ACEHTODAY.ID | BANDA ACEH – Mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial Fd (58) dan seorang mahasiswa berinisial AM (22), yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan jarimah liwath, telah dikeluarkan dari tahanan demi hukum setelah masa penahanan keduanya berakhir. Sementara itu, berkas perkara mereka masih ditelaah jaksa setelah dua kali dikembalikan.
mengutip modusaceh.co Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Satpol PP/WH Banda Aceh, Roslina, mengatakan kedua tersangka dikeluarkan dari tahanan pada 31 Oktober 2026. Keduanya sebelumnya ditahan sejak 18 Agustus 2026.
“Yang bersangkutan sudah dikeluarkan demi hukum, karena masa penahanan sesuai ketentuan qanun telah berakhir dan perkara belum dilimpahkan ke pengadilan,” kata Roslina kepada awak media di Banda Aceh, Kamis (12/11/2026).
Roslina menjelaskan, dalam mekanisme penanganan perkara jinayat, penahanan berlangsung melalui beberapa tahapan. Penahanan pertama dilakukan oleh penyidik, kemudian dapat diperpanjang oleh jaksa pada tahap penuntutan.
Selanjutnya, apabila perkara telah memasuki persidangan, penahanan dapat dilakukan atas perintah hakim. Namun, jika batas waktu penahanan berakhir sementara perkara belum dilimpahkan ke pengadilan, tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
Meski telah bebas dari tahanan, Roslina menegaskan hal itu bukan berarti perkara dihentikan ataupun kedua tersangka dinyatakan tidak bersalah.
Perkara yang disangkakan kepada keduanya menggunakan Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Jarimah Liwath. Namun, proses hukum belum dapat dilanjutkan karena berkas perkara masih dalam penelaahan pihak kejaksaan setelah dua kali dikembalikan.
Terkait kemungkinan langkah hukum selanjutnya, Roslina mengaku belum mengetahui secara terperinci. Pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan kejaksaan.
“Jadi kalau nanti diperlukan kembali, berarti akan ada langkah-langkah lain yang dilakukan oleh pihak jaksa juga. Saat ini berkasnya masih ditelaah oleh jaksa,” ujarnya.
Keluarnya kedua tersangka dari tahanan menyisakan pertanyaan mengenai kelanjutan penanganan perkara tersebut. Setelah dua kali berkas dikembalikan, publik kini menunggu kepastian apakah proses hukum dapat dilanjutkan hingga ke persidangan atau justru kembali menemui kendala.
