acehtoday

Tag: Bencana

  • Tito Sebut Aceh Terdampak Bencana Paling Berat, Pemerintah Siapkan Dana Rp100,1 Triliun

    Tito Sebut Aceh Terdampak Bencana Paling Berat, Pemerintah Siapkan Dana Rp100,1 Triliun

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut provinsi Aceh merupakan wilayah paling berat terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Pulau Sumatera pasca enam bulan lalu.

    Hal itu ia sampaikan dalam temu awak media usai melakukan rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan serta percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh secara tertutup yang digelar di ruang rapat serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa 9/6/2026.

    Rapat tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, sejumlah kementerian, serta Bupati dan Walikota Kota Aceh.

    “Melihat beberapa data yang ada, dampak yang paling masif itu di Aceh,” kata Tito.

    Tito menyampaikan berdasarkan hasil rapat membahas capaian selama masa transisi tanggap darurat, aktivitas masyarakat terdampak sekaligus fasilitas umum berangsur-angsur normal namun masih belum ideal.

    “Banyak yang sudah kembali normal tapi belum permanen, normalnya fungsional. Pergerakan orang dan barang berjalan baik, listrik oke, SPBU operasional berjalan, internet jalan, logistik tidak kekurangan. Tapi belum ideal,” ungkapnya.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut provinsi Aceh merupakan wilayah paling berat terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Pulau Sumatera pasca enam bulan lalu.
    Rapat koordinasi dan evaluasi percepatan pemulihan bencana di Aceh di ruang serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).
    Sumber foto: acehtoday.id/elza

    Menjadi Wilayah Paling Berat Terdampak Aceh Masih Perlu Penanganan

    Ia menyebut fasilitas yang masih perlu penanganan lebih lanjut diantaranya sekolah, rumah warga, jalan, jembatan, sawah, dan tambak. Menurutnya, pengerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi ini membutuhkan waktu selama tiga tahun.

    “Fasilitas yang terdampak perlu di rehab, rekonstruksi bila perlu lebih baik lagi. Itu berlanjut hingga tahun 2028,” ujar Tito.

    Pemerintah pusat, menurut Tito telah menyiapkan anggaran Rp100,1 triliun untuk pemulihan tiga provinsi yang terdampak bencana. Anggaran ini dibagi tahapan yakni Rp39 triliun, Rp32 triliun dan Rp28 triliun lebih.

    “Di samping itu, Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara mendapatkan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Rp10,6 triliun untuk digunakan menangani bencana di daerah masing-masing,” ucapnya.

    Ia juga mendorong agar pimpinan kementerian dan lembaga bekerja cepat setelah mencairkan anggaran Rp39 triliun
    untuk mengeksekusi program sebanyak 11.512 kegiatan di tiga provinsi.

    “Ini akan kita pantau terus setiap dua minggu nantinya,” tutu Tito.

    Rapat koordinasi tertutup tersebut dilakukan cukup lama, dimulai dari sekitar pukul 14.47 WIB hingga 17.43 WIB.

    Sebelum rapat dimulai, juru foto dan awak media yang telah berada di ruang pertemuan diminta keluar oleh petugas. Setelah itu rapat dilaksanakan secara tertutup dan hanya diikuti oleh pihak yang terdaftar dalam agenda tersebut.

  • BPBA Catat 31 Bencana di Aceh Selama Periode Mei 2026

    BPBA Catat 31 Bencana di Aceh Selama Periode Mei 2026

    acehtoday.id/ | Banda aceh – Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) mencatat sebanyak 31 kejadian bencana terjadi di wilayah Aceh selama periode Mei 2026.

    Dari seluruh kejadian yang tercatat, kebakaran masih menjadi jenis bencana yang paling dominan, yang meliputi kebakaran permukiman maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Secara keseluruhan mencapai 19 kejadian atau hampir 60 persen dari total bencana selama bulan Mei dengan prakiraan kerugian mencapai 28 miliar rupiah.

    Berdasarkan data BPBA yang diinput pada 31 Mei 2026 pukul 24.00 WIB, rincian kejadian bencana yang terjadi selama periode bulan Mei meliputi 12 kejadian kebakaran permukiman, 7 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 6 kejadian angin puting beliung, 4 kejadian banjir, dan 2 kejadian abrasi.

    Kejadian-kejadian tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Aceh dengan tingkat dampak yang bervariasi. Kejadian bencana ini juga bedampak pada 134 rumah rusak dan 304 rumah terendam akibat banjir.

    BPBA Perkuat Koordinasi Lintas Sektor

    Kepala Pelaksana BPBA, Bahron Bakti, ST, MT, mengatakan bahwa dominasi kejadian kebakaran pada bulan Mei menjadi perhatian serius karena Aceh mulai memasuki musim kemarau di beberapa wilayah. Penurunan curah hujan dan kondisi cuaca yang lebih kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, terutama di kawasan lahan gambut, semak belukar, dan area perkebunan.

    “Tren kejadian pada bulan Mei menunjukkan bahwa kebakaran masih menjadi ancaman utama di Aceh. Oleh karena itu, seluruh pihak perlu meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terus meningkat pada bulan-bulan berikutnya,” ujar Bahron Bakti, Selasa (2/6/2026).

    Selain kebakaran, kejadian angin puting beliung sebanyak 6 kali juga memberikan dampak terhadap permukiman warga di beberapa daerah. Sementara itu, 4 kejadian banjir masih terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung dalam waktu singkat. Di wilayah pesisir, 2 kejadian abrasi tercatat menyebabkan pengikisan garis pantai yang berpotensi mengancam infrastruktur dan permukiman masyarakat.

    Dari sisi dampak, bencana yang terjadi selama Mei 2026 mengakibatkan 1.007 Kepala Keluarga (KK) atau 3.459 jiwa terdampak, serta menyebabkan kerusakan pada rumah warga dan fasilitas umum di beberapa daerah. Selain itu, kejadian karhutla juga mengakibatkan sekitar 26 hektare lahan terdampak, sehingga menjadi salah satu perhatian utama dalam upaya penanggulangan bencana di Aceh.

    “Menghadapi meningkatnya ancaman karhutla, BPBA telah melakukan berbagai langkah penanganan dan pencegahan bersama BPBD kabupaten/kota, TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya. Upaya tersebut meliputi patroli terpadu di wilayah rawan karhutla, pemantauan titik panas (hotspot), penyebarluasan informasi peringatan dini, sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar, hingga peningkatan kesiapsiagaan personel dan peralatan pemadaman,” ungkapnya.

    BPBA juga terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan respons cepat apabila terjadi kebakaran. Pemantauan kondisi cuaca dan potensi karhutla dilakukan secara berkala guna mengantisipasi kemungkinan peningkatan kejadian seiring berlangsungnya musim kemarau.

    Bahron Bakti mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Menurutnya, keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

    “Mitigasi dan pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam mengurangi risiko bencana. Dengan dukungan dan kesadaran masyarakat, kita berharap kejadian karhutla maupun bencana lainnya dapat ditekan sehingga dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalkan,” tutup Bahron Bakti. **