ACEHTODAY.ID | Bendera bulan bintang kerap disebut sebagai simbol perjuangan dan identitas masyarakat Aceh. Namun, sejauh mana dukungan terhadap bendera tersebut benar-benar datang dari seluruh rakyat Aceh? Pengamat politik dan keamanan, Dr. Ir. Aryos Nivada, menilai klaim itu perlu diuji melalui survei agar dukungan publik tidak hanya berhenti pada pernyataan sejumlah elite.
Aryos mengatakan, polemik bendera berpotensi terus berlarut jika hanya dijadikan alat tawar politik antara Aceh dan pemerintah pusat. Ketika simbol daerah masuk dalam tarik-menarik kepentingan, penyelesaian justru semakin sulit dicapai.
“Kalau dimensinya menjadi kebutuhan politik, maka ini akan menjadi alat bargaining position bagi bendera untuk selalu digunakan dan tidak akan pernah bisa untuk mau diselesaikan,” kata Aryos dalam diskusi Aceh Cakrawala Institute (ACI) di Gunongan Kupi, Banda Aceh, Sabtu (14/11/2026).
Ia juga mengingatkan agar polemik tersebut tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk membangun citra buruk Aceh. Menurutnya, momentum munculnya kembali isu bendera dapat membuka ruang bagi pihak-pihak yang ingin memperkeruh persoalan.
“Saya ingin menegaskan bahwa semua orang jangan mengambil celah untuk memanfaatkan momentum ini membentuk satu image yang jelek bagi Aceh terkait khususnya polemik bendera,” ujarnya.
Aryos kemudian mempertanyakan anggapan bahwa bendera bulan bintang otomatis mewakili kehendak seluruh masyarakat Aceh. Ia menegaskan, Aceh bukan masyarakat yang homogen. Perbedaan latar belakang, kelompok, dan pandangan membuat dukungan terhadap satu simbol tidak bisa serta-merta dianggap sebagai suara bersama.
“Aceh tidak homogen, heterogen. Apa maknanya? Artinya kalau memang ini menjadi satu kebutuhan bendera, apakah ini menjadi hal yang diinginkan oleh seluruh masyarakat Aceh? Belum tentu. Ada silent majority yang kita tidak mengetahui apakah ini memang benar dan menjadi kebutuhan,” ujarnya.
Menurut Aryos, survei yang menjangkau masyarakat secara luas diperlukan untuk mengetahui tingkat dukungan terhadap bendera bulan bintang. Dengan begitu, klaim bahwa simbol tersebut merupakan aspirasi bersama dapat diuji melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang ini menjadi, oke bendera bulan bintang itu menjadi kebutuhan masyarakat Aceh, clear enggak ada khilafiahnya. Tapi dengan catatan ada validasi data yang konkret yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan hanya klaim semata,” katanya.
Ia juga menyinggung gagasan Alam Peudeung sebagai simbol bendera Aceh. Aryos mempertanyakan sejauh mana proses perumusan simbol tersebut melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Menurutnya, pembahasan identitas daerah harus membuka ruang bagi beragam pandangan, bukan hanya mengakomodasi suara kelompok tertentu.
Di sisi kelembagaan, Aryos menilai Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dapat mengambil peran dengan memanggil pihak-pihak terkait dan menyusun rekomendasi mengenai polemik bendera. Ia juga meminta Wali Nanggroe ikut mempertemukan berbagai pihak yang selama ini memiliki perbedaan pandangan.
Aryos turut mendorong ACI menyusun position paper atau kertas posisi sebagai tindak lanjut diskusi. Dokumen tersebut diharapkan memuat pemetaan persoalan serta rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pihak terkait.
Ia mengusulkan pelibatan tokoh yang pernah terlibat dalam proses perdamaian Aceh, termasuk Hamid Awaluddin dan Jusuf Kalla, untuk menjelaskan kembali proses perundingan serta pembahasan persoalan bendera pada masa itu.
Aryos menilai Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat perlu kembali membuka pembicaraan terkait Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Tanpa komunikasi yang memadai, perbedaan pandangan kedua pihak hanya akan memperpanjang kebuntuan.
Ia mengingatkan, isu bendera kerap kembali mencuat ketika Aceh memasuki momentum politik atau menghadapi persoalan lain. Karena itu, semua pihak diminta tidak menjadikan simbol tersebut sebagai instrumen untuk memperkuat kepentingan politik masing-masing.
“Semua berorientasi pada kepentingan masyarakat Aceh dalam artian untuk menuntaskan permasalahan bendera dan lambang,” ujarnya.
Bagi Aryos, penyelesaian polemik bendera bulan bintang perlu dimulai dengan memastikan suara masyarakat benar-benar terwakili. Tanpa data yang menunjukkan tingkat dukungan publik, klaim bahwa bendera tersebut merupakan kehendak seluruh rakyat Aceh masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab.
