acehtoday.id/ | Banda Aceh – Dinas Sosial Aceh memperkuat penyaluran bansos non-tunai Aceh melalui penerapan sistem elektronifikasi guna memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak secara tepat sasaran, cepat, aman, dan transparan.
Penguatan sistem ini mengemuka dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi elektronifikasi Bantuan Sosial Non-Tunai (BSNT) yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) di Banda Aceh, Rabu (8/7/2026).
Kegiatan tersebut diikuti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Penerima Manfaat (KPM), agen bank, serta jajaran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.
Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, menyebut sistem penyaluran bantuan secara non-tunai merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola bantuan sosial yang lebih akuntabel.
“Penyaluran bantuan secara non tunai merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan yang lebih baik. Harapannya, bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dengan proses yang lebih mudah dan transparan,” ujarnya.
Budi menekankan, keberhasilan elektronifikasi bantuan sosial tidak hanya bergantung pada sistem pembayaran digital semata, tetapi juga pada pemerataan akses layanan perbankan hingga ke pelosok desa dan gampong.
Semakin luasnya jaringan layanan, menurutnya, akan memudahkan keluarga penerima manfaat mencairkan bantuan tanpa harus menanggung biaya transportasi yang tinggi.
“Kami berharap jaringan layanan perbankan, termasuk agen bank, terus diperluas sehingga masyarakat semakin mudah mengakses bantuan sosial tanpa terbebani biaya transportasi,” katanya.
Tak hanya soal perluasan akses, Dinas Sosial Aceh juga mendorong peningkatan literasi keuangan bagi para penerima manfaat. Edukasi ini dinilai penting agar rekening bantuan sosial benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan terhindar dari berbagai bentuk penyalahgunaan.
Karena itu, Budi meminta seluruh pendamping PKH terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keamanan transaksi digital, pentingnya menjaga kerahasiaan data perbankan, hingga penggunaan bantuan sosial secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program perlindungan sosial memerlukan kolaborasi kuat antara pemerintah, sektor perbankan, pendamping sosial, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Sinergi tersebut diharapkan mampu mewujudkan penyaluran bantuan yang semakin efektif, inklusif, dan tepat sasaran.
Menurut Budi, keberhasilan program perlindungan sosial sejatinya tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan kepada masyarakat, melainkan juga dari meningkatnya literasi keuangan serta kemampuan keluarga penerima manfaat mengelola bantuan secara produktif demi mendukung kesejahteraan keluarga mereka.**