Nagan Raya – Percepatan realisasi anggaran pemulihan pascabencana di Nagan Raya kembali menjadi sorotan setelah data terbaru memperlihatkan progres yang masih jauh dari harapan. Realisasi TKD Nagan Raya untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi baru bergerak tipis, jauh dari target yang diharapkan pemerintah pusat.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera pada 10 Agustus 2026, dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang terserap di Nagan Raya baru sebesar Rp209,57 juta. Angka itu setara 0,74 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp28,29 miliar yang disiapkan untuk daerah tersebut.
Sebagian besar program masih terhenti di tahap perencanaan dan proses pengadaan, sehingga dampaknya belum dirasakan langsung oleh warga terdampak bencana.
Dari total pagu itu, porsi terbesar dialokasikan untuk sektor infrastruktur senilai Rp17,19 miliar, disusul pertanian Rp6,54 miliar, kebutuhan lainnya Rp3,36 miliar, dan pendidikan Rp1,20 miliar. Sayangnya, struktur anggaran yang sudah tersusun rapi itu belum banyak terwujud menjadi pekerjaan fisik di lapangan.
Salah satu titik yang paling mendesak untuk ditangani adalah kawasan longsor di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang dan Jembatan Rangka Baja Gunong Kong di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur. Jembatan yang putus akibat bencana itu hingga kini belum diperbaiki, memaksa warga sekitar menggunakan perahu setiap kali hendak menyeberang.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, menilai lambannya penyerapan anggaran di Nagan Raya perlu segera direspons dengan langkah nyata dari pemerintah daerah. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan hasil pemantauan sebulan sebelumnya yang menunjukkan progres nyaris tidak bergerak.
“Kami melihat Nagan Raya ini belum bergerak. Kami lihat kondisinya hampir sama ketika satu bulan lalu kami melakukan monitoring. Malah kalau saya lihat masih nol, dan bulan ini sudah naik menjadi 0,7 persen,” kata Imran usai kegiatan monitoring dan evaluasi di Kantor Bappeda Nagan Raya, Senin (10/8/2026).
Imran menegaskan, keterlambatan ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan menyangkut nasib warga yang masih terisolasi akibat rusaknya akses jembatan. Ia meminta Bupati Nagan Raya turun tangan langsung mengawal percepatan realisasi TKD Nagan Raya, terutama untuk kebutuhan warga di sekitar Jembatan Gunong Kong.
“Coba perhatikan itu masyarakat yang tinggal di Jembatan Gunong Kong, mereka menggunakan perahu untuk menyeberang. Saya mengharapkan Bupati Nagan Raya ini concern untuk mempercepat realisasi anggaran, TKD khususnya,” ujarnya.
Waktu yang tersisa pun kian sempit. Dengan tahun anggaran 2026 sudah memasuki semester kedua, Satgas PRR mendorong pemerintah daerah segera mengebut proses pengadaan, penetapan kontrak, hingga pelaksanaan fisik di lapangan agar target tidak meleset.
Menanggapi hal tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Nagan Raya, Bustami, menyatakan pihaknya akan menyusun kerangka kerja rehabilitasi dan rekonstruksi bagi setiap organisasi perangkat daerah. Pelaksanaan akan dipantau setiap minggu, dengan target realisasi tambahan TKD Nagan Raya mencapai 50 persen pada akhir September 2026.
