Pemerintah menggunakan sistem desil untuk menilai kesejahteraan masyarakat dan menyalurkan bantuan sosial. Namun, sistem ini mendapat sorotan terkait penilaian yang tidak tepat. Kasus di Maluku Utara menjadi contoh di mana rumah yang bagus tidak berarti masyarakat mampu.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, saat mengunjungi rumah warga, mempertanyakan keputusan dinas sosial. Warga tersebut tidak lagi berhak menerima bantuan setelah dinilai masuk desil yang lebih tinggi. Keputusan ini muncul setelah kondisi rumahnya direnovasi oleh pemerintah.
Renovasi rumah menyebabkan perubahan penilaian terhadap kondisi ekonomi keluarga. Namun, kondisi fisik atau kepemilikan aset tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi. Rumah yang bagus bisa jadi warisan dan tidak jadi sumber pendapatan.
Peristiwa ini menimbulkan keraguan akan indikator yang digunakan dalam sistem desil. Apakah indikator tersebut cukup untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh? Pertanyaan ini penting untuk diselidiki agar bantuan sosial dapat tepat sasaran.[]
Sumber: Kompas.com
