Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung Tbk di Bogor, Jawa Barat, pada 21 September 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk menyita dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang diduga berkaitan dengan kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa barang bukti tersebut terkait dugaan suap oleh pihak swasta kepada oknum di Kementerian ATR/BPN, khususnya di kantor wilayah Bogor. Tim KPK mengamankan dokumen dan BBE dalam penggeledahan ini.
Budi menjelaskan bahwa penyidik KPK akan melakukan analisis dan ekstraksi terhadap barang bukti yang disita. Hal ini dilakukan untuk membangun konstruksi perkara secara utuh. Sebelumnya, KPK juga menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur dan kediaman Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, pada 18 September.
KPK telah melakukan penggeledahan di tiga ruang direktorat jenderal di Kementerian ATR/BPN. Ruang yang digeledah terdiri dari ruang Lampri, Virgo Eresta Jaya, dan Asnaedi. Selain itu, beberapa ruangan di direktorat terkait juga menjadi sasaran penggeledahan.
Dari lokasi-lokasi tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan perkara dan BBE. Semua barang bukti ini akan diekstraksi untuk ditelaah dan dianalisis guna membantu penyidik dalam mengusut perkara yang sedang berlangsung.
KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Para tersangka termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz; mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.[]
Sumber: CNN Indonesia | Berita Terbaru, Terkini Indonesia, Dunia
