ACEHTODAY.ID – Pemantauan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) terkait inseiden berdarah di Kabupaten Pidie menemukan dugaan kuat bahwa luka pada warga sipil yang meninggal di Desa Pulau Kenari itu disebabkan proyektil. Komnas HAM menyebutkan harusnya jenazah korban dilakukan autopsi untuk menemukan fakta penyebab kematian.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikannya dalam konferensi pers di Banda Aceh, Senin (9/11/2026).
Konferensi pers itu membahas pengibaran bendera bulan bintang yang berujung pada kematian warga sipil. Insiden terjadi pada 4 November 2026 di meunasah Desa Pulau Kenari, Kabupaten Pidie. Satu orang meninggal dunia dan sejumlah orang lain luka-luka.
Komnas HAM telah menurutnkan tim ke lapangan tiga hari setelah kejadian. Pemantauan dimulai Jumat dan kini memasuki hari keempat. Tim bertemu warga, korban, pemerintah kabupaten, pihak kecamatan, kepolisian, keuchik, dan rumah sakit. Mereka juga menemui korban luka dan keluarga korban yang meninggal.
Soal Luka Korban dalam Kasus Komnas HAM Pidie
Pihak rumah sakit menyebut korban meninggal mengalami trauma akibat benda tajam. Anis menilai istilah itu bisa berarti banyak hal. Namun, dari bekas luka di tubuh korban, ia menyebut ada dugaan kuat penyebabnya proyektil.
Komnas HAM belum membuka bukti awal yang sudah mereka kumpulkan. Soal jenis senjata, termasuk apakah peluru hampa atau bukan, akan didalami lebih lanjut. Komnas HAM akan memanggil Panglima TNI dan Pangdam untuk meminta penjelasan, merujuk informasi yang sebelumnya disampaikan Pangdam. Penyebab luka korban lain akan dijelaskan pada kesempatan berikutnya.
Hingga hari keenam setelah kejadian, belum ada autopsi. Padahal, menurut Anis, autopsi penting agar penyebab kematian korban diketahui jelas. Ia mendorong aparat menegakkan hukum secara profesional, akuntabel, dan transparan. Penyelidikan juga harus segera dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat.
Keluarga korban meminta pemerintah menuntaskan kasus ini. Anis menegaskan hak mereka atas kebenaran.
“Kebenaran harus ditelusuri agar keluarga korban mendapatkan hak atas kebenaran dan keadilan,” kata Anis.
Trauma Warga dan Jaga Kondusivitas
View this post on Instagram
Warga menunggu tanggung jawab negara, akuntabilitas, dan keadilan. Mereka juga masih trauma. Komnas HAM turut menyoroti pemulihan seluruh korban, termasuk keluarga yang terdampak.
Anis mengingatkan Aceh punya sejarah panjang konflik sosial. Ia mengajak semua pihak tidak mudah terprovokasi isu di media sosial dan lingkungan sekitar. Menjaga kondusivitas, katanya, tugas aparat negara, bukan Komnas HAM.
Komnas HAM tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Siang itu gubernur dan wakil gubernur sedang tidak berada di tempat. Pemerintah provinsi diharapkan menggandeng Forkopimda agar setiap unsur menjalankan tugasnya, termasuk memulihkan korban dan mencegah eskalasi.
