acehtoday

Kategori: Politik & Pemerintahan

  • H. Ismail (Pak Nir) : Musda VI Demokrat Aceh Harus Berjalan Demokratis, Terbuka, dan Menjaga Marwah Partai

    acehtoday.id/ | BANDA ACEH – Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Tengah periode 2004–2022, H. Ismail atau yang akrab disapa Pak Nir, mengajak seluruh kader Partai Demokrat Aceh untuk menghormati proses demokrasi yang sedang berlangsung menjelang Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Demokrat Aceh.

    Pak Nir, yang telah mengikuti lima kali Musda Partai Demokrat Aceh sejak era kepemimpinan Mirwan Amir, Nova Iriansyah, almarhum Mawardi Nurdin, kembali Nova Iriansyah, hingga Muslim, menegaskan bahwa mekanisme pencalonan Ketua DPD telah diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat.

    “Siapa pun berhak maju sebagai calon Ketua DPD Partai Demokrat Aceh sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni memperoleh dukungan tertulis dari sedikitnya 20 persen pemilik hak suara atau ketua DPC. Aturan tersebut sudah sangat jelas dan selama ini menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan Musda,” ujar Pak Nir.

    Ia juga menegaskan bahwa sepanjang yang diketahuinya, tidak ada ketentuan dalam AD/ART maupun PO Partai Demokrat yang melarang seseorang maju sebagai calon Ketua DPD hanya karena berasal dari luar struktur kepengurusan sebelumnya. Menurutnya, sejak awal berdirinya Partai Demokrat, para kader selalu mengedepankan semangat kebersamaan dan tidak pernah mempersoalkan latar belakang calon selama memiliki komitmen untuk membesarkan partai.

    Terkait dukungan para ulama, Pak Nir menilai bahwa restu dan nasihat ulama merupakan hal yang penting bagi seluruh kader dan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan kandidat tertentu.

    “Kita semua tentu mengharapkan doa dan nasihat dari para ulama serta tokoh masyarakat. Namun, yang tidak kita harapkan adalah apabila dukungan ulama dipolitisasi atau direkayasa untuk kepentingan pribadi maupun pencitraan politik,” tegasnya.

    Menanggapi munculnya nama Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H. sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Demokrat Aceh periode 2026–2031, Pak Nir menilai perlu diluruskan anggapan yang menyebut Sayuti sebagai kader eksternal.

    “Perlu saya garis bawahi bahwa Dr. Sayuti Abubakar telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat sejak tahun 2023. Jadi, narasi yang menyebut beliau sebagai orang baru yang tiba-tiba masuk ke Demokrat tidaklah tepat,” katanya.

    Menurut Pak Nir, adanya lebih dari satu figur yang mendapat dukungan dari para Ketua DPC justru menunjukkan bahwa demokrasi di tubuh Partai Demokrat Aceh berjalan dengan sehat dan terbuka.

    “Proses demokrasi yang sedang berlangsung ini menandakan bahwa Demokrat Aceh memiliki semangat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Siapa pun yang nantinya terpilih sebagai Ketua DPD, saya berharap tetap merangkul seluruh kader, menjaga persatuan partai, serta terus meminta nasihat dari para ulama dan tokoh masyarakat,” ujarnya.

    Di akhir pernyataannya, Pak Nir juga menyampaikan apresiasi kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Rian Syaf, yang dinilainya telah menjalankan amanah organisasi dengan baik.

    “Saya berharap Musda VI Partai Demokrat Aceh dapat berlangsung dengan lancar, demokratis, dan sukses. Dengan terlaksananya Musda sesuai ketentuan organisasi, maka Plt. Ketua DPD Demokrat Aceh, Rian Syaf, telah berhasil menjalankan salah satu tugas utamanya, yakni menyelenggarakan dan menyukseskan Musda, di samping melaksanakan tugas-tugas ketua lainnya,” pungkas Pak Nir.

  • Bahlil Respons Aspirasi Aceh, Golkar Siap Perjuangkan Dana Otsus 2,5 Persen

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat Aceh yang menginginkan peningkatan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) melalui revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

    Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Hotel Hermes, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).

    Dalam kesempatan itu, Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, Muhammad Salim Fakhry, secara langsung meminta dukungan Bahlil agar pemerintah pusat bersama DPR RI menyetujui peningkatan besaran Dana Otsus Aceh.

    Salim menegaskan, perjuangan tersebut bukan hanya menjadi kepentingan Partai Golkar, melainkan telah menjadi aspirasi bersama seluruh partai politik di Aceh, baik partai nasional maupun partai lokal.

    “Kami memohon dukungan Bapak Ketua Umum agar revisi undang-undang terkait Dana Otsus dapat diperjuangkan. Harapan kami, Dana Otsus Aceh dapat dikembalikan bahkan ditingkatkan menjadi 2,5 persen, Ini bukan harapan Partai Golkar saja, tetapi harapan seluruh partai politik di Aceh” kata Salim.

    Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, Muhammad Salim Fakhry memberi kata sambutan usai pelantikan DPD Partai Golkar Aceh di Hermes Hotel Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).

    Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Aceh

    Ia menjelaskan, pembahasan revisi UUPA saat ini sedang berlangsung di DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) yang dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

    “Kami tahu kader Golkar yang Bapak Ketum tempatkan di Baleg sudah memperjuangkan revisi Undang-Undang terkait Dana Otsus,” ujarnya.

    Salim juga meyakini Bahlil memiliki peran strategis untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Saya yakin kedekatan Bapak Ketua Umum dengan Bapak Presiden bisa membisikkan masalah ini,” ucapnya.

    Menanggapi permintaan tersebut, Bahlil mengaku memahami harapan masyarakat Aceh. Ia menyebut pembahasan revisi UUPA saat ini berada di bawah koordinasi Panja yang dipimpin Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

    Menurut Bahlil, Aceh bersama Papua merupakan daerah yang memiliki status kekhususan sehingga persoalan Dana Otsus harus mendapat perhatian serius.

    “Karena Ketua Panjanya Pak Doli, saya jawab langsung. Sekarang Otsus Aceh dan Papua memiliki kekhususan. Aceh minta 2,5 persen, kita perjuangkan kenaikan Dana Otsus,” kata Bahlil.

    Sebagai informasi, besaran Dana Otsus Aceh mengalami penurunan menjadi 1 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada periode 2023–2027. Pemerintah Aceh bersama DPRA saat ini terus memperjuangkan perpanjangan masa berlaku Dana Otsus sekaligus peningkatan alokasinya menjadi 2 persen hingga 2,5 persen melalui revisi UUPA.

  • DPRA Ketok Palu, Tiga Raqan Prioritas Tahun 2026 Resmi Disetujui

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyetujui tiga Rancangan Qanun Aceh (Raqan) usul inisiatif Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Utama DPRA, Senin (22/6/2026).

    Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRA Ali Basrah dan dihadiri Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRA, serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan biro terkait di lingkungan Pemerintah Aceh.

    Ali Basrah dalam pengantarnya menjelaskan, ketiga raqan tersebut telah melalui proses pengkajian oleh alat kelengkapan dewan sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan sebagai Raqan usul inisiatif DPRA.

    Tiga Raqan yang Disetujui DPRA

    Adapun tiga rancangan qanun yang disetujui meliputi Raqan tentang Pelaksanaan Syariat Islam melalui Pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan Baca Tulis Al-Qur’an dalam Pendidikan Aceh, Raqan tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Raqan tentang Penyelamatan Generasi Aceh.

    Sebelum pengambilan keputusan, juru bicara komisi dan Badan Legislasi DPRA selaku pengusul menyampaikan penjelasan terkait latar belakang dan substansi masing-masing rancangan qanun. Selanjutnya, seluruh fraksi DPRA diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan tanggapan.

    Setelah seluruh tahapan pembahasan selesai dilaksanakan, rapat paripurna secara resmi menyetujui ketiga rancangan qanun tersebut untuk ditetapkan sebagai Rancangan Qanun Aceh Usul Inisiatif DPRA Tahun 2026.

    Persetujuan tersebut ditandai dengan pembacaan keputusan rapat oleh Sekretaris DPRA, Khudri.

    Dengan persetujuan itu, ketiga raqan selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Aceh. [Mol]

  • Perkuat Hubungan Bilateral, Presiden Jerman Kunjungi Indonesia

    acehtoday.id/ | Jakarta – Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier bersama Ibu Negara Elke Büdenbender tiba di Jakarta dalam rangka kunjungan kenegaraan ke Indonesia, Senin (15/6/2026). Pesawat yang membawa keduanya mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta sekitar pukul 09.20 WIB.

    Setibanya di bawah tangga pesawat, Presiden Steinmeier dan Ibu Elke disambut sejumlah pejabat Indonesia dan Jerman. Hadir dalam penyambutan tersebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia Ralf Beste, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman Abdul Kadir Jailani, serta Atase Pertahanan Jerman Kolonel Marcus Thiel.

    Prosesi penyambutan berlangsung dengan upacara kehormatan yang melibatkan pasukan jajar kehormatan di sepanjang jalur kedatangan. Kehadiran pasukan tersebut merupakan bagian dari penghormatan resmi kepada kepala negara sahabat yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

    Setelah prosesi penyambutan, Presiden Steinmeier, Ibu Elke Büdenbender, dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kunjungan kenegaraan ini, Presiden Steinmeier dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda resmi, termasuk pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, memiliki arti penting bagi hubungan kedua negara di tengah dinamika global yang semakin penuh ketidakpastian.

