Perwakilan BWS Sumatera I, Fajrullah Mufti (kanan) saat pemaparan materi dalam Aceh Economic Forum, Percepatan Progres Rekonstruksi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi Aceh yang Terakselerasi di Kantor Bank Indonesia provinsi Aceh, Rabu (19/8/2026).
Sumber foto: /Elza
Banda Aceh – Sebanyak 67 daerah irigasi di Aceh terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025. Kerusakan itu mengganggu jaringan irigasi dan berpotensi menekan produktivitas pertanian masyarakat. Balai Wilayah Sungai Sumatera I kini memasuki tahap rehabilitasi daerah irigasi Aceh setelah penanganan tanggap darurat di sejumlah lokasi selesai.
Perwakilan BWS Sumatera I, Fajrullah Mufti, menjelaskan bencana pada 25 sampai 27 November 2025 berdampak pada daerah irigasi di 18 kabupaten kota di Aceh. Kerusakan tidak hanya disebabkan curah hujan ekstrem, tetapi juga kondisi topografi Aceh dan kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai.
“Penyebab utamanya selain curah hujannya ekstrem yang terjadi dalam waktu singkat, kemudian kondisi topografi pegunungan di Provinsi Aceh terdapat dataran rendah di hilir yang rentan terhadap banjir, dan kerusakan lingkungan di daerah hulu sungai,” kata Fajrullah dalam Aceh Economic Forum di Kantor Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rabu (19/8/2026).
Tanggap Darurat Kembalikan Fungsi Irigasi
Dari hasil identifikasi, ditemukan 67 daerah irigasi terdampak. Sembilan di antaranya merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan 58 lainnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Kerusakan jaringan irigasi membuat sejumlah bendung dan saluran tidak lagi mampu mengalirkan air ke areal persawahan.
“Ini hampir menyebabkan lumpuh terhadap produktivitas pertanian kita. Salah satu penyebabnya adalah suplai air. Suplai air dari bendung irigasi kita yang menyuplai ke daerah-daerah irigasi itu tidak berfungsi lagi setelah terjadinya bencana,” ujarnya.
Penanganan pasca bencana dibagi ke dalam beberapa skema. Tahap pertama dilakukan melalui tanggap darurat, terutama pada lokasi yang jaringan irigasinya benar-benar tidak dapat mengalirkan air. Fokusnya bukan perbaikan permanen, melainkan mengembalikan fungsi jaringan agar air kembali mengalir ke lahan pertanian.
“Tujuan dari tanggap darurat kita kemarin adalah daerah irigasi ini bisa kembali berfungsi. Jadi yang kita kejar fungsionalitasnya, bukan perbaikan secara permanen. Setelah kita selesaikan masa tanggap darurat kita masuk ke masa rehab permanen,” jelas Fajrullah.
Perwakilan BWS Sumatera I, Fajrullah Mufti (kanan) saat pemaparan materi dalam Aceh Economic Forum, Percepatan Progres Rekonstruksi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi Aceh yang Terakselerasi di Kantor Bank Indonesia provinsi Aceh, Rabu (19/8/2026). Sumber foto: /Elza
Beberapa daerah irigasi yang sempat mendapat penanganan darurat antara lain DI Pante Lhong, DI Jambo Aye, DI Krueng Pase, serta DI Ulee Glee. Hasilnya mulai terlihat. Di DI Jambo Aye, jaringan irigasi dengan luas layanan sekitar 19.000 hektare kini kembali berfungsi untuk sekitar 15.375 hektare.
Sementara DI Pante Lhok di Bireuen yang mengalami perubahan morfologi sungai kini kembali dapat mengairi sekitar 1.300 hektare lahan.
“Untuk Bendung Jambo Aye ini juga sudah kembali berfungsi. Jadi masyarakat yang ingin turun ke sawah ini sudah bisa,” katanya.
Rehabilitasi Permanen Bertahap hingga 2028
Setelah fungsi irigasi dikembalikan, BWS Sumatera I mulai menggeser fokus ke rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Sejumlah daerah irigasi yang masuk dalam penanganan rehab rekon antara lain Krueng Tiro, Pante Lhong, Pase Alok Bay, Jambo Aye, hingga Lawe Alas.
Pekerjaan di Kutacane Lama, Aceh Tenggara, menjadi salah satu paket rehab rekon yang telah berkontrak dan berjalan. Sementara sejumlah paket lainnya masih dalam proses pengadaan karena menunggu persetujuan multi years contract dari Kementerian Keuangan.
“Proses perbaikan permanen memang tidak akan selesai dalam satu tahun. Pekerjaan tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap hingga 2028, menyesuaikan alokasi anggaran pemerintah,” ujarnya.
Meski dilakukan bertahap, penanganan tidak hanya terpusat pada satu wilayah. Daerah terdampak mulai dari Pidie dan Pidie Jaya hingga Aceh Tamiang, termasuk wilayah tengah, barat, dan Aceh Tenggara, akan ditangani secara simultan.
“Semuanya itu prioritas. Jadi kalau kita lihat dari sisi wilayah, itu dari Pidie, Pidie Jaya sampai dengan Aceh Tamiang wilayah timur kita laksanakan semuanya. Berjalan simultan semuanya nanti,” katanya.
Persiapan pengadaan tahap pertama telah dilakukan melalui kick off meeting dan saat ini proses revisi DIPA masih berjalan. Pekerjaan ditargetkan mulai pada September 2026.
“Target kita memang di bulan September, mungkin minggu kedua September ini kita bisa mulai kegiatan, bisa berkontrak, dengan target kita bisa selesai itu di 31 Desember,” ujarnya.
Percepatan pekerjaan juga menghadapi tantangan. Memasuki periode hujan, pekerjaan yang bersinggungan langsung dengan sungai akan lebih sulit dilakukan. Selain itu, sejumlah wilayah Aceh telah memasuki musim tanam kedua sehingga pekerjaan perbaikan jaringan irigasi harus memperhitungkan kebutuhan air petani.
Fajrullah menegaskan, inti dari seluruh pekerjaan tersebut bukan sekadar memperbaiki bangunan irigasi yang rusak, tetapi memastikan kembali fungsi utama jaringan yakni mengalirkan air hingga ke sawah petani.
“Yang kita lakukan untuk irigasi ini kita rehab saluran, kemudian ada juga kita lakukan rehab di bendung. Kalau misalnya ada kerusakan di bendung, kita lakukan rehab di bendung. Yang penting air itu masuk ke sawah,” pungkasnya.
