sekaligus memotivasi mereka agar lebih giat dalam menempuh pendidikan.

    Dalam kesempatan itu, Aiyub Bukhari selaku Koordinator untuk Kota Banda Aceh menyampaikan bahwa bantuan PIP merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan.

    Ia berharap dana yang diterima dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjang kebutuhan sekolah dan proses belajar para siswa.

    “Program ini merupakan bantuan pemerintah bagi siswa yang membutuhkan agar dapat terus melanjutkan pendidikan.

    Kami berharap para orang tua dan siswa dapat memanfaatkan dana ini dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pendidikan,” ujar Aiyub, yang merupakan Wakil Ketua Fraksi Demokrat di DPRK Banda Aceh.

    Saat penyerahan tersebut, Teuku Riefki Harsya yang kini menjabat Menteri Ekraf berkesempatan menyapa para penerima melalui siaran panggilan video.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Demokrat Banda Aceh, Isnaini Husda, Penanggung Jawab Beasiswa PIP TRH di Aceh, Aidil Mashendra, Abdul Hadi Bang Joni, pihak sekolah dan pejabat terkait.

    Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah penerima beasiswa PIP tahun 2026 di Banda Aceh mencapai 4.323 siswa.

    Sementara itu, secara keseluruhan di Provinsi Aceh, jumlah penerima bantuan PIP mencapai sekitar 40 ribu siswa.

    Program beasiswa PIP ini telah diperjuangkan dan disalurkan oleh Teuku Riefky Harsya sejak menjabat sebagai Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Aceh.

    Dana bantuan tersebut bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    Melalui program ini, diharapkan semakin banyak anak-anak Aceh yang dapat mengakses pendidikan dengan lebih baik dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih prestasi serta masa depan yang lebih cerah.(Adv)

  • Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Puji Prestasi Magister Pendidikan Biologi USM

    Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Puji Prestasi Magister Pendidikan Biologi USM

    Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, S.Pd., M.Pd, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Program Studi Magister  Pendidikan Biologi Universitas Serambi Mekkah (USM) atas keberhasilannya meraih predikat Akreditasi “Baik Sekali” dengan nilai 310 berdasarkan keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK).

    Menurut Musriadi Aswad, capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, serta komitmen seluruh sivitas akademika Universitas Serambi Mekkah dalam meningkatkan mutu  pendidikan tinggi, khususnya di bidang Pendidikan Biologi.

    “Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Universitas Serambi Mekkah terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan berkualitas. Akreditasi ‘Baik Sekali’ ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi dan dibanggakan oleh seluruh masyarakat Aceh,” ujar Musriadi, di Banda Aceh, Kamis (11/6/2026).

    Ia menjelaskan, akreditasi yang diraih tidak hanya mencerminkan kualitas tata kelola program studi, tetapi juga menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang menjadi bagian penting dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, pencapaian tersebut akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Universitas Serambi Mekkah sebagai salah satu perguruan tinggi yang berkontribusi dalam mencetak tenaga  pendidik, akademisi, dan sumber daya manusia yang kompeten.

    “Universitas Serambi Mekkah selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan pendidikan di Aceh. Saya berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas akademik dan melahirkan inovasi-inovasi pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

    Musriadi juga berharap Program Studi Magister Pendidikan Biologi USM dapat terus meningkatkan prestasinya sehingga mampu meraih peringkat akreditasi yang lebih tinggi pada masa mendatang.

    “Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal menuju prestasi yang lebih besar serta mendorong lahirnya lulusan yang unggul, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan pendidikan serta kemajuan bangsa,” pungkas Wakil Ketua DPRK Banda Aceh tersebut.(Adv)

  • Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Ucapkan Selamat kepada Siswi SMAS Inshafuddin yang Lulus ke Universitas Al-Azhar Mesir

    Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Ucapkan Selamat kepada Siswi SMAS Inshafuddin yang Lulus ke Universitas Al-Azhar Mesir

    Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, S.Pd., M.Pd, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada dua siswi SMAS Inshafuddin Banda Aceh yang berhasil lulus seleksi calon mahasiswa baru Universitas Al-Azhar Mesir Tahun 2026.

    Kedua siswi tersebut adalah Muzayyanah Arrasyid dan Urlia Rahmi, siswa kelas XII IPA-1 SMAS Inshafuddin Banda Aceh. Keberhasilan mereka menembus salah satu perguruan tinggi Islam tertua dan paling bergengsi di dunia menjadi kebanggaan bagi keluarga, sekolah, masyarakat Aceh, serta bangsa Indonesia.

    Dr. Musriadi Aswad menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras, disiplin belajar, doa orang tua, serta bimbingan para guru yang telah mendampingi para siswa selama menempuh pendidikan.

    “Keberhasilan ananda Muzayyanah Arrasyid dan Urlia Rahmi diterima di Universitas Al-Azhar Mesir merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Ini menunjukkan bahwa generasi muda Aceh memiliki kualitas dan daya saing yang mampu bersaing di tingkat internasional,” ujar Musriadi, di Banda Aceh, Kamis (11/6/2026).

