Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh meminta 23 ribu ASN Pemerintah Provinsi NTB untuk mengubah pola kerja. Permintaan ini disampaikan di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Zudan menekankan bahwa birokrasi tidak cukup hanya bekerja berdasarkan prosedur.
ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat, responsif, dan berorientasi pada hasil. Dalam Apel Siaga Disiplin di Lapangan Bumi Gora, Zudan menegaskan, “Jadilah ASN yang mudah diakses masyarakat, adaptif, memberikan banyak kemudahan, dan membuat masyarakat bahagia.” Ia menambahkan bahwa ASN tidak boleh kalah dengan aplikasi terbaik yang ada di handphone.
Dalam kesempatan tersebut, Zudan menggarisbawahi tiga perubahan pola kerja yang harus dilakukan oleh ASN. Pertama, ASN harus mengubah orientasi dari dilayani menjadi melayani. Kedua, mengutamakan hasil daripada prosedur. Ketiga, ASN harus proaktif dan tidak hanya menunggu perintah.
Menurut Zudan, perkembangan layanan perbankan dan perdagangan yang kini serba cepat harus menjadi pelajaran bagi birokrasi. Ia menekankan bahwa pelayanan pemerintah juga harus semakin sederhana dan mudah diakses oleh masyarakat. Zudan memberikan contoh BKN yang telah menghapus kewajiban izin belajar untuk pencantuman gelar akademik.
Pemeriksaan saat ini, lanjutnya, diarahkan pada substansi, seperti keabsahan ijazah dan akreditasi perguruan tinggi. Zudan menyatakan, “Fokus pelayanan diarahkan pada substansi, yakni keabsahan ijazah dan akreditasi perguruan tinggi, bukan pada proses administrasi yang dinilai tidak lagi relevan.”
Zudan juga menilai bahwa reformasi birokrasi menjadi fondasi untuk menjalankan tujuh misi pembangunan NTB. Ia menjelaskan bahwa pembangunan manusia, ekonomi, agro-maritim, pariwisata, mitigasi bencana, hingga infrastruktur memerlukan birokrasi yang cepat dan efektif.
Untuk itu, ia meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah Pemprov NTB melakukan evaluasi dalam 30 hari ke depan. Evaluasi tersebut diminta untuk fokus pada keluhan masyarakat yang paling sering muncul, solusi konkret yang bisa dilakukan, serta progres penyelesaiannya.
Zudan menekankan bahwa evaluasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi keluhan masyarakat yang paling sering muncul. ASN diharapkan menyusun solusi konkret dan melaporkan progresnya kepada pimpinan daerah.
Selain itu, Zudan mendorong 23 ribu ASN NTB untuk memanfaatkan media sosial dalam mempromosikan pariwisata, budaya, dan produk unggulan daerah. Dengan jumlah ASN mencapai sekitar 23 ribu, anggaran APBD sekitar Rp6 triliun, dan penduduk sekitar enam juta jiwa, NTB memiliki potensi besar yang bisa dimanfaatkan.[]
Sumber: RRI.co.id
