Banda Aceh
Pertanian

Prabowo: Birokrasi Rumit Hambat Akses Petani Terhadap Pupuk

Prabowo Subianto menegaskan bahwa birokrasi yang rumit membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk. Ia berkomitmen memberantas penyalahgunaan jabatan.

Oleh Waktu baca: 2 menit
Bagikan

– Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa birokrasi yang rumit dan tidak efisien menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi petani dalam memperoleh pupuk yang dibutuhkan.

Sebagaimana dilaporkan oleh detikFinance – Berita Ekonomi Bisnis, dan Investasi Hari Ini, Prabowo menyatakan bahwa sejumlah birokrat menyalahgunakan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas pejabat-pejabat yang menghambat birokrasi.

Prabowo menegaskan, “Kita harus akui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat sering menggunakan jabatan dan wewenang memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya ini harus kita berantas!”

Ia juga menjelaskan bahwa kondisi birokrasi yang rumit menjadi penghambat dalam pengambilan keputusan yang baik untuk masyarakat. Hal ini berpengaruh pada akses petani terhadap pupuk dengan harga yang layak.

Menurut Prabowo, pemerintah saat ini sedang mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. “Ketika kami menerima mandat, petani memperoleh pupuk sulit, harga gabah jatuh saat panen, aturan berbelit. Kita harus berani menghadapi masalah ini,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya birokrasi yang tidak menghambat keputusan yang baik. Prabowo berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan demi kesejahteraan petani di Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan birokrasi, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menyalahkan pihak mana pun. Sebaliknya, mereka akan melangkah mencari solusi yang tepat untuk masalah yang ada.

“Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik,” ujarnya. Komitmen ini diharapkan mampu menciptakan sistem birokrasi yang lebih efisien dan mendukung kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Tinggalkan Komentar

Kolom bertanda * wajib diisi.