    Menurutnya, Al-Azhar Mesir selama ini dikenal sebagai pusat peradaban dan keilmuan Islam dunia yang telah melahirkan banyak ulama, cendekiawan, dan pemimpin yang berkontribusi bagi umat Islam di berbagai negara.

    Musriadi berharap kedua siswi tersebut dapat memanfaatkan kesempatan belajar di Mesir untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, memperluas wawasan, serta menjaga nama baik Aceh dan Indonesia di kancah internasional.

    “Teruslah berprestasi dan menjadi kebanggaan keluarga, sekolah, dan daerah. Semoga sukses dalam menuntut ilmu, menjadi generasi yang berakhlak mulia, serta kelak kembali mengabdi untuk kemajuan Aceh dan Indonesia,” tambahnya.

    Ia juga memberikan apresiasi kepada SMAS Inshafuddin Banda Aceh yang terus menunjukkan komitmennya dalam melahirkan generasi unggul dan berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

    Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pelajar lainnya untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan akademik, serta berani bercita-cita menempuh pendidikan di perguruan tinggi terbaik dunia.

    “Selamat dan sukses kepada Muzayyanah Arrasyid dan Urlia Rahmi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan ilmu, dan kesuksesan dalam setiap langkah perjalanan akademik di Universitas Al-Azhar Mesir,” pungkas Politisi PAN tersebut.(Adv)

  • Ketua FPKS DPRK Banda Aceh Tuanku Muhammad Sambut Baik Kebijakan TVRI Gratiskan Nobar Piala Dunia 2026

    Ketua FPKS DPRK Banda Aceh Tuanku Muhammad Sambut Baik Kebijakan TVRI Gratiskan Nobar Piala Dunia 2026

    Banda Aceh – Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh Tuanku Muhammad menyambut baik keputusan TVRI yang menggratiskan pelaksanaan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 bagi warung kopi (warkop) di seluruh Aceh.
    Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaku usaha kecil sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menikmati perhelatan sepak bola terbesar dunia secara bersama-sama. “Apalagi Aceh baru saja ditimpa bencana banjir dan longsor akhir tahun 2025 dan hingga kini masih dalam masa rehabilitasi. Tentu dengan kebijakan ini memberi kabar gembira di tengah kehidupan masyarakat yang masih banyak harus berjuang pasca musibah.

    Menurut Tuanku Muhammad, warung kopi di Aceh bukan sekadar tempat usaha, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial, diskusi, dan memperkuat kebersamaan masyarakat. Karena itu, keputusan TVRI untuk membebaskan biaya lisensi nobar bagi warkop merupakan langkah yang harus disambut baik dan patut diapresiasi.

    “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada TVRI yang telah mendengar aspirasi masyarakat dan pelaku usaha warung kopi di Aceh. Kebijakan ini akan memberikan manfaat ekonomi bagi para pengusaha warkop sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati masyarakat secara luas,” ujar Tuanku Muhammad, di Banda Aceh, Selasa (9/6/2026).

    Ia juga mengajak seluruh pengelola warung kopi untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan TVRI, termasuk melakukan pendaftaran lisensi sesuai mekanisme yang berlaku serta menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan selama pelaksanaan nobar.

    Selain itu, Tuanku Muhammad yang juga wakil ketua DPRK Banda Aceh berharap momentum Piala Dunia 2026 dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, memperkuat silaturahmi antar warga, dan menghadirkan suasana yang positif di tengah masyarakat.

    “Kita berharap kegiatan nobar ini tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan dan menggerakkan ekonomi masyarakat Aceh dan khususnya di Kota Banda Aceh,” tambahnya.
    Tuanku Muhammad juga mendukung upaya TVRI dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui promosi bersama sehingga pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026 di Aceh. (Adv)

  • Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Dorong Regulasi Pengelolaan Sampah yang Komprehensif

    Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Dorong Regulasi Pengelolaan Sampah yang Komprehensif

    Aceh – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad MPd, mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh bersama DPRK untuk segera menghadirkan regulasi pengelolaan sampah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

    Menurutnya, persoalan sampah saat ini tidak lagi sekadar masalah kebersihan, tetapi telah menjadi isu lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan kota.
    “Pengelolaan sampah harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Karena itu, diperlukan regulasi yang kuat sebagai landasan membangun sistem pengelolaan sampah yang modern dan berwawasan lingkungan,” ujar Musriadi, di Banda Aceh, Minggu (7/6/2026).

    Politisi PAN tersebut menilai meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi berdampak pada bertambahnya volume sampah setiap hari. Karena itu, diperlukan kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari sumber, pemilahan, pengangkutan, pengolahan hingga pemanfaatan kembali melalui konsep ekonomi sirkular.

    Musriadi juga mendorong penguatan program bank sampah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta edukasi lingkungan sejak usia dini di sekolah-sekolah.

    Selain itu, ia meminta pemerintah mendukung inovasi pengolahan sampah yang bernilai ekonomi, seperti daur ulang dan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Menurutnya, langkah tersebut dapat mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA) sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.

