… Banda Aceh
Nasional

WALHI Tolak Pemindahan Badak Jawa, Soroti Tambang Emas Ujung Kulon

Oleh Diperbarui:
Bagikan

ACEHTODAY.ID – Rencana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ditolak keras. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai langkah itu belum punya dasar ilmiah. Lembaga ini juga mencium kepentingan lain, yakni ekspansi tambang emas di sekitar kawasan konservasi tersebut.

Wacana itu pertama kali dilontarkan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional. Ia menyampaikannya dalam media briefing agenda COP31 di Antalya, Turki. Rencananya, satwa endemik itu dipindah dari Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.

Dalam siaran pers yang dikutip dari laman resmi WALHI, organisasi itu menegaskan bahwa pemindahan justru bisa melahirkan ancaman baru bagi spesies yang nyaris punah ini.

Kekhawatiran tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau, menurut mereka, tak bisa langsung dijadikan pembenaran. Sebab, belum ada bukti ilmiah bahwa habitat badak Jawa di Ujung Kulon tak lagi layak huni.

Hashim-Djojohadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo Subianto

Kewenangan Hashim Dipertanyakan

Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mempertanyakan posisi Hashim. “Hashim ini dalam kapasitas apa mengusulkan pemindahan badak Jawa?” kata Umi.

Menurutnya, tugas satgas yang dipimpin Hashim adalah mencari sumber pembiayaan berkelanjutan di luar APBN, bukan menentukan kebijakan konservasi satwa.

Keputusan sebesar ini harus di tangan pemerintah lewat kementerian terkait. Dasarnya kajian ilmiah dan proses yang transparan.

Umi juga menyinggung rangkap jabatan Hashim sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi serta Ketua Satgas Perumahan.

Syarat Ketat Translokasi Badak Jawa

Secara aturan, translokasi satwa memang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa. Namun, WALHI menekankan bahwa aturan itu bukan izin untuk memindahkan satwa sembarangan.

Pemindahan baru bisa dipertimbangkan bila populasi benar-benar terancam. Misalnya habitat rusak berat atau tak layak dihuni akibat bencana, dan ancaman itu tak bisa diatasi di habitat asal. Kajiannya harus menyeluruh, mulai dari kecocokan habitat baru, pakan, daya dukung lingkungan, hingga kemampuan adaptasi satwa. Pemantauan jangka panjang juga wajib.

Di Alas Purwo sudah hidup banteng jawa dan macan tutul jawa. WALHI meminta dikaji apakah badak bisa hidup berdampingan dengan keduanya. Kehadiran badak juga tak boleh mengganggu keseimbangan ekosistem setempat.

Umi mengingatkan kasus badak bernama Mustofa yang dilaporkan mati tiga hari setelah dipindahkan, padahal masih di dalam Ujung Kulon.

Dengan populasi sangat terbatas, kehilangan satu individu adalah kerugian besar. Karena itu, prioritas seharusnya memperkuat perlindungan habitat, pemantauan populasi, dan kesiapsiagaan bencana.

Dugaan Tambang Emas di Balik Wacana

Di sinilah dugaan soal tambang muncul. Menurut siaran pers di walhi.or.id, konsesi emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), berada tepat di perbatasan TNUK. Perusahaan ini beroperasi sejak 2010 dengan luas sekitar 5.302 hektare.

Pada 2020, lokasinya ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional lewat Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020.

Namun, laporan tahunan Antam mencatat izin PT CSD berakhir pada 3 April 2025. Hal itu memunculkan pertanyaan soal kelanjutan operasi, status izin, dan kemungkinan pengembangan wilayah tambang.

Kekhawatiran menguat setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerbitkan penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten pada Februari 2026.

Cakupannya darat dan perairan. Wilayah itu dibagi menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat, dan Wilayah Pencadangan Negara.

Penetapan WUP membuka jalan bagi pemerintah menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai dasar izin usaha.

Hasil penelusuran WALHI atas peta lampiran menunjukkan sebagian perairan di sekitar TNUK terindikasi masuk WUP. Pemerintah perlu mengklarifikasi hal ini, sebab TNUK mencakup ekosistem daratan sekaligus perairan. “Ini merupakan situasi yang janggal dan kontradiktif,” tegas Umi.

Ia mengingatkan risiko pencemaran air, sedimentasi, gangguan ekosistem pesisir dan laut, hingga ancaman bagi habitat dan keanekaragaman hayati.

Umi juga menyoroti waktunya. Keputusan wilayah tambang terbit Februari 2026, dan pada tahun yang sama muncul wacana pemindahan badak Jawa.

WALHI mendesak pemerintah menghentikan wacana itu sampai ada kajian ilmiah yang independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah juga diminta membuka dasar penetapan wilayah pertambangan Banten, termasuk peta spasial terhadap batas dan zonasi TNUK.

Selain itu, tak boleh ada kebijakan tambang yang mengancam kawasan konservasi dan ekosistem penyangganya.

Tinggalkan Komentar

Kolom bertanda * wajib diisi.