Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mendesak pemerintah untuk mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul setelah terjadinya dugaan keracunan pada anak-anak di beberapa daerah baru-baru ini.
HNW menekankan pentingnya sanksi hukum tegas bagi pihak yang terlibat dalam insiden keracunan ini. Ia menyatakan bahwa penerima manfaat program ini, yaitu anak-anak pelajar dan santri, seharusnya mendapatkan makanan yang aman dan bergizi.
“Kalau kejadian keracunan seperti ini terus berulang, tentu tidak cukup hanya ditangani kasus per kasus,” ungkap HNW. Ia menilai perlu adanya evaluasi mendalam serta penegakan hukum yang tegas untuk melindungi keselamatan anak.
HNW merujuk pada sejumlah kasus keracunan, termasuk 566 santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo, yang dilaporkan ada yang meninggal dunia. Kasus lain melibatkan 752 murid dan 25 guru di SMAN 1 Lasem Rembang, 152 siswa di Tana Toraja, dan 181 siswa serta guru di Agam.
Insiden juga terjadi di Klaten, Nganjuk, dan daerah lainnya. HNW menekankan bahwa kelalaian dalam distribusi makanan oleh petugas SPPG harus mendapat perhatian serius. Kepala BGN Sudaryono menyatakan bahwa kelalaian ini menjadi penyebab utama terjadinya keracunan.
HNW menambahkan bahwa jika benar ada kelalaian, maka harus ada sanksi yang berat untuk menegakkan disiplin di seluruh SPPG. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan 3.079 korban keracunan pada Agustus 2026, dan total mencapai 15.735 korban sejak Januari.
Survei Poltracking pada Juli 2026 menunjukkan 44,6% masyarakat mendukung penghentian program MBG. HNW menyerukan agar keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.[]
Sumber: detikNews
