Empat persetujuan Perhutanan Sosial seluas 5.857 hektare terbit di Aceh Jaya, tetapi kelompok pengelola belum berdaya. Mengapa pendampingan pascaizin penting?
Hutan tidak pernah benar-benar sunyi. Di balik rimbunnya tajuk pepohonan, aliran sungai yang membelah lembah, dan bentang alam Ulu Masen di Kabupaten Aceh Jaya, tersimpan denyut kehidupan masyarakat yang sejak lama menggantungkan harapan pada sumber daya hutan.
Bagi masyarakat sekitar, hutan bukan sekadar hamparan hijau di peta. Hutan adalah ruang hidup, sumber penghidupan, warisan leluhur, sekaligus benteng ekologis yang menjaga keberlangsungan hidup lintas generasi.
Atas nama keadilan akses dan pemerataan manfaat, kebijakan Perhutanan Sosial (PS) hadir membawa harapan besar.
Di atas kertas, penerbitan persetujuan PS kerap dipandang sebagai capaian penting: semakin luas kawasan yang dikelola masyarakat, semakin besar pula keberhasilan negara membuka akses kelola hutan bagi rakyat.
Namun, realitas di tingkat tapak tidak selalu seindah angka dalam laporan kinerja.
Di Kabupaten Aceh Jaya, kelompok pengelola PS di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah III Aceh menghadapi persoalan mendasar. Mereka memiliki legalitas, tetapi belum sepenuhnya memiliki kapasitas untuk mengelola. Mereka telah memperoleh akses, tetapi belum memiliki kekuatan untuk menggerakkan potensi hutan menjadi sumber kesejahteraan.
Ibarat macan yang kehilangan taring, kelompok-kelompok ini tampak gagah dalam dokumen administrasi, tetapi belum berdaya dalam praktik pengelolaan dan kemandirian ekonomi.
Kondisi ini tidak muncul begitu saja. Ada jejak kebijakan masa lalu yang patut ditelusuri, yakni ketika Aceh Jaya masih menjadi bagian dari wilayah kerja UPTD KPH Wilayah I Aceh yang berpusat di Aceh Besar.
Pada masa itu, pengusulan persetujuan PS berlangsung secara masif. Kuantitas kelompok dan luasan areal menjadi capaian yang dikejar, seiring ambisi kelembagaan memenuhi indikator administratif menuju status KPH Mandiri. Sayangnya, ketika angka menjadi tujuan utama, kesiapan masyarakat di tingkat tapak berisiko tertinggal jauh.
Pesta Angka di Atas Kertas, Kesiapan Tapak yang Tertinggal
Sepanjang 2023–2024, Aceh Jaya memperoleh empat persetujuan PS dengan total luas 5.857 hektare, terdiri atas:
- Hutan Adat Mukim Panga Pasi: 1.282 hektare.
- Hutan Adat Mukim Krueng Sabee: 4.155 hektare.
- Hutan Kemasyarakatan (HKm) KTH Lestari Kamp Limoeng: 250 hektare di Gunong Buloh.
- Hutan Desa LPHD Sarah Raya: 170 hektare di Pasie Raya.
Secara administratif, angka ini tampak menjanjikan. Ribuan hektare kawasan hutan telah memiliki landasan legal untuk dikelola masyarakat, dan secara formal akses kelola rakyat semakin terbuka.
Tetapi, apakah penerbitan izin dengan sendirinya melahirkan kelompok yang kuat?
Di sinilah persoalan bermula. Proses pengusulan yang didorong target kuantitas diduga tidak diikuti penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemetaan potensi ekonomi secara riil, dan pembentukan tata kelola kelembagaan yang memadai.
Persetujuan terbit lebih cepat daripada kesiapan masyarakat menjalankan mandat pengelolaan.
Masyarakat seolah telah diserahi kunci gerbang hutan, tetapi belum dibekali peta jalan untuk menapaki jalan di baliknya.
Mereka memperoleh legalitas, tetapi masih membutuhkan pengetahuan, pendampingan, modal kerja, perlindungan hukum, dan akses pasar agar potensi hutan benar-benar menjadi sumber penghidupan.
Keberhasilan PS semestinya tidak berhenti pada jumlah Surat Keputusan yang terbit atau luas kawasan yang diberi akses.
