ACEHTODAY.ID | Aceh masih membutuhkan investasi untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi. Namun, polemik bendera bulan bintang yang terus dikaitkan dengan konflik berisiko menjadi penghalang bagi masuknya modal.
Stigma keamanan yang kembali mencuat dapat membuat calon investor berpikir dua kali sebelum menanamkan uangnya di Aceh.
Direktur IDeAS, Munzami HS, mengingatkan agar persoalan bendera tidak terus dijadikan komoditas politik. Menurutnya, ketika isu tersebut berulang kali ditarik ke dalam pusaran konflik, dampaknya bisa meluas hingga mengganggu kepercayaan dunia usaha.
“Kalau terus isu bendera ini dijadikan komoditas politik terus dalam pusaran konflik, maka ini akan menjadi horor bagi dunia investasi di Aceh,” kata Munzami dalam diskusi Aceh Cakrawala Institute (ACI) di Gunongan Kupi, Banda Aceh, Sabtu (14/11/2026).
Dampak kekhawatiran tersebut turut disinggung peserta diskusi, Khairul. Ia menyebut sejumlah calon investor dikabarkan masih ragu masuk ke Aceh karena pertimbangan keamanan, meskipun sebagian di antaranya telah menunjukkan ketertarikan untuk mengembangkan usaha di daerah ini.
Jika keraguan itu berujung pada penundaan investasi, Aceh berpotensi kehilangan lebih dari sekadar suntikan modal. Peluang kerja yang seharusnya terbuka bagi masyarakat juga ikut terancam. Padahal, lapangan pekerjaan masih menjadi salah satu kebutuhan mendesak di tengah persoalan ekonomi daerah.
Akademisi sekaligus peneliti budaya Aceh, Muhajir Al-Fairusy, menilai stigma Aceh sebagai daerah yang menakutkan tidak sejalan dengan kondisi keamanan yang ia lihat di lapangan.
“Kalau kita keliling Indonesia, Aceh ini provinsi paling aman. Enggak ada premanisme, enggak ada pemalakan, tapi stigmatisasi yang dibangun dalam media: Aceh ini horor. Orang takut ke Aceh,” kata Muhajir.
Menurutnya, citra keamanan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pelaku usaha sebelum mengambil keputusan investasi. Narasi konflik yang terus berulang berisiko membuat Aceh dipersepsikan sebagai daerah yang tidak kondusif, meskipun kondisi di lapangan belum tentu mencerminkan gambaran tersebut.
Munzami juga mempertanyakan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari polemik bendera yang terus berulang. Ia menilai persoalan identitas tidak semestinya menjadi alat tawar-menawar kepentingan elite, sementara masyarakat di tingkat bawah justru berhadapan dengan risiko ketegangan.
Ia turut menyoroti tanggung jawab elite daerah dalam menyikapi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Jika qanun yang disahkan pada 25 Maret 2013 itu dianggap sudah final, Gubernur Aceh, Wali Nanggroe, dan DPRA perlu menunjukkan sikap secara terbuka.
Jangan sampai masyarakat di tingkat bawah terus berada dalam situasi penuh ketidakpastian, sementara para pemangku kepentingan belum memberikan kejelasan mengenai penyelesaian persoalan tersebut.
Dua dekade setelah perdamaian Helsinki, Munzami mengingatkan Aceh agar tidak kembali terjebak dalam persoalan yang berpotensi memunculkan ketegangan. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang lebih mendesak, terutama kemiskinan yang masih menyentuh lebih dari 700 ribu jiwa serta persoalan pengangguran.
Energi pemerintah dan masyarakat, kata dia, seharusnya diarahkan untuk memperkuat ekonomi, menarik investasi, dan membuka kesempatan kerja, bukan terus terseret dalam polemik yang tidak kunjung menemukan penyelesaian.
Sementara itu, pengamat politik dan keamanan, Aryos Nivada, menilai perbedaan pandangan mengenai bendera dan lambang Aceh perlu diselesaikan melalui komunikasi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.
Ia mengusulkan penyusunan rekomendasi tertulis yang memuat sejarah persoalan, perbedaan regulasi, serta sejumlah pilihan penyelesaian. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi kedua pihak untuk kembali membicarakan persoalan bendera secara lebih terarah.
Bagi Aceh, polemik bendera bukan hanya soal perbedaan pandangan mengenai sebuah simbol. Ketika isu tersebut terus dikaitkan dengan konflik, kepercayaan investor ikut dipertaruhkan. Investasi yang tertunda dapat berarti peluang kerja yang hilang, sementara masyarakat masih harus berhadapan dengan kemiskinan dan pengangguran.
Pada akhirnya, masyarakat yang tidak terlibat dalam tarik-menarik kepentingan elite justru berpotensi menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