    “Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi harus menjadi contoh kota yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Untuk itu diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan,” katanya.

    Musriadi berharap lahirnya regulasi pengelolaan sampah yang lebih progresif dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mewujudkan Banda Aceh yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.(Adv)

  • Ketua DPRK Banda Aceh Sambut Audiensi Pengurus NU untuk Perkuat Kolaborasi

    Ketua DPRK Banda Aceh Sambut Audiensi Pengurus NU untuk Perkuat Kolaborasi

    Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Irwansyah ST menerima kunjungan Audiensi dari pengutus Nahdlatul Ulama (NU) Banda Aceh, Jumat (05/06/2026)

    Pertemuan singkat tersebut berlansung hangat, Ketua DPRK menerima para ulama di ruang kerjanya Lantai III Gedung DPRK Banda Aceh

    Pada kesempatan itu Irwansyah menyambut baik dan mengaku senang dan bahagia bisa menjamu pengurus baru NU cabang Banda Aceh yang diketuai oleh Abi Sulaiman dan Abaty Aulia diruangannya.

    “Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, maka menjadi penting juga untuk kita bangun sinergi dengan ormas NU Banda Aceh dalam membangun Banda Aceh kedepan,” kata Irwansyah

    Irwansyah menuturkan beberapa hal diskusi dengan pengurus NU terutama terkait razia yang gencar dilakukan selama ini oleh Walikota, yang sangat kita support dan kita minta untuk tidak tebang pilih harus adil.

    Menurutnya penting juga untuk dibangun konsep dakwah islam yang menarik, yang sesuai dengan kondisi kekinian dan karakter usia gen milenial dan gen z, serta bagaimana ruang-ruang digital (ruang dunia maya) juga dipenuhi dg konten-konten positif dan agamis, agar ruang dunia maya tidak identik dengan hal negatif, pornografi, dan judi.(Adv)

  • Wali Kota dan Ketua DPRK Terima Opini WTP ke-18 Berturut-turut dari BPK RI

    Wali Kota dan Ketua DPRK Terima Opini WTP ke-18 Berturut-turut dari BPK RI

    BANDA ACEH – Banda Aceh kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
    Capaian ini menjadi yang ke-18 kalinya secara berturut-turut diterima oleh Banda Aceh.

    Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama SE, MM, Ak, kepada Wali Kota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, SE, yang didampingi Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST.
    Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan di Gedung BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Kamis (4/6/2026).

    Selain itu, dalam penyerahan itu juga hadir Sekda banda Aceh, Ir Jalaluddin beserta jajarannya.
    Raihan opini WTP ke-18 secara berturut-turut ini menjadi bukti konsistensi dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai dengan standar yang ditetapkan.

    Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST bersyukur atas Keberhasilan Banda Aceh mempertahankan prestasi di bidang pengelola keuangan tersebut.

    “Ini menjadi bukti kolaborasi yang terbangun saat ini antara eksekutif, legislatif dan unsur-unsur pemerintah lainnya mendapat penilaian yang positif,” ujar Irwansyah.

    Katanya, torehan ini juga menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan di Banda Aceh sudah akuntable. “Ini adalah instrumen yang dipakai oleh negara untuk mengukur bahwa pengelolaan keuangan sebuah daerah baik atau tidak,” katanya.

    Irwanyah menambahkan, dengan WTP ini menunjukkan jika arah pembangunan dan pengelolaan anggaran negara di Banda Aceh sudah on the track. Ini menjadi modal positif untuk melanjutkan pembangunan, mengubah kota menjadi lebih baik, dengan berbagai program pembangunan.

    “Prestasi ini patut disyukuri, karena mampu kita pertahankan di tengah kita beberapa kali mengalami defisit. Kini secara perlahan defisit itu sudah jauh berkurang dan kita menuju kondisi yang normal InsyaAllah. Ini berkat kolaborasi yang baik. Kondisi yang normal itu saat defisit sudah mulai sangat minim dan bisa kita cegah,” ujar Irwansyah.

    Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menghadiri langsung kegiatan tersebut dan mendapat kepercayaan untuk menyampaikan sambutan mewakili 12 pemerintah kabupaten/kota di Aceh yang menerima LHP.

    Dalam sambutannya, Illiza menyampaikan bahwa meskipun setiap daerah memiliki sasaran dan prioritas pembangunan yang berbeda, seluruh pemerintah daerah memiliki tujuan yang sama dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

    “Setiap daerah tentu memiliki target pembangunan yang berbeda. Namun, menjaga stabilitas daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang baik merupakan tujuan bersama yang harus terus kita jaga,” ujar Illiza.

    Menurutnya, WTP yang kembali diraih Pemerintah Kota Banda Aceh bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

    “Alhamdulillah, Kota Banda Aceh kembali memperoleh opini WTP untuk yang ke-18 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menjadi landasan bagi Pemko Banda Aceh untuk terus menjaga amanah masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” pungkas Illiza.(Adv)