Dana Otsus yang seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan justru dipertanyakan manfaatnya. Sri Radjasa Chandra menuding pengelolaannya lebih menguntungkan kelompok dekat kekuasaan.
ACEHTODAY.ID | Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh telah mengalir lebih dari Rp100 triliun. Namun, besarnya anggaran itu belum mampu mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar: ke mana sebenarnya uang rakyat itu mengalir?
Analis intelijen dan pengamat kebangsaan, Kolonel TNI (Purn) Sri Radjasa Chandra, menilai dana Otsus justru lebih banyak dinikmati kalangan elite, termasuk Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dan kelompok yang berada di lingkaran kekuasaannya.
Pernyataan itu disampaikan Sri Radjasa dalam perbincangan di kanal YouTube Obor Rakyat Reborn. Mantan perwira yang pernah lama bertugas di Aceh tersebut menilai pemerintahan di bawah kepemimpinan Mualem belum menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi persoalan kemiskinan.
“Bagaimana mungkin anggaran begitu besar digelontorkan, tetapi masyarakat Aceh masih hidup dalam kemiskinan? Yang menikmati justru pejabat dan kelompok tertentu,” ujar Sri Radjasa.
Menurutnya, persoalan Aceh tidak cukup dilihat dari tuntutan pembagian hasil sumber daya alam, termasuk sektor gas. Ada masalah yang jauh lebih mendasar, mulai dari kemiskinan struktural, buruknya tata kelola pemerintahan, hingga merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap elite daerah dan pemerintah pusat.
“Persoalan Aceh bukan cuma bagi hasil gas. Ini soal kemiskinan struktural, soal tata kelola yang buruk, dan soal rakyat yang sudah tidak percaya lagi pada elite,” katanya.
Proyek dan Jabatan Disebut Dikuasai Lingkaran Kekuasaan
Kritik Sri Radjasa juga mengarah pada pola pengelolaan pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Mualem. Ia menuding kelompok dekat penguasa memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan proyek APBD, penempatan pejabat, hingga sektor ekonomi daerah.
Jika kondisi tersebut terus berlangsung, menurutnya, masyarakat hanya akan menjadi penonton di tengah perputaran anggaran dan kekuasaan yang seharusnya membawa manfaat bagi rakyat.
“Proyek diatur kelompok dekat penguasa, pejabat diatur kelompok dekat penguasa, ekonomi diatur kelompok dekat penguasa. Rakyat hanya jadi penonton,” ujar Sri Radjasa.
Ia juga mempertanyakan keberadaan Gubernur Mualem di Aceh ketika masyarakat menghadapi berbagai persoalan dan gejolak. Salah satu yang disinggungnya adalah pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh yang disebut berlangsung di Medan.
Bagi Sri Radjasa, kondisi tersebut semakin memperlihatkan lebarnya jarak antara elite politik dan masyarakat.
Besarnya dana Otsus semestinya menjadi modal untuk memperbaiki kesejahteraan, memperkuat pelayanan publik, dan mengurangi kemiskinan. Namun, jika pengelolaannya tidak transparan dan manfaatnya tidak dirasakan masyarakat, maka besarnya anggaran hanya akan menjadi angka fantastis tanpa perubahan berarti bagi kehidupan rakyat.
Pemerintah Aceh Bantah Tudingan
Menanggapi tudingan tersebut, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, membantah keras pernyataan Sri Radjasa. Ia menilai kritik yang disampaikan dalam tayangan Obor Rakyat Reborn tidak didasarkan pada analisis berbasis data, melainkan asumsi dan desas-desus yang belum terverifikasi.
“Narasi semacam itu sengaja menjual isu ketidakstabilan keamanan. Ini merugikan iklim investasi sekaligus melukai marwah masyarakat Aceh,” tegas Nurlis di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Nurlis juga menyayangkan pernyataan Sri Radjasa yang dinilainya tidak mencerminkan pemahaman terhadap kondisi pemerintahan Aceh saat ini. Ia menolak tudingan yang mengaitkan kebijakan ekonomi daerah dengan kepentingan kroni dan nepotisme.
“Mengaitkan perjuangan ekonomi daerah dengan isu kroni hingga disintegrasi adalah tuduhan liar dan tak bertanggung jawab. Itu merendahkan rakyat serta institusi di Aceh,” cetusnya.