Ukuran sesungguhnya adalah kemampuan masyarakat menjaga hutan, mengelola kelembagaan, mengembangkan usaha, dan memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Sebab, izin hanyalah pintu masuk. Kemandirian adalah perjalanan panjang yang membutuhkan pendampingan.
Warisan Persoalan: KPH III Menerima Beban di Tingkat Tapak
Perubahan struktur kelembagaan kehutanan di Aceh membawa Aceh Jaya ke dalam wilayah pembinaan UPTD KPH Wilayah III Aceh. Bersamaan dengan itu, tanggung jawab membina kelompok PS yang telah terbentuk turut menjadi pekerjaan rumah kelembagaan.
Di lapangan, persoalan yang tidak tampak dalam laporan administratif mulai menunjukkan wajah sesungguhnya.
Empat unit PS seluas 5.857 hektare ini menghadapi berbagai hambatan yang membuat pengelolaan berjalan stagnan.
Persoalannya tidak hanya soal kemampuan kelompok, tetapi juga aksesibilitas kawasan, kepastian tata niaga hasil hutan, perlindungan ekosistem, dan keberlanjutan kelembagaan.
Pertama, ketakutan hukum dan keterisolasian akses ekonomi. Pada kawasan HKm, kelompok pengelola masih dibayangi kekhawatiran hukum saat hendak mengeluarkan komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti rotan.
Persoalan makin rumit karena sumber komoditas berada sekitar 17 kilometer dari jalan utama. Keterbatasan transportasi, belum adanya tempat penampungan, dan belum utuhnya pemahaman tentang penatausahaan hasil hutan melalui SIPUHH membuat pemanfaatan tidak mudah.
Dalam situasi ini, potensi ekonomi justru terperangkap di dalam hutan. Biaya operasional berpotensi jauh melampaui nilai jual komoditas. Hutan menyimpan hasil, tetapi masyarakat belum memiliki jalan yang memadai untuk mengeluarkannya secara legal dan menguntungkan.
Kedua, kelembagaan adat yang belum terintegrasi dengan perlindungan ekosistem. Hutan Adat Mukim Panga Pasi dan Mukim Krueng Sabee memiliki bentang kawasan luas dengan kepentingan ekologis penting. Namun, penguatan instrumen perlindungan ekosistem dan kapasitas kelembagaan adat masih menjadi pekerjaan besar.
Ancaman dari luar terus membayangi, mulai dari perambahan liar, pertambangan emas tanpa izin (PETI), hingga penangkapan ikan destruktif dengan racun di sungai-sungai hulu, termasuk kawasan Krueng Teumarom.
Ketika kelembagaan adat belum memiliki instrumen pengawasan dan perlindungan yang memadai, kawasan yang secara legal telah ditetapkan sebagai Hutan Adat tetap rentan terhadap tekanan.
Legalitas kawasan seharusnya menjadi fondasi penguatan kewenangan dan tanggung jawab masyarakat adat, bukan sekadar penanda administratif di atas peta.
Ketiga, ketiadaan rencana kerja yang membumi. Persoalan lain muncul ketika kelompok harus menerjemahkan persetujuan PS ke dalam kegiatan nyata.
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) masih menjadi tantangan. Banyak kelompok belum memiliki pemahaman dan kapasitas yang cukup untuk menyusun rencana yang sesuai dengan potensi kawasan, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan kelembagaan.
Hal ini tidak terlepas dari pola fasilitasi yang pada tahap awal lebih berorientasi pada perolehan persetujuan, sementara pendampingan pascaizin (post-permit) belum berjalan optimal. Akibatnya, kelompok memiliki kewenangan formal untuk mengelola kawasan, tetapi belum sepenuhnya memahami bagaimana memulai, mengembangkan, dan mempertahankan kegiatan pengelolaan.
Di titik inilah terlihat bahwa persoalan PS bukan semata membuka akses masyarakat terhadap kawasan hutan, melainkan memastikan akses itu dapat dijalankan dengan kapasitas, perlindungan, dan dukungan yang memadai.
Jangan Biarkan Ulu Masen Kehilangan Bentengnya
Membiarkan kelompok PS di Aceh Jaya terus stagnan sama artinya dengan membiarkan salah satu benteng sosial-ekologis Ulu Masen melemah dari dalam.
