Banda Aceh – Forum KKA resmi dikukuhkan di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026), bukan sekadar wadah komunikasi antarkepala daerah, melainkan jembatan dan ruang diskusi untuk merajut sinergi pembangunan serta pemerataan kesejahteraan di 23 kabupaten/kota se-Aceh.
Kursi koordinator forum ini dipercayakan kepada Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal. Ia didampingi tiga wakil koordinator, yakni Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar, Bupati Bireuen Mukhlis, serta Ketua DPRK Nagan Raya Mohd. Rizki Ramadhan.
Forum KKA dibentuk sebagai wadah komunikasi dan koordinasi strategis antarpemerintah kabupaten/kota di Aceh, terutama untuk merampungkan berbagai persoalan yang membutuhkan kolaborasi lintas daerah.
Dalam sambutannya, Bima Arya menegaskan Kementerian Dalam Negeri akan terus bekerja maksimal membantu menuntaskan persoalan daerah yang menjadi kewenangan kementerian.
Ia juga berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh, termasuk penyelesaian sengketa tanah Blang Padang yang selama ini menjadi perhatian publik.
Tak hanya itu, Wamendagri turut memberi apresiasi atas ketangguhan masyarakat dan pemerintah Aceh dalam menghadapi berbagai musibah, termasuk bencana hidrometeorologi yang belakangan melanda sejumlah wilayah.
Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. dok. Satgas
PRR/Kudus Purnomo
Menurutnya, posisi Forum KKA sangat strategis sebagai ruang membangun kolaborasi, menyatukan langkah, dan mencari solusi bersama atas persoalan daerah.
Bima Arya mengingatkan agar kekompakan internal menjadi fondasi utama forum ini. Ia berharap seluruh pengurus lebih dulu membangun kesatuan di dalam organisasi, sehingga program dan target yang telah disusun dapat lebih mudah terwujud.
Dengan kekompakan tersebut, Forum KKA diharapkan menjadi jembatan komunikasi efektif antara pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat demi pembangunan Aceh yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.
Forum KKA Membangun Sinergi
Koordinator Forum KKA, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyampaikan harapannya agar forum ini mampu mewujudkan sinergitas antarpemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan kebijakan daerah.
“Kami berharap tentu dengan adanya forum ini dapat terwujudnya sinergitas dan harmonisasi antara pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan kebijakan daerah dan juga adanya langkah konkret yang bisa kita implementasikan, bagaimana perjuangan menyempurnakan revisi undang-undang pemerintah Aceh terutama agar bagaimana mencapai kehidupan masyarakat yang lebih aman, damai dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam,” ujarnya.
Illiza menambahkan, keberadaan forum ini akan mempermudah diseminasi program lintas kabupaten/kota, khususnya tata kelola pemerintahan yang sudah terbukti berhasil di satu daerah untuk diadopsi daerah lain.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus baru. Ia berharap Forum KKA dapat memperkuat sinergi pembangunan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.
Dalam kesempatan yang sama, Fadhlullah menitipkan tiga isu kepada Wamendagri, yaitu penyelesaian tanah Blang Padang, keberlanjutan dana Otonomi Khusus Aceh, serta persoalan bendera Aceh.
“Kami ingin bersama-sama membangun Aceh. Jangan ada lagi hal-hal kecil yang dapat menghalangi kemajuan dan perdamaian di Aceh,” kata Fadhlullah.
Pengukuhan turut dihadiri jajaran anggota Forum KKA dari 23 kabupaten/kota se-Aceh, mulai dari bupati, wali kota, hingga ketua DPRK, yang akan bersama-sama menjalankan program kerja forum selama periode 2025–2030 mendatang.
