ACEHTODAY.ID | Banda Aceh – Pengawasan kasus korupsi di Aceh tidak berhenti pada pengumuman penyidikan atau penyitaan uang negara. Masyarakat juga perlu tahu sejauh mana perkara dituntaskan, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah uang negara yang disita benar-benar dikembalikan ke kas negara.
Hal itu disampaikan Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, dalam diskusi antikorupsi di Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Rabu (11/11/2026).
Menurut Alfian, korupsi bisa tumbuh ketika akses terhadap proyek dan anggaran hanya dikuasai segelintir orang, sementara pengawasan terhadap kewenangan pejabat lemah.
Akses Proyek Dikuasai Kelompok Tertentu
Salah satu hal yang disorot Alfian ialah penguasaan akses terhadap proyek pemerintah. Ia mencontohkan lima penyedia yang sama-sama menyerahkan uang kepada seorang perantara agar mendapat pekerjaan. Namun, hanya satu penyedia yang akhirnya memperoleh proyek. Uang dari kelima penyedia tetap diambil perantara tersebut.
Praktik itu, kata Alfian, menunjukkan bagaimana proses mendapatkan proyek bisa dipengaruhi pihak-pihak yang punya akses dan kewenangan. Ia menjelaskannya dengan rumus korupsi dari Robert Klitgaard: monopoli ditambah diskresi dikurangi akuntabilitas.
Ketika kewenangan dan pengambilan keputusan terpusat pada segelintir orang tanpa pengawasan memadai, peluang penyalahgunaan makin terbuka. Karena itu, hubungan antara pejabat, pengusaha, dan kepentingan politik dalam pelaksanaan proyek pemerintah juga perlu diperhatikan.
Alfian juga menguraikan tujuh bentuk tindak pidana korupsi, yakni kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Menurutnya, penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan sesuai ketentuan hukum.
Korupsi Juga Terjadi di Level Desa
Korupsi, kata Alfian, tidak hanya soal proyek bernilai besar. Ia menyinggung kebiasaan meminta uang minum ketika warga mengurus administrasi di tingkat desa.
Warga yang mengurus surat, misalnya, bisa diminta membayar untuk layanan yang semestinya gratis. Jika terus dibiarkan, pungutan semacam itu berisiko dianggap hal biasa.
Alfian mengaitkan praktik korupsi dengan gaya hidup, keinginan memperoleh pengakuan sosial, dan kesempatan yang muncul karena jabatan. Baginya, integritas bukan sekadar slogan, tetapi harus terlihat dari kesesuaian antara perkataan dan tindakan sehari-hari.
Kasus Beasiswa dan Wastafel Dipertanyakan
Kasus beasiswa Aceh menjadi salah satu perkara yang kembali disorot MaTA. Alfian mengaku pernah mengingatkan Kapolda Aceh saat itu agar penanganannya tidak berlarut-larut.
“Bapak ini Jenderal ke-5 penanganan beasiswa. Dan Bapak harus ingat, ada 600 anak Aceh yang pernah ditipu dalam kasus ini, dan 600 anak Aceh ini sudah dipanggil oleh penyidik,” ujar Alfian, mengulang pernyataannya kepada Kapolda saat itu.
Menurut Alfian, perkara tersebut sudah melewati beberapa kali pergantian Kapolda, tetapi penyelesaiannya belum jelas. Ia meminta masyarakat terus mengawal kasus itu agar tidak hilang dari perhatian.
“Makanya harus dikawal, harus dikampanyekan, harus ditayangkan. Kalau enggak, selesai,” katanya.
MaTA juga menyoroti pengadaan wastafel di sejumlah sekolah. Alfian menyebut anggaran satu unit wastafel mencapai sekitar Rp100 juta, sedangkan menurut perkiraannya harga produk sejenis di pasaran di bawah Rp75 juta. Ia juga mempertanyakan sejumlah wastafel yang disebut tidak berfungsi. Selisih antara anggaran dan harga pasar, termasuk penggunaan dananya, menurutnya perlu ditelusuri.
Alfian turut menyinggung berkas perkara yang dikembalikan jaksa kepada penyidik. Ia menduga pengembalian berkas yang berulang bisa membuka ruang negosiasi. Karena itu, ia mempertanyakan alasan berkas terus dikembalikan dan kapan perkara bisa masuk tahap berikutnya.
Pengembalian Kerugian Negara Tak Hapus Pidana
Dalam sesi tanya jawab, seorang peserta bertanya apakah pengembalian kerugian negara bisa membebaskan pelaku korupsi dari pidana. Alfian menjelaskan, Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana pelaku.