    “Ini kehormatan besar bagi kami,” ujar Prabowo dalam pernyataan bersama di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/6/2026).

    Menurutnya, kunjungan tersebut mencerminkan eratnya hubungan Indonesia dan Jerman yang terus berkembang serta menjadi momentum penting menjelang peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun mendatang.

    Dalam pertemuan bilateral, kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan kerja sama ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

    Prabowo mengatakan Indonesia dan Jerman sepakat untuk terus meningkatkan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Ia juga menekankan pentingnya hubungan Indonesia dengan Uni Eropa, termasuk harapan agar proses penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) dapat segera mencapai kesepakatan substantif.

    “Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian di Eropa sehingga dapat segera memberikan manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara,” katanya.

    Di bidang ekonomi, Indonesia juga mengundang Jerman untuk memperluas investasi pada sektor-sektor strategis, seperti transisi energi, hilirisasi industri, pengembangan kendaraan listrik, industri semikonduktor, rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, serta pembangunan infrastruktur.

    Selain itu, pemerintah menyambut baik berbagai program kerja sama yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk program Partnering in Business with Germany. Indonesia juga dijadwalkan menjadi tuan rumah Joint Economic and Investment Committee (JEIC) kedua pada tahun ini.

    Dalam sektor ketenagakerjaan, Prabowo mengapresiasi penandatanganan Letter of Intent mengenai Global Skills Partnership di bidang keperawatan. Pemerintah Indonesia juga berharap peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman dapat diperluas, termasuk pada sektor teknologi tinggi.

    Pada kesempatan tersebut, Prabowo dan Presiden Steinmeier juga menyepakati pentingnya penyelesaian berbagai konflik internasional melalui jalur diplomasi dan perundingan guna menjaga perdamaian serta stabilitas global.

    Prabowo menilai Jerman memiliki peran strategis yang semakin penting dalam tatanan global dan Eropa. Karena itu, Indonesia berharap kemitraan dengan Jerman dan Uni Eropa terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan dunia di masa depan.

    “Kami membutuhkan kemitraan yang baik dengan Jerman dan dengan Eropa. Kunjungan Presiden Jerman kali ini adalah tanda bahwa hubungan itu sangat penting,” pungkasnya.

  • PAN Aceh Siap Gelar Pelantikan, Zulhas dan Sejumlah Artis Dijadwalkan Datang

    PAN Aceh Siap Gelar Pelantikan, Zulhas dan Sejumlah Artis Dijadwalkan Datang

    acehtoday.id/ | Banda Aceh – Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN se-Aceh akan dihadiri Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dan sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Balai Meuseuraya Aceh, Sabtu (13/6/2026).

    Kehadiran Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan dijadwalkan untuk melantik pengurus baru DPW PAN Aceh. Sekaligus melantik Nazaruddin Dek Gam sebagai Ketua DPW PAN Aceh yang baru.

    Ketua Harian PAN Aceh, Razami Dek Cut mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi internal partai hingga tingkat kabupaten dan kota.

    “Persiapan saat ini sudah mencapai sekitar 95 persen. Kegiatan ini akan dihadiri pengurus PAN dari seluruh Aceh,” kata Razami, Jumat (12/6/2026).

    Menurutnya, PAN Aceh juga mulai memperkenalkan slogan politik “Abeh Ubee Abeh 2029” yang akan menjadi salah satu semangat perjuangan kader menghadapi agenda politik mendatang.

    Meski demikian, PAN Aceh belum menjelaskan secara rinci makna slogan tersebut. Penjelasan lebih lanjut disebut akan disampaikan langsung oleh Nazaruddin Dek Gam.

    “Nanti akan disampaikan langsung oleh Dek Gam makna slogan tersebut. Pastinya membawa semangat PAN Aceh untuk menghadapi tahun politik 2029,” ujarnya.

    PAN Aceh Siap Gelar Pelantikan Siapa saja yang Hadir?

    Selain dihadiri pengurus partai, kegiatan itu juga akan menghadirkan sejumlah figur publik nasional. Di antaranya pasangan selebritas Rizky Billar dan Lesti Kejora, penyanyi Siti KDI, vokalis grup musik Ungu Pasha, aktor Verrell Bramasta, presenter Uya Kuya, hingga Nisya Ahmad.

    Seniman asal Aceh juga turut memeriahkan pelantikan pengurus PAN se-Aceh diantaranya Apache dan Marching Band Gita Handayani.

    Sejumlah pengurus pusat PAN, termasuk Sekretaris Jenderal PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio juga dijadwalkan hadir dalam agenda tersebut.

    Razami menilai kehadiran pengurus pusat menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi antara PAN Aceh dan DPP menjelang berbagai agenda politik nasional dalam beberapa tahun ke depan.