Masyarakat Aceh tak mendapatkan manfaat nyata, sementara banjir, longsor, dan persoalan ekonomi masih membayangi kehidupan rakyat.
ACEHTODAY.ID – Sebuah seremoni besar tidak selalu mencerminkan besarnya kepedulian negara terhadap rakyat. Pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer di Kabupaten Nagan Raya, yang diagendakan dalam rangka kunjungan Presiden Prabowo Subianto, justru menyisakan pertanyaan mendasar: apa manfaat nyata yang diterima masyarakat Aceh setelah seluruh kemeriahan itu berakhir?
Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh, pemerintah seharusnya menempatkan keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat sebagai prioritas utama. Sebagian warga masih harus mengungsi, kehilangan tempat tinggal, menghadapi kerusakan fasilitas umum, serta berjuang mempertahankan sumber penghidupan.
Namun, perhatian publik justru diarahkan pada kegiatan seremonial berskala besar yang ditargetkan memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
Persoalannya bukan pada Bendera Merah Putih. Sebagai simbol negara, bendera tersebut memiliki kehormatan dan makna yang tidak perlu diperdebatkan. Yang patut dipertanyakan adalah ketepatan momentum, urgensi kegiatan, serta sejauh mana penyelenggaraannya memberikan manfaat bagi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.

Aceh tidak sedang kekurangan nasionalisme. Perdamaian yang terbangun melalui penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 telah menjadi fondasi penting bagi perjalanan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih dari dua dekade, masyarakat Aceh telah menjalani kehidupan dalam suasana damai setelah konflik panjang.
Karena itu, persoalan Aceh hari ini semestinya tidak disederhanakan menjadi kebutuhan untuk memperlihatkan simbol nasionalisme melalui seremoni berskala besar.
Jika terdapat pengibaran Bendera Bulan Bintang di sejumlah tempat, pemerintah perlu melihatnya secara proporsional dan memahami latar belakang sosial yang menyertainya. Dinamika tersebut tidak seharusnya langsung ditafsirkan sebagai krisis nasionalisme, melainkan menjadi bahan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat, mulai dari pembangunan, ketimpangan ekonomi, hingga penanganan bencana.

Rakyat Tidak Mendapat Apa-Apa
Hal paling mendasar dari kegiatan pembentangan bendera sepanjang 24 kilometer itu adalah manfaat langsung bagi masyarakat. Setelah acara selesai, apa yang benar-benar diperoleh rakyat Nagan Raya dan Aceh secara keseluruhan?
Apakah kegiatan tersebut menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal? Apakah pelaku usaha kecil mendapatkan keuntungan? Apakah ada dampak ekonomi yang mampu membantu warga bangkit dari tekanan pascabencana?
Pertanyaan ini semakin relevan ketika informasi yang diberitakan SerambiNews.com, Sabtu (3/10/2026), menyebutkan bahwa bendera tersebut sedang dalam proses penjahitan di Pulau Jawa, termasuk penyediaan kain dalam jumlah besar.

Bendera sepanjang 24 kilometer itu memiliki lebar dua meter, dengan pembagian masing-masing satu meter berwarna merah dan satu meter putih.
Fakta bahwa proses produksi dilakukan di luar Aceh patut menjadi catatan. Sebab, jika kegiatan berskala besar diselenggarakan di Aceh, semestinya kesempatan ekonomi yang menyertainya juga dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
Penjahit lokal, pelaku usaha tekstil, pekerja, hingga sektor usaha kecil seharusnya memiliki peluang untuk terlibat. Apalagi, masyarakat Aceh sedang membutuhkan perputaran ekonomi untuk memulihkan kehidupan setelah bencana.
Jangan sampai Aceh hanya menjadi tempat penyelenggaraan, sementara manfaat ekonominya justru dinikmati pihak dari luar daerah.
Kegiatan boleh megah, tetapi jika masyarakat setempat tidak memperoleh manfaat yang sepadan, kemegahan itu kehilangan makna sosialnya.