Menurutnya, informasi soal pengembalian uang negara juga harus disertai kejelasan jumlah dan kepastian uang itu masuk ke kas negara.
“Seharusnya kita harus punya ruang untuk mengukur pengembalian uang itu memang masuk ke kas negara atau tidak, dan berapa, apakah sesuai atau tidak. Karena penyitaan uang itu kan enggak pernah jelas,” katanya.
Alfian juga menyebut biaya penanganan satu perkara korupsi di tahap penyidikan kepolisian mencapai Rp208 juta, berdasarkan informasi yang ia ketahui. Angka itu belum mencakup biaya di kejaksaan dan pengadilan.
Akses Dokumen Anggaran dan Dana Pokir
Persoalan lain yang disorot MaTA adalah akses terhadap dokumen anggaran. Alfian menceritakan pengalaman lembaganya pada 2017 saat meminta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Permintaan MaTA ditanggapi, tetapi permintaan serupa dari seorang warga tidak mendapat jawaban.
“Artinya, berarti ada perbedaan penanganan, ini kan enggak clear,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan sulitnya masyarakat mendapat informasi tentang dana pokok pikiran (pokir) anggota legislatif. Menurutnya, publik perlu tahu alokasi dan penggunaan anggaran tersebut.
MaTA kini juga menelusuri keterbukaan informasi soal pajak hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit di Aceh. Alfian mengatakan pihaknya ingin mengetahui kewajiban pajak perusahaan dan kontribusinya bagi daerah. Penggunaan jalan dan persoalan lingkungan akibat aktivitas perkebunan juga menjadi perhatian.
Biaya Politik dan Kritik untuk Pemerintah Aceh
Alfian turut mengaitkan persoalan anggaran dengan biaya politik. Ia menduga kebutuhan dana selama kampanye bisa menjadi beban yang kemudian coba dikembalikan setelah seseorang menjabat.
Ia menggambarkan seseorang yang meminjam uang untuk kepentingan politik, lalu berharap bisa melunasinya lewat proyek pemerintah. Menurutnya, kondisi itu membuka peluang penyalahgunaan proyek untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Di luar soal anggaran, Alfian mengkritik arah pembangunan Pemerintah Aceh. Setelah sekitar dua tahun berjalan, ia menilai belum terlihat gagasan yang cukup kuat untuk menjawab persoalan daerah. Ia menyinggung penanganan bencana, masalah listrik, dan tuntutan kepada pemerintah pusat yang menurutnya belum disampaikan secara jelas.
“Saya di awal itu punya harapan besar, tapi sekarang itu hanya kekecewaan. Karena dua tahun itu bukan waktu yang singkat,” katanya.
Alfian juga menyoroti pengangkatan istri Bupati Bireuen sebagai pelaksana tugas (Plt). Menurutnya, penempatan anggota keluarga dalam jabatan pemerintahan dapat menimbulkan persoalan etika dan konflik kepentingan.
“Etik ini di atas hukum, itu kalau menurut saya. Jadi, ini enggak ada aturan yang tertulis, betul, tapi ini adalah soal jiwa kita, etik,” ujarnya.
MaTA Gandeng Mahasiswa
MaTA juga memperluas pengawasan lewat kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi. Alfian menyebut kampus yang terlibat antara lain Fakultas Hukum dan FISIP Universitas Syiah Kuala, FISIP UIN, Universitas Teuku Umar, serta Universitas Malikussaleh.
Lewat kerja sama itu, mahasiswa dilibatkan dalam diskusi tentang korupsi dan kebijakan publik. Menurut Alfian, keterlibatan mahasiswa menjadi salah satu cara memperluas pengawasan di luar lembaga antikorupsi. Di Kabupaten Bireuen, MaTA juga bekerja sama dengan kejaksaan yang sudah menjangkau 12 desa.
Dalam sesi tanya jawab, Rini Astuti bertanya apakah keterbukaan informasi anggaran sudah cukup untuk mencegah korupsi, atau masih perlu pengawasan masyarakat. Alfian menjawab, akses terhadap dokumen anggaran tidak banyak berarti jika masyarakat tidak ikut memeriksa dan mempertanyakan penggunaannya.
Bagi MaTA, pengawasan korupsi tidak berhenti pada penanganan perkara atau keterbukaan dokumen anggaran. Kepastian penyelesaian kasus, kejelasan penggunaan uang publik, dan pengembalian uang negara ke kas negara tetap perlu diperiksa.
