Nurlis Effendi membantah tudingan penguasaan proyek APBA, dana Otsus, hingga nepotisme di sektor migas. Ia meminta Sri Radjasa membuka bukti jika memang memiliki data pelanggaran.
Acehtoday.id | Pemerintah Aceh tak tinggal diam menghadapi kritik Kolonel TNI (Purn.) Sri Radjasa Chandra. Melalui juru bicaranya, Nurlis Effendi, Juru Bicara (Jubir) pemerintah Aceh membantah keras berbagai tudingan yang disampaikan mantan anggota BAIS TNI tersebut dalam tayangan kanal YouTube Obor Rakyat Reborn.
Nurlis menilai pernyataan Sri Radjasa tidak didukung analisis berbasis data. Menurutnya, sejumlah tudingan yang disampaikan justru berupa asumsi dan desas-desus yang belum terverifikasi.
“Narasi semacam itu sengaja menjual isu ketidakstabilan keamanan. Ini merugikan iklim investasi sekaligus melukai marwah masyarakat Aceh,” tegas Nurlis di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia juga menyayangkan Sri Radjasa yang pernah bertugas di Aceh, tetapi dinilai lebih mengandalkan rumor ketimbang fakta mengenai kondisi pemerintahan saat ini.
“Mengaitkan perjuangan ekonomi daerah dengan isu kroni hingga disintegrasi adalah tuduhan liar dan tak bertanggung jawab. Itu merendahkan rakyat serta institusi di Aceh,” cetusnya.

Blok Andaman Bukan Urusan Kroni
Salah satu hal yang dibantah Nurlis adalah pernyataan Sri Radjasa mengenai rencana pengelolaan gas Blok Andaman di darat (onshore). Dalam tayangan pada menit ke-23 hingga ke-28, Sri Radjasa mempertanyakan kelayakan skema tersebut karena disebut terkendala kebocoran fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Ia juga menyinggung dugaan nepotisme di tubuh BPMA dan PT PEMA.
Nurlis menilai kritik tersebut keliru memahami tujuan kebijakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam memperjuangkan pengelolaan gas.
“Sri Radjasa keliru membaca esensi perjuangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Kalau mantan intel bicara soal teknis ekonomi dan industri migas, ya ilmunya tidak sampai. Kekeliruan analisis itu terjadi karena sejak awal sudah gagal paham,” ujar Nurlis.
Ia menjelaskan, Mualem mendorong agar gas Blok Andaman dapat dibawa ke darat. Setidaknya, Aceh harus memperoleh kepastian alokasi gas yang mengikat agar kekayaan alam tersebut bisa mendukung pembangunan industri daerah.
Targetnya, kata Nurlis, menghidupkan kembali KEK Arun, pabrik pupuk, serta industri petrokimia di Aceh.
“Aceh tidak boleh lagi menjadi penonton di tanah sendiri seperti masa lalu. Jika upaya menarik industri ke darat Aceh justru dicibir dengan alasan tangki rusak, pertanyaannya sederhana: kita mau membangun industri Aceh atau membiarkan kekayaan Aceh terus dikeruk keluar tanpa dampak hilirisasi?” gugatnya.
Tantang Buka Bukti Dugaan Nepotisme
Terkait usulan pembentukan badan pengawasan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan lembaga migas, Nurlis menyatakan pemerintah tidak keberatan dengan pengawasan tambahan.
“Silakan awasi seketat-ketatnya. Kami justru berdiri paling depan mendukung pengawasan terpadu,” tegasnya.
Ia menjelaskan, BPMA dibentuk melalui Peraturan Pemerintah dan berada dalam mekanisme pengawasan bersama dengan Kementerian ESDM. Sementara PT PEMA merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang, menurutnya, juga menjalani pemeriksaan oleh lembaga audit dan aparat penegak hukum.
“PT PEMA juga BUMD yang tunduk pada audit berlapis BPK serta aparat penegak hukum. Menuduh lembaga resmi negara diatur untuk kepentingan keluarga tanpa bukti hukum adalah fitnah murahan,” sambungnya.
Bantah Proyek APBA Dikuasai Kroni
Nurlis juga membantah tudingan bahwa Gubernur Muzakir Manaf meninggalkan tugas pemerintahan karena berada di Malaysia. Ia menyebut agenda pemeriksaan kesehatan dan koordinasi lintas wilayah tidak bisa diartikan sebagai kekosongan kepemimpinan.
“Jangan memelintir agenda pemeriksaan kesehatan maupun koordinasi lintas wilayah seolah terjadi kekosongan kekuasaan. Roda pemerintahan, pengendalian inflasi, hingga pelayanan publik di Aceh berjalan penuh setiap hari,” katanya.
Terkait pelantikan Sekda Aceh di Medan, Nurlis menyatakan proses tersebut telah mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah pusat. Menurutnya, pelantikan itu dilakukan untuk mempercepat kerja birokrasi, bukan karena alasan politik.
Ia turut membantah tudingan bahwa proyek APBA dan dana Otonomi Khusus (Otsus) dikuasai kelompok dekat penguasa, termasuk klaim adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam perebutan proyek.
“Seluruh pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Aceh berjalan melalui e-katalog dan tender elektronik terbuka,” ujarnya.
Nurlis mengatakan proses pengadaan tersebut diawasi oleh Inspektorat, BPKP, hingga BPK. Ia bahkan meminta Sri Radjasa menyampaikan bukti jika memang menemukan dugaan monopoli atau pelanggaran hukum.
“Kalau Pak Sri Radjasa punya bukti konkret ada monopoli atau pelanggaran hukum, buka datanya dan laporkan secara resmi. Jangan melempar tuduhan sapu rata di ruang siniar yang merusak kehormatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Aceh,” tantangnya.

Penertiban Tambang Bukan Soal Separatisme
Selain persoalan tata kelola pemerintahan dan sektor migas, Nurlis turut menanggapi isu penutupan tambang ilegal serta klaim menguatnya kembali gerakan separatis di Aceh.
Ia menegaskan, penertiban tambang ilegal merupakan langkah untuk melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat dari ancaman bencana ekologis. Di sisi lain, Pemerintah Aceh, katanya, tetap mendorong terbentuknya skema pertambangan rakyat yang legal, aman, dan berkeadilan sesuai kewenangan peraturan perundang-undangan.
Nurlis juga meminta pihak-pihak di Jakarta tidak terus mengaitkan persoalan Aceh dengan isu perpecahan maupun separatisme.
“Kami ingatkan pihak mana pun di Jakarta: berhenti menjadikan Aceh sebagai komoditas ketakutan. Jangan terus mengembuskan isu perpecahan horizontal maupun separatisme. Rakyat Aceh hari ini sudah sangat dewasa, cinta damai, dan fokus memperbaiki ekonomi,” tegasnya.
Menurut Nurlis, Aceh membutuhkan dukungan agar kewenangan yang diatur dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Yang dibutuhkan Aceh adalah dukungan konstruktif agar kewenangan MoU Helsinki dan UUPA berjalan utuh, bukan provokasi yang menakut-nakuti investor dan mengadu domba masyarakat dengan pemimpinnya,” tutup Nurlis.