Rekor Dunia Bukan Prioritas Rakyat
Dalam rapat koordinasi persiapan kegiatan di Aula Setdakab pada Kamis (1/10/2026), Bupati Nagan Raya, Dr. TR Keumangan, menyampaikan bahwa pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer tersebut tidak hanya ditujukan untuk memecahkan rekor MURI, tetapi juga menjadi momentum memperkuat semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI.
Kegiatan itu sekaligus dimaksudkan sebagai penanda bahwa Kabupaten Nagan Raya genap berusia 24 tahun.
Tujuan memperkuat nasionalisme tentu dapat dipahami. Namun, pemerintah juga harus mampu membaca kondisi dan kebutuhan masyarakat. Nasionalisme tidak cukup dibangun melalui simbol dan seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan rasa aman, keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan kepada seluruh rakyat.
Di tengah masyarakat yang masih berhadapan dengan banjir dan longsor, mengejar rekor dunia bukanlah kebutuhan paling mendesak. Yang dibutuhkan adalah percepatan penanganan bencana, perbaikan infrastruktur yang rusak, bantuan bagi korban, serta pemulihan ekonomi masyarakat.
Ukuran kepedulian seorang presiden bukan terletak pada seberapa panjang bendera yang dibentangkan atau seberapa besar kemeriahan acara yang diselenggarakan. Ukurannya adalah sejauh mana negara hadir di titik-titik penderitaan rakyat.
Setelah Bendera Dilipat, Persoalan Tetap Ada
Ironisnya, setelah seluruh rangkaian seremoni berakhir, Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer itu justru ditelantarkan begitu saja di atas badan jalan. Pemandangan ini menghadirkan ironi tersendiri. Simbol negara yang sebelumnya dibentangkan dengan gegap gempita demi mengejar rekor dan membangkitkan semangat nasionalisme, justru tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya setelah acara usai.

Artikel ini sudah tayang dengan judul “Miris! Telan Anggaran Rp3 Miliar, Bendera Merah Putih Sepanjang 24 Km di Nagan Raya Dibiarkan Tergeletak di Aspal”
Baca selengkapnya di: https://www.konteks.co.id/daerah/1633212970/miris-telan-anggaran-rp3-miliar-bendera-merah-putih-sepanjang-24-km-di-nagan-raya-dibiarkan-tergeletak-di-aspal
Panggung boleh dibongkar, tamu undangan boleh meninggalkan lokasi, dan penyelenggara boleh berbangga dengan catatan rekor. Namun, bagaimana mungkin sebuah kegiatan yang mengatasnamakan penghormatan terhadap simbol negara berakhir dengan pemandangan bendera yang terbengkalai di jalan?
Peristiwa ini semakin memperkuat pertanyaan tentang esensi kegiatan tersebut. Apakah yang lebih diutamakan benar-benar penghormatan terhadap Merah Putih, atau sekadar kemegahan seremoni dan pencapaian rekor?
Pada akhirnya, seluruh rangkaian seremoni akan berakhir. Bendera sepanjang 24 kilometer itu akan dilipat, panggung dibongkar, tamu undangan meninggalkan lokasi, dan catatan rekor mungkin menjadi kebanggaan penyelenggara.
Namun, kehidupan masyarakat Aceh tidak berhenti bersama berakhirnya acara tersebut.
Warga yang rumahnya terendam banjir masih membutuhkan kepastian pemulihan. Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian masih membutuhkan dukungan ekonomi. Infrastruktur yang rusak masih menunggu perbaikan. Persoalan sosial dan pembangunan yang selama ini membebani rakyat juga belum selesai.
Lantas, apa yang tersisa bagi masyarakat setelah kemeriahan itu berlalu?
Jika tidak ada manfaat ekonomi, pemberdayaan masyarakat, atau dampak nyata yang dapat dirasakan, pembentangan bendera tersebut berisiko hanya menjadi euforia sesaat. Masyarakat sekadar menjadi penonton dalam sebuah seremoni besar, sementara persoalan yang mereka hadapi tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Presiden Prabowo dan pemerintah pusat semestinya menjadikan Aceh sebagai prioritas dalam penanganan bencana dan pemulihan kehidupan masyarakat. Kehadiran kepala negara seharusnya membawa harapan baru bagi warga terdampak, bukan sekadar meninggalkan dokumentasi sebuah acara pemecahan rekor.
Merah Putih adalah simbol persatuan bangsa. Menghormatinya berarti juga menghormati rakyat yang berada di bawah naungannya.
Sebab, nasionalisme tidak diukur dari panjangnya bendera yang dibentangkan, tetapi dari seberapa besar negara mampu melindungi, memperhatikan, dan menyejahterakan rakyatnya.
Aceh tidak membutuhkan euforia semu. Aceh membutuhkan bukti bahwa negara benar-benar hadir.
