ACEHTODAY.ID | Banda Aceh – Arsip bukan sekadar tumpukan dokumen yang memenuhi lemari kantor. Di balik setiap surat, laporan keuangan, data kependudukan, hingga dokumen pertanahan, tersimpan bukti pertanggungjawaban sekaligus informasi penting bagi keberlangsungan pemerintahan. Karena itu, pengelolaan arsip yang tertib menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan gampong yang transparan dan akuntabel.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Arsip Dinamis pada Pemerintah Gampong dan Masyarakat yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh. Kegiatan ini diikuti 72 peserta yang berasal dari empat kecamatan dan 36 gampong yang berlangsung selama tiga hari, yakni 4-6 Juni 2026.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh, Cut Azharida, mengawali paparannya dengan menjelaskan pentingnya kearsipan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Menurutnya, arsip merupakan sumber informasi sekaligus bukti autentik atas berbagai kegiatan administrasi pemerintahan.
Keberadaan arsip yang dikelola dengan baik dapat membantu aparat gampong mempertanggungjawabkan setiap kegiatan, menjaga transparansi, serta menyediakan informasi historis sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Arsip bukan hanya dokumen yang disimpan, tetapi juga bukti autentik kegiatan pemerintahan dan sumber informasi yang dibutuhkan ketika mengambil keputusan,” kata Cut saat memaparkan materi.

Sumber foto: HO Acehtoday.id
Ia menjelaskan, arsip pemerintahan gampong mencakup berbagai jenis dokumen, mulai dari arsip keuangan seperti anggaran dan laporan pertanggungjawaban, arsip kependudukan, dokumen pertanahan, hingga arsip hukum dan peraturan. Seluruhnya memiliki nilai penting sehingga harus disimpan dan ditata secara sistematis.
Namun, pengelolaan arsip di tingkat gampong masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan tenaga yang memiliki keahlian kearsipan, fasilitas penyimpanan yang belum memadai, rendahnya kesadaran, serta minimnya pemanfaatan teknologi menjadi persoalan yang perlu dibenahi.
Cut mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penyediaan ruang dan peralatan penyimpanan, sosialisasi, serta penerapan digitalisasi arsip.
Menurutnya, digitalisasi dapat menjadi langkah sederhana sekaligus strategis. Dokumen penting dapat dipindai, disimpan dalam sistem digital, dilengkapi indeks, dan dibuatkan salinan cadangan. Dengan begitu, pencarian dokumen menjadi lebih cepat dan risiko kerusakan fisik dapat dikurangi.
“Digitalisasi membuat arsip lebih mudah diakses, mempercepat pelayanan, dan membantu menjaga dokumen penting agar tidak mudah rusak atau hilang,” jelasnya.
Paparan berikutnya disampaikan Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh, Mustafa Kamal yang membahas kebijakan pengelolaan arsip, baik dalam bentuk konvensional maupun elektronik. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan arsip merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sumber foto: HO Acehtoday.id
Landasan pengelolaan kearsipan di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 sebagai aturan pelaksanaannya. Dalam perkembangan pemerintahan digital, penggunaan aplikasi SRIKANDI juga menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan arsip elektronik yang terintegrasi.
Mustafa menjelaskan enam prinsip dasar pengelolaan arsip, yakni autentik, reliabel, utuh, tersedia, aman, dan sistematis. Prinsip tersebut memastikan arsip tetap asli, dapat dipercaya, tidak berubah, mudah ditemukan, terlindungi, serta dikelola sesuai prosedur.
Ia juga memaparkan manfaat arsip elektronik, mulai dari penghematan ruang penyimpanan, kemudahan akses lintas lokasi, pencarian dokumen yang lebih cepat, hingga integrasi dengan sistem kerja organisasi. Meski demikian, digitalisasi harus disertai perlindungan data melalui pengaturan hak akses, kata sandi, enkripsi, verifikasi, dan pencadangan berkala.
Sementara itu, Arsiparis Ahli Madya pada Dinas Kearsipan Pustaka Aceh, Sri Kartini, menguraikan pengelolaan arsip dinamis, khususnya arsip aktif dan inaktif. Arsip aktif merupakan dokumen yang frekuensi penggunaannya tinggi, sedangkan arsip inaktif adalah arsip yang penggunaannya telah menurun.
Ia menjelaskan, arsip aktif dikelola oleh unit pengolah, sementara arsip inaktif menjadi tanggung jawab unit kearsipan dan disimpan di pusat arsip atau records center. Adapun arsip statis yang memiliki nilai kesejarahan dan pertanggungjawaban permanen diserahkan kepada lembaga kearsipan.
Dalam pengelolaan arsip dinamis, terdapat empat instrumen penting, yaitu tata naskah dinas, klasifikasi arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA), serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).
Sri juga mengingatkan pentingnya prinsip asal-usul (provenance) dan aturan asli (original order). Artinya, arsip tidak boleh dicampuradukkan dengan dokumen dari pencipta arsip lain dan harus ditata sesuai susunan ketika masih digunakan dalam kegiatan administrasi.

Sumber foto: HO Acehtoday.id
Materi terakhir disampaikan oleh Arsiparis Ahli Madya Dispersip Banda Aceh, Rini Rovini yang membahas penyusutan arsip dan penerapan JRA. Penyusutan dilakukan melalui tiga cara, yakni pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, serta penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
JRA menjadi pedoman untuk menentukan masa simpan dan nasib akhir suatu arsip. Dengan penerapan JRA, penumpukan dokumen dapat dicegah, biaya pemeliharaan ditekan, dan arsip yang bernilai penting tetap terlindungi.
Rini menegaskan, pemusnahan arsip tidak boleh dilakukan sembarangan. Prosesnya harus melalui penilaian, persetujuan pimpinan, dan prosedur resmi. Arsip yang masih memiliki nilai guna, berkaitan dengan perkara, atau belum habis masa retensinya tidak dapat dimusnahkan begitu saja.
Melalui bimtek ini, pemerintah gampong diharapkan semakin memahami bahwa tertib arsip bukan sekadar urusan administrasi. Pengelolaan yang baik akan memperkuat pertanggungjawaban pemerintahan, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjaga dokumen penting yang menjadi bagian dari sejarah setiap gampong.
