ACEHTODAY.ID | Janji bantuan Rp15 miliar untuk korban banjir dan longsor di Aceh disampaikan Raffi Ahmad di tengah polemik kerja sama perusahaan miliknya, PT RANS Animasi Indonesia, dengan dua kementerian pemerintah senilai Rp14,69 miliar.
Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu menyebut bantuan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menjawab keresahan publik sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana di Aceh.
Melalui video yang diunggah di akun Instagram @raffinagita1717, Senin (16/11/2026), Raffi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Ia menegaskan tidak bermaksud membela diri atas polemik yang berkembang.
“Sebagai bentuk pertanggungjawaban saya, menjawab keresahan publik dan melihat kondisi saat ini,” ujar Raffi.
Dana Rp15 miliar tersebut, katanya, merupakan kontribusi bersama dirinya, Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten yang tergabung dalam grup The Dudas Minus One.
Bantuan akan digunakan untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, serta kebutuhan lain sesuai kondisi masyarakat di lapangan. Penyaluran tahap awal difokuskan ke Kabupaten Pidie Jaya dan Gayo Lues, dengan kemungkinan diperluas ke daerah lain yang membutuhkan.
Raffi Pastikan Dana dari Pribadinya
Raffi memastikan dana tersebut tidak berasal dari honor kru, pekerja, UMKM lokal, maupun masyarakat yang terlibat dalam produksi konten dan pelaksanaan kegiatan kerja sama.
Ia menjelaskan, sumber dana berasal dari uang pribadinya serta seluruh honor yang diterima Ariel, Gading, dan Desta dari kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Di tengah polemik tersebut, Raffi juga menyatakan kesediaannya jika kerja sama PT RANS Animasi Indonesia diperiksa oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai kewenangan masing-masing.
“Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” katanya.
Raffi turut menjelaskan bahwa dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 mengenai kelanjutan aktivitas profesional sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama komersial.
Menurutnya, hasil konsultasi saat itu menyebut aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Meski demikian, ia mengakui jabatan sebagai utusan khusus presiden memiliki tanggung jawab etika dan kepatutan yang harus dijaga.
“Namun, saya menyadari bahwa etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya,” ujarnya.
Raffi menyebut polemik tersebut menjadi pelajaran agar lebih berhati-hati dalam menjalankan pekerjaan profesional maupun tugasnya sebagai utusan khusus presiden.
Ia juga mengapresiasi masyarakat yang telah menyampaikan kritik dan masukan. Menurutnya, kepercayaan publik tidak cukup dipulihkan melalui permintaan maaf, tetapi harus dibuktikan lewat keputusan, tindakan nyata, dan konsistensi.
