ACEHTODAY.ID — Setahun pascabanjir bandang di Aceh, penanganan korban dan pemulihan masih tertatih-tatih. Harusnya pemerintah pusat menetapkan banjir Aceh sebagai bencana nasional agar pemulihan dapat ditangani lebih cepat.
Perwakilan Lembaga Kajian Sosial Politik Aceh (Lakaspiya), Fahmi Riza, mengatakan status bencana menentukan pihak yang berwenang menangani dampaknya, mulai dari instansi yang terlibat, pembagian kewenangan, hingga pembiayaan.
Pernyataan itu disampaikan Fahmi dalam Pertemuan Koordinasi dan Refleksi Masyarakat Sipil Aceh di Ivory Kafe, Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).
Salah satu ukuran untuk menilai kemampuan pemerintah daerah menangani bencana berkaitan dengan keberlangsungan pemerintahan atau continuity of government. Dalam kasus banjir Aceh, Fahmi menilai unsur pemerintahan masih menjalankan tugasnya sehingga ukuran ketidakmampuan tersebut belum terpenuhi.
“Jadi kalau dalam istilah kebencanaan itu disebut dengan continuity of government, keberlanjutan pemerintahan. gubernur kita masih berfungsi baik, wakil gubernur masih fungsi baik, dinas-dinas masih fungsi baik, militer fungsi baik. Lalu apa yang kemudian kita anggap tidak lagi berfungsi?” kata Fahmi.
Pemerintahan yang masih berjalan tidak berarti daerah mampu memulihkan dampak banjir dengan sumber dayanya sendiri. Anggaran dan tenaga manusia yang terbatas membuat Aceh kesulitan menangani seluruh dampak bencana. Fahmi meminta keterbatasan tersebut ikut diperhitungkan dalam persyaratan penetapan status bencana nasional.
“Bahwa kita tidak mampu menyelesaikannya dengan aspek biaya, aspek tenaga manusia dan sebagainya. Nah, ini yang harusnya diadvokasi oleh Pemerintah Aceh supaya bisa berubah ini persyaratan-persyaratan yang model begini,” ujarnya.
Banjir Aceh Penuhi Status Bencana Nasional
Menurut Fahmi, status bencana nasional dapat membuka akses terhadap sumber daya yang lebih besar. Pemerintah pusat tetap membantu penanganan banjir meskipun statusnya bukan bencana nasional. Ia menyebut istilah bencana daerah yang ditangani secara nasional tidak dikenal dalam nomenklatur penanggulangan bencana.
Banyaknya provinsi yang terdampak banjir juga tidak otomatis menjadi dasar penetapan status nasional. Penilaian tetap berkaitan dengan keberfungsian pemerintahan dan kemampuan daerah menangani dampak bencana.
Fahmi juga menyoroti panjangnya rantai pengambilan keputusan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Perencanaan melibatkan pemerintah pusat, sementara keputusan tidak sepenuhnya berada di Aceh. Akibatnya, pihak yang ditugaskan ke daerah belum tentu memiliki kewenangan mengambil keputusan langsung di lapangan.
Ia menilai proses perencanaan dan pelaksanaan perlu didekatkan agar kebutuhan warga tidak tertahan oleh panjangnya rantai birokrasi.
“Sepanjang alokasi anggaran dan kebijakan yang dipilih tidak mendukung proses-proses yang cepat dan sigap di tingkat lapangan, ya sama saja bohong, percuma,” katanya.
Dalam pendataan korban dan kerusakan, Fahmi meminta pemerintah menggunakan satu sumber data, format, dan metode pengumpulan yang sama. Pendataan juga perlu dilakukan oleh pihak yang paling dekat dengan korban, bukan hanya mengandalkan laporan kepala desa yang belum tentu menjangkau seluruh wilayah terdampak.
Menurutnya, dalam 48 jam pertama pemerintah seharusnya sudah memiliki data jumlah pengungsi dan kebutuhan dasar mereka. Adapun data kerusakan dan kerugian ditargetkan terkumpul paling lambat sekitar enam hari setelah bencana.
View this post on Instagram
“Kalau ini tidak diantisipasi dari awal, ya itu datanya terus bengkak, terus berkembang, terus tumbuh,” ujarnya.
Kesiapsiagaan menghadapi bencana berulang juga tidak cukup hanya dengan menerbitkan surat siaga darurat. Pemerintah perlu menyiapkan rencana evakuasi, pemenuhan kebutuhan pengungsi, dan sistem komando. Fahmi menyebut dokumen yang mengatur langkah-langkah tersebut belum disahkan.
“Kalau dokumen-dokumen itu sudah ada, ya tolong dijalankan. Jangan tinggal di kebijakan, jangan hanya tertulis di kertas,” kata Fahmi.
