ACEHTODAY.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Penetapan tersebut merupakan langkah antisipasi dan peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di seluruh wilayah Aceh, seiring perkembangan kondisi cuaca dan prediksi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.
Kebijakan ini didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera. Selain itu, penetapan tersebut juga mengacu pada surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tanggal 10 November 2026 tentang Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.
Melalui penetapan status tersebut, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi bencana.
Salah satu instruksi yang ditekankan adalah pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam. Setiap kejadian bencana di wilayah masing-masing juga harus segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti secara cepat.
Selain itu, koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, serta seluruh unsur terkait diminta terus diperkuat guna memastikan penanganan bencana berjalan efektif, cepat, dan terkoordinasi.
Gubernur juga menginstruksikan seluruh SKPA untuk menyiagakan personel yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan ke lokasi terdampak. Kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penanganan darurat, khususnya di wilayah yang berpotensi mengalami bencana.
Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diminta memastikan kesiapan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana. Seluruh peralatan tersebut harus dapat segera dimobilisasi ke lokasi apabila terjadi keadaan darurat.
Pemerintah Aceh berharap penetapan status siaga darurat ini dapat meningkatkan kewaspadaan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat, sekaligus memperkuat koordinasi serta kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Dengan demikian, upaya antisipasi dan penanganan bencana selama masa siaga darurat diharapkan dapat berjalan optimal sehingga risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
