ACEHTODAY.ID – Polri menggelar sidang etik Eko Hadi Santoso di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Perwira tinggi berinisial EHS itu diperiksa Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sejak pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri.
Dalam sidang ini, EHS diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang serta tindakan tidak profesional dan tidak prosedural.
Ia juga diduga melakukan akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan kewenangan di Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri. Dugaan itu terjadi saat ia menjabat Kabagmon maupun Plt. Kabagmon.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut sidang masih berlangsung ketika keterangan disampaikan, seperti dikutip detik.com. Menurutnya, Polri menjamin tidak ada perlakuan khusus bagi anggotanya. “Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa,” tegasnya.
Siapa yang Memimpin Sidang Etik Eko Hadi Santoso?
Sidang dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota. Wakil ketuanya Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan. Tiga anggota komisi adalah Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, dan Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi.
Polri juga menghadirkan dua pendamping hukum dari Divkum sebagai pembela dan dua personel Divpropam sebagai penuntut. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dilibatkan sebagai pengawas eksternal.
Trunoyudo menyebut proses ini berpegang pada prinsip equality before the law, yakni semua anggota setara di hadapan hukum, apa pun pangkat dan jabatannya.
Sidang ini bukan perkara tunggal. Menurut detik.com, Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga Tersangka Ditahan, Satu Masih Pemulihan
Tiga tersangka ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan. Praktik penyadapan itu dilaporkan berlangsung sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11).
Polri lebih dulu menyidangkan Ahrie Sonta. Majelis KKEP menyatakan perbuatannya tercela dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengumumkan putusan itu seusai sidang. Ahrie mengajukan banding yang akan diperiksa majelis tingkat banding.
Hasil resmi sidang etik Eko Hadi Santoso akan disampaikan Polri setelah seluruh rangkaian proses selesai.
