ACEHTODAY.ID – Di tengah proses pemulihan bencana di Sumatera yang masih berjalan, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi pada akhir 2026 hingga awal 2027.
Permintaan itu tertuang dalam surat bernomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 yang bersifat segera.
Surat ditujukan kepada tiga gubernur serta bupati/wali kota di daerah terdampak bencana hidrometeorologi 2025. Mendagri merujuk informasi BMKG tentang potensi hujan lebat. Wilayah-wilayah itu juga masih menjalani rehabilitasi dan rekonstruksi.
Daerah diminta memperbarui pemetaan risiko dan kerentanan bencana, termasuk sebaran penduduk berisiko dan kondisi daerah aliran sungai. Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops-PB) BPBD harus beroperasi 24 jam.
Tim Reaksi Cepat, peralatan, dan logistik disiapkan, begitu pula lokasi pengungsian dengan air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan. Simulasi evakuasi dilakukan di wilayah berisiko tinggi.

Pemda juga diminta memeriksa jalan, jembatan, tanggul, dan drainase yang rawan rusak akibat hujan lebat. Selain itu, daerah berkoordinasi dengan BMKG dan BNPB soal Operasi Modifikasi Cuaca. Permohonan diajukan gubernur kepada Kepala BNPB, disertai kajian BPBD dan rekomendasi teknis BMKG.
Untuk penanganan darurat, gubernur menetapkan status keadaan darurat skala provinsi, sedangkan bupati/wali kota untuk skala kabupaten/kota.
Status harus diperpanjang sebelum berakhir bila penanganan masih diperlukan. Bayi, balita, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, penyandang disabilitas, serta lansia mendapat prioritas evakuasi.

Dari sisi anggaran, daerah diminta memastikan kesiapan dana lewat APBD, termasuk Belanja Tidak Terduga, dengan pertanggungjawaban yang tertib dan transparan.
Gubernur mengoordinasikan penanganan lintas kabupaten/kota. Laporan kesiapsiagaan, kejadian bencana, dan perkembangan penanganan disampaikan kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.
Surat ini ditembuskan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menko PMK, Kepala BNPB, dan Kepala BMKG.
