BLANG Padang bukan sekadar sebidang tanah di pusat Kota Banda Aceh. Kawasan ini telah menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat Aceh selama puluhan tahun. Di sanalah warga berolahraga setiap pagi, keluarga berkumpul pada akhir pekan, anak-anak bermain, berbagai kegiatan sosial dan keagamaan berlangsung, hingga upacara-upacara kebangsaan digelar. Blang Padang telah menjelma menjadi ruang publik yang memiliki makna historis, sosial, budaya, bahkan emosional bagi masyarakat Aceh.
Karena itu, ketika muncul perdebatan mengenai status hukum maupun pengelolaan Blang Padang, publik sepatutnya melihat persoalan ini secara lebih utuh. Perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar dalam negara hukum.
Ada pihak yang memandang dari perspektif legalitas kepemilikan. Ada pula yang menitikberatkan pada aspek sejarah. Sebagian lainnya lebih mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai pengguna ruang publik tersebut. Seluruh pandangan itu memiliki dasar yang patut dihormati.
Namun, di atas semua perbedaan itu, ada satu prinsip yang seharusnya menjadi titik temu bersama yaitu kepentingan masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Apa pun bentuk penyelesaian yang nantinya ditempuh, fungsi Blang Padang sebagai ruang terbuka publik tidak boleh hilang.
Paru-Paru Kota yang Hidup
Ruang terbuka hijau merupakan salah satu indikator penting kualitas sebuah kota modern. Di tengah semakin padatnya kawasan perkotaan, keberadaan ruang terbuka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan. Selama bertahun-tahun, Blang Padang telah memainkan peran itu sebagai paru-paru Kota Banda Aceh.
Selain menjadi ruang hijau, kawasan ini juga menjadi tempat berlangsungnya beragam aktivitas masyarakat untuk olahraga, rekreasi keluarga, silaturahmi antarwarga, kegiatan sosial dan budaya, hingga berbagai agenda keagamaan.
Berbagai kegiatan kenegaraan dan kebangsaan pun kerap dilaksanakan di kawasan ini. Tidak berlebihan bila Blang Padang disebut sebagai wajah Kota Banda Aceh.
Keberadaannya memberi manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadikannya salah satu ruang publik paling hidup di Aceh. Nilai yang dimiliki Blang Padang tidak hanya dapat diukur dari aspek ekonomi atau administratif, tetapi juga dari nilai sosial yang tumbuh secara alami selama bertahun-tahun.
Dialog, Bukan Saling Menyalahkan
Dalam konteks itu, polemik yang berkembang sebaiknya tidak dipertajam melalui narasi saling menyalahkan. Perdebatan yang terlalu keras di ruang publik hanya akan memperlebar jarak antarpihak yang sejatinya memiliki tujuan sama yaitu menjaga marwah Aceh dan melindungi aset bernilai sejarah.
Dialog adalah jalan terbaik. Komunikasi yang jujur, terbuka, dan saling menghormati merupakan fondasi untuk menyelesaikan persoalan yang memiliki dimensi sejarah, hukum, sekaligus kepentingan masyarakat.
Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, TNI AD, ulama, tokoh adat, akademisi, sejarawan, hingga unsur masyarakat sipil perlu duduk bersama dalam sebuah forum yang bermartabat.
Melalui dialog semacam itu, diharapkan lahir keputusan yang tidak hanya berkekuatan hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat. Sebab penyelesaian terbaik bukanlah keputusan yang hanya memenangkan satu pihak, melainkan keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak secara adil.
Warisan Sejarah sekaligus Ruang Publik
Salah satu alternatif yang patut dipertimbangkan adalah menjadikan Blang Padang sebagai kawasan warisan sejarah sekaligus ruang publik bersama masyarakat Aceh. Pendekatan ini memungkinkan seluruh nilai yang melekat pada kawasan tersebut tetap terpelihara.
Pengelolaannya dapat dilakukan secara kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, TNI AD, serta unsur masyarakat. Dengan begitu, kepastian hukum dapat berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap nilai sejarah dan fungsi sosial kawasan tersebut.
Konsep pengelolaan kolaboratif juga membuka peluang bagi Blang Padang untuk berkembang menjadi kawasan warisan sejarah modern. Kawasan ini dapat terus difungsikan sebagai ruang olahraga, pusat kegiatan budaya, lokasi edukasi sejarah, ruang terbuka hijau, hingga tempat berbagai kegiatan kemasyarakatan.
Model semacam ini telah diterapkan di berbagai kota besar dunia, di mana kawasan bersejarah tetap dipertahankan tanpa menghilangkan fungsi publiknya. Justru kehadiran masyarakat menjadi bagian dari upaya menjaga kehidupan kawasan tersebut agar tidak kehilangan makna.
Menjaga Ruang Hidup Bersama
Aceh sendiri telah berkali-kali membuktikan bahwa persoalan rumit dapat diselesaikan melalui musyawarah. Budaya dialog adalah bagian dari karakter masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi kebersamaan dan penghormatan terhadap sejarah.
Blang Padang adalah bagian dari identitas Kota Banda Aceh. Di tempat itu anak-anak belajar bermain bersama, generasi muda berolahraga, keluarga berkumpul, masyarakat mempererat silaturahmi, dan bangsa mengenang sejarahnya. Semua fungsi itu menjadikan Blang Padang lebih dari sekadar sebidang lahan ia adalah ruang hidup masyarakat.
Karena itu, menjaga Blang Padang sesungguhnya berarti menjaga ruang bersama yang telah diwariskan lintas generasi. Yang harus dipelihara bukan hanya bangunan fisiknya, melainkan juga semangat kebersamaan yang tumbuh di dalamnya.
Pada akhirnya, keberhasilan penyelesaian polemik Blang Padang tidak diukur dari siapa yang paling kukuh mempertahankan argumennya. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika seluruh pihak mampu menjaga marwah, memperkuat persaudaraan, menghormati sejarah, serta memastikan Blang Padang tetap menjadi ruang publik yang terbuka, hijau, dan bermanfaat bagi generasi hari ini maupun generasi yang akan datang.
Sebab menjaga Blang Padang berarti menjaga sejarah Aceh, menjaga identitas Banda Aceh, dan menjaga ruang kebersamaan seluruh masyarakat Aceh.
Oleh:
Mayjend TNI (Purn.) Teuku Abdul Hafil Fuddin, SH., SIP., MH
Mantan Pangdam Iskandar Muda
