Banda Aceh – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengungkap dugaan praktik pemotongan dana bantuan usaha yang disalurkan melalui Baitul Mal Aceh tidak hanya terjadi di Kabupaten Aceh Timur, tetapi juga terjadi di sejumlah daerah lain, termasuk Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.
Koordinator MaTA, Alfian, mengatakan pihaknya membuka posko pengaduan setelah mencermati berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan pemotongan bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta.
“Setelah melihat perkembangan melalui media sosial, kami membuka posko pengaduan dan sampai sekarang lumayan banyak laporan yang sudah masuk,” kata Alfian kepada , Selasa (4/8/2026).
Menurut Alfian, laporan yang paling banyak diterima berasal dari Kabupaten Aceh Timur. Bahkan, terdapat satu kasus di mana penerima bantuan yang semula menerima dana Rp5 juta mengaku dipotong hingga Rp4,5 juta.
Setelah persoalan tersebut mencuat, dana yang dipotong akhirnya dikembalikan kepada penerima. “Di Aceh Timur rata-rata terjadi pemotongan. Ada satu kasus, penerima mendapat Rp5 juta, dipotong Rp4,5 juta, dan akhirnya uang tersebut sudah dikembalikan,” ujarnya.
Selain Aceh Timur, MaTA juga menerima laporan dari sejumlah warga Aceh Besar dan Kota Banda Aceh yang dijadwalkan menerima bantuan modal usaha pada awal Agustus.
Menurut Alfian, sebelum dana dicairkan, terdapat pihak-pihak yang telah mendatangi calon penerima dan meminta bagian sebesar Rp2,5 juta.
“Beberapa hari lalu datang sejumlah penerima bantuan dari Aceh Besar dan Banda Aceh melapor. Mereka mengaku dana akan cair awal Agustus, tetapi sudah ada pihak yang meminta Rp2,5 juta. Kami sudah berdiskusi dan memberikan edukasi agar uang tersebut jangan diberikan,” lanjutnya.
Diduga Bocor, Oknum Tahu Jadwal Pencairan Bantuan
Alfian menjelaskan, berdasarkan hasil pendampingan terhadap para pelapor, modus yang digunakan relatif sama. Orang-orang yang diduga melakukan pemotongan terlebih dahulu mendatangi calon penerima untuk meminta KTP, kartu keluarga, nomor rekening, hingga mengambil foto penerima di depan rumah.
Dokumen-dokumen tersebut kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan bantuan ke Baitul Mal.
“Modusnya orang-orang yang melakukan pemotongan itu mendatangi calon penerima, meminta KTP, KK, nomor rekening dan difoto di depan rumah. Orang-orang inilah yang mengajukan permohonan ke Baitul Mal,” jelasnya.
Menurut Alfian, pihak-pihak tersebut diduga memiliki akses terhadap informasi internal Baitul Mal, terlihat dari kemampuan mereka mengetahui status pengajuan bantuan, kapan bantuan disetujui, hingga waktu pencairan dana.
“Kami melihat orang-orang ini punya akses dengan Baitul Mal. Kami belum tahu siapa di Baitul Mal yang membuka akses tersebut. Mereka mengetahui kapan dana dicairkan, kapan pengajuan disetujui, sehingga mereka mengetahui seluruh prosesnya. Pola ini jelas memiliki potensi penyimpangan yang sangat besar,” katanya.
Alfian turut menyoroti munculnya berbagai narasi di media sosial yang membantah adanya praktik pemotongan dana bantuan, yang menurutnya justru bertolak belakang dengan fakta yang telah diakui pihak Baitul Mal.
“Muncul narasi-narasi yang mengatakan tidak ada pemotongan di media sosial. Menurut kami itu harus dihentikan,” lanjutnya.
Karena itu, MaTA meminta Baitul Mal segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat serta mempublikasikan hasil investigasi yang telah dilakukan. “Baitul Mal sudah melakukan investigasi. Kami berharap hasil investigasi tersebut dipublikasikan kepada masyarakat,” ujarnya.**