Kelompok PS semestinya menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga hutan. Mereka paling dekat dengan kawasan, memahami kondisi sosial masyarakat, mengenali perubahan lingkungan, dan memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan hutan.
Namun, bagaimana mungkin masyarakat menjadi garda terdepan perlindungan hutan jika kelembagaannya belum kuat, akses ekonominya belum terbuka, dan kapasitas pengelolaannya belum memadai?
Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tidak semestinya melepaskan perhatian hanya karena keterbatasan kewenangan regulasi.
Dukungan pemerintah kabupaten tetap diperlukan melalui koordinasi, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan sinergi lintas sektor.
Sementara itu, tanggung jawab pembinaan sektor kehutanan berada pada Pemerintah Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh sebagai leading sector.
Karena itu, orientasi kebijakan perlu segera bergeser tidak lagi semata mengejar penambahan jumlah persetujuan PS, melainkan memastikan 5.857 hektare yang telah diberi akses benar-benar hidup dalam pengelolaan yang produktif dan berkelanjutan.
Revitalisasi perlu diarahkan pada beberapa agenda mendasar:
- Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM. Pendampingan penyuluhan kehutanan harus intensif dan berkelanjutan, tidak hanya saat pengusulan, tetapi terutama setelah izin terbit.
- Pemetaan potensi dan pengembangan usaha berbasis HHBK. Setiap kelompok perlu didampingi mengenali potensi ekonomi kawasan, menyusun model usaha yang realistis, serta membangun rantai pasok dan akses pasar.
- Pembukaan akses legalitas tata niaga hasil hutan. Masyarakat perlu memahami dan didampingi dalam mekanisme penatausahaan hasil hutan, termasuk SIPUHH, agar pemanfaatan komoditas legal, aman, dan bernilai ekonomi.
- Penguatan perlindungan hutan adat dan ekosistem. Kelembagaan adat perlu didukung instrumen pengawasan, perlindungan kawasan, dan kolaborasi menghadapi perambahan, PETI, dan praktik destruktif lainnya.
- Penyusunan rencana kerja yang sesuai kondisi tapak. RKT harus menjadi pedoman kegiatan yang benar-benar dapat dilaksanakan, bukan sekadar dokumen pemenuhan kewajiban administrasi.
Momentum pendanaan iklim global, termasuk program Result-Based Payment (RBP) REDD+ Aceh melalui lembaga perantara seperti Yayasan PETAI, juga perlu dimanfaatkan secara strategis.
Dukungan tersebut semestinya tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau administratif, melainkan diarahkan untuk memperkuat kelompok PS di tingkat tapak.
Investasi pada penyuluhan, infrastruktur pascapanen, usaha HHBK, penguatan kelembagaan adat, dan perlindungan keanekaragaman hayati akan jauh lebih bermakna jika menghasilkan perubahan nyata dalam kemampuan masyarakat mengelola hutan.
Pada akhirnya, PS tidak boleh hanya menjadi cerita tentang berapa hektare hutan yang diberikan kepada masyarakat.
Ia harus menjadi cerita tentang bagaimana masyarakat mampu berdiri sebagai pengelola, memperoleh manfaat ekonomi, dan menjaga hutan sebagai warisan kehidupan.
Sebab, hutan yang lestari membutuhkan lebih dari sekadar papan nama kelompok dan selembar keputusan. Ia membutuhkan manusia yang berdaya, kelembagaan yang kuat, serta keberpihakan pemerintah yang hadir hingga ke pelosok tapak.
Jangan sampai 5.857 hektare PS di Aceh Jaya hanya menjadi monumen angka dalam laporan kinerja birokrasi. Jangan sampai masyarakat diberi hak mengelola hutan, tetapi dibiarkan berjalan sendiri tanpa bekal untuk mempertahankannya.
Di tengah rimbunnya Ulu Masen, masyarakat seharusnya bukan sekadar penerima izin. Mereka adalah penjaga benteng terakhir hutan. Dan benteng itu tidak akan pernah kokoh apabila para penjaganya dibiarkan ompong.
Oleh: Hirwansyah, S.Hut., Penyuluh Kehutanan KPH Wilayah III Aceh
Tulisan ini sudha tayang di portal DLHK Aceh
